Pengetahuan Staff di 4 Taman Nasional Meningkat

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Upaya pengembangan kapasitas staf oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger dinilai berhasil meningkatkan pengetahuan staff di empat taman nasional sebesar rata-rata 47%. Keempat taman nasional tersebut adalah: Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak Sembilang dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Kesimpulan ini disampaikan oleh Thomas Oni Veriasa, M.Si dari P4W LPPM IPB University dan Muchammad Muchtar, M.Sc dari PILI Green Network Associate, dalam paparan “Kajian Dampak Pengembangan Kapasitas Bagi Staff Taman Nasional di Region Sumatera” yang dilaksanakan, Jumat, 20 Desember 2019 di Bogor, Jawa Barat.

Dalam kajian yang bertujuan menilai pencapaian serta dampak Proyek Sumatran Tiger ini, kedua peneliti menilai pengembangan kapasitas dari beberapa aspek yaitu: 1) Efektifitas penyelenggaraan pelatihan; 2) Peningkatan pengetahuan individu; 3) Perubahan perilaku individu; 4) Faktor yang mempengaruhi peningkatan softskill.

Lebih dalam lagi, efektifitas pelatihan dinilai dari: kebaruan materi pelatihan; relevansi materi dengan pekerjaan; instruktur atau pelatih; kepuasan terhadap fasilitas pelatihan; dan pengelolaan dinamika peserta & waktu.

Untuk aspek peningkatan pengetahuan individu, kedua peneliti menilai: Pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara untuk perubahan perilaku individu, kedua peneliti menilai: motivasi; komunikasi; jejaring dan lobi dari staff yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas.

Pada aspek yang keempat, menurut peneliti, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi softskill dari individu yaitu: jenis kelamin, umur, pendidikan, pengalaman kerja, kesesuaian pendidikan, pengalaman pelatihan dan peningkatan softskill itu sendiri.

Semua analisis di atas akan digunakan untuk mengkaji relevansi program dan dampak pelatihan pada skala lanskap, termasuk menilai bagaimana hubungan atau relasi antar mitra dan seberapa banyak investasi yang dikeluarkan untuk meningkatkan kolaborasi atau kerja sama di tingkat lanskap.

Relevansi Program

Kedua peneliti menilai, Proyek Sumatran Tiger memiliki kesesuaian yang tinggi tidak hanya dengan kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) namun juga dengan kebutuhan masyarakat setempat dan strategi dari Proyek Sumatran Tiger itu sendiri.

Kebijakan utama KLHK merujuk pada Permenhut No.P.85/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK No.P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang mengatur tata cara kerjasama penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), termasuk kerja sama dalam penguatan kelembagaan dan kemitraan konservasi dalam berbagai bidang.

Upaya pengembangan kapasitas staf taman nasional nasional di Sumatra juga sesuai dengan hasil analisis kesenjangan di 4 lanskap TN yang dilakukan oleh Proyek Sumatran Tiger melalui konsultan Sriyanto pada 2017. Sriyanto dalam hasil kajiannya menyebutkan perlunya pendidikan dan pelatihan penyuluhan, pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat, penempatan tenaga asing atau teknologi baru terkait konservasi.

Guna mendapatkan informasi yang dipakai untuk menganalisis pengembangan kapasitas staf di 4 taman nasional, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) menyelenggarakan program pelatihan dengan memiliki tema dan lokasi sebagai ‘ruang bersama’. Tema dan lokasi bersama ini diperlukan untuk untuk menjembatani konflik versus kepentingan bersama dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan di taman nasional.

Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, PILI menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Restorasi hutan berbasis masyarakat” di Resor Ulu Belu. Di Taman Nasional Kerinci Seblat, PILI menfasilitasi pelatihan di Resor Lunang Sako dengan tema “Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat”. Di Taman Nasional Berbak Sembilang, PILI menyelenggarakan pelatihan di Resor Rantau Rassau (yang sekarang disatukan jadi Resor Sungai Rambut), dengan tema “Penyelesaian konflik tenurial dan pemberdayaan masyarakat”, serta di Taman Nasional Gunung Leuser di Resor Kluet Selatan dengan tema “Pengeloaan penyu bersama masyarakat.”

