Tim Patroli TNKS Kembali Berprestasi

Tim patroli Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat kembali menunjukkan prestasinya. Bekerja sama Kepolisian Resort Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tim patroli berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan dan perdagangan harimau sumatera pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 di jalan lintas Bengkulu – Padang, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Bulan lalu pada tanggal 14 Agustus, tim yang sama juga berhasil menangkap 2 pelaku di Jalan Lintas Bangko – Kerinci, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Merangin, Provinsi Jambi.

Tersangka yang ditangkap bulan ini bernama Heri alias Ujang warga Desa Bunga Tanjung. Barang bukti yang diamankan dari pelaku berupa satu (1) lembar kulit harimau Sumatera dengan panjang 135 cm beserta tulang-belulang seberat 4 kg.

Harimau sumatera memiliki nilai penting dalam menjaga ekosistem hutan, diantaranya sebagai satwa predator penyeimbang populasi satwa-satwa yang lain. Dengan kata lain, melindungi harimau dapat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Kepala Balai Besar TNKS, Drs. Tamen Sitorus, M.Sc., mengungkapkan, TNKS merupakan salah satu lokasi habitat harimau sumatera yang diharapkan menjadi tempat pelestarian populasi harimau sumatera di Indonesia.

“Apabila perdagangan harimau terus terjadi di sekitar wilayah TNKS, ini akan menjadi kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS khususnya, dan masyarakat Sumatera pada umumnya.” ujar Tamen. “Oleh sebab itu, saya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat dan para pihak terkait untuk bersama-sama melestarikan satwa yang terancam punah dan dilindungi undang-undang ini,” tambahnya lagi.

@SumatranTigerID

Tentukan Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Hotel Ciputra, Jakarta dari tanggal 16-18 Juli 2018. Lokakarya bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran biaya, memaparkan hasil penilaian tengah efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta menyusun prioritas pihak terkait dalam melaksanakan pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Keluaran dari lokakarya ini adalah uraian kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi dan biaya yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam pengantarnya menyampaikan, lokakarya ini sangat penting walau kajiannya hanya di wilayah Sumatera. “Saya sudah melihat hasil SMART Patrol bagus sekali, tapi tidak ada artinya kalau tidak dipakai dalam manajemen untuk menentukan skala prioritas,” tuturnya.

Menurut Pak Wir, begitu beliau biasa dipanggil, penentuan skala prioritas tersebut terkait dengan bagaimana anggaran bisa disebar ke kegiatan yang sesuai. “Saya harap dari workshop ini keluar sesuatu yang konkrit. Ini adalah workshop yang saya pastikan saya harus hadir, ini core business kita,” tuturnya.

Dalam lokakarya dua hari ini para peserta yang berasal dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proyek Sumatran Tiger, empat taman nasional di Sumatera yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga swadaya masyarakat, dibagi menjadi tiga kelompok guna membahas enam kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi.

Keenam kegiatan tersebut meliputi: Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; Pengelolaan wisata alam; Monitoring nilai penting kawasan konservasi; Perlindungan kawasan konservasi; Pemulihan ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya ini menyimpulkan, kegiatan-kegiatan esensial/kunci dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diidentifikasi dengan asumsi kegiatan prakondisi telah dilaksanakan. “Misalnya RPJP bisa disusun dengan asumsi hasil inventarisasi dan zona/blok dapat menjadi dasar RPJP, konflik telah diselesaikan, lokasi prioritas pengamanan dan monitoring telah ditentukan dan sebagainya,” tutur Dewi Sulastriningsih, Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat Kawasan Konservasi dalam rumusan hasil lokakarya ini.

Menurut Dewi, penguatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK). “Misalnya ownership dokumen perencanaan, mind set pengelolaan wisata, pendampingan kontinu kegiatan-kegiatan, adanya petugas khusus bidang-bidang teknis tertentu (pemulihan ekosistem), serta pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bahasan pokok dalam lokakarya ini. Hasilnya, lokakarya merekomendasikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisir dengan kerjasama, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dengan para pihak.

