Catatan Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan kawasan konservasi. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 menegaskan berlanjutnya kebijakan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Oleh karena itu, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal KSDAE terkait dengan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir diukur menggunakan pendekatan Management Effectiveness Tracking Tool (METT).

Ada beberapa catatan yang bisa dijadikan rujukan untuk pengelolaan kawasan di Indonesia yang lebih baik lagi. Catatan-catatan tersebut bisa diunduh (download) dan dibaca dalam dokumen berikut ini: Risalah Kebijakan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.

Penyusunan risalah kebijakan ini didukung oleh UNDP GEF Tiger Project sebagai salah satu tindak lanjut dari Workshop Pembelajaran dan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia pada 16-17 Desember 2019 di Hotel Salak Padjadjaran Bogor.

SumatranTigerID

Pengetahuan Staff di 4 Taman Nasional Meningkat

Sorry, this entry is only available in Indonesian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Upaya pengembangan kapasitas staf oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger dinilai berhasil meningkatkan pengetahuan staff di empat taman nasional sebesar rata-rata 47%. Keempat taman nasional tersebut adalah: Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak Sembilang dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Kesimpulan ini disampaikan oleh Thomas Oni Veriasa, M.Si dari P4W LPPM IPB University dan Muchammad Muchtar, M.Sc dari PILI Green Network Associate, dalam paparan “Kajian Dampak Pengembangan Kapasitas Bagi Staff Taman Nasional di Region Sumatera” yang dilaksanakan, Jumat, 20 Desember 2019 di Bogor, Jawa Barat.

Dalam kajian yang bertujuan menilai pencapaian serta dampak Proyek Sumatran Tiger ini, kedua peneliti menilai pengembangan kapasitas dari beberapa aspek yaitu: 1) Efektifitas penyelenggaraan pelatihan; 2) Peningkatan pengetahuan individu; 3) Perubahan perilaku individu; 4) Faktor yang mempengaruhi peningkatan softskill.

Lebih dalam lagi, efektifitas pelatihan dinilai dari: kebaruan materi pelatihan; relevansi materi dengan pekerjaan; instruktur atau pelatih; kepuasan terhadap fasilitas pelatihan; dan pengelolaan dinamika peserta & waktu.

Untuk aspek peningkatan pengetahuan individu, kedua peneliti menilai: Pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara untuk perubahan perilaku individu, kedua peneliti menilai: motivasi; komunikasi; jejaring dan lobi dari staff yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas.

Pada aspek yang keempat, menurut peneliti, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi softskill dari individu yaitu: jenis kelamin, umur, pendidikan, pengalaman kerja, kesesuaian pendidikan, pengalaman pelatihan dan peningkatan softskill itu sendiri.

Semua analisis di atas akan digunakan untuk mengkaji relevansi program dan dampak pelatihan pada skala lanskap, termasuk menilai bagaimana hubungan atau relasi antar mitra dan seberapa banyak investasi yang dikeluarkan untuk meningkatkan kolaborasi atau kerja sama di tingkat lanskap.

Relevansi Program

Kedua peneliti menilai, Proyek Sumatran Tiger memiliki kesesuaian yang tinggi tidak hanya dengan kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) namun juga dengan kebutuhan masyarakat setempat dan strategi dari Proyek Sumatran Tiger itu sendiri.

Kebijakan utama KLHK merujuk pada Permenhut No.P.85/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK No.P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang mengatur tata cara kerjasama penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), termasuk kerja sama dalam penguatan kelembagaan dan kemitraan konservasi dalam berbagai bidang.

Upaya pengembangan kapasitas staf taman nasional nasional di Sumatra juga sesuai dengan hasil analisis kesenjangan di 4 lanskap TN yang dilakukan oleh Proyek Sumatran Tiger melalui konsultan Sriyanto pada 2017. Sriyanto dalam hasil kajiannya menyebutkan perlunya pendidikan dan pelatihan penyuluhan, pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat, penempatan tenaga asing atau teknologi baru terkait konservasi.

Guna mendapatkan informasi yang dipakai untuk menganalisis pengembangan kapasitas staf di 4 taman nasional, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) menyelenggarakan program pelatihan dengan memiliki tema dan lokasi sebagai ‘ruang bersama’. Tema dan lokasi bersama ini diperlukan untuk untuk menjembatani konflik versus kepentingan bersama dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan di taman nasional.

Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, PILI menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Restorasi hutan berbasis masyarakat” di Resor Ulu Belu. Di Taman Nasional Kerinci Seblat, PILI menfasilitasi pelatihan di Resor Lunang Sako dengan tema “Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat”. Di Taman Nasional Berbak Sembilang, PILI menyelenggarakan pelatihan di Resor Rantau Rassau (yang sekarang disatukan jadi Resor Sungai Rambut), dengan tema “Penyelesaian konflik tenurial dan pemberdayaan masyarakat”, serta di Taman Nasional Gunung Leuser di Resor Kluet Selatan dengan tema “Pengeloaan penyu bersama masyarakat.”

Hasil Analisis Pengembangan Kapasitas

Dengan menggunakan metode di atas, kedua peneliti menyimpulkan, penyelenggaraan pelatihan yang didukung oleh Proyek Sumatran Tiger berjalan dengan efektif. Materi pelatihan juga dinilai memiliki unsur kebaruan, relevan dengan pekerjaan staf taman nasional, serta didukung oleh instruktur dan praktisi yang berkompeten. Namun kedua peneliti juga menemukan kekurangan minor pada penyelenggaraan pelatihan terutama terkait fasilitas pelatihan dan pengelolaan dinamika peserta dan waktu yang bisa menjadi pembelajaran ke depannya.

Secara lebih spesifik, kedua peneliti menemukan peningkatan pengetahuan level individu tertinggi pada staff di Taman Nasional Berbak Sembilang dengan peningkatan pengetahuan sebesar 82%. Posisi kedua diduduki oleh staff di Taman Bukit Barisan Selatan dengan peningkatan pengetahuan sebesar 54%, diikuti oleh staff di Taman Nasional Gunung Leuser dengan peningkatan pengetahuan sebesar 30% dan staff di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan peningkatan pengetahuan sebesar 22%.

Sementara untuk nilai perubahan perilaku skala individu – yang dihitung dari keikutsertaan pelatihan – nilai tertinggi diduduki oleh staf Taman Nasional Gunung Leuser dengan nilai 69%, diikuti oleh staf di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan nilai 53%, staff di Taman Nasional Berbak Sembilang di posisi ketiga dengan nilai 38% dan staff di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di posisi keempat dengan nilai 33%.

Dari hasil tersebut, kedua peneliti mencatat, telah terjadi peningkatan level pengetahuan (knowledge) dan pemahaman (understanding) dalam tematik tertentu seperti terlihat dari hasil kajian. Level kemampuan (skill) yang meningkat bervariasi pada level individu dan belum bisa dilihat secara keseluruhan. Para peserta pelatihan juga telah mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) namun masih harus disempurnakan dan sudah ada beberapa inisiatif yang ditindaklanjuti baik oleh staf TN dan masyarakat (investasi sosial – jaringan kerjasama).

Pembelajaran & Rekomendasi

Menutup hasil kajian ini, kedua peneliti menyimpulkan, desain pelatihan berbasis kebutuhan dengan intervensi ketrampilan berjenjang serta asistensi pasca pelatihan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan softskill dari peserta. “Rekomendasi model dan desain pelatihan seperti ini dapat diadopsi oleh direktorat terkait untuk kegiatan pengembangan kapasitas”, tulis kajian ini.

Guna lebih meningkatkan konsistensi keikutsertaan, komitmen peserta pelatihan harus diperkuat melalui proses pendelegasian dari pimpinan. Peserta muda diharapkan lebih banyak mengikuti proses pelatihan sebagai bentuk dari proses regenerasi.

Kedua peneliti menilai, pengetahuan dan ketrampilan staf di isu sosial ekonomi masih lemah. Untuk itu pelatihan pendekatan partisipatif, resolusi konflik dan business model perlu terus dikembangkan. Yang terakhir, kedua peniliti menilai, rata-rata soft skill yang dimiliki staff taman nasional baru sampai pada pengembangan komunikasi, jejaring, dan rintisan-rintisan kerjasama. “Perlu dukungan pimpinan untuk peningkatan ketrampilan terkait MoU dan ijin-ijin kerjasama,” tulisnya. Sehingga kedua peneliti menyarankan agar prioritas peserta pelatihan soft skill ke depan adalah penyuluh.