Hasil Analisis Pengembangan Kapasitas

Dengan menggunakan metode di atas, kedua peneliti menyimpulkan, penyelenggaraan pelatihan yang didukung oleh Proyek Sumatran Tiger berjalan dengan efektif. Materi pelatihan juga dinilai memiliki unsur kebaruan, relevan dengan pekerjaan staf taman nasional, serta didukung oleh instruktur dan praktisi yang berkompeten. Namun kedua peneliti juga menemukan kekurangan minor pada penyelenggaraan pelatihan terutama terkait fasilitas pelatihan dan pengelolaan dinamika peserta dan waktu yang bisa menjadi pembelajaran ke depannya.

Secara lebih spesifik, kedua peneliti menemukan peningkatan pengetahuan level individu tertinggi pada staff di Taman Nasional Berbak Sembilang dengan peningkatan pengetahuan sebesar 82%. Posisi kedua diduduki oleh staff di Taman Bukit Barisan Selatan dengan peningkatan pengetahuan sebesar 54%, diikuti oleh staff di Taman Nasional Gunung Leuser dengan peningkatan pengetahuan sebesar 30% dan staff di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan peningkatan pengetahuan sebesar 22%.

Sementara untuk nilai perubahan perilaku skala individu – yang dihitung dari keikutsertaan pelatihan – nilai tertinggi diduduki oleh staf Taman Nasional Gunung Leuser dengan nilai 69%, diikuti oleh staf di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan nilai 53%, staff di Taman Nasional Berbak Sembilang di posisi ketiga dengan nilai 38% dan staff di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di posisi keempat dengan nilai 33%.

Dari hasil tersebut, kedua peneliti mencatat, telah terjadi peningkatan level pengetahuan (knowledge) dan pemahaman (understanding) dalam tematik tertentu seperti terlihat dari hasil kajian. Level kemampuan (skill) yang meningkat bervariasi pada level individu dan belum bisa dilihat secara keseluruhan. Para peserta pelatihan juga telah mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) namun masih harus disempurnakan dan sudah ada beberapa inisiatif yang ditindaklanjuti baik oleh staf TN dan masyarakat (investasi sosial – jaringan kerjasama).

Pembelajaran & Rekomendasi

Menutup hasil kajian ini, kedua peneliti menyimpulkan, desain pelatihan berbasis kebutuhan dengan intervensi ketrampilan berjenjang serta asistensi pasca pelatihan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan softskill dari peserta. “Rekomendasi model dan desain pelatihan seperti ini dapat diadopsi oleh direktorat terkait untuk kegiatan pengembangan kapasitas”, tulis kajian ini.

Guna lebih meningkatkan konsistensi keikutsertaan, komitmen peserta pelatihan harus diperkuat melalui proses pendelegasian dari pimpinan. Peserta muda diharapkan lebih banyak mengikuti proses pelatihan sebagai bentuk dari proses regenerasi.

Kedua peneliti menilai, pengetahuan dan ketrampilan staf di isu sosial ekonomi masih lemah. Untuk itu pelatihan pendekatan partisipatif, resolusi konflik dan business model perlu terus dikembangkan. Yang terakhir, kedua peniliti menilai, rata-rata soft skill yang dimiliki staff taman nasional baru sampai pada pengembangan komunikasi, jejaring, dan rintisan-rintisan kerjasama. “Perlu dukungan pimpinan untuk peningkatan ketrampilan terkait MoU dan ijin-ijin kerjasama,” tulisnya. Sehingga kedua peneliti menyarankan agar prioritas peserta pelatihan soft skill ke depan adalah penyuluh.

@SumatranTiger

Preventing Wildlife Conflicts, Saving Lifes

The Colt’s engine growling across the dirt road, partly still muddy, from the rain last night. The car whose two rear tires were wrapped around by chains moving slowly but steadily passing sloppy terrains.

Representatives from local government, Ministry of Environment and Forestry, Police, TNI, Sumatran Tiger Project, philanthropic organization and non-governmental organizations sit – some of them standing – on the truck. “The more passengers, the truck becoming more stable on the road,” said the driver who guided our group.

This group has just finished attending village level Wildlife Conflict Task Force Meeting in Margomulyo Village, Semaka District, Tanggamus District, Lampung Province, organized by Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) supported by Sumatran Tiger Project , GEF, UNDP, KFW, German Cooperation and USAID.