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Pak Wiratno yang menyatakan bahwa harapan dan kepercayaan publik bisa dibangun dengan menyusun agenda bersama sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. “Kita terpuruk karena public trust, misalnya satwa ngamuk tidak segera direspon. Kepercayaan publik runtuh sehingga ada buaya dibunuh di Sorong,” ujarnya.

Menurut Pak Wir, hal tersebut harus mendorong kegiatan penting selanjutnya yaitu berjejaring atau networking, kolaborasi, kemitraan, gotong royong atau kerja bakti. “Ini yang menjadi modal sosial dan kepercayaan. Menemukan kelola kawasan konservasi sesuai dengan versi kita semoga keluar dari lokakarya ini, ” ujar Pak Wir.

Tema di atas menjadi pokok bahasan di lokakarya hari kedua dengan tema “Peran Para Pihak dan Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Hasil pembahasan ini adalah beberapa poin rekomendasi yang mencakup aspek administrasi dan kebijakan pendukung dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam aspek administrasi dan kebijakan pendukung, lokakarya kedua menyimpulkan diantaranya adalah: tujuan pengelolaan kawasan harus jelas, agar pengelolaannya lebih terarah; dokumen rencana pengelolaan merupakan dokumen wajib dan dokumen perencanaan tunggal sebagai induk perencanaan-perencanaan lainnya; rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ Pendek) merupakan turunan RPJ Panjang yang wajib disusun dan sebagai indikator capaian program tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan riset, kawasan konservasi hendaknya mengarahkan riset untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan; pelatihan pegawai tidak harus dilakukan dalam bentuk pelatihan formal, namun bisa kegiatan-kegiatan seperti inhouse training, magang, mendatangkan para pakar/tenaga ahli; pengelolaan anggaran mengintegrasikan kegiatan-kegiatan eselon I untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan kawasan konservasi bukan merupakan penghasil PNBP, namun lebih pada aspek pengelolaan nilai- nilai kawasan yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, lokakarya ini menyimpulkan pentingnya melakukan diskusi dan mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki stakeholder. Berdasarkan indikator tersebut, bisa ditentukan apa kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sementara UPT bisa mengidentifikasi kesenjangan (gap) kebutuhan mereka.

Dyah Murtiningrum, Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Jenderal KSDAE mengapresiasi hasil kegiatan lokakarya ini. “Saya sudah melihat gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari teman-teman narasumber. Terkait dengan satuan dan volume akan jadi bagian kami. Tahapan ini akan kami cermati termasuk dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang sudah kami susun. Masukan ini sangat berharga bagi kami dan sangat konstruktif dalam memperbaiki SKB kami kedepannya,” tuturnya.

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatra, melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (tiger recovery) sebagai indikator keberhasilan. Proyek akan menciptakan model pengelolaan keanekaragaman hayati di lanskap prioritas.

Salah satu output yang akan dihasilkan proyek adalah penanganan konflik secara efektif pada 5 bentang alam proyek. Dimana dalam penanganan konflik ini akan dibangun dan dioperasionalkan tim penanganan konflik di tingkat tapak. Tim penanganan konflik dapat bekerja secara efektif apabila memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi keterampilan; peralatan maupun dukungan operasional lainnya.

Konflik manusia dan harimau (KHM) merupakan salah satu faktor di luar perburuan untuk perdagangan, yang menyebabkan terbunuhnya harimau sumatera di alam. Penanganan konflik yang tidak memadai akan mendorong secara terus menerus pembunuhan harimau dan secara jangka panjang akan berdampak pada populasi yang ada.

