Proyek Tiger Dukung Restorasi Ekosistem TNGL

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Proyek Sumatran Tiger mendukung rencana Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk melakukan restorasi ekosistem di TNGL. Dalam pertemuan perdana dilaksanakan hari ini, Kamis, 11 Juli 2019, di kantor BBTNGL Medan diidentifikasi kondisi lahan-lahan kritis pada kawasan TNGL dilingkup BPTN Wilayah-II Kutacane, yang akan dilakukan restorasi malalui skema pendekatan role model dan yang telah dilaksanakan oleh TNGL selama ini.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dalam pertemuan ini melibatkan para pemangku bidang wilayah pengelolaan dan Lembaga-lembaga mitra restorasi dari BBTNGL.

Balai akan mengidentifikasi mitra-mitra TNGL yang terlibat dalam proses restorasi ekosistem di TNGL di lingkup BPTN Wilayah-II Kutacane selama ini, yang didukung oleh pihak-pihak donor lain melalui proses paparan yang disampaikan oleh mitra yang diundang.

Dalam acara ini juga akan ditetapkan lembaga mitra yang akan terlibat dalam proyek restorasi yang didukung oleh pihak Proyek Sumatran Tiger (GEF-UNDP), melalui proses pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar TNGL dan disepakati secara bersama oleh pihak PMU Proyek Sumatran Tiger dan/atau perwakilan dari UNDP Indonesia.

Rapat akan merumuskan tahapan proses restorasi dan pembagian peran antara mitra dengan Balai Besar TNGL, untuk lokasi yang telah disepakati secara bersama.

Kegiatan pemulihan kawasan (restorasi ekosistem) pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), merupakan bagian upaya pemulihan dan konservasi habitat harimau sumatera dan satwa liar lainnya yang menjadi prioritas kerja dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang membutuhkan dukungan dari para para pihak, agar proses yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang didapat dirasakan secara langsung dalam waktu dekat.

@SumatranTigerID

Balai Besar TNBBS Sosialisasikan Prosedur Patroli

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan sosialisasi prosedur patroli (protap) mulai tanggal 1-2 Juli 2019 di Kantor Seksi Wilayah II Bengkunat, Pesisir Barat.

“Tujuan dibuatnya Protap ini agar pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan efektif. Dilampiri dengan format pelaporan patroli agar ada keseragaman pelaporan. Lampiran lainnya ada Buku Protap Patroli dan Buku Saku Polhut,” demikian penjelasan awal Jimmy Fonda, SH, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat tentang protap patroli di kantornya.

Buku Protap Balai Besar TNBBS ini disosialisasikan dengan pendekatan di tingkat seksi wilayah sekaligus dilakukan evaluasi SMART Patrol di tingkat seksi.

Sosialisasi yang diselenggarakan atas kerjasama Balai Besar TNBBS dengan Sumatran Tiger Project GEF-UNDP, dan WCS-IP, dihadiri oleh empat resor yang berada di seksi wilayah II Bengkunat; Resor Way Haru, Resor Ngambur, Resor Pemerihan, Resor Biha, MMP (Masyarakat Mitra Polhut), PEH, PPNPM, tim patroli WCS, tim patroli YABI, WWF, RC Sumatran Tiger Project.

Selaku narasumber untuk Protap Patroli adalah Agus Hartono, S.Sos, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat, dan untuk Buku Patroli oleh Wawan Eviyanto, S.P, MM, Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, Pengawetan, untuk Buku Saku Polhut oleh Kasat Polhut Balai Besar TNBBS.

Kesempatan ini juga sebagai ajang menyatukan pemahaman bersama terhadap menterjemahkan isi protap berikut lampirannya. Dan sikap atau langkah apa yang akan ditempuh oleh tim patroli ketika mendapatkan temuan-temuan di tingkat lapang.

Dalam prosesnya terjadi sharing pengalaman dan pengetahuan dari polhut senior kepada polhut yang masih minim pengalaman. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan protap dapat dijalankan dengan baik, dan jika dalam pelaksanaan mengalami kebingungan atau kurang jelas dalam memahami protap, dapat di konsultasikan kepada Kasat Polhut selaku Pengendali patroli.