WCS-IP in collaboration with Bukit Barisan Selatan National Park Office and Lampung Provincial Forest Service, gathered representatives of human and wildlife conflict mitigation task forces from various villages in Lampung, Bengkulu and Aceh.

Participants in this workshop shared knowledge and experiences in conflict mitigation and promote community-based human and wildlife conflict management approaches at site (village) level. The initiative also strengthened community’s resilient in regional and national platforms.

Indra Exploitasia, Director of Biodiversity Conservation, in her written address stated, “The shrinking living space and home range of large animals such as Sumatran elephant and Sumatran tiger ultimately forced the two species entering village areas and ultimately destroyed community’s farming and preyed on residents’ livestock. ”

According to Indra, strong institutional supports and effective role-sharing between parties are needed to overcome human and wildlife conflicts.

Technical implementation unit in the field responded positively to Indra’s remark. Siti Muksidah, Head of National Park Management Region I at Bukit Barisan Selatan NP stated, “We, at the national park, also placed the handling of human and animal conflicts (KMS) as one of our main priorities,” she said.

According to Siti, collaborating with communities, BB BBSNP has successfully handled 225 human and wildlife cases between 2008 and June 2019. One type of cooperation with community was to form a task force at the village level through Independent Village Community (MDM) program, accompanied by WCS- IP and supported by Sumatran Tiger Project.

Noviar Andayani, WCS-IP Director stated, “By strengthening KMS mitigation at site level, villagers could actively preventing escalation of human and animal conflict at site level by providing an appropriate initial responses.” Until mid-2019, WCS-IP and other parties has been facilitating 22 Independent Village Community units, including establishing task forces for conflict at site level.

The Deputy Governor of Lampung, Chusnunia Chalim, appreciated the workshop which took place on November 24-25. “Government realizes that human and wildlife conflict harming not only to citizens but also adversely affecting number and distribution of tiger and elephant populations which are charismatic animals of Sumatra,” he said.

As living creatures, wildlife and humans have the right to live. Thus we must be able to live side by side with other living creatures by preventing conflict and maintaining ecosystem balance.

“Without animals, the balance of ecosystem could not be materialized. Animals have function controlling pests and pollinating plants such as coffee that is community’s commodity,” Noviar Andayani said. Humans will not be able to do the task themself.

In this workshop, representatives of 16 Villages in Lampung, Bengkulu and Aceh Provinces also signed Margomulyo Declaration. They agreed to form a network of village-level human and wildlife conflict task forces throughout Sumatra.

This network will serve as communication and learning forum in overcoming conflict to help community’s welfare and wildlife conservation in Sumatra. Hopefully this good intention can continue to be implemented with the support of all parties.

@SumatranTigerID

Conservation Rhymes for Sumatran Tiger

“Orang Pitalah ladangnya luas. Berangkatnya pagi pulangnya senja. Harimau adalah binatang buas. Bisa menerkam kapan saja.

Sungai Limau ramainya Minggu. Ramai datang dari Sungai Sirah. Sepanjang harimau tidak terganggu. Maka dia tidak akan marah.

Ada tai lalat tumbuh di dagu.
Tidak hilang dimakan usia.
Kalau habitat harimau terganggu. Bisa mengancam kehidupan manusia.

Tangkap di muara si ikan bada. Ke pinggir pantai perahu berlayar. Harimau Sumatera masih ada. Walaupun ada perburuan liar.

Bila kerbau mandi di hulu.
Mandi berendam di antara batu. Eksistensi harimau ada sejak dahulu. Orang minang paham dengan itu.

Gunung Talamau berbatang sungkai. Burung murai memakan ulat.
Nama harimau terkadang dipakai. Dalam perguruan-perguruan silat.

Berdayung sampan orang Palinggam. Sampai ke pulau baru berhenti.
Ada harimau Pasaman ada harimau Agam. Ada harimau Pasisia dan harimau Panti.

Rasanya kanji tidaklah berbeda.
Semuanya enak untuk dimakan.
Harimau Kuranji juga ada.
Penamaan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pergi ke dangau di hari pagi. Nampak menjulai sidaun sagu. Eksistensi harimau dijunjung tinggi. “Inyiak” itu tidak diganggu.