@SumatranTiger

BBS NP Facilitates Community Based Restoration Training

Bukit Barisan Selatan National Park facilitated collaborative management training for national park staff on 12-14 February, at Ulu Belu Resort, Sukamaju Village / Pekon Village, Ulu Belu District, Tanggamus Regency, Lampung Province. The training aimed at improving capacity of social governance and soft skills was carried out by Indonesian Environmental Information Center Foundation (PILI-Green Network) supported by the GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

The training was attended by 10 (ten) staff from Bukit Barisan Selatan National Park (TNBBS), consisted of Forest Police, PEH and Extension Staff. The participants received information on restoration and its policies, the restoration approach and its stages, restoration impact and its supervision in conservation area.

According to Evi Indraswati, the PILI Coordinator and training facilitator, joint action is needed – not just interests or intentions – to restore the BBS NP forest area. According to Evi, soft skills training is needed to increase planning and risk analysis capabilities in community-based forest restoration programs.

Rini Rismayani from Directorate of Regional Conservation, as one of the speakers said, “Perform restoration according to the applicable rules.” According to Rini, Bukit Barisan Selatan National Park is is the first National Park to conduct the study in the context of preparing 2015-2019 Ecosystem Recovery Plan (RPE). ” And target of ecosystem recovery in BBS NP in ​​2018 had been achieved in accordance with IKK, “he said. Rini added that in conducting PE, it was necessary to look at the open area in each landscape.

The participants also received training from Rio Ardi (Orangutan Information Center Foundation) which has been doing restoration in the Lauser conservation area, and at Singkil Wildlife Reserve.

According to Riyanto TN BBS Extension Agency Coordinator, “There is a need to take action immediately to overcome the irregularity of illegal cultivation in BBS NP, although it is small but carried out in a sustainable, collaborative manner by the TN; Resorts, PEH, Extension agents and partners and make the community the main actors in ecosystem recovery. And of course resort officers are also important to be equipped with the knowledge of the ability to condition the people around the resort area. ”

At the end of the training, it was agreed that after the training there would be an effort to make community-based restoration demonstration plots in each resort area. And to further strengthen collaboration in community-based restoration, the second training will soon be held with the community.

@SumatranTigerID

BBTN Kerinci Seblat Hosts SMART System Workshop

Sungai Penuh (19/1/2018). The workshop activity was initiated by Fauna-Flora International Indonesia Program (FFI-IP) in cooperation with BBTNKS and fully supported by Sumatran Tiger GEF-UNDP project. This meeting is a continuation of the SMART refresher training held on 26-27 August 2017. The meeting discussed several commitments related to patrol target, reporting and team performance until December 2017.

“We hope that this system will improve the field performance and hasten the making of field data and reporting results so as to help us at the policy-makers level in making the right decision” said Ir. Rusman as Head of Technical Division of Kerinci Seblat National Park (BBTNKS) in the opening of Field Activity Data Management Workshop Using SMART System located at Hotel Kerinci, 17-18 January 2018.

The SMART workshop was attended by 22 participants consisting of SMART administrators and data operators from major office buildings, each of the Fields and Sections of Park Management and also partners of BBTNKS. This good commitment will be further enhanced through further plans and targets.

“With the support of partners, we believe the park management will be better in the future” said Andrinaldi Adnan, S.Hut as Head of Utilization and Service Section of BBTNKS.

According to Amdoni, as the person in charge of SMART BBTNKS data, there are several significant findings and findings related to the meeting such as the timeliness in collecting patrol data to the Balai. We see all parties have a commitment even though there are still many shortcomings in the data field. However, this effort needs to be appreciated as part of collaboration for better management of TNKS.

The management and updating of regional condition data is an important part of national park management, because with a good monitoring and database system can be a reflection and provide input in improving management effectiveness. In order to perform data management, especially data on the results of various activities in the field, currently has developed a SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) system that is relatively easy to use and recommended as one of the schemes in improving management effectiveness.

Based on the results of the recapitulation of realized activities, the number of patrol teams implemented during the period of September – December 2017 in the TNKS area is 20 teams, while the number of patrol personnel is 178 people consisting of BBTNKS personnel and community / BBTNKS partners.