@SumatranTigerID

BB KSDA Sumut dan BB TNGL Laksanakan Pelatihan Survei Okupansi Harimau Sumatera

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser didukung oleh Proyek Sumatran Tiger hari ini melaksanakan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 1-7 Juli 2019 yang bertempat di Rudang Hotel Berastaagi dan Suaka Margasatwa Siranggas Kab. Pakpak Bharat diikuti oleh total 39 peserta.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Ir. Jefry Susyafrianto, M.M, dalam arahannya saat pembukaan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra ini berpesan agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara serius termasuk untuk praktek lapangannya, karena yang saat ini dilatih, kelak akan menjadi tim inti dalam kegiatan survei okupansi harimau Sumatra di wilayah Sumatera Utara.

Pelaksana kegiatan ini sepenuhnya akan dilaksanakan oleh tim Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan PIU Sumatran Tiger Project dengan dukungan nara sumber teknis dari Forum Harimau Kita, Yayasan SINTAS Indonesia dan WCS-IP.

Kolaborasi antara FHK dengan beberapa lembaga mitra telah menghasilkan panduan survei okupansi yang akan digunakan dalam Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS) 2018. Panduan survei okupansi tersebut akan menjadi acuan dari setiap pihak yang melakukan survei okupansi yang berisi protokol pengambilan sampel (sampling), metode pengambilan data di lapangan serta pengelolaan basis data (database).

Panduan survei okupansi yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada anggota survei lapangan dari setiap organisasi mitra yang terlibat dalam SWTS. Atas latar belakang tersebut maka diperlukan pelatihan bersama bagi tim survei lapangan. Mengingat jumlah anggota tim survei yang sangat banyak, maka konsep pelatihan ini adalah Training of Trainer (ToT). Sehingga peserta yang diutus dalam pelatihan ini akan menjadi pemimpin tim (team leader) lapangan.

Team leader lapangan diharapkan mampu menerapkan metode yang standar di lapangan dan memahami kaidah-kaidah ilmiah dalam survei SWTS dengan baik dan mampu memberikan pengarahan yang tepat kepada masing-masing anggota tim. Pelatihan ini juga dapat digunakan sebagai wadah bertukar pengalaman antar anggota tim lapangan dari setiap organisasi.

@SumatranTigerID

Training Increases Capacity of TNKS Patrol Officers

Sumatran Tiger Project supported training to identify trees, raffles, carcasses, birds and animal trails, to collect evidence and compile incident reports on forestry crime for field officers implementing SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) in Kerinci Seblat National Park from 25 to 27 June 2019. The activity is part of PIU Sumatran Tiger Project’s work plan in TNKS landscape in 2019.

Raflesia, carrion flowers, Sumatran tigers, Sumatran elephants and hornbills are curretly parts of TNKS’s Important Values ​​(NPK). It is important to identify these important faunas and floras for better management planning.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) is a tool to collect systematic and valid spatial data which can be analyzed to improve effectiveness of conservation area management.

The training aims to improve the knowledge, skills and work attitudes of officers, so they could be able to produce field data from quality patrol activities. Patrol activities are carried out as an effort to protect the area, retrieve data and information from the field. The ability of field officers to identify potential biodiversity and threats is important to obtain good quality field data.

Theoretical learning was conducted in class at Sungai Penuh Arafah Hotel, followed by 2 days of field practice around KSNP area at Sungai Penuh Resort, Bukit Tapan, Kerinci Regency.

