Proyek Tiger Dukung Restorasi Ekosistem TNGL

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Proyek Sumatran Tiger mendukung rencana Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk melakukan restorasi ekosistem di TNGL. Dalam pertemuan perdana dilaksanakan hari ini, Kamis, 11 Juli 2019, di kantor BBTNGL Medan diidentifikasi kondisi lahan-lahan kritis pada kawasan TNGL dilingkup BPTN Wilayah-II Kutacane, yang akan dilakukan restorasi malalui skema pendekatan role model dan yang telah dilaksanakan oleh TNGL selama ini.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dalam pertemuan ini melibatkan para pemangku bidang wilayah pengelolaan dan Lembaga-lembaga mitra restorasi dari BBTNGL.

Balai akan mengidentifikasi mitra-mitra TNGL yang terlibat dalam proses restorasi ekosistem di TNGL di lingkup BPTN Wilayah-II Kutacane selama ini, yang didukung oleh pihak-pihak donor lain melalui proses paparan yang disampaikan oleh mitra yang diundang.

Dalam acara ini juga akan ditetapkan lembaga mitra yang akan terlibat dalam proyek restorasi yang didukung oleh pihak Proyek Sumatran Tiger (GEF-UNDP), melalui proses pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar TNGL dan disepakati secara bersama oleh pihak PMU Proyek Sumatran Tiger dan/atau perwakilan dari UNDP Indonesia.

Rapat akan merumuskan tahapan proses restorasi dan pembagian peran antara mitra dengan Balai Besar TNGL, untuk lokasi yang telah disepakati secara bersama.

Kegiatan pemulihan kawasan (restorasi ekosistem) pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), merupakan bagian upaya pemulihan dan konservasi habitat harimau sumatera dan satwa liar lainnya yang menjadi prioritas kerja dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang membutuhkan dukungan dari para para pihak, agar proses yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang didapat dirasakan secara langsung dalam waktu dekat.

@SumatranTigerID

Balai Besar TNBBS Sosialisasikan Prosedur Patroli

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan sosialisasi prosedur patroli (protap) mulai tanggal 1-2 Juli 2019 di Kantor Seksi Wilayah II Bengkunat, Pesisir Barat.

“Tujuan dibuatnya Protap ini agar pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan efektif. Dilampiri dengan format pelaporan patroli agar ada keseragaman pelaporan. Lampiran lainnya ada Buku Protap Patroli dan Buku Saku Polhut,” demikian penjelasan awal Jimmy Fonda, SH, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat tentang protap patroli di kantornya.

Buku Protap Balai Besar TNBBS ini disosialisasikan dengan pendekatan di tingkat seksi wilayah sekaligus dilakukan evaluasi SMART Patrol di tingkat seksi.

Sosialisasi yang diselenggarakan atas kerjasama Balai Besar TNBBS dengan Sumatran Tiger Project GEF-UNDP, dan WCS-IP, dihadiri oleh empat resor yang berada di seksi wilayah II Bengkunat; Resor Way Haru, Resor Ngambur, Resor Pemerihan, Resor Biha, MMP (Masyarakat Mitra Polhut), PEH, PPNPM, tim patroli WCS, tim patroli YABI, WWF, RC Sumatran Tiger Project.

Selaku narasumber untuk Protap Patroli adalah Agus Hartono, S.Sos, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat, dan untuk Buku Patroli oleh Wawan Eviyanto, S.P, MM, Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, Pengawetan, untuk Buku Saku Polhut oleh Kasat Polhut Balai Besar TNBBS.

Kesempatan ini juga sebagai ajang menyatukan pemahaman bersama terhadap menterjemahkan isi protap berikut lampirannya. Dan sikap atau langkah apa yang akan ditempuh oleh tim patroli ketika mendapatkan temuan-temuan di tingkat lapang.

Dalam prosesnya terjadi sharing pengalaman dan pengetahuan dari polhut senior kepada polhut yang masih minim pengalaman. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan protap dapat dijalankan dengan baik, dan jika dalam pelaksanaan mengalami kebingungan atau kurang jelas dalam memahami protap, dapat di konsultasikan kepada Kasat Polhut selaku Pengendali patroli.

@SumatranTigerID

BB KSDA Sumut dan BB TNGL Laksanakan Pelatihan Survei Okupansi Harimau Sumatera

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser didukung oleh Proyek Sumatran Tiger hari ini melaksanakan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 1-7 Juli 2019 yang bertempat di Rudang Hotel Berastaagi dan Suaka Margasatwa Siranggas Kab. Pakpak Bharat diikuti oleh total 39 peserta.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Ir. Jefry Susyafrianto, M.M, dalam arahannya saat pembukaan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra ini berpesan agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara serius termasuk untuk praktek lapangannya, karena yang saat ini dilatih, kelak akan menjadi tim inti dalam kegiatan survei okupansi harimau Sumatra di wilayah Sumatera Utara.

