Konsultasi Publik I SRAK Harimau Sumatra 2019-2029

Jambi, 2 Mei 2019 – Harimau sumatra kondisinya saat ini semakin terancam, baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan kegiatan pembangunan lainnya. Salah satu dampak adalah terjadinya konflik antara manusia dengan harimau yang pada umumnya harimau menjadi korban dengan dibunuh atau dikeluarkan dari habitatnya.

Upaya konservasi harimau sumatra sudah mengalami banyak kemajuan sejak dirumuskannya Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra (SRAK HARIMAU) 2007-2017 yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berbagai macam aksi dan inisiasi konservasi telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 telah berakhir dan draft SRAK HARIMAU yang baru (2019–2029) sudah disusun bersama-sama dengan berbagai pihak.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indra Exploitasia menyampaikan, “Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap konservasi spesies endemik Indonesia. Karena itu, KLHK yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan satwa liar akan terus meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dan mitra penting seperti pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk melindungi baik satwa tersebut juga habitatnya. Mengingat habitat dan jalur jelajah harimau sumatera sekitar 61,34% berada di luar kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun swasta.”

“Oleh karena itu, dalam upaya konservasi harimau sumatra dan satwa lainnya kami akan berada di belakang pemerintah daerah untuk terus mendorong perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.” pungkasnya.

Gubernur Jambi melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd menyatakan dukungannya terhadap konservasi harimau sumatra dalam pelaksanaan konsultasi publik di Hotel BW Luxury, Jambi pada Kamis (02/05/2019).

“Harimau sebagai satwa karismatik memiliki beberapa dimensi, termasuk ekologi, kultural dan ekonomi yang tidak terpisah dan saling melengkapi. Hubungan ini sangat dekat dengan manusia, jika salah satu ekosistem di alam punah akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Saya sangat mendukung upaya pelestarian harimau sumatra dan saya berharap Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra 2019 – 2029 ini juga didukung oleh semua pihak sebagai upaya pelestarian harimau sumatra,” jelas Ahmad.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Rahmad Saleh menyatakan bahwa SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan. “Jambi memiliki 4 wilayah yang dihuni harimau sumatra. Pembuatan SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan mengingat ancaman terhadap harimau semakin tinggi.”

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, LSM, akademisi, swasta dan juga masyarakat luas dalam memastikan program-program kerja ini terlaksana.

Ketua Forum HarimauKita (FHK) Munawar Kholis menyatakan bahwa, SRAK HARIMAU 2007-2017 telah berakhir, sejak 2018 telah disusun dokumen SRAK baru, kini draft SRAK HARIMAU 2019-2029 telah disusun secara partisipastif bersama para pihak.

Konservasi harimau ini perlu dijalankan dengan inovasi dan juga betul-betul memperhatikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk memastikan adanya sinergi dengan para pemangku kepentingan, maka dibutuhkan konsultasi publik, sehingga dapat juga menyempurnakan strategi selama 10 tahun kedepan. “Tujuan besar konservasi adalah harimau sumatra lestari, masyarakat sejahtera dan ini sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan di Indonesia,” jelas Kholis.

———

Kontak Media (narahubung):

Dit. KKH : Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas) : M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Sumatra Wide Tiger Survey 2018-2019 Dimulai

Jakarta, 13 Maret 2019 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menargetkan peningkatan jumlah harimau sumatra sebanyak dua kali lipat pada 2022 – sebuah target yang tertuang dalam National Tiger Recovery Program (NTRP) 2010-2022. Salah satu upaya untuk memantau efektivitas upaya konservasi harimau sumatra dalam rangka mencapai target tersebut, KLHK bersama para mitra kerjanya melakukan pemantauan secara berkala dan sistematik melalui kegiatan Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS).

SWTS pertama yang pernah dilaksanakan antara tahun 2007 hingga 2009 mengungkap bahwa 72% wilayah survei masih dihuni oleh harimau sumatra. Menurut banyak ahli, kondisi tersebut dikatakan masih baik. STWS pertama juga telah menjadi rujukan utama dalam penyusunan beberapa dokumen strategis konservasi harimau sumatra, baik dalam skala nasional maupun internasional.  Setelah kurang lebih 10 tahun, KLHK dan mitra kerja sedang melaksanakan SWTS kedua. Sesuai dengan fungsi utamanya, kegiatan STWS kedua ini dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya konservasi harimau sumatra yang telah berjalan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, memberikan arahan yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Tandya Tjahjana, pada acara peluncuran survei tersebut di Hotel Menara Peninsula, 13 Maret 2019. “Kementerian LHK terus berkomitmen dan menjalin kerjasama yang baik dengan para pihak terkait dalam upaya pelestarian harimau sumatra di alam. Program konservasi juga berkembang dalam 10 tahun terakhir. Saya berharap dengan pelaksanaan kegiatan SWTS kedua ini, dukungan dan partisipasi aktif para pihak terhadap upaya pelestarian harimau sumatra dan satwa liar lainnya semakin meningkat dan dapat disinergikan dengan kebijakan pembangunan wilayah di daerah,” ujarnya.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasia menyatakan bahwa kegiatan SWTS kedua ini penting untuk dilaksanakan mengingat semakin tingginya ancaman terhadap kelestarian harimau sumatra di alam. “Selain informasi terkait wilayah sebaran harimau sumatra, output yang diharapkan dari kegiatan STWS kedua yaitu terkait dengan data kondisi populasi dan sebaran satwa mangsa, penyakit dan genetik di seluruh kantong habitat harimau sumatra, sehingga dapat memetakan kesenjangan aktivitas konservasi yang dilakukan,” ujarnya. Selanjutnya seluruh data, informasi dan kajian hasil kegiatan SWTS nantinya akan terpusat di database Direktorat Jenderal KSDAE dan selanjutnya menjadi acuan arahan kebijakan konservasi tidak hanya harimau sumatra akan tetapi juga satwa badak, orangutan, gajah dan satwa liar lainnya di Pulau Sumatra.