Pemerintah telah menerbitkan Permenhut No. 48/Menhut- II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar guna mendukung penanganan konflik yang memadai. Dimana dokumen tersebut menjelaskan cara-cara dalam menanggulangi maupun bertindak ketika terjadi konflik. Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan konflik antara manusia dan harimau dapat ditangani secara efektif sehingga mengurangi resiko negative baik terhadap manusia maupun satwa.

Sebagai pelengkap dari aturan yang telah dikeluarkan, Ditjen KSDAE bekerjasama dengan para mitra telah menerbitkan “Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Konflik antara manusia dan harimau,” serta “Panduan Praktis Dokter Hewan dalam Penanganan Harimau Korban Konflik.” Dalam kerangka proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes.

Guna mendukung upaya-upaya tersebut, proyek menyelenggarakan pelatihan penanganan KHM. Pelatihan ini diperuntukkan bagi aparat, baik lingkup KLHK maupun instansi terkait yang telibat dalam penanganan KHM di lapangan. Pelatihan akan menggunakan kurikulum yang dikembangkan bersama dengan PUSDIKLAT KLHK yang mempunyai sertifikasi untuk menerbitkan pelatihan yang bersertifikat bagi aparat pemerintah. Sehingga apabila peserta memenuhi persyaratan dan melalui pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui dalam system aparatur pemerintah.

Kegiatan pelatihan penanggulangan konflik manusia dengan harimau dilaksanakan dari tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Balai Diklat KLHK Pekanbaru, Riau.

Pelatihan ini diikuti oleh Staf Taman Nasional/BKSDA, untuk Polisi Hutan/PolHut minimal pada jenjang terampil; yang bertugas atau akan ditugaskan pada tim penanggulangan konflik yang ada di UPT dan instansi lain termasuk TNI/POLRI, dengan minimum kualifikasi pada jenjang Babinkantibmas/Babinsa, Staf KPHK/Satker terkait setara dengan jenjang UPT KSDAE dan petugas yang telah terlibat atau akan ditugaskan dalam tim penanggulangan konflik.

Dalam pelaksanaannya, hadir 5 peserta dari BKSDA Aceh beserta 2 peserta dari unsur TNI dan POLRI, 5 orang dari BKSDA Sumatera Utara beserta 2 orang mitra, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2 peserta dari Balai Taman Nasional Batang Gadis, 3 peserta dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Riau, 3 peserta dari BKSDA Sumatera Barat dan 2 orang dari Balai Taman Nasional Teso Nilo.

@SumatranTiger

Bersatu Melawan Kejahatan

Hari Alam Liar Sedunia 2018, yang diperingati pada tanggal 3 Maret, mengangkat tema “Kucing besar: Predator yang tengah terancam”. Peringatan ini menjadi peluang yang tepat untuk melakukan penyadartahuan atas nasib spesies langka ini sekaligus menggalang dukungan dalam skala nasional dan global untuk penyelamatannya.

Mari bersatu melawan kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Mari ciptakan solusi bersama masyarakat menyelamatkan harimau sumatera.

Simak laporan khusus kami yang disusun bersama oleh Andrea Egan, Erin Charles, Hizbullah Arief, Tashi Dorji, dengan sumbangan foto dari Tim Patroli Harimau Sumatera, Forum Harimau Kita, WCS Indonesia, Fauna & Flora International dan Dr. Peter Schmidt. Selamat menikmati! BERSATU MELAWAN KEJAHATAN #WorldWildlifeDay#PredatorsUnderThreat #SaveSumatranTigers #TigerUpdate #WeAreTigers

@SumatranTigerID

Buku Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera

Sumatran Tiger Project bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menerbitkan buku “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”. Bagi rekan-rekan yang berminat mendapatkan buku ini silahkan unduh melalui tautan berikut: “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”

@SumatranTigerID

Asian Waterbird Census 2018: Tim Temukan Burung Langka di Pantai Cemara

Dalam menyemarakkan Asian Waterbird Census 2018 yang berlangsung dari tanggal 6-21 Januari 2018, Indonesia melalui Balai TN Berbak-Sembilang dan Balai KSDA Jambi menyelenggarakan Monitoring Burung Air Migran di Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, dari tanggal 15-17 Januari 2018. Kegiatan ini didukung oleh GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