Pelaksana kegiatan ini sepenuhnya akan dilaksanakan oleh tim Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan PIU Sumatran Tiger Project dengan dukungan nara sumber teknis dari Forum Harimau Kita, Yayasan SINTAS Indonesia dan WCS-IP.

Kolaborasi antara FHK dengan beberapa lembaga mitra telah menghasilkan panduan survei okupansi yang akan digunakan dalam Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS) 2018. Panduan survei okupansi tersebut akan menjadi acuan dari setiap pihak yang melakukan survei okupansi yang berisi protokol pengambilan sampel (sampling), metode pengambilan data di lapangan serta pengelolaan basis data (database).

Panduan survei okupansi yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada anggota survei lapangan dari setiap organisasi mitra yang terlibat dalam SWTS. Atas latar belakang tersebut maka diperlukan pelatihan bersama bagi tim survei lapangan. Mengingat jumlah anggota tim survei yang sangat banyak, maka konsep pelatihan ini adalah Training of Trainer (ToT). Sehingga peserta yang diutus dalam pelatihan ini akan menjadi pemimpin tim (team leader) lapangan.

Team leader lapangan diharapkan mampu menerapkan metode yang standar di lapangan dan memahami kaidah-kaidah ilmiah dalam survei SWTS dengan baik dan mampu memberikan pengarahan yang tepat kepada masing-masing anggota tim. Pelatihan ini juga dapat digunakan sebagai wadah bertukar pengalaman antar anggota tim lapangan dari setiap organisasi.

@SumatranTigerID

First Public Consultation for SRAK 2019-2029

Jambi, May 2, 2019 – Sumatran tigers are increasingly threatened, both by hunting and habitat loss due to the conversion of forest areas into plantations, settlements and other development activities. One of the impacts was increasingly numbers of conflict between humans and tigers which in general tigers were killed by being killed or excluded from their habitat.

Efforts to conserve Sumatran tigers have achieved a lot of progress since the formulation of the 2007-2017 Sumatran Tiger Conservation Action Plan (SRAK HARIMAU) Strategy involving various stakeholders. Various conservation actions have been implemented by Government of the Republic of Indonesia, regional governments, non-governmental organizations (NGOs), universities, the private sector and the community. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 has ended and the new SRAK draft (2019–2029) has been prepared jointly with various parties.

Director of Biodiversity Conservation, Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Indra Exploitasia said, “The government gives full attention to the conservation of endemic species in Indonesia. Therefore, the Ministry of Environment and Forestry which has the authority to protect wild animals will continue to improve coordination with relevant sectors and important partners such as regional government. This aims to protect both the animals and their habitat. Around 61.34% Sumatran Tiger’s habitat and cruising areas are outside the conservation areas which are under the authority of the regional government and private sectors. ”

“Therefore, in an effort to conserve Sumatran tigers and other animals, we will support local government to continue protection and preservation of biodiversity.”

Governor of Jambi through Governor’s Expert Staff for Community and Human Resources, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd expressed his support for Sumatran tiger conservation in conducting public consultations at BW Luxury Hotel, Jambi on Thursday (02/05/2019).

“Tigers are charismatic animals, they have several dimensions, including ecology, culture and economy that are not separate and complementary. These relationship are very close to humans, if one extinction in ecosystem will adversely affect human survival in future. I am very supportive of Sumatran tiger conservation efforts and I hope that Strategy and Action Plan for Sumatran Tiger Conservation 2019-2029 is also supported by all parties as Sumatran tiger conservation efforts, “Ahmad explained.

Head of the Jambi Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), Rahmad Saleh stated that the 2019-2029 SRAK needs to be resolved immediately. “Jambi has 4 areas inhabited by Sumatran tigers. SRAK HARIMAU 2019-2029 needs to be resolved immediately because threat to tigers is getting higher. ”

In its implementation, Directorate General of Natural Resources and Ecosystem Conservation (KSDAE) collaborates with various parties such as the cross-ministerial central government, local governments, NGOs, academics, the private sector and the wider community in ensuring that these work programs are implemented.

Chairperson of HarimauKita Forum (FHK) Munawar Kholis stated that, SRAK HARIMAU 2007-2017 had ended, since the new SRAK document had been prepared since 2018. The draft SRAK HARIMAU 2019-2029 has now being formulated simultaneously with other parties.