Training Materials consist of:

1. Vision of SMART-based Patrol facilitated by Wido R Albert (FFI IP, Sungai Penuh)

2. Method to identify potential tree data by Dr. Nurainas, M.Sc (Andalas University Lecturer)

3. Method to identify and collect raffle data and carcass flowers delivered by Septi Andriki from Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu Utara (KPPLBU)

4. Method to identify and retrieve bird data and animal traces by Dr. Wilson Novarino, M.Sc (Lecturer at Andalas University)

5. Techniques to collect evidence and compile reports on forestry crime by Ipda. Jeki Noviardi, SH.

Training participants were representatives of field officers from 15 resorts of the Central Office of Kerinci Seblat National Park, Jambi Region I BKSDA Conservation Section, Kerinci Unit I KPHP, Bungo Unit II KPHP, Merangin KPHP, ICS Padang Aro Lingkar Institute, Sumatran Tiger Conservation – Kerinci Seblat, Conservation Group Mandiri Bangun Rejo, Lubuk Panjang Nature Lovers Group, Pesisir Selatan Regency and Nagari Sako Tapan-Based Forest Protection.

@SumatranTigerID

Coordination to Handle Human and Wildlife Conflict

Sumatran Tiger Project, supported coordination meeting on Tuesday, June 18, 2019, to handle human wildlife conflict at BKSDA (Center for Natural Resources Conservation) office, North Sumatra. This coordination meeting is also an effort to respond to current trend of increasing human and wildlife conflicts in the area.

In a meeting chaired by Head of North Sumatra’s BBKSDA, Regent of Padang Lawas, Ali Sutan and people of Padang Lawas Regency, offered supports to overcome human and wildlife conflicts. Communities in Padang Lawas realized Sumatran Tiger is protected animals and needed government support to save these endangered species.

Responding to human and tiger conflict, Padang Lawas District Government has extended Social Emergency Decree until 27 June 2019, which was a follow-up to the parties’ meeting on 14 June 2019 in Sibuhuan.

In this meeting, Governor of North Sumatra gave instruction to not to shoot / kill Sumatran Tiger in Padang Lawas. The meeting also discussed development of Desa Mandiri Konflik or Conflict Resilient Village and alternative economy for people in conflict-affected areas. This year there is no expansion for plantation in North Sumatra Province. Community economic empowerment will involve plantation companies through CSR mechanisms or corporate social responsibility.

The parties participating in this meeting also agreed to immediately revise the North Sumatra Governor’s Decree regarding the Coordination Team and the Task Force on Controlling of Wild Animal Conflict in North Sumatra Province. This revision must include National Disaster Management Agency and financing using available CSR and Local Government Funds.

Short-term solution to human and wildlife conflict, stakeholders agreed to carry out several activities:

1. Building tiger proof enclosures in conflict-prone areas.

2. Developing Conflict Resilient Villages: forming task force teams, Community training, initiate village funds for conflict mitigation team. WCS is willing to help initiate and provide training in developing Conflict Resilient Village in conflict-prone areas, with assistants from North Sumatra Regency and BBKSDA.

3. Encouraging companies to implement their responsibility stated in their RKL (Environmental Management Plan) and RPL (Environmental Monitoring Plan).

4. Strengthening local wisdom that supports conservation of wildlife habitat in Padang Lawas, for example by providing prey for tigers and using barbed wire fences.

In long term, funding from Sumatran Tiger Project (GEF-UNDP) and other non-binding sources will be used to support Governor’s Decree revision regarding conflict prevention team.

Coordination meeting which was also attended by Director of KKH, Indra Exploitasia also agreed to establish the Padang Lawas Tiger Conflict Task Force Team, under Padang Lawas Regent’s Decree. Padang Lawas Regent and BPBD (Regional Disaster Management Agency) will act as board of trustee and Head of the North Sumatra KSDA Office will become daily chief executive.

@SumatranTigerID

 

First Public Consultation for SRAK 2019-2029

Jambi, May 2, 2019 – Sumatran tigers are increasingly threatened, both by hunting and habitat loss due to the conversion of forest areas into plantations, settlements and other development activities. One of the impacts was increasingly numbers of conflict between humans and tigers which in general tigers were killed by being killed or excluded from their habitat.

