Koordinasi Tanggulangi Konflik Manusia dan Satwa Liar

Proyek Sumatran Tiger hari ini, Selasa, 18 Juni 2019, mendukung rapat koordinasi penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar yang diselenggarakan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Sumatra Utara. Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi upaya merespon tingginya konflik manusia dan satwa liar yang terjadi dalam waktu belakangan ini.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala BB KSDA Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi, muncul dukungan terhadap upaya mengatasi konflik manusia dan satwa liar dari Bupati Padang Lawas, Ali Sutan beserta masyarakat Kabupaten Padang Lawas, yang menyadari bahwa Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi dan memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelamatkan satwa langka ini dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah memperpanjang SK Darurat Sosial akibat konflik satwa liar hingga tanggal 27 Juni 2019, yang merupakan tindaklanjut dari pertemuan para pihak tanggal 14 Juni 2019 di Sibuhuan terkait konflik Harimau Sumatera.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan instruksi dari Gubernur Sumatera Utara agar tidak dilakukan penembakan terhadap satwa Harimau Sumatera di Padang Lawas. Pertemuan ini juga membahas rencana pengembangan program Desa Mandiri Konflik dan pengembangan ekonomi alternatif untuk desa terdampak konflik. Tahun ini tidak ada perluasan areal perkebunan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat disepakati bisa melibatkan perusahaan perkebunan melalui mekanisme CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Para pihak yang turut serta dalam pertemuan ini juga menyepakati perlunya segera dilakukan revisi SK Gubernur Sumatera Utara terkait Tim Koordinasi dan Tim Satgas Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan Manusia Provinsi Sumatera Utara. Revisi ini harus memasukkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan pembiayaan yang melibatkan CSR dan Dana Pemerintah Daerah yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek konflik manusia dan satwa liar, para pemangku kepentingan sepakat akan melaksanakan beberapa kegiatan:

1. Membangun kandang ternak yang anti harimau di daerah yang rawan konfik.

2. Mengembangkan Desa Mandiri Konflik : membentuk tim satgas, Pelatihan kepada masyarakat (peringatan dini, mengusiran, dll), menginisiai untuk dana desa untuk mitigasi konflik. WCS bersedia untuk membantu menginisiasi dan memberikan pelatihan Desa Mandiri konflik di areal yang rawan konflik, dengan pendamping dari Pemkab dan BBKSDA Sumut.

3. Mendorong perusaahan untuk mencadangkan dananya (bukan mekanisme CSR) tetapi sebagai tanggungjwab perusahaan yag tertuang dalam RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) mereka.

4. Memperkuat kearifan lokal yang mendukung konservasi habitat satwa liar di Padang Lawas, yaitu mempertahankan ecotone saat pembukaan ladang dan perternak yang menyediakan satwa mangsa bagi harimau serta menggunakan pagar kawat berduri.

Dalam jangka panjang, rencana tahapan revisi SK Gubernur terkait tim penanggulangan konflik, pendanaannya akan diupayakan dari sumber Proyek Sumatran Tiger (GEF-UNDP) dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Direktur KKH, Indra Exploitasia juga menyepakati pembentukan Tim Satuan Tugas Pernanggulangan Konflik Harimau Padang Lawas, dengan payung hukum SK Bupati Padang Lawas dan sebagai Pembina adalah Bupati Padang Lawas dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Sumatra Utara, dan Ketua pelaksana harian adalah Kepala Balai Besar KSDA Sumut.

@SumatranTigerID

You may also like

Leave a comment