This tiger conservation needs to be run with innovation and also really pay attention to various aspects that intersect with the community. Public consultation is needed to ensure synergies with stakeholders, so that it can also refine the strategy for the next 10 years. “The big goal of conservation is a sustainable Sumatran tiger, a prosperous society and that is becoming part of the success of Indonesia’s development,” explained Kholis.

———

Media Contact (contact):

Dit. KKH: Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas): M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Chairperson of the HarimauKita Forum: Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Sumatra Wide Tiger Survey 2018-2019 Begins

Jakarta, March 13, 2019 – The Indonesian government through the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) has targeted number of Sumatran tigers to be doubled by 2022 – a target set out in National Tiger Recovery Program (NTRP) 2010-2022. Ministry of Environment and Forestry together with its partners conduct periodic and systematic monitoring through the activities of the Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS) to monitor the effectiveness of Sumatran tiger conservation efforts in order to achieve this target.

The first SWTS held between 2007 and 2009 revealed that 72% of the survey area was still inhabited by Sumatran tigers. According to many experts, this condition perceived to be good. The first SWTS had also been the main reference in the preparation of several strategic Sumatran tiger conservation documents, both on a national and international scale. After approximately 10 years, KLHK and its partners are implementing the second SWTS. The second SWTS activity was carried out to evaluate the effectiveness of Sumatran tiger conservation efforts that have been running for the past 10 years.

The Director General of KSDAE, Wiratno, gave a direction read by the Director of Essential Ecosystem Management, Tandya Tjahjana, at the launch of the survey at Menara Peninsula Hotel, March 13, 2019. “The Ministry of LHK continues to commit and establish good cooperation with relevant parties to promote in-situ Sumatran tiger conservation. Conservation programs had also developed in the past 10 years. I hope, with implementation of this second SWTS activity, the support and active participation of parties towards preserving Sumatran tigers and other wildlife will increase and can be synergized with regional development policies in the region, “he said.

Director of Biodiversity Conservation, Indra Exploitasia stated that the second SWTS activity was important to be carried out considering the increasing threat to preservation of Sumatran tigers in nature. “In addition to information regarding the distribution of Sumatran tigers, the output expected from the second STWS activity is population condition data and distribution of prey, disease and genetic animals in all Sumatran tiger habitat, so that it can map the gap in conservation activities that have been carried out,” she said.

Furthermore, all data, information and studies taken from SWTS activities will be collected in the database of Directorate General of KSDAE and subsequently become a reference for conservation policies not only for Sumatran tigers but also for rhinos, orangutans, elephants and other wildlife on the island of Sumatra.

Hariyo T. Wibisono, Executive Coordinator of SWTS stated, “SWTS 2018-2019 is the largest wildlife survey activity in the world, both in terms of partnerships, human resources involved, and area coverage. A total of 74 survey teams (354 team members) from 30 institutions were deployed to carry out surveys in 23 tiger distribution areas covering 12.9 million hectares, including 6.4 million hectares covered in the first SWTS. “15 technical implementation units (UPT) KLHK, more than 10 KPHs, 21 national and international NGOs, two universities, two companies, and 13 donor institutions have joined to support SWTS activities.” he said.

Prof. Dr. Gono Semiadi from LIPI, explained that there were several things will be produced from this second SWTS. “We hope to be able to find the proportion of areas that are living areas of tigers, information about population genetic diversity in each habitat, increasing national technical capacity, and some tiger conservation strategy documents such as those produced by SWTS first.”

This survey not only involves the government but also all stakeholders in efforts to save tigers. “The 2007-2009 survey was the first largest survey of tigers in the world. With successful collaboration in the past, we are confident that now we can repeat success through good collaboration across organizations. This multi-stakeholder involvement is a step forward in building a comprehensive conservation design at central government and regional government level, “said Munawar Kholis, Chair of the Forum HarimauKita (FHK).

– ## –

Media Contact (contact):

KKH, KLHK: Desy S. Chandradewi (+62 812-9542-679)
SWTS Executive Coordinator: Hariyo T. Wibisono (+62 812-1099-557)
Chairperson of the HarimauKita Forum: Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

MoEF and UNDP Indonesia Visit Berbak Sembilang NP

Ministry of Environment and Forestry and UNDP Indonesia, supported by Sumatran Tiger Project just completed field visits from 28-30 January 2019 to Berbak Sembilang National Park. In this activity, the parties checked various developments and achievements of Sumatran Tiger Project in Berbak Sembilang National Park.