Efforts to conserve Sumatran tigers have achieved a lot of progress since the formulation of the 2007-2017 Sumatran Tiger Conservation Action Plan (SRAK HARIMAU) Strategy involving various stakeholders. Various conservation actions have been implemented by Government of the Republic of Indonesia, regional governments, non-governmental organizations (NGOs), universities, the private sector and the community. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 has ended and the new SRAK draft (2019–2029) has been prepared jointly with various parties.

Director of Biodiversity Conservation, Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Indra Exploitasia said, “The government gives full attention to the conservation of endemic species in Indonesia. Therefore, the Ministry of Environment and Forestry which has the authority to protect wild animals will continue to improve coordination with relevant sectors and important partners such as regional government. This aims to protect both the animals and their habitat. Around 61.34% Sumatran Tiger’s habitat and cruising areas are outside the conservation areas which are under the authority of the regional government and private sectors. ”

“Therefore, in an effort to conserve Sumatran tigers and other animals, we will support local government to continue protection and preservation of biodiversity.”

Governor of Jambi through Governor’s Expert Staff for Community and Human Resources, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd expressed his support for Sumatran tiger conservation in conducting public consultations at BW Luxury Hotel, Jambi on Thursday (02/05/2019).

“Tigers are charismatic animals, they have several dimensions, including ecology, culture and economy that are not separate and complementary. These relationship are very close to humans, if one extinction in ecosystem will adversely affect human survival in future. I am very supportive of Sumatran tiger conservation efforts and I hope that Strategy and Action Plan for Sumatran Tiger Conservation 2019-2029 is also supported by all parties as Sumatran tiger conservation efforts, “Ahmad explained.

Head of the Jambi Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), Rahmad Saleh stated that the 2019-2029 SRAK needs to be resolved immediately. “Jambi has 4 areas inhabited by Sumatran tigers. SRAK HARIMAU 2019-2029 needs to be resolved immediately because threat to tigers is getting higher. ”

In its implementation, Directorate General of Natural Resources and Ecosystem Conservation (KSDAE) collaborates with various parties such as the cross-ministerial central government, local governments, NGOs, academics, the private sector and the wider community in ensuring that these work programs are implemented.

Chairperson of HarimauKita Forum (FHK) Munawar Kholis stated that, SRAK HARIMAU 2007-2017 had ended, since the new SRAK document had been prepared since 2018. The draft SRAK HARIMAU 2019-2029 has now being formulated simultaneously with other parties.

This tiger conservation needs to be run with innovation and also really pay attention to various aspects that intersect with the community. Public consultation is needed to ensure synergies with stakeholders, so that it can also refine the strategy for the next 10 years. “The big goal of conservation is a sustainable Sumatran tiger, a prosperous society and that is becoming part of the success of Indonesia’s development,” explained Kholis.

———

Media Contact (contact):

Dit. KKH: Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas): M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Chairperson of the HarimauKita Forum: Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Sumatra Wide Tiger Survey 2018-2019 Begins

Jakarta, March 13, 2019 – The Indonesian government through the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) has targeted number of Sumatran tigers to be doubled by 2022 – a target set out in National Tiger Recovery Program (NTRP) 2010-2022. Ministry of Environment and Forestry together with its partners conduct periodic and systematic monitoring through the activities of the Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS) to monitor the effectiveness of Sumatran tiger conservation efforts in order to achieve this target.

The first SWTS held between 2007 and 2009 revealed that 72% of the survey area was still inhabited by Sumatran tigers. According to many experts, this condition perceived to be good. The first SWTS had also been the main reference in the preparation of several strategic Sumatran tiger conservation documents, both on a national and international scale. After approximately 10 years, KLHK and its partners are implementing the second SWTS. The second SWTS activity was carried out to evaluate the effectiveness of Sumatran tiger conservation efforts that have been running for the past 10 years.

The Director General of KSDAE, Wiratno, gave a direction read by the Director of Essential Ecosystem Management, Tandya Tjahjana, at the launch of the survey at Menara Peninsula Hotel, March 13, 2019. “The Ministry of LHK continues to commit and establish good cooperation with relevant parties to promote in-situ Sumatran tiger conservation. Conservation programs had also developed in the past 10 years. I hope, with implementation of this second SWTS activity, the support and active participation of parties towards preserving Sumatran tigers and other wildlife will increase and can be synergized with regional development policies in the region, “he said.