RBM National Workshop: State Must be Presented at Field

In order to increase conservation efforts of biodiversity and ecosystems in conservation areas, it is very important for the state to be presented at field because the answers to various problems are found on the ground. The resort-based management in national parks can be a cornerstone of theory and practice in the creation of forest management. “Our own creations, not creations of others,” said Director General of Conservation and Natural Resources and Ecosystems (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc in National Workshop on Strengthening Implementation of Resort Based Management in Indonesian Conservation Areas, held on 13-14 December 2017 at Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

According to Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, from Center for Education and Training of Human Resources for Environment and Forestry, the resort is a management unit not working unit. The resort should have authority and working with standard operating procedures (SOPs). For example, resorts are tasked with performing functional patrols and community surveys, sections supervise and national park offices conduct ecosystem and landscape surveys. “So the work of resorts, sections and national park offices are never overlapping,” he said.

Waldemar said there are eight principles of forest management that must be implemented. The performance of resorts, sections and offices should support these eight principles.

Waldemar’s first principle, forest must be landscape-based, so there is interaction between the park with the surrounding areas or villages. The second principle of forest management is multi functional. The third principle, forest management has multiple products.

The fourth principle, forest management should be based on research, science and technology. The fifth principle, forest management should be community-based or multi stakeholder. The sixth principles, forest management shall be resort-based. The seventh principle, forest management must be accompanied by law enforcement efforts and the last principle, forest protection inherent in management.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, ex Head of Natural Resources Conservation Center of Papua stated that managing the resort-based conservation area corresponds to the people’s need and answer their unbelief. “People want the state to be presented in the field and the community wants to ensure there is no violation in the management of conservation areas,” said Gunung Nababan.

According to Gunung Nababan, in the principle of conservation area management, the absence of state in the field according to him is like a house without a resident or owner. “If there is no house owner, thieves will enter,” he said. By being present in the field then transparency will be realized. “Finding obstacles in the field and how to overcome them,” said Mount Nababan.

Welcoming statement from Director General of KSDAE, Waldemar stated, every national park office has the freedom to develop their area according to its own typology. “The issue in most conservation areas is social issues, so there must be a social approach and an ecological approach,” he said.

The above social approach addressing other issues faced by the conservation area: the lack of human resources. According to Gunung Nababan, human resources (HR) becoming major problem in management of conservation areas. “Why don’t we work with the community?” he said. Using social and cultural approaches, conservation area managers can be creative in forming groups such as community partnerships and forest police, “Most people, they have not been facilitated and empowered,” he added.

Sumatran Tiger project in the first year has reviewed the status of RBM implementation, current patrol system and law enforcement capacity in the national park before proposing management recommendations. The RBM-SMART forest patrol is conducted routinely, data analysis and strategic planning are also underway, protected area plans are developed and proposed.

In the second year, the project conducted a thematic RBM-SMART workshop for target national parks to start RBM-SMART system and evaluate RBM-SMART. The annual evaluation of RBM-SMART is carried out in the area concerned, in national parks and at national level; along with the feasibility study and verification of tiger protected areas.

The National Workshop on Strengthening the Implementation of Resort Based Management fulfills the first component of Sumatran Tiger Project which is to increase the effectiveness of key protected area management institutions. This thematic national workshop event – in addition to discussing the institutional issues – also discusses the needs of planning and budgeting as well as management of data and information in the implementation of Resort-Based Management of Conservation Area (Resort Based Management).

One testimony of the success of resort-based management is delivered by Firdaus Rahman, Landscape Program Manager of Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. According to Firdaus, tiger population increase in Bukit Barisan Selatan is the result of resort-based management implementation in the field. Bukit Barisan Selatan National Park is one of Sumatran Tiger Project locations.

Sumatran Tiger Project and WCS conduct a SMART-based patrol activity in Bukit Barisan Selatan National Park (TNBBS), particularly in Intensive Protection Zone covering 7 resorts of 17 resorts within the Bukit Barisan Selatan National Park. This is in line with efforts to improve effectiveness of priority conservation areas management in Sumatra, which is one of the main components of the project.

Intensive Protection Zone Area, decided by Decree of Director General of PHKA No SK.152 / IV-Set / 2015 Year 2015 on Intensive Protection Zone Development Policy as an effort to increase Sumatran Rhino population.
In its development, IPZ determination is not only beneficial for rhinoceros species but also for other key species such as tigers and Sumatran elephants.

The results of camera trap survey conducted by WCS team, the tiger population density increased from 1.6 tigers / 100 km2 in 2002 to 2.8 tigers / 100 km2 by 2015. The proportion of male and female tigers is 1: 3.