Berbak Sembilang National Park Authority has developed “situational room” to collect SMART patrol data from the field and documented findings for use in decision-making in protection, preservation and utilization of national parks. Some endangered and protected species in this area are Sumatran tiger and tapir. Sembilang National Park is also a Ramsar site and is spot for migratory water birds.

Team from Ministry of Environment and Forestry and UNDP Indonesia also witnessed technical training in wetland ecosystem management implemented by Yapeka to improve management effectiveness in Sembilang Berbilang National Park which is a habitat for Sumatran tiger, Asian elephant, Asian tapir, siamang, gold cats, sambar deer, estuaries crocodiles, Sembilang fish, giant freshwater turtles, freshwater dolphins and various bird species.

On second day, the team also visited Simpang Bungur Post, Air Hitam Dalam using two speedboats to observe condition of wetland ecosystem. The team camped in this area to witness the challenges of managing Berbak Sembilang ecosystem and solutions at field.

MoEF and UNDP Indonesia team also visited Rantau Rasau Village, the oldest village in Tanjung Jabung Timur District to witness participatory GIS mapping and training by PILI Green Network. The team met Rantau Rasau Village Head and witnessed the training that was expected to be an innovative resolution of tenurial conflict around Sungai Rambut Resort, Berbak Sembilang National Park.

The team also observed human and tiger conflict mitigation solutions at Berbak Sembilang National Park in Telago Limo Village, where Sumatran Tiger Project with its partner, ZSL, created a mural at village hall to increase public’s awareness on the importance of Sumatran tiger and other wildlife and plants. The village hall that is used for meetings and community activities – including weddings – is the right location to increase community awareness.

@SumatranTigerID

Hidup Berdampingan dengan Harimau, Berbekal Fondasi Kearifan Lokal

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dalam keremangan hutan desa, harimau yang berjalan gontai terekam kamera intai. Kehadirannya memicu pelatuk kamera intai yang merekam gerakan si kucing liar di hutan desa Rio Kemunyang, Durian Rambun, Muara Siau, Merangin.

“Dari kamera yang dipasang di beberapa titik, kami tahu harimau menghuni hutan desa,” tutur M. Abton, staf hubungan masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa. Kamera itu dipasang oleh masyarakat bersama Fauna & Flora International untuk memantau keanekaragaman hayati. Setiap bulan, masyarakat berpatroli menjaga hutan. “Setiap melakukan patroli, tim biasa menemukan jejak baru,” sambungnya, “juga menemukan jerat satwa.”

Pengelola membagi hutan desa dalam dua zona: perlindungan dan pemanfaatan. Zona pertama untuk melindungi hutan seisinya, dan zona kedua dimanfaatkan oleh warga.

Hutan Durian Rambun merupakan benteng pertahanan bagi keutuhan hutan penyangga taman nasional di Muara Siau. “Yang utama, kami dapat menjaga keamanan hutan dari perambahan dan pembalakan,” tutur Rosidi, ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa. Hutan Durian Rambun ini yang menghentikan perambahan dan pembalakan agar tidak merembet ke kawasan hutan lain di Muara Siau. Lantaran membentuk satu hamparan, hutan desa menyediakan tempat bersembunyi, air, dan mangsa bagi harimau.

Namun, berkembanglah purbasangka. Pada 2016, pernah terjadi konflik di desa tetangga: harimau menyerang penyadap karet. Tim mitigasi turun. Isu negatif beredar: hutan desa Durian Rambun disangka menampung harimau yang dilepas oleh pemerintah.

“Soalnya, masyarakat berpandangan ada dua jenis harimau. Harimau leluhur dan harimau liar,” ungkap Abton. Pemuda yang memiliki suara lantang ini memaparkan, harimau leluhur adalah pelindung desa. “Yang mengganggu adalah harimau liar yang tidak mungkin berkeliaran di desa.” Akhirnya, ada pula yang menganggap bahwa harimau liar itu adalah lepasan pemerintah.

Harimau pelindung desa juga disebut harimau tanjung, harimau pematang, harimau leluhur. Sebutan lokal ini umum di dusun-dusun di lanskap Kerinci. Penutur lokal biasanya menggambarkan harimau pelindung berupa macan kumbang berwarna hitam, dengan seuntai garis putih di dada.