Director of Biodiversity Conservation, Indra Exploitasia stated that the second SWTS activity was important to be carried out considering the increasing threat to preservation of Sumatran tigers in nature. “In addition to information regarding the distribution of Sumatran tigers, the output expected from the second STWS activity is population condition data and distribution of prey, disease and genetic animals in all Sumatran tiger habitat, so that it can map the gap in conservation activities that have been carried out,” she said.

Furthermore, all data, information and studies taken from SWTS activities will be collected in the database of Directorate General of KSDAE and subsequently become a reference for conservation policies not only for Sumatran tigers but also for rhinos, orangutans, elephants and other wildlife on the island of Sumatra.

Hariyo T. Wibisono, Executive Coordinator of SWTS stated, “SWTS 2018-2019 is the largest wildlife survey activity in the world, both in terms of partnerships, human resources involved, and area coverage. A total of 74 survey teams (354 team members) from 30 institutions were deployed to carry out surveys in 23 tiger distribution areas covering 12.9 million hectares, including 6.4 million hectares covered in the first SWTS. “15 technical implementation units (UPT) KLHK, more than 10 KPHs, 21 national and international NGOs, two universities, two companies, and 13 donor institutions have joined to support SWTS activities.” he said.

Prof. Dr. Gono Semiadi from LIPI, explained that there were several things will be produced from this second SWTS. “We hope to be able to find the proportion of areas that are living areas of tigers, information about population genetic diversity in each habitat, increasing national technical capacity, and some tiger conservation strategy documents such as those produced by SWTS first.”

This survey not only involves the government but also all stakeholders in efforts to save tigers. “The 2007-2009 survey was the first largest survey of tigers in the world. With successful collaboration in the past, we are confident that now we can repeat success through good collaboration across organizations. This multi-stakeholder involvement is a step forward in building a comprehensive conservation design at central government and regional government level, “said Munawar Kholis, Chair of the Forum HarimauKita (FHK).

– ## –

Media Contact (contact):

KKH, KLHK: Desy S. Chandradewi (+62 812-9542-679)
SWTS Executive Coordinator: Hariyo T. Wibisono (+62 812-1099-557)
Chairperson of the HarimauKita Forum: Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

BBS NP Facilitates Community Based Restoration Training

Bukit Barisan Selatan National Park facilitated collaborative management training for national park staff on 12-14 February, at Ulu Belu Resort, Sukamaju Village / Pekon Village, Ulu Belu District, Tanggamus Regency, Lampung Province. The training aimed at improving capacity of social governance and soft skills was carried out by Indonesian Environmental Information Center Foundation (PILI-Green Network) supported by the GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

The training was attended by 10 (ten) staff from Bukit Barisan Selatan National Park (TNBBS), consisted of Forest Police, PEH and Extension Staff. The participants received information on restoration and its policies, the restoration approach and its stages, restoration impact and its supervision in conservation area.

According to Evi Indraswati, the PILI Coordinator and training facilitator, joint action is needed – not just interests or intentions – to restore the BBS NP forest area. According to Evi, soft skills training is needed to increase planning and risk analysis capabilities in community-based forest restoration programs.

Rini Rismayani from Directorate of Regional Conservation, as one of the speakers said, “Perform restoration according to the applicable rules.” According to Rini, Bukit Barisan Selatan National Park is is the first National Park to conduct the study in the context of preparing 2015-2019 Ecosystem Recovery Plan (RPE). ” And target of ecosystem recovery in BBS NP in ​​2018 had been achieved in accordance with IKK, “he said. Rini added that in conducting PE, it was necessary to look at the open area in each landscape.

The participants also received training from Rio Ardi (Orangutan Information Center Foundation) which has been doing restoration in the Lauser conservation area, and at Singkil Wildlife Reserve.