Pantai Cemara diketahui sebagai salah satu lokasi singgah burung air migran yang sedang bermigrasi dari bagian utara ke bagian selatan bumi. Pantai Cemara juga merupakan bagian dari Berbak Ramsar Site sejak 1992, dan ditetapkan oleh Gubernur Jambi sebagai kawasan perlindungan burung air migran pada melalui SK Gubernur Jambi No.456 tahun 1996.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk melakukan pendataan jenis dan jumlah populasi burung migran di Pantai Cemara dan mempromosikan Pantai Cemara sebagai salah satu lokasi wisata minat khusus untuk pengamatan Burung Air Migran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar Pantai Cemara dan TN Berbak-Sembilang. Promosi ini diharapkan juga menumbuhkan minat pengamatan burung (birdwatching) di kalangan pelajar dan masyarakat Provinsi Jambi, serta meningkatkan perhatian masyarakat dan Pemda Tanjabtim terhadap konservasi Pantai Cemara.

Kegiatan ini melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari Dinas Pariwisata Pemda Tanjabtim, Organisasi penggiat wisata di Jambi, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jambi, NGO lokal dan internasional (Gita Buana, Zoological Society of London dan Wetlands International Indonesia Program), serta masyarakat Desa Pantai Cemara.

Dalam kegiatan ini, tim pengamat burung migran menemukan 30 jenis burung air di Pantai Cemara dengan total populasi 13.357 individu yang didominasi oleh Biru-laut Ekor-blorok (Limosa lapponica), Biru-laut Ekor-hitam (Limosa limosa), Cerek-pasir Mongolia (Charadrius mongolus), Trinil Bedaran (Xenus cinereus), dan Kedidi Besar (Calidris tenuirostris).

Salah satu jenis Trinil yg teramati adalah Trinil Lumpur Asia (Limnodromus semipalmatus) dengan status IUCN near threaten, dimana jumlah populasinya di dunia diperkirakan hanya 23.000 ekor.  Dari 30 jenis Burung Air tersebut 2 Jenis merupakan jenis residen yaitu Kuntul Kecil (Egretta garzetta) dan Cangak Merah (Ardea purpurea).

Tim juga berhasil menemukan burung air migran yang diberi bendera oranye (dipasang di Victoria, Australia), bendera putih ( dipasang di North Island, New Zealand), dan bendera hitam-putih (dipasang di Chongming Dao-China).

Kawasan Pantai Cemara memiliki potensi sebagai obyek wisata namun memerlukan improvement berupa infrastruktur untuk memudahkan akses mencapai lokasi.  Keberadaan burung migran dapat menjadi daya Tarik wisata minat khusus bagi wisatawan dalam negeri dan luar negeri.  Saat ini untuk mencapai Pantai Cemara dapat dilakukan melalui darat menggunakan kendaraan roda dua atau melalui laut menggunakan speedboat. Namun masih sulit karena jalan dan jembatan yang rusak serta ombak yang tinggi pada musim angin barat (Oktober – April).

Beberapa hal perlu menjadi perhatian terhadap kondisi pantai Cemara adalah adanya abrasi yang tinggi dan aktivitas masyarakat yang menggunakan roda dua untuk mengambil kerang di pantai. Kedua hal ini dapat mengancam fungsi Pantai Cemara sebagai lokasi singgah Burung Air Migran.