Hariyo T. Wibisono, Koordinator Pelaksana SWTS menyatakan, “SWTS 2018-2019 adalah kegiatan survei satwa liar terbesar di dunia, baik dalam hal kemitraan, sumber daya manusia yang terlibat, maupun luasan wilayah. Sebanyak 74 tim survei (354 anggota tim) dari 30 lembaga diturunkan untuk melaksanakan survei di 23 wilayah sebaran harimau seluas 12,9 juta hektar, yang 6.4 juta hektar di antaranya adalah habitat yang disurvei pada SWTS pertama.” Tercatat 15 unit pelaksana teknis (UPT) KLHK, lebih dari 10 KPH, 21 LSM nasional dan internasional, dua universitas, dua perusahaan, dan 13 lembaga donor yang telah bergabung mendukung kegiatan SWTS.

Prof. Dr. Gono Semiadi, LIPI, menerangkan bahwa ada beberapa hal yang ingin dihasilkan dari SWTS kedua ini. “Kami mengharapkan dapat menemukan proporsi area yang menjadi wilayah hidup harimau, informasi mengenai keragaman genetika populasi di masing-masing kantong habitat, meningkatkan kapasitas teknis nasional, serta beberapa dokumen strategi konservasi harimau seperti yang dihasilkan oleh SWTS pertama.”

Survei ini tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penyelamatan harimau. “Survei pada 2007-2009 adalah survei harimau pertama terbesar di dunia. Dengan kolaborasi di masa lalu yang berhasil, kami yakin bahwa saat ini kami bisa mengulang kembali kesuksesan lewat kerjasama yang baik lintas organisasi. Keterlibatan multipihak ini merupakan langkah maju dalam membangun disain konservasi yang komprehensif di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Munawar Kholis, Ketua Forum HarimauKita (FHK).

–##–

Kontak Media (narahubung):

  1. KKH, KLHK : Desy S. Chandradewi (+62 812-9542-679)
  2. Koordinator Pelaksana SWTS : Hariyo T. Wibisono (+62 812-1099-557)
  3. Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

TN BBS Laksanakan Pelatihan Restorasi Berbasis Masyarakat

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan kolaboratif untuk staff taman nasional dengan tema restorasi berbasis masyarakat pada 12-14 Februari, di Resort Ulu Belu, Desa/Pekon Sukamaju, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pelatihan yang berupaya meningkatkan kapasitas tata kelola sosial dan soft skill ini dilaksanakan oleh Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI-Green Network) didukung oleh Proyek Sumatran Tiger GEF-UNDP.

Pelatihan diikuti oleh 10 (sepuluh) orang staff Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang terdiri dari Polhut, PEH dan Penyuluh. Para peserta mendapatkan materi tentang pengertian restorasi, kebijakan terkait restorasi di kawasan konservasi, pendekatan restorasi dan tahapannya, dampak dan pengawasannya.

Menurut Evi Indraswati, Koordinator PILI sekaligus fasilitator pelatihan, diperlukan aksi bersama – tidak hanya sekedar minat ataupun niat – untuk memulihkan kawasan hutan TNBBS. Menurutnya, pelatihan soft skill menjadi modal untuk meningkatkan motivasi dengan kemampuan perencanaan dan analisis resiko yang matang terhadap program restorasi hutan berbasis masyarakat.

Rini Rismayani (Direktorat Konservasi Kawasan) sebagai salah satu narasumber mengatakan, ”Lakukan restorasi sesuai aturan yang berlaku.” Menurut Rini, Balai Besar TNBBS adalah TN yang pertama membuat studi/kajian dalam rangka penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) 2015-2019. “Dan target pemulihan ekosistem di TNBBS tahun 2018 telah tercapai sesuai dengan IKK,” tuturnya. Rini menambahkan, dalam melakukan PE perlu dicermati berdasarkan open area di lanskap masing-masing.

Para peserta juga memperoleh pelatihan dari Rio Ardi (Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari-Orangutan Information Center) yang telah melakukan restorasi di kawasan konservasi Lauser, dan di SM Rawa Singkil.

Menurut Koordinator Penyuluh Balai Besar TNBBS Riyanto, “Perlu segera ada aksi untuk mengatasi keterlanjuran penggarapan illegal yang ada di TNBBS, meskipun kecil tapi dilakukan secara berkelanjutan, kolaboratif pihak TN; Resor, PEH, Penyuluh dengan para mitra dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemulihan ekosistem. Dan tentunya petugas resor pun penting untuk dibekali ilmu kemampuan mengkondisikan masyarakat di sekitar wilayah resornya.”

Di akhir pelatihan, disepakati bersama bahwa pasca pelatihan akan ada upaya membuat demplot restorasi berbasis masyarakat pada wilayah resor masing-masing. Dan untuk lebih memantapkan kolaborasi dalam restorasi berbasis masyarakat, maka akan segera dilaksanakan pelatihan kedua bersama masyarakat.