Kunang-kunang di pohon enau. Pohon enau tumbuhnya rapat. Orang Minang sahabat harimau. Itu filosofi yang kita dapat.

Batang lampasi batang antokan. Di kiri kanan hutannya lebat. Upaya konservasi sudah dilakukan. Banyak pihak yang terlibat.

Dijual cepat dijual murah.
Tidak akan dapat kalau terlambat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Swasta dan LSM ikut terlibat.

Daun beringin menyentuh tanah. Tempat bermain si murai batu. Kita tidak ingin harimau punah. Seiring dengan perjalanan waktu.

Kayu jati kayunya kuat.
Kayu jati tidaklah murah. Rencana aksi harus dibuat. Perburuan liar harus dicegah.

Tabuik Pariaman di akhir pekan. Ada yang datang dengan taksi. Buku pedoman segera terbitkan. Terus adakan sosialisasi.

Patah di patah si batang rotan.
Ujung ke ujung tolong ditahan.
Harus dicegah kebakaran hutan. Jangan sembarangan membuka lahan.

Ada lobang awas kesandung. Kalau melangkah janganlah ragu. Jangan ditebang hutan lindung. Inyiak balang bisa terganggu.

Pohon limau berduri-duri.
Tapi manis rasa buahnya. Semoga harimau tetap lestari. Lestari juga tempat tinggalnya.

Fungsi hutan jangan dialih.
Nanti Inyiak Balang bisa gaduh.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.”

Those beautiful rhymes were delivered by Governor of West Sumatra Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc when opening West Sumatra Region Tiger Sumatran Tiger Conservation Strategy and Action Plan (SRAK) Public Consultation in Padang, between 18-19 September 2019. This Public Consultation was also attended by Director of KKH, Governor of West Sumatra, Head of Forestry Service West Sumatra, and Head of West Sumatra KSDA.

Irwan Prayitno opened the event by saying “Welcome to Ranah Minang,” The Land of Tiger “. In his speech Irwan stated, disruption of balance of living systems could bring unexpected impacts. For example, when tiger attacked human, this conflict is actually triggered by environmental damage.

Tiger and other animals have basic instinct in their lives. Animal will not interfere human space when the balance of ecosystem is maintained. Based on tiger instinct, human is not their prey. So if tigers attack human, there must be something that disturbs their life balance.

Practically speaking, tigers are actually men’s friends in their environment. Irwan recalled his experience when he and his team conducted a survey in Alahan Panjang – Sungai Baru road construction plan, tiger emerged as savior that guided the team out of the forest.

In other places, the absence of top predators – that balance the ecosystem – has resulted uncontrollable and widespread prey animal populations that in turns triggers disease outbreaks. Today farmers often complain that their gardens have been destroyed by wild boar. Human efforts to limit the population of wild boars did not succeed. This is a sign that human efforts in maintaining balance of nature has also failed.

Irwan added, from a spiritual standpoint, humans act as caliphs who protect nature. If humans do not succeed in carrying out their role, the environment will be damaged and it has an impact on humans.

Minang people really appreciate tigers, this is manifested, among others, using the tiger as the name of the martial arts institution and its moves. Tigers are also often called by the name of Inyek. The same call is used for elderly people, or respected people (officials, elders).

Tiger as a symbol in various forms of culture. This means that the tiger becomes something that is liked or close to the community, and not a hostile creature.

Conservation must be a part of behavior. Because if a tiger has been disturbed, it needs more effort to overcome it. “This action plan is an important document, but it is far more important how the plan is implemented. This requires commitment from the person in charge and the parties,” said Irwan.

West Sumatra, according to Irwan, has already proven its commitment to environmental preservation and is realized with real policies taken by the West Sumatra Regional Government.

Director of Biodiversity Conservation, Drh. Indra Explotasia, M.Sc, in her remarks conveyed that the last period of SRAK had ended in 2017. “We are still in the process of completing the renewal of SRAK, so it is certain that the next SRAK will start in 2019,” he said.

According to Indra, Indonesia is currently conducting a Sumatra Wide Tiger Survey to update the status of latest tiger distribution. “The Sumatran tiger is one of the icons of pride in Sumatra. It should become one of the considerations in regional planning, along with other Sumatran iconic species,” Indra said.