Rekapitulasi Hasil Monitoring Burung Air Migran di Pantai Cemara

No. Nama Jenis Nama Lokal Jumlah Individu Keterangan
Pantai Cemara  
1 Egretta garzetta Kuntul kecil                        13 Residen
2 Ardea purpurea Cangak merah                          2 Residen
3 Actitis hypoleucos Trinil pantai                        31 Migran
4 Charadrius alexandrinus Cerek tilil                      654 Migran
5 Charadrius leschenaultii Cerek-pasir besar                      344 Migran
6 Charadrius mongolus Cerek-pasir Mongolia                   2.276 Migran
7 Charadrius dealbatus White-faced Plover                          4 Migran
8 Pluvialis fulva Cerek kernyut                        30 Migran
9 Pluvialis squatarola Cerek besar                      166 Migran
10 Calidris ferruginea Kedidi golgol                      108 Migran
11 Calidris tenuirostris Kedidi besar                   1.054 Migran
12 Calidris alba Kedidi putih                          6 Migran
13 Calidris ruficollis Kedidi leher-merah                        52 Migran
14 Xenus cinereus Trinil bedaran                   1.916 Migran
15 Tringa totanus Trinil kaki-merah                        44 Migran
16 Tringa nebularia Trinil kaki-hijau                      964 Migran
17 Tringa stagnatilis Trinil rawa                        48 Migran
18  Tringa glareola Trinil semak                          2 Migran
19 Limosa limosa Biru-laut ekor-hitam                   2.106 Migran
20 Limosa lapponica Biru-laut ekor-blorok                   3.368 Migran
21 Limnodromus semipalmatus Trinil lumpur Asia                        30 Migran
22 Numenius phaeopus Gajahan penggala                        14 Migran
23 Numenius arquata Gajahan besar                          5 Migran
24 Numenius madagascariensis Gajahan timur                          3 Migran
25 Sterna hirundo Dara-laut kecil                        47 Migran
26 Sterna albifrons Dara-laut kecil                          9 Migran
27 Sterna caspia Dara-laut Kaspia                        16 Migran
28 Sterna bengalensis Dara-laut Benggala                        15 Migran
29 Sterna bergii Dara-laut jambul                          7 Migran
30 Chlidonia hybridus Dara-laut kumis                        23 Migran
Jumlah total                13.357 Burung Lokal dan Migran 

 

Narahubung

Unit Manajemen Proyek Sumatran Tiger

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti, Blok 1, Lt.15, Ruang B7 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Telp: +62 21 578 52990

Email: info@sumatrantiger.id

Deforestasi Terjadi di Wilayah Inti Proyek Sumatran Tiger

Deforestasi terjadi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang yang menjadi habitat penting bagi populasi harimau sumatera. Wilayah ini juga memiliki hutan lahan basah yang bernilai konservasi tinggi.

Hal tersebut terungkap dari hasil kajian Analis GIS dari Universitas Negeri Padang, Dedy Fitriawan untuk ZSL yang dipaparkan di Balai Taman Nasional Berbak Sembilang, Rabu 20 Desember 2017.

Kajian ini menggunakan data tahun 2015 dan 2016 dengan mengecualikan periode kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada Juli 2015. Dataset tahun 2015 menggunakan data pada periode sebelum Juli 2015 (awal mulai kebakaran), sementara dataset tahun 2016 menggunakan data setelah Desember 2015 (masuk tahun 2016).

Secara eko-region, terdapat hutan rawa gambut dan hutan mangrove di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang. Hasil analisis mengungkapkan, pada kawasan Berbak, terjadi deforestasi seluas 3.947,85 Ha (4,08%) di Hutan Rawa Primer, dan 5.142,60 Ha (65,98%) di Hutan Rawa Sekunder.

Lebih khusus lagi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Berbak, telah terjadi deforestasi seluas 2.182,14 Ha (5,16%) di Hutan Rawa Primer, dan 1.408,68 Ha (46,31%) di Hutan Rawa Sekunder.

Pada kawasan Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.561,40 Ha (10,79%) di Hutan Rawa Primer; 1.463,49 Ha (69,05%) di Hutan Rawa Sekunder; 40,05 Ha (0,06%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 80,10 Ha (0,50%) pada Hutan Mangrove Sekunder.