@SumatranTigerID

Tim KLHK dan UNDP Indonesia Kunjungi TN Berbak Sembilang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia didukung oleh Proyek Sumatran Tiger baru saja menyelesaikan kunjungan lapangan dari tanggal 28-30 Januari 2019 ke Taman Nasional Berbak Sembilang. Dalam kegiatan ini, para pihak melakukan spot check berbagai perkembangan dan capaian di Taman Nasional Berbak Sembilang. Balai Taman Nasional Berbak Sembilang telah membangun “situation room” yang memungkinkan balai mengumpulkan data-data patroli SMART di lapangan dan mendokumentasikan temuan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan taman nasional. Di kawasan ini terdapat beberapa spesies yang terancam punah dan dilindungi seperti harimau sumatera dan tapir. Taman Nasional Berbak Sembilang juga merupakan situs Ramsar dan menjadi lokasi persinggahan burung migran.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga menyaksikan proses pelatihan teknis pengelolaan ekosistem lahan basah yang dilaksanakan oleh Yapeka sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola di Taman Nasional Berbak Sembilang yang menjadi habitat bagi harimau Sumatra, gajah Asia, tapir Asia, siamang, kucing emas, rusa Sambar, buaya muara, ikan Sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan berbagai spesies burung.

Pada hari kedua kunjungan ke Taman Nasional Berbak Sembilang, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia didukung oleh Proyek Sumatran Tiger juga mengunjungi Pos Simpang Bungur Air Hitam Dalam. Perjalanan ke Air Hitam Dalam menggunakan dua speed boat guna mengamati kondisi ekosistem lahan basah. Di resor ini tim menginap menggunakan tenda guna meyaksikan tantangan tata kelola dan solusi di lapangan.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga mengunjungi Desa Rantau Rasau, desa tertua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyaksikan pelatihan pemetaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan PILI Green Network. Dalam kesempatan ini tim bertemu dengan Kepala Desa Rantau Rasau dan menyaksikan pelatihan yang diharapkan bisa menjadi resolusi inovatif atas konflik tenurial di sekitar Resor Sungai Rambut Taman Nasional Berbak Sembilang.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga melakukan observasi salah satu solusi mitigasi konflik manusia dan harimau di Taman Nasional Berbak Sembilang. Lokasi observasi ada di Desa Telago Limo, dimana Proyek Sumatran Tiger bersama mitra, ZSL, menciptakan mural di balai desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan harimau sumatera serta tumbuhan dan satwa liar lainnya. Balai desa digunakan untuk kegiatan komunitas – mulai dari rapat hingga sarana untuk menggelar pernikahan – sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk penyadartahuan masyarakat.

@SumatranTigerID

Hidup Berdampingan dengan Harimau, Berbekal Fondasi Kearifan Lokal

Dalam keremangan hutan desa, harimau yang berjalan gontai terekam kamera intai. Kehadirannya memicu pelatuk kamera intai yang merekam gerakan si kucing liar di hutan desa Rio Kemunyang, Durian Rambun, Muara Siau, Merangin.

“Dari kamera yang dipasang di beberapa titik, kami tahu harimau menghuni hutan desa,” tutur M. Abton, staf hubungan masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa. Kamera itu dipasang oleh masyarakat bersama Fauna & Flora International untuk memantau keanekaragaman hayati. Setiap bulan, masyarakat berpatroli menjaga hutan. “Setiap melakukan patroli, tim biasa menemukan jejak baru,” sambungnya, “juga menemukan jerat satwa.”

Pengelola membagi hutan desa dalam dua zona: perlindungan dan pemanfaatan. Zona pertama untuk melindungi hutan seisinya, dan zona kedua dimanfaatkan oleh warga.

Hutan Durian Rambun merupakan benteng pertahanan bagi keutuhan hutan penyangga taman nasional di Muara Siau. “Yang utama, kami dapat menjaga keamanan hutan dari perambahan dan pembalakan,” tutur Rosidi, ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa. Hutan Durian Rambun ini yang menghentikan perambahan dan pembalakan agar tidak merembet ke kawasan hutan lain di Muara Siau. Lantaran membentuk satu hamparan, hutan desa menyediakan tempat bersembunyi, air, dan mangsa bagi harimau.

Namun, berkembanglah purbasangka. Pada 2016, pernah terjadi konflik di desa tetangga: harimau menyerang penyadap karet. Tim mitigasi turun. Isu negatif beredar: hutan desa Durian Rambun disangka menampung harimau yang dilepas oleh pemerintah.

“Soalnya, masyarakat berpandangan ada dua jenis harimau. Harimau leluhur dan harimau liar,” ungkap Abton. Pemuda yang memiliki suara lantang ini memaparkan, harimau leluhur adalah pelindung desa. “Yang mengganggu adalah harimau liar yang tidak mungkin berkeliaran di desa.” Akhirnya, ada pula yang menganggap bahwa harimau liar itu adalah lepasan pemerintah.

Harimau pelindung desa juga disebut harimau tanjung, harimau pematang, harimau leluhur. Sebutan lokal ini umum di dusun-dusun di lanskap Kerinci. Penutur lokal biasanya menggambarkan harimau pelindung berupa macan kumbang berwarna hitam, dengan seuntai garis putih di dada.

Apa pun itu, alam bawah sadar masyarakat lanskap Kerinci sejatinya memendam kenangan budaya perihal interaksi manusia dengan harimau. Citra budaya ini dikisahkan secara turun-temurun, dan membentuk sebuah pandangan hidup.
Di tempat lain, tepatnya di Desa Ngaol, Tabir Barat, penduduknya punya mekanisme adat untuk meredakan konflik manusia dan harimau, yaitu mengusir harimau dengan bebunyian. “Kita memberi isyarat dengan membunyikan gong di lintasan harimau. Biasanya, ia memangsa ternak yang tidak dikurung. Yang di dalam kandang, tidak pernah,” ujar pemangku adat Desa Ngaol, Abdurrahman.

Upaya–upaya mitigasi secara mandiri sudah mulai diterapkan oleh beberapa desa yang menetap di sekitar taman nasional. Selain bersumber dari kearifan lokal, pihak pengawas hutan pun turun tangan memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur bermukim di kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.

Perhutanan sosial memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan, dan berkewajiban menjaga dan melindungi hutan. Skemanya: kemitraan lingkungan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, atau pun hutan desa.

