Kapasitas Penegakan Hukum Perlu Terus Ditingkatkan

Meningkatnya konflik antara manusia dengan satwa liar, meningkatnya aktivitas perburuan
terhadap satwa liar dan meningkatnya aktivitas penghancuran kawasan hutan secara illegal
yang merupakan habitat satwa liar, sampai dengan saat ini belum tertangani secara baik dan
maksimal oleh para pemangku penegak hukum.

Aktivitas ilegal tersebut juga berdampak langsung pada peningkatan aktivitas perdagangan satwa liar di jaringan pasar gelap, terutama aktivitas perdagangan bagian-bagian tertentu dari satwa harimau sumatera, gading gajah dan beberapa bagian dari satwa liar tertentu lainnya.

Lemahnya peran dari para pemangku kepentingan utama di bidang penegakan hukum, tidak terlepas dari semakin minimnya alokasi sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan untuk sektor ini dari pemerintah.

Disamping itu, beberapa faktor lain seperti keberadaan beberapa Undang-Undang terkait, yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian juga menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh para pelaku kegiatan illegal sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) dalam aksinya setiap saat.

Beberapa kelemahan tersebut diatas kiranya hendaklah segera untuk diperbaiki dan
dioptimalkan agar kinerja instansi pemangku kepentingan penegakan hukum dibidang LHK
dapat berperan secara baik sesuai dengan tugas pokoknya, dengan mendapatkan dukungan
dari institusi terkait lainnya.

Proyek Sumatran Tiger memandang perlu untuk mendukung kegiatan
pra-kajian kapasitas penegakan hukum di sektor kehutanan, sebagai wujud nyata mendorong
penguatan dukungan terhadap proses peningkatan penegakan hukum di lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sesuai aturan yang diberlakukan oleh peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25-26 September 2018, bertempat di Hotel Antares Medan (Simpang Yuki). Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh PIU Sumatran Tiger – Leuser bersama tim panitia teknis Balai Besar TN Gunung Leuser.

Kegiatan diikuti oleh instansi Penegakan Hukum, Dinas Kehutanan Provinsi, Perwakilan UPT KLHK terkait, Perwakilan akademisi dan mitra-mitra kerjasama UPT KSDAE-LHK lingkup lanskap Leuser. Darmawan Liswanto, sebagai konsultan hadir memberikan paparan dalam pra-kajian kapasitas penegakan hukum sektor kehutanan.

@SumatranTiger

You may also like

Leave a comment