Di wilayah inti proyek Sumatran Tiger di Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.513,88 Ha (16,81%) di Hutan Rawa Primer; 1.384,02 Ha (81,60%) di Hutan Rawa Sekunder; 39,96 Ha (0,23%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 65,79 Ha (4,34%) pada Hutan Mangrove Sekunder. “Tekanan pembangunan (perkebunan, tambang) dan risiko kebakaran lahan yang menyebabkan deforestasi,” ujar Dedy.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manager Proyek Sumatran Tiger, deforestasi di wilayah inti harimau sumatera sebisa mungkin ditekan, karena wilayah inti berperan penting dalam mendukung populasi harimau sumatera.

Upaya menekan deforestasi di wilayah inti bisa dilakukan melalui peningkatan patroli rutin dan mencegah kebakaran hutan, karena deforestasi sebagian terjadi karena faktor alami yaitu musim kering yang berkepanjangan.

Proyek Sumatran Tiger terus berkolaborasi dengan berbagai pihak melakukan pemantauan populasi harimau sumatera dan ekosistemnya serta melaksanakan patroli melalui mitra untuk menjaga wilayah penting harimau sumatera di empat taman nasional di Sumatera. Keempat taman nasional tersebut adalah Taman Nasional (TN) Berbak Sembilang, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan dan TN Gunung Leuser.

@SumatranTigerID

Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID

Kampanye Mitigasi Konflik Manusia-Harimau di Jambi

Balai TN Berbak-Sembilang dan BKSDA Jambi menyelenggarakan Kampanye Mitigasi Konflik Manusia-Harimau di Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Jambi.

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik.

Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi.

Kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan.

Di Jambi khususnya di sekitar wilayah Taman Nasional Berbak dan Sembilang (TNBS) Konflik antara manusia dan satwa liar yang sering terjadi adalah konflik dengan Harimau dan Buaya.

Dalam rangka mengurangi kejadian konflik khususnya dengan Harimau, Balai TNBS bersama dengan Balai KSDA Jambi dan Zoological Society of London (ZSL) melalui dukungan proyek GEF-UNDP Sumatran Tiger menyelenggarakan upaya penyadartahuan yang bersifat preventif kepada masyarakat Desa Simpang Datuk dan sekitarnya pada 15 Desember 2017.

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Simpang Datuk dengan dihadiri oleh Kepala Desa Simpang Datuk, Bhabinkamtibmas Simpang Datuk, warga Desa Simpang Datuk, Desa Sungai Jeruk, Desa Sungai Palas, Desa Rantau Rasau dan perwakilan pekerja Perkebunan Sawit PT. Metro Yakin Jaya (MYJ).

Dalam sambutan pembukaannya Kepala Desa Simpang Datuk (Ambok Gauk bin Daeng P.) menyampaikan dukungannya atas kegiatan kampanye ini mengingat dalam beberapa bulan terakhir terlihat harimau yang memasuki wilayah perkebunan PT. MYJ dan terjadinya korban akibat serangan buaya.

Kepala Desa juga mengharapkan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara kontinyu untuk meningkatkan kesadaran masyakarat untuk tidak mengganggu harimau dan mengurangi kejadian serangan buaya.

Pada acara kampanye, Tim Balai KSDA Jambi menyampaikan hal teknis untuk mencegah konflik dengan harimau, prosedur yang harus dilakukan jika terjadi konflik satwa, dan pentingnya konservasi harimau sumatera.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Simpang Datuk juga menyampaikan jika ada warga masyarakat yang menyimpan dan memiliki senjata api rakitan untuk dapat melaporkan dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian karena hal tersebut melanggar undang-undang darurat no. 12 tahun 1951.

Kegiatan perburuan liar terhadap satwa dilindungi termasuk harimau dengan menggunakan senpi maupun jerat adalah kegiatan yang melanggar hukum pidana.