“Secara bertahap, kita mengusulkan skema perhutanan sosial bagi masyarakat yang terlanjur menghuni kawasan hutan. Skema itu mencakup 25.000 hektare blok pemberdayaan,” ungkap kepala KPHP Kerinci Neneng Susanti.

Sebenarnya, bukanlah tidak mungkin menerapkan asas hidup bersama. Berbekal fondasi kearifan lokal, pelestari membuka kesempatan menyisipkan pengetahuan mitigasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat diajak untuk menangani konflik secara mandiri dengan menggunakan kandang ternak antipemangsaan. Tujuannya untuk melindungi ternak yang dipelihara, seperti kambing, sapi, ayam, dari serangan harimau.

Upaya mitigasi dengan kandang antipemangsaan baru menyentuh 17 dari desa-desa yang rawan konflik harimau. Sebanyak 102 unit kandang antipemangsaan dikerahkan sejak tahun 2009 hingga 2017.

Sejauh ini, baru beberapa desa di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menerapkan mitigasi konflik. Sementara, ada sekitar 110 desa definitif yang mendekam di kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

“Mereka yang belum menerima prakondisi mitigasi konflik, biasanya berpandangan menang-kalah: tidak ada lagi ruang bagi harimau,” ujar Firdaus Affandi, manajer Lanskap Bukit Barisan Selatan Wildlife Conservation Society (WCS). “Berbeda dengan masyarakat yang sudah tersentuh pengetahuan mitigasi. Mereka bisa berbagi ruang hidup dengan harimau.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Menumbuhkan Kesadaran Mitigasi Konflik Manusia dengan Harimau

Sebuah konflik pecah pada pekan ketiga Mei, di Desa Pungut Mudik. Menjelang sore, harimau menerkam Rusmayati saat berladang. Sang suami, Usman, menyelamatkannya.

Harimau merobek bahu kanan warga Dusun Pemetik Kecil ini. Harimau biasanya menyerang bagian yang mematikan: urat tengkuk. Tetapi, raja hutan ini sebenarnya menghindari manusia. Baginya, manusia bukan mangsa, tapi lebih sebagai pesaing. Serangan di bahu memunculkan dugaan si harimau masih muda. Ia masih belajar berburu mangsa. Tragisnya, ia menyasar manusia untuk latihan berburu.

Tensi konflik pun meninggi. Tim mitigasi konflik, yang sebulan lalu menyambangi Pungut Mudik, kembali lagi. Sebulan silam, konflik masih berada dalam level sedang: harimau berkeliaran dan memangsa hewan piaraan. Tim turun berdasarkan informasi dari media sosial. “Tidak ada laporan dari masyarakat,” ungkap Rahmat Arifin, polisi hutan taman nasional. Hari itu, Arifin yang turun bersama Pelestarian Harimau Sumatra Kerinci Seblat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kerinci, menemukan jejak segar harimau. “Jejaknya sudah kita hapus. Kami khawatir ada pemburu yang datang, dan melacak harimau.”

Tiadanya laporan konflik cukup meresahkan. Tanpa kehadiran tim mitigasi, masyarakat bisa bertindak sekehendak hati, dan harimau menjadi korban. Bila ada informasi, pihak berwenang harus merespon secepatnya. “Manusia dan harimau sama-sama penting,” tutur Arifin, “kita datang agar masyarakat nyaman, dan harimau selamat.”

Itu posisi yang tak mudah. Konflik selalu membuat situasi serba sulit. Bentrok seringkali mendera masyarakat sekitar hutan yang tidak paham cara hidup berdampingan dengan harimau. Ujung perkara ini adalah desa-desa terpencil yang berkembang di tempat yang tidak semestinya: kawasan hutan produksi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit 1 Kerinci, Jambi. Terdapat tiga desa definitif yang mendekam di dalam kawasan hutan. Pada sekitar 1970-an, masyarakat mulai menghuni hutan, berkebun, dan berdiam di sana. Di peta kawasan hutan, wilayah ini berbentuk seperti gelembung balon: jalan masuknya sempit, lalu meluas di pedalaman.

Rumah warga disela oleh kebun dan ladang bukit. Tiga desa berkembang lantaran wilayah ini relatif datar di lanskap Kerinci yang berbukit-bukit. Cocok untuk membuka sawah, ladang, dan kebun. Tanpa disadari, permukiman dikepung belantara taman nasional yang menjadi kerajaan harimau sumatra.

Hutan produksi sebenarnya menyangga taman nasional untuk memperluas jangkauan jelajah harimau. “Kawasan hutan produksi umumnya di wilayah penyangga taman nasional. Jadi, itu memang koridor harimau,” ujar Neneng Susanti, yang menjabat sebagai kepala KPHP Kerinci.

Taman nasional seluas 1,3 juta hektare lebih ini dikelilingi hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan di empat provinsi: Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.

Pada tataran bentang alam, bersambungnya taman nasional dengan kawasan hutan sungguh menggembirakan. Seluruh gugusan Bukit Barisan bagian tengah sambung-menyambung menjadi lanskap pelestarian harimau yang kompak. Tidak terputus-putus.

Tantangannya, permukiman yang terlanjur hadir di kawasan hutan itu butuh infrastruktur. Jalan dan lahan penghidupan memecah-belah wilayah hunian harimau. Pantas harimau memandang manusia sebagai kompetitor—bukan mangsa—dalam perebutan ruang hidup.

Konflik yang semakin memanas pun melahirkan para penafsir. Sebagai korban, masyarakat merasa berada di pihak yang benar, dan berhak memburu harimau. Hutang nyawa dibayar nyawa. Saat akal sehat memudar, kearifan lokal yang menjunjung tinggi derajat satwa ini pun runtuh.