For this reason, “It is necessary to harmonize development efforts with actions to protect biodiversity in Sumatra which are actively developing. SRAK is a joint document, so that a sense of belonging is needed from each local government,” Indra said.

@SumatranTigerID

Tiger Project Supports GLNP Ecosystem Restoration

Sumatran Tiger Project supported plan of Gunung Leuser National Park (GLNP) to restore ecosystem in GLNP. In inaugural meeting held today, Thursday, July 11, 2019, GLNP office identified critical lands in GLNP area in Kutacane Region-II BPTN. Restoration will be carried out through a role model scheme.

Gunung Leuser National Park involved stakeholders in management area and restoration partners in TNGL in this meeting.

Balai will also identify TNGL partners for ecosystem restoration in TNGL in Kutacane Region-II BPTN, supported by other donors, from presentation by invited partners.

In this event, GLNP will decide partner agency in restoration project which supported by Sumatran Tiger Project (GEF-UNDP), Head of GLNP will give technical consideration agreed by PMU Sumatran Tiger Project and / or representatives from UNDP Indonesia.

The meeting will formulate stages of restoration process and role division between partners and GLNP, for mutually agreed locations. The area restoration (ecosystem restoration) activity in the Gunung Leuser National Park is part of efforts to restore and conserve the habitat of Sumatran tigers and other wild animals which are priority work of Directorate General of Conservation of Natural Resources and Ecosystems – Ministry of Environment and Forestry, which requires support from other parties to create immediate impact for the ecosystem.

@SumatranTigerID

Bukit Barisan Selatan National Park Promotes Patrolling Procedures

Bukit Barisan Selatan National Park, supported by Sumatran Tiger Project, promoted patrol procedures (protap) between July 1-2, 2019 at the Regional Office of Bengkunat Region II, Pesisir Barat.

“This patrolling procedures support implementation of patrols so that they can run effectively. The ‘protap’ also accompanied by patrol reporting format so that there is uniformity in reporting. Other attachments could be found in Protap Book and Polhut Pocket Book, “said Jimmy Fonda, SH, Head of Bengkunat Region II SPTN talking about protap in his office.

BBS NP socialized protap book at regional section level and conducted SMART Patrol evaluation at section level.

Socialization was held in collaboration between BBS NP, Sumatran Tiger Project GEF-UNDP, and WCS-IP and attended by four resorts in the region II section of Bengkunat; Way Haru Resort, Ngambur Resort, Pemihan Resort, Biha Resort, MMP (Polhut Partner Community), PEH, PPNPM, WCS patrol team, YABI patrol team, WWF, RC Sumatran Tiger Project.

Agus Hartono, S. Sos, Head of Bengkunat SPTN Region II was resource person for patrol protap. Wawan Eviyanto, S.P, MM, Head of Planning, Protection, Preservation Section was resource person for Patrol Book and Head of North Sumatra National Police Office was resource person for Forestry Pocket Book.

The opportunity was also used to share understanding of contents of the procedure and its attachments, including actions or steps that the patrol team should take when getting findings at field level.

The event also facilitated sharing knowledge session between forest police officers. This event reduced confusion due to lack of clarity in understanding patrolling procedure where it could be consulted with Chief of Forestry Unit as patrol controller.

@SumatranTigerID

BB KSDA North Sumatra and BB TNGL Join Hand in Tiger Occupancy Survey Training

North Sumatra Natural Resource Conservation Center and Gunung Leuser National Park carrying out training activities on Sumatran tiger occupancy surveys, supported by Sumatran Tiger Project. This activity was held for 7 days between 1-7 July 2019 at Rudang Hotel Berastagi and Siranggas Wildlife Reserve, Pakpak Bharat attended by total of 39 participants.

Head of Gunung Leuser National Park (BBTNGL), Ir. Jefry Susyafrianto, MM, in his direction during the opening of Sumatran tiger occupancy survey training activity, instructed that all participants could follow this activity seriously, including for field practice. “The team that is currently being trained will become core team in occupancy survey activities of Sumatran tigers in region of North Sumatra,” he said.