According to Riyanto TN BBS Extension Agency Coordinator, “There is a need to take action immediately to overcome the irregularity of illegal cultivation in BBS NP, although it is small but carried out in a sustainable, collaborative manner by the TN; Resorts, PEH, Extension agents and partners and make the community the main actors in ecosystem recovery. And of course resort officers are also important to be equipped with the knowledge of the ability to condition the people around the resort area. ”

At the end of the training, it was agreed that after the training there would be an effort to make community-based restoration demonstration plots in each resort area. And to further strengthen collaboration in community-based restoration, the second training will soon be held with the community.

@SumatranTigerID

MoEF and UNDP Indonesia Visit Berbak Sembilang NP

Ministry of Environment and Forestry and UNDP Indonesia, supported by Sumatran Tiger Project just completed field visits from 28-30 January 2019 to Berbak Sembilang National Park. In this activity, the parties checked various developments and achievements of Sumatran Tiger Project in Berbak Sembilang National Park.

Berbak Sembilang National Park Authority has developed “situational room” to collect SMART patrol data from the field and documented findings for use in decision-making in protection, preservation and utilization of national parks. Some endangered and protected species in this area are Sumatran tiger and tapir. Sembilang National Park is also a Ramsar site and is spot for migratory water birds.

Team from Ministry of Environment and Forestry and UNDP Indonesia also witnessed technical training in wetland ecosystem management implemented by Yapeka to improve management effectiveness in Sembilang Berbilang National Park which is a habitat for Sumatran tiger, Asian elephant, Asian tapir, siamang, gold cats, sambar deer, estuaries crocodiles, Sembilang fish, giant freshwater turtles, freshwater dolphins and various bird species.

On second day, the team also visited Simpang Bungur Post, Air Hitam Dalam using two speedboats to observe condition of wetland ecosystem. The team camped in this area to witness the challenges of managing Berbak Sembilang ecosystem and solutions at field.

MoEF and UNDP Indonesia team also visited Rantau Rasau Village, the oldest village in Tanjung Jabung Timur District to witness participatory GIS mapping and training by PILI Green Network. The team met Rantau Rasau Village Head and witnessed the training that was expected to be an innovative resolution of tenurial conflict around Sungai Rambut Resort, Berbak Sembilang National Park.

The team also observed human and tiger conflict mitigation solutions at Berbak Sembilang National Park in Telago Limo Village, where Sumatran Tiger Project with its partner, ZSL, created a mural at village hall to increase public’s awareness on the importance of Sumatran tiger and other wildlife and plants. The village hall that is used for meetings and community activities – including weddings – is the right location to increase community awareness.

@SumatranTigerID

Hidup Berdampingan dengan Harimau, Berbekal Fondasi Kearifan Lokal

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dalam keremangan hutan desa, harimau yang berjalan gontai terekam kamera intai. Kehadirannya memicu pelatuk kamera intai yang merekam gerakan si kucing liar di hutan desa Rio Kemunyang, Durian Rambun, Muara Siau, Merangin.

“Dari kamera yang dipasang di beberapa titik, kami tahu harimau menghuni hutan desa,” tutur M. Abton, staf hubungan masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa. Kamera itu dipasang oleh masyarakat bersama Fauna & Flora International untuk memantau keanekaragaman hayati. Setiap bulan, masyarakat berpatroli menjaga hutan. “Setiap melakukan patroli, tim biasa menemukan jejak baru,” sambungnya, “juga menemukan jerat satwa.”

Pengelola membagi hutan desa dalam dua zona: perlindungan dan pemanfaatan. Zona pertama untuk melindungi hutan seisinya, dan zona kedua dimanfaatkan oleh warga.

Hutan Durian Rambun merupakan benteng pertahanan bagi keutuhan hutan penyangga taman nasional di Muara Siau. “Yang utama, kami dapat menjaga keamanan hutan dari perambahan dan pembalakan,” tutur Rosidi, ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa. Hutan Durian Rambun ini yang menghentikan perambahan dan pembalakan agar tidak merembet ke kawasan hutan lain di Muara Siau. Lantaran membentuk satu hamparan, hutan desa menyediakan tempat bersembunyi, air, dan mangsa bagi harimau.

