Mencegah Konflik Satwa, Menjaga Hak Kehidupan

Mesin mobil Colt bak terbuka menggeram melintasi jalan tanah yang sebagian masih becek, berlumpur karena guyuran hujan semalam. Jalan yang naik turun dan licin dengan mantap dilalui oleh mobil yang dua ban belakangnya dililit rantai ini.

Di atas baknya, berkumpul rombongan yang berasal dari pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, TNI, Proyek Sumatran Tiger, lembaga filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. “Semakin banyak penumpang semakin mantap jalannya,” ujar sopir yang memandu rombongan kami.

Rombongan ini baru saja selesai mengikuti Temu Karya Satuan Tugas (Satgas) Konflik Satwa Liar Tingkat Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang diselenggarakan oleh Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) didukung oleh Proyek Sumatran Tiger, GEF, UNDP, KFW, Kerja Sama Jerman dan USAID.

Di desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, WCS-IP bekerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, mengumpulkan perwakilan satgas mitigasi konflik manusia dan satwa liar dari berbagai desa di Lampung, Bengkulu dan Aceh.

Temu Karya ini adalah ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait mitigasi konflik serta mempromosikan pendekatan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar berbasis masyarakat di tingkat tapak (desa). Temu karya ini juga untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam kerangka kebijakan daerah dan nasional.

Indra Exploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, KLHK dalam sambutan tertulisnya menyatakan, “Semakin berkurangnya ruang hidup dan wilayah jelajah satwa besar seperti gajah sumatra dan harimau sumatra pada akhirnya memaksa dua spesies tersebut kerap memasuki wilayah desa dan pada akhirnya merusak kebun dan memangsa ternak warga.”

Menurut Indra diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan pembagian peran antar pihak yang efektif guna mengatasi konflik manusia dan satwa liar.

Arahan ini mendapat sambutan positif dari unit pelaksana teknis di lapangan. Siti Muksidah, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I di BB TNBBS menyatakan, “Kami di taman nasional juga menempatkan penanganan konflik manusia dan satwa (KMS) sebagai salah satu fokus utama kami,” ujarnya.

Menurut Siti, bekerja sama dengan masyarakat, BB TNBBS berhasil menangani 225 kasus KMS dalam kurun waktu 2008 hingga Juni 2019. Salah satu jenis kerja sama dengan masyarakat adalah dengan membentuk satgas di tingkat desa melalui program Masyarakat Desa Mandiri (MDM) yang didampingi oleh WCS-IP dan didukung salah satunya oleh Proyek Sumatran Tiger.

Noviar Andayani, Direktur WCS-IP menyatakan, “Dengan memperkuat mitigasi KMS hingga di level tapak, masyarakat desa bisa menjadi ujung tombak dalam mencegah eskalasi konflik manusia dan satwa di level tapak dengan memberikan respon awal yang tepat dan tanggap.” Hingga pertengahan 2019, WCS-IP bersama dengan para pihak menfasilitasi 22 unit Masyarakat Desa Mandiri, termasuk membentu satgas konflik di tingkat tapak.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, mengapresiasi terselenggaranya temu karya yang berlangsung dari tanggal 24-25 November ini. “Provinsi Lampung menyadari timbulnya konflik tidak hanya membawa kerugian terhadap warga namun juga berdampak buruk pada jumlah dan sebaran populasi harimau dan gajah yang merupakan satwa karismatik Sumatra,” tuturnya.

Satwa liar sebagaimana manusia memiliki hak untuk hidup sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Untuk itu kita harus bisa hidup saling berdampingan dengan mencegah konflik dan menjaga keseimbangan ekosistem.

“Tanpa satwa, keseimbangan ekosistem tidak akan terwujud. Satwa juga berfungsi mengontrol hama dan membantu penyerbukan tanaman yang menjadi komoditas penduduk seperti kopi,” ujar Noviar Andayani. Manusia tidak akan mampu melakukan tugas itu sendiri.

Dalam Temu Karya ini juga ditandatangani Deklarasi Margomulyo oleh perwakilan 16 Desa di Provinsi Lampung, Bengkulu dan Aceh. Mereka salah satunya bersepakat untuk membentuk jaringan satgas konflik manusia dan satwa liar tingkat desa di seluruh Sumatra.

Jaringan ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan pembelajaran dalam menanggulangi konflik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian satwa liar di Sumatra. Semoga niat baik ini bisa terus terlaksana dengan dukungan para pihak.

@SumatranTigerID

You may also like

Leave a comment