WCS and TN BBS from May 21 to November 20, 2015 have completed surveys of tiger populations and prey using surveillance cameras. Two facing camera traps had been successfully installed in 65 grids. Data from two grids could not be taken data because the camera is lost.

The results of this 2015 survey form the basis for a 2018 survey to assess whether tiger populations have improved in line with the increasing effectiveness of safeguards in conservation areas.

According to Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manager, Sumatran Tiger Project, the workshop will not end here. “There are many advanced scenarios, one of them is giving input to the director general regulation,” he said. The Forum will also develop the RBM guidelines by providing the RBM indicator points and best practices that existed so far. “So it gives flexibility for colleagues to apply it,” he said.

According to Rudi, resort-based management (RBM) of conservation area can not be uniformed and has its own character. “That’s why the national park offices are freed to innovate. There should be consensus on the data so the data can support decisions taken at central level, “he added.

According to Director General of KSDAE, Wiratno, the technical implementation unit (UPT) should be responsible for potential development, KSDAE strength is evidence when the UPT is strong. “UPT is strong if they are given the discretion to use his brain and his heart. Strengthening UPT is my target. Change should be felt by people around the conservation area, “he said. Therefore, the Director General re-emphasized how important for national park officers to go to the field where they can find solutions to various problems. “Flying teams fly to help these UPT (to implement resort based management), please do support them,” he concluded.

@SumatranTigerID

Berbak Sembilang NP Holds Wetland Ecosystem Workshop

Jambi, 22 November 2017 – Berbak and Sembilang National Park facilitated by Sumatran Tiger – GEF – UNDP Project held Wetland Berbak Ecosystem and Key Species Workshop on November 21-22, 2017 at Hotel Odua Weston Jambi as part of the framework to prepare 2018-2027 Berbak National Park Long Term Management Plan.

The workshop explored data and information related to Berbak area to reformulate important values ​​of Berbak National Park in Berbak National Park’s RPJP 2018-2027, especially the important values related to wetland conservation and key species ​​that become the underlying reasons for Berbak was mandated to becoming a National Park.

This activity was attended by relevant stakeholders in Berbak National Park management area (Provincial Bappeda, Provincial Forestry Office, BKSDA Jambi, BTNBS, UPT Tahura Rangkayo Hitam, Bappeda Muara Jambi, Bappeda Tanjung Jabung Timur, ZSL, Gita Buana, Wetland International Pinang Sebatang) involving competent resource persons in the field of wetland conservation and flora-fauna species, especially Berbak areas, namely: Directorate of KK Directorate General KSDAE, Directorate of BPEE Directorate General of KSDAE, Directorate of KKH Directorate General of KSDAE, Bro. Yus Rusila Noor-Wetland International, Dr. Cherita Yunnia – Expert of Kemenko Maritim, Nursanti-Universitas Jambi, Dr. Dolly Priyatna- member of Tapir Specialist Group-IUCN SSC, Yoan Dinata-ZSL, Iding Ahmad Haidir-Student Work (S3) KemenLHK, Dr. Irawati-Researcher LIPI, Dr. Asmadi Saad-Expert BRG, Nursanti, S.Hut, M.Si.-Faculty of Forestry, University of Jambi and Madari – Historian from Bunaken National Park. The workshop discussion process was guided by Kristiani Fajar Wianti-lecturer of Faculty of Forestry UGM.

The workshop which was held for two days was officially opened by the Head of TN Berbak and Sembilang Ir. Pratono Puroso, M.Sc. The workshop is expected to provide recommendations for wetland ecosystem management and important species in TN Berbak before the formation of a Long Term Management Plan Document (RPJP) as a guideline in managing Berbak NP Area.

The Long Term Management Plan (RPJP) is management plan prepared based on the results of potential inventory of the region and the arrangement of zones within zones / blocks by taking into account the functions of the region, aspirations of parties and regional development plan. The management plan will assist the manager to fulfill the specific management mandate set for a conservation area. This mandate is the primary reason for area protection (UNESCO’s Outstanding Universal Value or IUCN key features ) and a key indicator of successful management.

@SumatranTigerID

Assessing Effectiveness of TNKS Area Management

Kerinci Seblat National Park Office (TNKS) held an assessment of the effectiveness of conservation area Management using Management Effectiveness Tracking Tool (METT) method on 23-24 August 2017, at Jaya Wisata Hotel 2, Sungai Penuh Municipality of Jambi Province. This activity is supported by the Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Sumatra Priority Landscape (Sumatran Tiger) project.