Muncul pula pandangan, bahwa si penebar teror adalah harimau hasil pelepasliaran pihak kehutanan. Secara sosiologis, pandangan ini mempersulit penyelesaian sengketa. Melepasliarkan penguasa piramida makanan ini tentu melibatkan banyak pihak. Informasi pelepasliaran disebarluaskan dan tentu butuh kajian mendalam: jauh dari permukiman, habitat yang memadai, data jumlah harimau setempat, dan ketersediaan mangsa.
Baca Juga : Smong, Cerita Lokal yang Selamatkan Penduduk Simeulue dari Tsunami

Di pihak lain, tim mitigasi memahami satwa misterius itu dari sisi biologi dan ekologi. Harimau memangsa hewan piaraan lantaran mangsa di habitatnya berkurang. Perambahan dan pembukaan hutan merenggut habitat harimau. Atau, bisa jadi, sang harimau sedang mengajari anaknya berburu. Hewan piaraan yang bebas di luar kandang adalah mangsa yang mudah.

Arifin memperingatkan agar jangan sampai konflik berubah menjadi perburuan liar yang justru menjerumuskan masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, ketika level konflik masih berada dalam tingkatan sedang, tim mitigasi telah mengajak warga membersihkan jalan setapak yang rimbun. “Kita menghimbau warga agar ke ladang tidak sendirian, dan tidak keluar rumah menjelang magrib,” tutur polisi hutan teladan itu. Harimau memang mencari pakan dengan mengikuti waktu aktif mangsa, utamanya menjelang malam dan subuh.

“Kita selalu memberikan pemahaman mitigasi konflik kepada masyarakat. Bagaimana pun harimau harus dilindungi, dan masyarakat bisa hidup dengan aman,” ujar Arifin.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

Menjaga Benteng Terakhir Harimau Sumatra di Bukit Barisan Selatan

Bukit Barisan bagian selatan merupakan lanskap harimau sumatra yang diselimuti oleh hutan tropis lebat. Lanskap harimau adalah sehamparan kawasan yang dihuni pemangsa itu, dengan upaya-upaya konservasi yang melibatkan banyak pihak. Selain kawasan hutan dan taman nasional, lanskap harimau mencakup seluruh bentang alam: lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Jantung utama lanskap dan populasi inti harimau ada di kawasan taman nasional.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan diresmikan pada tahun 1982. Kawasan tersebut sebelumnya sudah dinyatakan sebagai suaka margasatwa oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935. Luas taman nasional seluruhnya mencapai 355.511 hektare dengan bentang alam pegunungan di bagian utara dan semenanjung di bagian selatan.

Bagian ujung selatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seluas 48.000 hektare lebih sedikit, dikelola oleh Tambling Wildlife Nature Conservation. Kawasan ini terjaga baik, dengan satwa mangsa melimpah. Di sana, juga terdapat fasilitas lengkap terkait rehabilitasi harimau.

Sementara itu, di bagian tengah dan utara, pengelola taman bersama mitra memantau populasi harimau dan mamalia besar di zona perlindungan intensif. Dengan menjaga harimau, taman nasional juga melindungi hutan dan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Tidak pelak lagi, Bukit Barisan Selatan adalah lanskap dalam kekuasaan harimau—dan mamalia besar Sumatra.

Hutan produksi dan hutan lindung mengelilingi segenap perbatasan taman nasional. Gabungan taman nasional dan kawasan hutan tersebut membentuk bentang alam hutan yang utuh dan sambung-menyambung. Dari rangkaian di sisi selatan ini, lanskap harimau menyambung ke utara, mengikuti deretan Bukit Barisan yang menjadi tulang punggung Sumatra: Bengkulu, Kerinci, Leuser, hingga Aceh.

Sungguh gambaran di peta yang ideal bagi pelestarian harimau sumatra. Pada kenyataannya di lapangan, sayangnya, lanskap tidak lagi utuh. Perlahan-lahan, populasi manusia menduduki kawasan hutan, dan merambah wilayah taman nasional. Tren ini diketahui dan disadari, tetapi dibiarkan oleh pengelola kawasan hutan—selama bertahun-tahun. Tahu-tahu, segalanya terlambat dan mengejutkan.

Perambahan hutan oleh penduduk setempat untuk dijadikan lahan pertanian, misalnya, mengakibatkan satwa di dalamnya kehilangan habitat, termasuk harimau. Permukiman di kawasan hutan serta infrastruktur jalan juga memecah-belah keutuhan lanskap harimau. Berkurangnya habitat sebagai tempat berlindung dan mencari makan bagi harimau menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidupnya.

World Wide Fund (WWF) Indonesia mencatat bahwa saat ini status harimau sumatra terancam kritis dengan populasi kurang dari 400 ekor. Dalam sejumlah kasus, harimau dibunuh akibat memasuki kawasan permukiman penduduk atau diburu untuk dimanfaatkan kulitnya, tulangnya, atau bagian tubuh lainnya.

Manajer lanskap WCS untuk Bukit Barisan Selatan, Firdaus Affandi, mengingatkan, bahwa harimau termasuk makhluk yang meruang. Oleh karena itu, salah satu upaya perlindungan terhadap harimau sebaiknya hendaklah dimulai dari konservasi habitatnya. Caranya adalah dengan mencegah perambahan kembali terjadi, mengatasi penebangan liar, membuat perencanaan tata ruang, dan penggunaan lahan serta merestorasi ekosistem.

Salah satu bentuk implementasi pengelolaan berbasis resor sebagai unit pengelolaan terkecil, di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah sistem patroli Spatial Monitoring dan Reporting Tool (SMART Patrol). Upaya ini melibatkan tujuh resor taman nasional.