Namun, berkembanglah purbasangka. Pada 2016, pernah terjadi konflik di desa tetangga: harimau menyerang penyadap karet. Tim mitigasi turun. Isu negatif beredar: hutan desa Durian Rambun disangka menampung harimau yang dilepas oleh pemerintah.

“Soalnya, masyarakat berpandangan ada dua jenis harimau. Harimau leluhur dan harimau liar,” ungkap Abton. Pemuda yang memiliki suara lantang ini memaparkan, harimau leluhur adalah pelindung desa. “Yang mengganggu adalah harimau liar yang tidak mungkin berkeliaran di desa.” Akhirnya, ada pula yang menganggap bahwa harimau liar itu adalah lepasan pemerintah.

Harimau pelindung desa juga disebut harimau tanjung, harimau pematang, harimau leluhur. Sebutan lokal ini umum di dusun-dusun di lanskap Kerinci. Penutur lokal biasanya menggambarkan harimau pelindung berupa macan kumbang berwarna hitam, dengan seuntai garis putih di dada.

Apa pun itu, alam bawah sadar masyarakat lanskap Kerinci sejatinya memendam kenangan budaya perihal interaksi manusia dengan harimau. Citra budaya ini dikisahkan secara turun-temurun, dan membentuk sebuah pandangan hidup.
Di tempat lain, tepatnya di Desa Ngaol, Tabir Barat, penduduknya punya mekanisme adat untuk meredakan konflik manusia dan harimau, yaitu mengusir harimau dengan bebunyian. “Kita memberi isyarat dengan membunyikan gong di lintasan harimau. Biasanya, ia memangsa ternak yang tidak dikurung. Yang di dalam kandang, tidak pernah,” ujar pemangku adat Desa Ngaol, Abdurrahman.

Upaya–upaya mitigasi secara mandiri sudah mulai diterapkan oleh beberapa desa yang menetap di sekitar taman nasional. Selain bersumber dari kearifan lokal, pihak pengawas hutan pun turun tangan memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur bermukim di kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.

Perhutanan sosial memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan, dan berkewajiban menjaga dan melindungi hutan. Skemanya: kemitraan lingkungan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, atau pun hutan desa.

“Secara bertahap, kita mengusulkan skema perhutanan sosial bagi masyarakat yang terlanjur menghuni kawasan hutan. Skema itu mencakup 25.000 hektare blok pemberdayaan,” ungkap kepala KPHP Kerinci Neneng Susanti.

Sebenarnya, bukanlah tidak mungkin menerapkan asas hidup bersama. Berbekal fondasi kearifan lokal, pelestari membuka kesempatan menyisipkan pengetahuan mitigasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat diajak untuk menangani konflik secara mandiri dengan menggunakan kandang ternak antipemangsaan. Tujuannya untuk melindungi ternak yang dipelihara, seperti kambing, sapi, ayam, dari serangan harimau.

Upaya mitigasi dengan kandang antipemangsaan baru menyentuh 17 dari desa-desa yang rawan konflik harimau. Sebanyak 102 unit kandang antipemangsaan dikerahkan sejak tahun 2009 hingga 2017.

Sejauh ini, baru beberapa desa di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menerapkan mitigasi konflik. Sementara, ada sekitar 110 desa definitif yang mendekam di kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

“Mereka yang belum menerima prakondisi mitigasi konflik, biasanya berpandangan menang-kalah: tidak ada lagi ruang bagi harimau,” ujar Firdaus Affandi, manajer Lanskap Bukit Barisan Selatan Wildlife Conservation Society (WCS). “Berbeda dengan masyarakat yang sudah tersentuh pengetahuan mitigasi. Mereka bisa berbagi ruang hidup dengan harimau.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Page 1 of 712345...Last »