This activity will be fully implemented by North Sumatra KSDA Team and Sumatran Tiger Project PIU supported by technical resource persons from Forum HarimauKita, SINTAS Indonesia Foundation and WCS-IP.

Collaboration between FHK and several partner institutions has resulted occupancy survey guide that will be used in 2018 Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS), database management at field.

The occupancy survey guide needs to be socialized to field survey members from each partner organization involved in SWTS thus joint training is needed for field survey team. Given large number of survey team members, this training applied Training of Trainer (ToT) concept. Participants sent to this training will become field team leaders.

Field team leaders are expected to apply standard methods at field and understand scientific principles in SWTS survey properly and be able to provide appropriate direction to each team member. This training could also used as forum for exchanging experiences between field team members from each organization.

@SumatranTigerID

Training Increases Capacity of TNKS Patrol Officers

Sumatran Tiger Project supported training to identify trees, raffles, carcasses, birds and animal trails, to collect evidence and compile incident reports on forestry crime for field officers implementing SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) in Kerinci Seblat National Park from 25 to 27 June 2019. The activity is part of PIU Sumatran Tiger Project’s work plan in TNKS landscape in 2019.

Raflesia, carrion flowers, Sumatran tigers, Sumatran elephants and hornbills are curretly parts of TNKS’s Important Values ​​(NPK). It is important to identify these important faunas and floras for better management planning.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) is a tool to collect systematic and valid spatial data which can be analyzed to improve effectiveness of conservation area management.

The training aims to improve the knowledge, skills and work attitudes of officers, so they could be able to produce field data from quality patrol activities. Patrol activities are carried out as an effort to protect the area, retrieve data and information from the field. The ability of field officers to identify potential biodiversity and threats is important to obtain good quality field data.

Theoretical learning was conducted in class at Sungai Penuh Arafah Hotel, followed by 2 days of field practice around KSNP area at Sungai Penuh Resort, Bukit Tapan, Kerinci Regency.

Training Materials consist of:

1. Vision of SMART-based Patrol facilitated by Wido R Albert (FFI IP, Sungai Penuh)

2. Method to identify potential tree data by Dr. Nurainas, M.Sc (Andalas University Lecturer)

3. Method to identify and collect raffle data and carcass flowers delivered by Septi Andriki from Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu Utara (KPPLBU)

4. Method to identify and retrieve bird data and animal traces by Dr. Wilson Novarino, M.Sc (Lecturer at Andalas University)

5. Techniques to collect evidence and compile reports on forestry crime by Ipda. Jeki Noviardi, SH.

Training participants were representatives of field officers from 15 resorts of the Central Office of Kerinci Seblat National Park, Jambi Region I BKSDA Conservation Section, Kerinci Unit I KPHP, Bungo Unit II KPHP, Merangin KPHP, ICS Padang Aro Lingkar Institute, Sumatran Tiger Conservation – Kerinci Seblat, Conservation Group Mandiri Bangun Rejo, Lubuk Panjang Nature Lovers Group, Pesisir Selatan Regency and Nagari Sako Tapan-Based Forest Protection.

@SumatranTigerID

Coordination to Handle Human and Wildlife Conflict

Sumatran Tiger Project, supported coordination meeting on Tuesday, June 18, 2019, to handle human wildlife conflict at BKSDA (Center for Natural Resources Conservation) office, North Sumatra. This coordination meeting is also an effort to respond to current trend of increasing human and wildlife conflicts in the area.

In a meeting chaired by Head of North Sumatra’s BBKSDA, Regent of Padang Lawas, Ali Sutan and people of Padang Lawas Regency, offered supports to overcome human and wildlife conflicts. Communities in Padang Lawas realized Sumatran Tiger is protected animals and needed government support to save these endangered species.

Responding to human and tiger conflict, Padang Lawas District Government has extended Social Emergency Decree until 27 June 2019, which was a follow-up to the parties’ meeting on 14 June 2019 in Sibuhuan.

In this meeting, Governor of North Sumatra gave instruction to not to shoot / kill Sumatran Tiger in Padang Lawas. The meeting also discussed development of Desa Mandiri Konflik or Conflict Resilient Village and alternative economy for people in conflict-affected areas. This year there is no expansion for plantation in North Sumatra Province. Community economic empowerment will involve plantation companies through CSR mechanisms or corporate social responsibility.