SMART Patrol sudah dimulai sejak 2011 dengan dua tim dan empat tahun kemudian bertambah menjadi enam tim yang dikerahkan untuk mengamankan taman nasional. Tugas tim berpatroli di 11 resor dan mencakup daerah di dalam kawasan seluas 1.454,4 kilometer.

Firdaus menuturkan, seluruh dukungan akan dikerahkan untuk melindungi zona perlindungan intensif. “Kita berpatroli, memantau, mencatat, dan merekam. Hadirnya pemerintah dan LSM di lapangan dapat memberikan efek gentar bagi pemburu. Itu terlihat penerapannya di zona perlindungan intensif di tengah taman nasional,” imbuh Firdaus. “Hasilnya cukup siginifikan, perburuan liar cenderung menurun.”

Penduduk desa di sepanjang perbatasan taman nasional juga diharapkan untuk berpartisipasi menjaga keberlangsungan harimau dan habitatnya. Memang tidak mudah, perlu kesabaran, fokus, dan daya tahan dalam jangka waktu yang panjang. Sebab bila tidak, sungguh kiamat sudah dekat bila lanskap harimau tanpa dihuni harimau.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Hidup Berdampingan, Pelestarian Harimau Sumatra Menjadi Tugas Bersama

Tim Pelestarian Harimau Sumatra Kerinci Seblat (PHSKS) mendaki lereng terjal melalui sungai kecil. Hampir tak ada medan datar di sebentang bukit di lanskap harimau Kerinci itu. “Kami biasanya melalui pematang bukit karena medan cukup datar,” jelas koordinator tim Jayendri.

Lalu, mereka mendirikan tenda. Api unggun enggan menyala. “Kayunya basah,” kata Jayendri. Api unggun itu penyokong hidup di tengah hutan: memasak, menyeduh kopi, dan menghalau satwa liar. “Pernah suatu waktu, kemah kami didatangi harimau. Kami tahu saat bangun pagi. Jejak-jejaknya di sekeliling tenda,” katanya. Untungnya aman-aman saja. “Kita sudah bersahabat harimau,” kelakarnya.

Tim yang terdiri atas polisi hutan dan masyarakat itu rutin berpatroli di Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya. Jalur patroli menembus taman nasional, utamanya area inti konservasi harimau. Selama 2017 saja, tim menempuh jarak 1.952 kilometer—hampir dua kali panjang Pulau Jawa.

Aktivitas konservasi harimau sumatra di area inti jantung Taman Nasional Kerinci Seblat ini merupakan bagian dari implementasi Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes atau yang lebih dikenal dengan nama Proyek Sumatran Tiger.

Di wilayah ini, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan sejumlah mitra yaitu Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dan Fauna and Flora International. “Di area inti, kita membentuk blok-blok yang selalu kita monitor,” jelas Wido Rizki Albert, koordinator Biodiversity Fauna & Flora International-Indonesia Programme di Kerinci.

Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring Harimau Sumatra Kerinci Seblat (MHSKS) dengan kamera intai. Dari rekaman kamera, tim menganalisis dinamika populasi harimau dan mangsanya. Daerah jelajah harimau memang mengikuti sebaran mangsa. Itu berarti melestarikan harimau harus diikuti dengan upaya melindungi satwa mangsa.

Kamera juga merekam aktivitas ilegal yang dilakukan orang di taman nasional. Informasi terakhir ini penting dalam mencegah perburuan liar. “Jadi, ada dua upaya konservasi di Taman Nasional Kerinci Seblat. “Upaya perlindungan yang dilakukan PHSKS, dan kegiatan monitoring oleh MHSKS,” lanjut Wido. “Ada juga tim pendukung di kawasan penyangga yang mendukung kegiatan di dalam taman nasional.”

Wilayah penyangga taman nasional ini adalah hutan yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari empat provinsi: Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Ada juga kawasan konservasi, seperti cagar alam, suaka margasatwa dan taman wisata alam dalam kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kerinci umumnya di wilayah penyangga taman nasional. Jadi, hutan KPHP merupakan koridor harimau,” jelas Neneng Susanti, kepala KPHP Unit 1 Kerinci, Jambi. Sayangnya, sebagian besar area hutan produksi telah ditempati masyarakat. Konflik harimau dan manusia tak terelakkan. “Belakangan ini semakin sering konflik. Harimau turun, dan memangsa hewan piaraan,” imbuh Neneng.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno menuturkan, penyelesaian konflik harus melibatkan banyak pihak: swasta, masyarakat, pemerintah daerah dan aparat keamanan. “Itu yang kita lakukan untuk menyelamatkan harimau yang dipandang mengganggu di luar kawasan konservasi. “Tantangannya, menyamakan visi dalam konservasi harimau di tingkat lanskap. Kita memang harus duduk bersama dengan banyak pihak,” jelasnya.

Lantaran itu, kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung ataupun hutan produksi bisa saling melengkapi. Ini terutama dalam melindungi habitat dan populasi harimau di luar kawasan konservasi.

Dengan demikian, papar Wiratno, pengelola kawasan konservasi bekerja dengan dua sistem: ke dalam dan ke luar. “Sistem ke dalam terkait pengelolaan kawasan konservasi, sistem ke luar bekerjasama dengan masyarakat, tokoh desa, dan KPH. Prinsipnya, bertetangga yang baik dengan pihak di sekitar taman nasional.”

Di sisi lain, penegakan hukum juga penting dalam menurunkan kejahatan terhadap satwa liar. “Penegakan hukum juga penting bagi kelompok pemburu yang hanya mementingkan bisnisnya. Kita harus keras terhadap kelompok ini.”