Bhabinkamtibmas menghimbau kepada warga masyarakat memasang jerat untuk hama babi di ladang milik sendiri namun mengenai harimau, agar segera melaporkan kepada pihak berwenang dan tidak melukai atau membunuh harimau tersebut. Jika ini dilakukan maka warga tidak akan dikenai tuntutan hukum karena merupakan ketidak-sengajaan.

Pada akhir acara, kepada warga yang hadir dibagikan kalender dan baliho yang berisi informasi kiat menghindari konflik dengan satwa serta nomer kontak Balai KSDA Jambi dan Balai TNBS yang dapat dihubungi jika terjadi konflik.

@SumatranTigerID

TN Berbak Sembilang Gelar Workshop Ekosistem Lahan Basah

Jambi, 22 Nopember 2017 – Dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Taman Nasional Berbak tahun 2018-2027, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang melalui Proyek Sumatran Tiger – GEF – UNDP melaksanakan Workshop Ekosistem Lahan Basah Berbak dan Workshop Species Kunci Berbak yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Nopember 2017 di Hotel Odua Weston Jambi.

Kegiatan workshop ini ditujukan untuk mengeksplorasi data dan informasi terkait kawasan TN Berbak untuk merumuskan kembali nilai-nilai penting kawasan TN Berbak dalam penyusunan RPJP TN Berbak tahun 2018-2027 terutama terkait Konservasi lahan basah (wetland) dan species kunci yang merupakan nilai penting yang menjadi mandat utama ditetapkanya kawasan TN Berbak menjadi Taman Nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder terkait dalam pengelolaan TN Berbak (Bappeda Propinsi, Dinas Kehutanan Propinsi, BKSDA Jambi, BTNBS, UPT Tahura Rangkayo Hitam, Bappeda Muara Jambi, Bappeda Tanjung Jabung Timur, ZSL, Gita Buana, Wetland Internasional Pinang Sebatang) kegiatan workshop tersebut melibatkan narasumber yang kompeten dalam bidang konservasi lahan basah dan spesies flora-fauna khususnya kawasan Berbak yaitu: Direktorat KK Ditjen KSDAE, Direktorat BPEE Ditjen KSDAE, Direktorat KKH Ditjen KSDAE, Sdr. Yus Rusila Noor- Wetland Internasional, Dr. Cherita Yunnia – Tenaga Ahli Kemenko Maritim, Nursanti-Universitas Jambi, Dr. Dolly Priyatna- member of Tapir Specialist Group-IUCN SSC, Sdr. Yoan Dinata-ZSL, Sdr. Iding Ahmad Haidir-Karya Siswa (S3) KemenLHK, Dr. Irawati-Peneliti LIPI, Dr. Asmadi Saad-Tenaga Ahli BRG, Nursanti, S.Hut, M.Si.-Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Jambi dan Sdr. Madari- Pelaku Sejarah TNB. Proses diskusi workshop dipandu oleh Kristiani Fajar Wianti-Pengajar Fakultas Kehutanan UGM.

Kegiatan workshop yang dilaksanakan selama dua hari ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai TN Berbak dan Sembilang Ir. Pratono Puroso, M.Sc

Pelaksanaan acara workshop ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk proyeksi pengelolaan ekosistem lahan basah dan spesies penting di TN Berbak kedepanya hingga terbentukanya satu Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) sebagai pedoman dalam pengelolaan Kawasan TN Berbak.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) merupakan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan dan penataan kawasan dalam zona/blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah. Rencana pengelolaan akan membantu pengelola untuk memenuhi mandat pengelolaan khusus yang telah ditetapkan bagi suatu kawasan konservasi. Mandat ini merupakan alasan utama perlindungan kawasan (key feature versi IUCN atau Outstanding Universal Value versi UNESCO) dan menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan.

@SumatranTigerID

Page 1 of 3123