The parties participating in this meeting also agreed to immediately revise the North Sumatra Governor’s Decree regarding the Coordination Team and the Task Force on Controlling of Wild Animal Conflict in North Sumatra Province. This revision must include National Disaster Management Agency and financing using available CSR and Local Government Funds.

Short-term solution to human and wildlife conflict, stakeholders agreed to carry out several activities:

1. Building tiger proof enclosures in conflict-prone areas.

2. Developing Conflict Resilient Villages: forming task force teams, Community training, initiate village funds for conflict mitigation team. WCS is willing to help initiate and provide training in developing Conflict Resilient Village in conflict-prone areas, with assistants from North Sumatra Regency and BBKSDA.

3. Encouraging companies to implement their responsibility stated in their RKL (Environmental Management Plan) and RPL (Environmental Monitoring Plan).

4. Strengthening local wisdom that supports conservation of wildlife habitat in Padang Lawas, for example by providing prey for tigers and using barbed wire fences.

In long term, funding from Sumatran Tiger Project (GEF-UNDP) and other non-binding sources will be used to support Governor’s Decree revision regarding conflict prevention team.

Coordination meeting which was also attended by Director of KKH, Indra Exploitasia also agreed to establish the Padang Lawas Tiger Conflict Task Force Team, under Padang Lawas Regent’s Decree. Padang Lawas Regent and BPBD (Regional Disaster Management Agency) will act as board of trustee and Head of the North Sumatra KSDA Office will become daily chief executive.

@SumatranTigerID

 

First Public Consultation for SRAK 2019-2029

Jambi, May 2, 2019 – Sumatran tigers are increasingly threatened, both by hunting and habitat loss due to the conversion of forest areas into plantations, settlements and other development activities. One of the impacts was increasingly numbers of conflict between humans and tigers which in general tigers were killed by being killed or excluded from their habitat.

Efforts to conserve Sumatran tigers have achieved a lot of progress since the formulation of the 2007-2017 Sumatran Tiger Conservation Action Plan (SRAK HARIMAU) Strategy involving various stakeholders. Various conservation actions have been implemented by Government of the Republic of Indonesia, regional governments, non-governmental organizations (NGOs), universities, the private sector and the community. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 has ended and the new SRAK draft (2019–2029) has been prepared jointly with various parties.

Director of Biodiversity Conservation, Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Indra Exploitasia said, “The government gives full attention to the conservation of endemic species in Indonesia. Therefore, the Ministry of Environment and Forestry which has the authority to protect wild animals will continue to improve coordination with relevant sectors and important partners such as regional government. This aims to protect both the animals and their habitat. Around 61.34% Sumatran Tiger’s habitat and cruising areas are outside the conservation areas which are under the authority of the regional government and private sectors. ”

“Therefore, in an effort to conserve Sumatran tigers and other animals, we will support local government to continue protection and preservation of biodiversity.”

Governor of Jambi through Governor’s Expert Staff for Community and Human Resources, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd expressed his support for Sumatran tiger conservation in conducting public consultations at BW Luxury Hotel, Jambi on Thursday (02/05/2019).

“Tigers are charismatic animals, they have several dimensions, including ecology, culture and economy that are not separate and complementary. These relationship are very close to humans, if one extinction in ecosystem will adversely affect human survival in future. I am very supportive of Sumatran tiger conservation efforts and I hope that Strategy and Action Plan for Sumatran Tiger Conservation 2019-2029 is also supported by all parties as Sumatran tiger conservation efforts, “Ahmad explained.

Head of the Jambi Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), Rahmad Saleh stated that the 2019-2029 SRAK needs to be resolved immediately. “Jambi has 4 areas inhabited by Sumatran tigers. SRAK HARIMAU 2019-2029 needs to be resolved immediately because threat to tigers is getting higher. ”

In its implementation, Directorate General of Natural Resources and Ecosystem Conservation (KSDAE) collaborates with various parties such as the cross-ministerial central government, local governments, NGOs, academics, the private sector and the wider community in ensuring that these work programs are implemented.

Chairperson of HarimauKita Forum (FHK) Munawar Kholis stated that, SRAK HARIMAU 2007-2017 had ended, since the new SRAK document had been prepared since 2018. The draft SRAK HARIMAU 2019-2029 has now being formulated simultaneously with other parties.