Pada akhirnya, pelestarian harimau menuntut komunikasi terus-menerus para pihak. “Kuncinya adalah koeksis: masyarakat hidup berdampingan dengan satwa liar. Jangan sampai kita terjebak dalam fenomena hutan kosong, hutan tanpa satwa liar. Pada dasarnya, hutan tanpa satwa liar tidak pantas lagi disebut hutan.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

Upaya Mengajak Masyarakat untuk Mandiri Menangkal Konflik Manusia dengan Satwa Liar

Kebijakan tidak mengenal konflik di kawasan hutan. Istilah konflik dalam sebuah kebijakan hanya berlaku bagi konflik yang terjadi di luar kawasan hutan. Logikanya, kawasan hutan memang rumah bagi satwa liar. Lantas, bagaimana dengan kawasan hutan yang dihuni manusia?

Mendung menggantung di langit Desa Margomulyo, Semaka, Tanggamus, Lampung. Dalam cuaca yang redup itu, satuan tugas mandiri konflik satwa liar berkumpul di gardu kecil di tepi jalan. Mereka duduk berdesakan. Penyuluh taman nasional, Riyanto, terpojok di sudut gardu. Ia mengingatkan satgas atas kerawanan desa karena berada tepat di batas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

“Margomulyo dekat letaknya dengan taman nasional, sehingga satwa liar sering datang. Dampaknya, sering terjadi konflik satwa liar: harimau, gajah, dan beruang. Karena hutan adalah rumahnya satwa, konflik bisa terjadi kapan saja,” terang Riyanto.

Entah sudah berapa kali Riyanto mengingatkan warga untuk waspada. “Taman nasional tidak bosan-bosan mengingatkan untuk menjaga aset ternak dan tanaman kebun dari serangan satwa,” lanjutnya. “Saat ada konflik, WCS (Wildlife Conservation Society) juga membekali mitigasi secara intensif dan menyemangati masyarakat.”

Catatan yang diterbitkan oleh Tim Projek Sumatran Tiger menyebutkan bahwa konflik antara manusia dan harimau secara garis besar terbagi menjadi empat jenis konflik. Pertama adalah harimau liar, terjadi ketika harimau ditemukan berkeliaran di sekitar permukiman atau desa sehingga menyebarkan ketakutan. Namun, tidak ada korban, baik itu manusia atau harimau.

Kedua adalah serangan harimau terhadap ternak. Ternak yang dipelihara warga, seperti sapi, kambing, dan ayam adalah sasaran empuk bagi harimau. Ketiga adalah serangan terhadap manusia, yaitu ketika harimau menyerang manusia sehingga mengakibatkan luka atau jatuh korban. Yang terakhir, pembunuhan harimau oleh manusia dengan menggunakan racun, jerat, senjata, dan peralatan lainnya.

Riyanto menegaskan bahwa konflik telah menjadi fakta hidup. “Hanya ada dua pilihan, masyarakat pindah atau harimau dihabiskan. Sederhananya begitu, tapi itu tidak mungkin,” paparnya. Ia sebenarnya sedang menggugah semangat satgas.

“Ya, tidak mungkin masyarakat pindah,” timpal Lasino, kepala satgas. Lasino juga berperan sebagai Ketua Rukun Tetangga 6 yang wilayahnya berbatasan langsung dengan taman nasional. “Interaksi dengan kawasan taman nasional dan satwa liar bukanlah suatu hal yang baru di Margomulyo. Taman nasional itu tetangga sehingga kami saling menjaga.”

Di sekitar taman nasional, ada dua desa mandiri konflik, yaitu Margomulyo dan Pesanguan. “Melihat tantangan selama ini, seperti pola konflik, terbatasnya sumber daya manusia, lokasi yang jauh dan terpencil, kita akhirnya menggagas masyarakat yang menangani konflik secara mandiri,” papar Tabah, anggota Wildlife Response Unit WCS. “Selama ini, kita hanya menjadi ‘pemadam kebakaran’. Menangani konflik setelah terjadi dan sudah jatuh korban ternak.”

Salah satu bentuk pencegahan adalah kandang ternak antipemangsaan untuk melindungi kambing dari serangan harimau dan beruang. Kambing merupakan tabungan warga untuk memenuhi kebutuhan mendadak, yang tidak bisa dipenuhi dari pendapatan musiman. Upaya serupa juga dilakukan di permukiman sekitar kawasan hutan yang berdampingan dengan taman nasional.

Selain memulai upaya mitigasi konflik di desa-desa, penanganan konflik juga membutuhkan komunikasi berkelanjutan dengan para pihak di lanskap harimau. “Kita membangun kultur kerja duduk bersama dengan banyak pihak untuk membangun pemahaman kolektif,” ungkap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno.

Hal itu mendorong Direktorat Jenderal menghidupkan call center 24 jam sehingga masyarakat bisa melaporkan adanya konflik secepatnya. “Di zaman sekarang, tidak ada lagi pembatas komunikasi untuk bekerja sama,” tutur Wiratno sambil memperlihatkan aplikasi percakapan daring yang ada di layar gawai.

Salah satu wujudnya, Direktorat Jenderal mendorong tim penanganan konflik multipihak dengan koordinasi di bawah pemerintah Provinsi Lampung. “Pelaku konservasi harimau relatif banyak dan tergabung dalam forum yang aktif berdiskusi dengan pemerintah. Tidak hanya di kawasan konservasi, tetapi juga perusahaan perkebunan maupun hutan produksi,” tutur Wiratno.

Konsepnya, masyarakat hidup berdampingan dengan satwa liar. “Itu biasanya didahului dengan adanya kearifan lokal. Itu yang harus direvitalisasi menjadi bagian dari fondasi pengelolaan satwa liar. Modal budaya termasuk dalam proses untuk menyambungkan hubungan yang terputus antara satwa liar dan manusia akibat dari perubahan pemanfaatan lahan.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Kisah Masyarakat yang Hidup Berdampingan dengan Harimau

Aroma jengkol melayang di udara Talang Sebelas, Desa Rajabasa, Ngaras, Pesisir Barat. Siang hari yang sejuk itu, di kebun milik Latif, Septa Risdalina menemani suaminya Edi Supriyono mengunduh buah jengkol. Anak batitanya, Ahmad Hazzali, dibiarkan duduk bermain di atas tanah beralaskan kain selendang.