Apa pun itu, alam bawah sadar masyarakat lanskap Kerinci sejatinya memendam kenangan budaya perihal interaksi manusia dengan harimau. Citra budaya ini dikisahkan secara turun-temurun, dan membentuk sebuah pandangan hidup.
Di tempat lain, tepatnya di Desa Ngaol, Tabir Barat, penduduknya punya mekanisme adat untuk meredakan konflik manusia dan harimau, yaitu mengusir harimau dengan bebunyian. “Kita memberi isyarat dengan membunyikan gong di lintasan harimau. Biasanya, ia memangsa ternak yang tidak dikurung. Yang di dalam kandang, tidak pernah,” ujar pemangku adat Desa Ngaol, Abdurrahman.

Upaya–upaya mitigasi secara mandiri sudah mulai diterapkan oleh beberapa desa yang menetap di sekitar taman nasional. Selain bersumber dari kearifan lokal, pihak pengawas hutan pun turun tangan memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur bermukim di kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.

Perhutanan sosial memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan, dan berkewajiban menjaga dan melindungi hutan. Skemanya: kemitraan lingkungan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, atau pun hutan desa.

“Secara bertahap, kita mengusulkan skema perhutanan sosial bagi masyarakat yang terlanjur menghuni kawasan hutan. Skema itu mencakup 25.000 hektare blok pemberdayaan,” ungkap kepala KPHP Kerinci Neneng Susanti.

Sebenarnya, bukanlah tidak mungkin menerapkan asas hidup bersama. Berbekal fondasi kearifan lokal, pelestari membuka kesempatan menyisipkan pengetahuan mitigasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat diajak untuk menangani konflik secara mandiri dengan menggunakan kandang ternak antipemangsaan. Tujuannya untuk melindungi ternak yang dipelihara, seperti kambing, sapi, ayam, dari serangan harimau.

Upaya mitigasi dengan kandang antipemangsaan baru menyentuh 17 dari desa-desa yang rawan konflik harimau. Sebanyak 102 unit kandang antipemangsaan dikerahkan sejak tahun 2009 hingga 2017.

Sejauh ini, baru beberapa desa di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menerapkan mitigasi konflik. Sementara, ada sekitar 110 desa definitif yang mendekam di kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

“Mereka yang belum menerima prakondisi mitigasi konflik, biasanya berpandangan menang-kalah: tidak ada lagi ruang bagi harimau,” ujar Firdaus Affandi, manajer Lanskap Bukit Barisan Selatan Wildlife Conservation Society (WCS). “Berbeda dengan masyarakat yang sudah tersentuh pengetahuan mitigasi. Mereka bisa berbagi ruang hidup dengan harimau.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Menumbuhkan Kesadaran Mitigasi Konflik Manusia dengan Harimau

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sebuah konflik pecah pada pekan ketiga Mei, di Desa Pungut Mudik. Menjelang sore, harimau menerkam Rusmayati saat berladang. Sang suami, Usman, menyelamatkannya.

Harimau merobek bahu kanan warga Dusun Pemetik Kecil ini. Harimau biasanya menyerang bagian yang mematikan: urat tengkuk. Tetapi, raja hutan ini sebenarnya menghindari manusia. Baginya, manusia bukan mangsa, tapi lebih sebagai pesaing. Serangan di bahu memunculkan dugaan si harimau masih muda. Ia masih belajar berburu mangsa. Tragisnya, ia menyasar manusia untuk latihan berburu.

Tensi konflik pun meninggi. Tim mitigasi konflik, yang sebulan lalu menyambangi Pungut Mudik, kembali lagi. Sebulan silam, konflik masih berada dalam level sedang: harimau berkeliaran dan memangsa hewan piaraan. Tim turun berdasarkan informasi dari media sosial. “Tidak ada laporan dari masyarakat,” ungkap Rahmat Arifin, polisi hutan taman nasional. Hari itu, Arifin yang turun bersama Pelestarian Harimau Sumatra Kerinci Seblat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kerinci, menemukan jejak segar harimau. “Jejaknya sudah kita hapus. Kami khawatir ada pemburu yang datang, dan melacak harimau.”

Tiadanya laporan konflik cukup meresahkan. Tanpa kehadiran tim mitigasi, masyarakat bisa bertindak sekehendak hati, dan harimau menjadi korban. Bila ada informasi, pihak berwenang harus merespon secepatnya. “Manusia dan harimau sama-sama penting,” tutur Arifin, “kita datang agar masyarakat nyaman, dan harimau selamat.”

Itu posisi yang tak mudah. Konflik selalu membuat situasi serba sulit. Bentrok seringkali mendera masyarakat sekitar hutan yang tidak paham cara hidup berdampingan dengan harimau. Ujung perkara ini adalah desa-desa terpencil yang berkembang di tempat yang tidak semestinya: kawasan hutan produksi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit 1 Kerinci, Jambi. Terdapat tiga desa definitif yang mendekam di dalam kawasan hutan. Pada sekitar 1970-an, masyarakat mulai menghuni hutan, berkebun, dan berdiam di sana. Di peta kawasan hutan, wilayah ini berbentuk seperti gelembung balon: jalan masuknya sempit, lalu meluas di pedalaman.