This tiger conservation needs to be run with innovation and also really pay attention to various aspects that intersect with the community. Public consultation is needed to ensure synergies with stakeholders, so that it can also refine the strategy for the next 10 years. “The big goal of conservation is a sustainable Sumatran tiger, a prosperous society and that is becoming part of the success of Indonesia’s development,” explained Kholis.

———

Media Contact (contact):

Dit. KKH: Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas): M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Chairperson of the HarimauKita Forum: Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Sumatra Wide Tiger Survey 2018-2019 Begins

Jakarta, March 13, 2019 – The Indonesian government through the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) has targeted number of Sumatran tigers to be doubled by 2022 – a target set out in National Tiger Recovery Program (NTRP) 2010-2022. Ministry of Environment and Forestry together with its partners conduct periodic and systematic monitoring through the activities of the Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS) to monitor the effectiveness of Sumatran tiger conservation efforts in order to achieve this target.

The first SWTS held between 2007 and 2009 revealed that 72% of the survey area was still inhabited by Sumatran tigers. According to many experts, this condition perceived to be good. The first SWTS had also been the main reference in the preparation of several strategic Sumatran tiger conservation documents, both on a national and international scale. After approximately 10 years, KLHK and its partners are implementing the second SWTS. The second SWTS activity was carried out to evaluate the effectiveness of Sumatran tiger conservation efforts that have been running for the past 10 years.

The Director General of KSDAE, Wiratno, gave a direction read by the Director of Essential Ecosystem Management, Tandya Tjahjana, at the launch of the survey at Menara Peninsula Hotel, March 13, 2019. “The Ministry of LHK continues to commit and establish good cooperation with relevant parties to promote in-situ Sumatran tiger conservation. Conservation programs had also developed in the past 10 years. I hope, with implementation of this second SWTS activity, the support and active participation of parties towards preserving Sumatran tigers and other wildlife will increase and can be synergized with regional development policies in the region, “he said.

Director of Biodiversity Conservation, Indra Exploitasia stated that the second SWTS activity was important to be carried out considering the increasing threat to preservation of Sumatran tigers in nature. “In addition to information regarding the distribution of Sumatran tigers, the output expected from the second STWS activity is population condition data and distribution of prey, disease and genetic animals in all Sumatran tiger habitat, so that it can map the gap in conservation activities that have been carried out,” she said.

Furthermore, all data, information and studies taken from SWTS activities will be collected in the database of Directorate General of KSDAE and subsequently become a reference for conservation policies not only for Sumatran tigers but also for rhinos, orangutans, elephants and other wildlife on the island of Sumatra.

Hariyo T. Wibisono, Executive Coordinator of SWTS stated, “SWTS 2018-2019 is the largest wildlife survey activity in the world, both in terms of partnerships, human resources involved, and area coverage. A total of 74 survey teams (354 team members) from 30 institutions were deployed to carry out surveys in 23 tiger distribution areas covering 12.9 million hectares, including 6.4 million hectares covered in the first SWTS. “15 technical implementation units (UPT) KLHK, more than 10 KPHs, 21 national and international NGOs, two universities, two companies, and 13 donor institutions have joined to support SWTS activities.” he said.

Prof. Dr. Gono Semiadi from LIPI, explained that there were several things will be produced from this second SWTS. “We hope to be able to find the proportion of areas that are living areas of tigers, information about population genetic diversity in each habitat, increasing national technical capacity, and some tiger conservation strategy documents such as those produced by SWTS first.”

This survey not only involves the government but also all stakeholders in efforts to save tigers. “The 2007-2009 survey was the first largest survey of tigers in the world. With successful collaboration in the past, we are confident that now we can repeat success through good collaboration across organizations. This multi-stakeholder involvement is a step forward in building a comprehensive conservation design at central government and regional government level, “said Munawar Kholis, Chair of the Forum HarimauKita (FHK).

– ## –

Media Contact (contact):

KKH, KLHK: Desy S. Chandradewi (+62 812-9542-679)
SWTS Executive Coordinator: Hariyo T. Wibisono (+62 812-1099-557)
Chairperson of the HarimauKita Forum: Munawar Kholis (+62 811-1101-281)