Today is the second day of the appraisal process, so that the afternoon will be targeted to get the result score and recommendation of efforts to improve the management of TNKS area. The first day of the event is filled with agendas: a brief overview of the Management Performance of TNKS; Presentation from relevant facilitators METT Assessment of Conservation Areas in Indonesia; Filling Data Sheet 1. Site Reporting of Protected Area; And filling in Data Sheet 2. Threat of Protected Area.

Based on the principles of assessment of the effectiveness of conservation area management, TNN METT assessment is also attended by several related parties located around the area of ​​TNKS, namely: KPHP Kerinci, KPHP Merangin, KPH Limau Unit VII Hulu Sarolangun, BAPPEDA Kerinci, BAPPEDA Merangin, BAPPEDA of Muko-muko Regency, Forest Program II KFW and also Fauna and Flora International. The number of participants involved in the assessment process is 37 people.

Through this activity is expected to increase the effectiveness of TNKS area management. This is in line with the objectives of the Sumatran Tiger project: Improving biodiversity conservation efforts in priority landscapes in Sumatra, through the implementation of best management practices in protected areas and adjacent production areas, using tiger recovery as an indicator of success.

@SumatranTigerID

Tiger Project Monitors Sumatran Tiger Population

Kerinci Seblat National Park supported by Sumatran Tiger Project carried out the installation of 10 units of camera trap this morning, August 22, 2017.

The installation of this monitoring camera is carried out by a field team (6 people) comprising forestry police officers of TNKS, partner community polhut and partner NGOs from Fauna and Flora International. Camera trap installation activities are estimated to take 7 days in the field, given the location of the installation is quite far and heavy terrain.

These surveillance cameras will be installed in the core areas of tigers in TNKS area by TNKS personnel. Monitoring activities through the installation of camera traps are conducted using the Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Sumatra Priority Landscape (Sumatran Tiger) project.

The use of monitoring cameras is very helpful for monitoring the Sumatran tiger population and the presence of prey animals in the Kerinci Seblat National Park (TNKS) area, since direct observation is generally quite difficult. The results of this monitoring will be an input for the planning of TNKS management in general and specifically for Sumatran tiger conservation efforts in the area of ​​TNKS.

@SumatranTigerID

Tiger Supports SMART System Development

The Sumatran Tiger project is providing computer equipment that will be used for SMART patrol database. The computer equipment provided consist of 4 Desktop computer units equipped with UPS, 4 laser jet printers, 4 portable WiFi units and 1 unit of scanner ADF (Automatic Document Feeder).

Using SMART database computer equipment, patrolling data and activities can be properly recorded so that patrol activities can be improved, monitored and analyzed in the future planning.

The availability of computer equipment for SMART data center is the first stage for establishing the SMART system in Berbak Sembilang National Park (TNBS). TNBS will assign personnel who become SMART operators through the head of the ballade.

Furthermore, SMART operator training will be conducted by the partner of International Non Government Organization, Zoological Society of London (ZSL). The submission of the computer will be done after the SMART implementation training on 21-25 August.

In order to build the SMART system, the project also supports SMART forest protection patrol activities by Balai TNBS. Prior to the implementation of patrols conducted a patrol preparation briefing with ZSL speakers. In the preparatory meeting ZSL explained the SMART-based patrol implementation techniques to optimize support from the project.

The SMART-based Patrol activities that have been implemented are Tiger Protection Patrol Unit (TPPU) patrols managed by ZSL involving several TNBS Polhut officers.

@SumatranTigerID

SMART-RBM Guidelines Published

Sumatran Tiger Project has created another milestone to support tiger conservation efforts. The Project, in collaboration Sumatran Tiger’s stakeholders, has launched 3 SMART-RBM patrol guides to support SMART RBM patrol activities.

The activities were intended to improve management and security in tiger habitat key areas not only in four Sumatran Tiger landscapes namely Berbak Sembilang National Park, Bukit Barisan Selatan National Park, Kerinci Seblat National Park and Gunung Leuser National Park but also in other Sumatran Tiger habitats.

The SMART-RBM patrol guides can be downloaded directly from the Sumatran Tiger website or click the title of each publication at the following link: Publikasi Sumatran Tiger to download the document.

@SumatranTigerID