Rumah warga disela oleh kebun dan ladang bukit. Tiga desa berkembang lantaran wilayah ini relatif datar di lanskap Kerinci yang berbukit-bukit. Cocok untuk membuka sawah, ladang, dan kebun. Tanpa disadari, permukiman dikepung belantara taman nasional yang menjadi kerajaan harimau sumatra.

Hutan produksi sebenarnya menyangga taman nasional untuk memperluas jangkauan jelajah harimau. “Kawasan hutan produksi umumnya di wilayah penyangga taman nasional. Jadi, itu memang koridor harimau,” ujar Neneng Susanti, yang menjabat sebagai kepala KPHP Kerinci.

Taman nasional seluas 1,3 juta hektare lebih ini dikelilingi hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan di empat provinsi: Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.

Pada tataran bentang alam, bersambungnya taman nasional dengan kawasan hutan sungguh menggembirakan. Seluruh gugusan Bukit Barisan bagian tengah sambung-menyambung menjadi lanskap pelestarian harimau yang kompak. Tidak terputus-putus.

Tantangannya, permukiman yang terlanjur hadir di kawasan hutan itu butuh infrastruktur. Jalan dan lahan penghidupan memecah-belah wilayah hunian harimau. Pantas harimau memandang manusia sebagai kompetitor—bukan mangsa—dalam perebutan ruang hidup.

Konflik yang semakin memanas pun melahirkan para penafsir. Sebagai korban, masyarakat merasa berada di pihak yang benar, dan berhak memburu harimau. Hutang nyawa dibayar nyawa. Saat akal sehat memudar, kearifan lokal yang menjunjung tinggi derajat satwa ini pun runtuh.

Muncul pula pandangan, bahwa si penebar teror adalah harimau hasil pelepasliaran pihak kehutanan. Secara sosiologis, pandangan ini mempersulit penyelesaian sengketa. Melepasliarkan penguasa piramida makanan ini tentu melibatkan banyak pihak. Informasi pelepasliaran disebarluaskan dan tentu butuh kajian mendalam: jauh dari permukiman, habitat yang memadai, data jumlah harimau setempat, dan ketersediaan mangsa.
Baca Juga : Smong, Cerita Lokal yang Selamatkan Penduduk Simeulue dari Tsunami

Di pihak lain, tim mitigasi memahami satwa misterius itu dari sisi biologi dan ekologi. Harimau memangsa hewan piaraan lantaran mangsa di habitatnya berkurang. Perambahan dan pembukaan hutan merenggut habitat harimau. Atau, bisa jadi, sang harimau sedang mengajari anaknya berburu. Hewan piaraan yang bebas di luar kandang adalah mangsa yang mudah.

Arifin memperingatkan agar jangan sampai konflik berubah menjadi perburuan liar yang justru menjerumuskan masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, ketika level konflik masih berada dalam tingkatan sedang, tim mitigasi telah mengajak warga membersihkan jalan setapak yang rimbun. “Kita menghimbau warga agar ke ladang tidak sendirian, dan tidak keluar rumah menjelang magrib,” tutur polisi hutan teladan itu. Harimau memang mencari pakan dengan mengikuti waktu aktif mangsa, utamanya menjelang malam dan subuh.

“Kita selalu memberikan pemahaman mitigasi konflik kepada masyarakat. Bagaimana pun harimau harus dilindungi, dan masyarakat bisa hidup dengan aman,” ujar Arifin.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

Menjaga Benteng Terakhir Harimau Sumatra di Bukit Barisan Selatan

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Bukit Barisan bagian selatan merupakan lanskap harimau sumatra yang diselimuti oleh hutan tropis lebat. Lanskap harimau adalah sehamparan kawasan yang dihuni pemangsa itu, dengan upaya-upaya konservasi yang melibatkan banyak pihak. Selain kawasan hutan dan taman nasional, lanskap harimau mencakup seluruh bentang alam: lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Jantung utama lanskap dan populasi inti harimau ada di kawasan taman nasional.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan diresmikan pada tahun 1982. Kawasan tersebut sebelumnya sudah dinyatakan sebagai suaka margasatwa oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935. Luas taman nasional seluruhnya mencapai 355.511 hektare dengan bentang alam pegunungan di bagian utara dan semenanjung di bagian selatan.