Padahal, tidak sampai 300 meter dari kebun, harimau kerap melintasi jalan desa. Sebuah papan memberikan peringatan kepada warga agar waspada saat melintasi simpang tiga itu. “Tidak apa-apa. Kalau kita tidak mengganggu, dan masih ada hutan untuk bersembunyi, dia juga tidak akan mengganggu,” tutur Septa, ibu muda beranak dua.

Bahkan, beberapa bulan lalu, ia dan suami menemukan jejak-jejak harimau di kebunnya. “Dia (harimau) dua kali melintas selama tiga hari berturut-turut. Saya malah senang kalau ada si kumis. Ada yang menjaga ladang dari gangguan babi hutan,” ujar Edi.

Rumah Latif pun pernah dimasuki harimau. “Dia menggondol anjing pemburu yang menginap di rumah saya,” tuturnya. “Masyarakat sudah sering bertemu dengan si kumis di jalan. Kita diam saja, nanti ia akan melipir. Setelah kita lewat, ia akan kembali ke jalan,” ungkap Latif yang sudah lima kali bertemu langsung dengan harimau. “Pokoknya, sama-sama cari hidup. Ia cari makan, kita juga cari makan”.

Lantaran kerap bertemu, Latif punya pengetahuan tentang harimau yang cukup baik. Harimau adalah hewan yang bersih. Warna kulitnya cemerlang, lorengnya mengilap, dan warna putihnya bersih. “Karena itu, ia tidak suka melewati belukar. Ia berjalan dengan mulut yang terbuka. Dengus napasnya bisa saya dengar.”

Harimau juga tidak akan pergi jauh-jauh dari bangkai mangsa yang masih bersisa. Biasanya ia memangsa babi hutan. “Mungkin karena babi hutan masih banyak di desa ini, si kumis sering melintasi kebun dan ladang. Karena itu pula, kita melarang pemburu masuk ke sini,” katanya.

Sebelum bisa hidup berdampingan, harimau yang berkeliaran tetap saja meresahkan warga. Ada beberapa orang ingin menangkap si kumis. Apalagi konflik akhirnya pecah di desa yang sebagian penduduknya telah berdiam di kawasan hutan ini.

Pada 1997, saat gerobak sapi hilir-mudik ke Talang Sebelas, harimau semakin sering lewat. Dan konflik pun akhirnya pecah. Harimau memangsa sapi di depan sang kusir. Sejak itu, entah berapa kali harimau memangsa ternak yang dimiliki oleh warga.

Upaya meredam konflik selalu tidak mudah. Semakin tinggi konflik, maka semakin sulit pula upaya untuk melerai. Warga terlanjur merugi, masih pula harus merelakan harimau berkeliaran. Kendati sebagian besar pendatang, Talang Sebelas dan sekitarnya memiliki bekal kearifan bagi mitigasi konflik.

“Ketika kepercayaan lokal tidak ada di kalangan pendatang ataupun masyarakat setempat, peluang untuk menerapkan azas hidup bersama satwa liar semakin sulit,” ungkap Firdaus Affandi, manajer Lanskap Bukit Barisan Selatan WCS. Meski sebagian besar pendatang, Talang Sebelas misalnya, masyarakat memiliki modal budaya.

“Kearifan itu sebagian dibawa dari daerah asal, sebagian dari lokal Lampung.” Kendati cukup variatif, akhirnya masyarakat bisa berbagi ruang dengan harimau. Jadi, lanjut Firdaus, masyarakat memandang harimau sebagai makhluk meruang, bukan perabot atau patung.

Azas hidup bersama satwa liar diperlukan dalam pelestarian harimau di lanskap Bukit Barisan Selatan. Apalagi, sebagian besar masyarakat mengenal harimau justru saat terjadi konflik . Muncul stigma bahwa harimau adalah pengganggu ketenteraman hidup. Perspektif negatif itulah yang sebenarnya ‘membunuh.’

Ini berbeda dengan masyarakat yang sehari-hari merasakan kehadiran sang pemangsa. Berbekal fondasi kearifan lokal, pelestari membuka kesempatan menyisipkan pengetahuan mitigasi kepada masyarakat. “Mereka yang belum menerima prakondisi mitigasi konflik, biasanya berpandangan menang-kalah. Tidak ada lagi ruang bagi harimau,” imbuh Firdaus. “Ini berbeda dengan masyarakat yang sudah tersentuh pengetahuan mitigasi. Mereka bisa berbagi ruang hidup dengan harimau.”

Luasnya lanskap harimau memang menuntut banyak pihak turun tangan dalam upaya mitigasi konflik. Betapa berwibawanya pemangsa ini. Saat konflik meletup, ia memaksa banyak pihak turun tangan. Penyelesaian dan pencegahan sengketa tidak bisa dilakukan satu-dua pihak.

Sebagai satwa yang dilindungi, bila harimau berkeliaran di luar taman nasional, kewenangan ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sementara pengelolaan taman nasional, jantung lanskap harimau, ada di Balai Taman Nasional. Dua pihak ini berada dalam naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pihak lain adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang mengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Bila konflik ada di kawasan hutan produksi dan lindung, KPH wajib terlibat. Instansi ini di bawah pemerintahan provinsi. Hingga titik ini, ada tiga pihak berwenang yang mesti terlibat dalam merespon konflik, entah yang berlevel rendah, sedang, maupun tinggi.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

Page 1 of 812345...Last »