Bagian ujung selatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seluas 48.000 hektare lebih sedikit, dikelola oleh Tambling Wildlife Nature Conservation. Kawasan ini terjaga baik, dengan satwa mangsa melimpah. Di sana, juga terdapat fasilitas lengkap terkait rehabilitasi harimau.

Sementara itu, di bagian tengah dan utara, pengelola taman bersama mitra memantau populasi harimau dan mamalia besar di zona perlindungan intensif. Dengan menjaga harimau, taman nasional juga melindungi hutan dan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Tidak pelak lagi, Bukit Barisan Selatan adalah lanskap dalam kekuasaan harimau—dan mamalia besar Sumatra.

Hutan produksi dan hutan lindung mengelilingi segenap perbatasan taman nasional. Gabungan taman nasional dan kawasan hutan tersebut membentuk bentang alam hutan yang utuh dan sambung-menyambung. Dari rangkaian di sisi selatan ini, lanskap harimau menyambung ke utara, mengikuti deretan Bukit Barisan yang menjadi tulang punggung Sumatra: Bengkulu, Kerinci, Leuser, hingga Aceh.

Sungguh gambaran di peta yang ideal bagi pelestarian harimau sumatra. Pada kenyataannya di lapangan, sayangnya, lanskap tidak lagi utuh. Perlahan-lahan, populasi manusia menduduki kawasan hutan, dan merambah wilayah taman nasional. Tren ini diketahui dan disadari, tetapi dibiarkan oleh pengelola kawasan hutan—selama bertahun-tahun. Tahu-tahu, segalanya terlambat dan mengejutkan.

Perambahan hutan oleh penduduk setempat untuk dijadikan lahan pertanian, misalnya, mengakibatkan satwa di dalamnya kehilangan habitat, termasuk harimau. Permukiman di kawasan hutan serta infrastruktur jalan juga memecah-belah keutuhan lanskap harimau. Berkurangnya habitat sebagai tempat berlindung dan mencari makan bagi harimau menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidupnya.

World Wide Fund (WWF) Indonesia mencatat bahwa saat ini status harimau sumatra terancam kritis dengan populasi kurang dari 400 ekor. Dalam sejumlah kasus, harimau dibunuh akibat memasuki kawasan permukiman penduduk atau diburu untuk dimanfaatkan kulitnya, tulangnya, atau bagian tubuh lainnya.

Manajer lanskap WCS untuk Bukit Barisan Selatan, Firdaus Affandi, mengingatkan, bahwa harimau termasuk makhluk yang meruang. Oleh karena itu, salah satu upaya perlindungan terhadap harimau sebaiknya hendaklah dimulai dari konservasi habitatnya. Caranya adalah dengan mencegah perambahan kembali terjadi, mengatasi penebangan liar, membuat perencanaan tata ruang, dan penggunaan lahan serta merestorasi ekosistem.

Salah satu bentuk implementasi pengelolaan berbasis resor sebagai unit pengelolaan terkecil, di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah sistem patroli Spatial Monitoring dan Reporting Tool (SMART Patrol). Upaya ini melibatkan tujuh resor taman nasional.

SMART Patrol sudah dimulai sejak 2011 dengan dua tim dan empat tahun kemudian bertambah menjadi enam tim yang dikerahkan untuk mengamankan taman nasional. Tugas tim berpatroli di 11 resor dan mencakup daerah di dalam kawasan seluas 1.454,4 kilometer.

Firdaus menuturkan, seluruh dukungan akan dikerahkan untuk melindungi zona perlindungan intensif. “Kita berpatroli, memantau, mencatat, dan merekam. Hadirnya pemerintah dan LSM di lapangan dapat memberikan efek gentar bagi pemburu. Itu terlihat penerapannya di zona perlindungan intensif di tengah taman nasional,” imbuh Firdaus. “Hasilnya cukup siginifikan, perburuan liar cenderung menurun.”

Penduduk desa di sepanjang perbatasan taman nasional juga diharapkan untuk berpartisipasi menjaga keberlangsungan harimau dan habitatnya. Memang tidak mudah, perlu kesabaran, fokus, dan daya tahan dalam jangka waktu yang panjang. Sebab bila tidak, sungguh kiamat sudah dekat bila lanskap harimau tanpa dihuni harimau.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Hidup Berdampingan, Pelestarian Harimau Sumatra Menjadi Tugas Bersama

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Tim Pelestarian Harimau Sumatra Kerinci Seblat (PHSKS) mendaki lereng terjal melalui sungai kecil. Hampir tak ada medan datar di sebentang bukit di lanskap harimau Kerinci itu. “Kami biasanya melalui pematang bukit karena medan cukup datar,” jelas koordinator tim Jayendri.

Lalu, mereka mendirikan tenda. Api unggun enggan menyala. “Kayunya basah,” kata Jayendri. Api unggun itu penyokong hidup di tengah hutan: memasak, menyeduh kopi, dan menghalau satwa liar. “Pernah suatu waktu, kemah kami didatangi harimau. Kami tahu saat bangun pagi. Jejak-jejaknya di sekeliling tenda,” katanya. Untungnya aman-aman saja. “Kita sudah bersahabat harimau,” kelakarnya.

Tim yang terdiri atas polisi hutan dan masyarakat itu rutin berpatroli di Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya. Jalur patroli menembus taman nasional, utamanya area inti konservasi harimau. Selama 2017 saja, tim menempuh jarak 1.952 kilometer—hampir dua kali panjang Pulau Jawa.

Aktivitas konservasi harimau sumatra di area inti jantung Taman Nasional Kerinci Seblat ini merupakan bagian dari implementasi Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes atau yang lebih dikenal dengan nama Proyek Sumatran Tiger.

Di wilayah ini, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan sejumlah mitra yaitu Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dan Fauna and Flora International. “Di area inti, kita membentuk blok-blok yang selalu kita monitor,” jelas Wido Rizki Albert, koordinator Biodiversity Fauna & Flora International-Indonesia Programme di Kerinci.

Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring Harimau Sumatra Kerinci Seblat (MHSKS) dengan kamera intai. Dari rekaman kamera, tim menganalisis dinamika populasi harimau dan mangsanya. Daerah jelajah harimau memang mengikuti sebaran mangsa. Itu berarti melestarikan harimau harus diikuti dengan upaya melindungi satwa mangsa.

Kamera juga merekam aktivitas ilegal yang dilakukan orang di taman nasional. Informasi terakhir ini penting dalam mencegah perburuan liar. “Jadi, ada dua upaya konservasi di Taman Nasional Kerinci Seblat. “Upaya perlindungan yang dilakukan PHSKS, dan kegiatan monitoring oleh MHSKS,” lanjut Wido. “Ada juga tim pendukung di kawasan penyangga yang mendukung kegiatan di dalam taman nasional.”

Wilayah penyangga taman nasional ini adalah hutan yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari empat provinsi: Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Ada juga kawasan konservasi, seperti cagar alam, suaka margasatwa dan taman wisata alam dalam kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kerinci umumnya di wilayah penyangga taman nasional. Jadi, hutan KPHP merupakan koridor harimau,” jelas Neneng Susanti, kepala KPHP Unit 1 Kerinci, Jambi. Sayangnya, sebagian besar area hutan produksi telah ditempati masyarakat. Konflik harimau dan manusia tak terelakkan. “Belakangan ini semakin sering konflik. Harimau turun, dan memangsa hewan piaraan,” imbuh Neneng.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno menuturkan, penyelesaian konflik harus melibatkan banyak pihak: swasta, masyarakat, pemerintah daerah dan aparat keamanan. “Itu yang kita lakukan untuk menyelamatkan harimau yang dipandang mengganggu di luar kawasan konservasi. “Tantangannya, menyamakan visi dalam konservasi harimau di tingkat lanskap. Kita memang harus duduk bersama dengan banyak pihak,” jelasnya.

Lantaran itu, kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung ataupun hutan produksi bisa saling melengkapi. Ini terutama dalam melindungi habitat dan populasi harimau di luar kawasan konservasi.

Dengan demikian, papar Wiratno, pengelola kawasan konservasi bekerja dengan dua sistem: ke dalam dan ke luar. “Sistem ke dalam terkait pengelolaan kawasan konservasi, sistem ke luar bekerjasama dengan masyarakat, tokoh desa, dan KPH. Prinsipnya, bertetangga yang baik dengan pihak di sekitar taman nasional.”

Di sisi lain, penegakan hukum juga penting dalam menurunkan kejahatan terhadap satwa liar. “Penegakan hukum juga penting bagi kelompok pemburu yang hanya mementingkan bisnisnya. Kita harus keras terhadap kelompok ini.”

Pada akhirnya, pelestarian harimau menuntut komunikasi terus-menerus para pihak. “Kuncinya adalah koeksis: masyarakat hidup berdampingan dengan satwa liar. Jangan sampai kita terjebak dalam fenomena hutan kosong, hutan tanpa satwa liar. Pada dasarnya, hutan tanpa satwa liar tidak pantas lagi disebut hutan.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

Page 1 of 512345