Tim Patroli TNKS Kembali Berprestasi

Tim patroli Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat kembali menunjukkan prestasinya. Bekerja sama Kepolisian Resort Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tim patroli berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan dan perdagangan harimau sumatera pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 di jalan lintas Bengkulu – Padang, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Bulan lalu pada tanggal 14 Agustus, tim yang sama juga berhasil menangkap 2 pelaku di Jalan Lintas Bangko – Kerinci, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Merangin, Provinsi Jambi.

Tersangka yang ditangkap bulan ini bernama Heri alias Ujang warga Desa Bunga Tanjung. Barang bukti yang diamankan dari pelaku berupa satu (1) lembar kulit harimau Sumatera dengan panjang 135 cm beserta tulang-belulang seberat 4 kg.

Harimau sumatera memiliki nilai penting dalam menjaga ekosistem hutan, diantaranya sebagai satwa predator penyeimbang populasi satwa-satwa yang lain. Dengan kata lain, melindungi harimau dapat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Kepala Balai Besar TNKS, Drs. Tamen Sitorus, M.Sc., mengungkapkan, TNKS merupakan salah satu lokasi habitat harimau sumatera yang diharapkan menjadi tempat pelestarian populasi harimau sumatera di Indonesia.

“Apabila perdagangan harimau terus terjadi di sekitar wilayah TNKS, ini akan menjadi kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS khususnya, dan masyarakat Sumatera pada umumnya.” ujar Tamen. “Oleh sebab itu, saya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat dan para pihak terkait untuk bersama-sama melestarikan satwa yang terancam punah dan dilindungi undang-undang ini,” tambahnya lagi.

@SumatranTigerID

Tentukan Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Hotel Ciputra, Jakarta dari tanggal 16-18 Juli 2018. Lokakarya bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran biaya, memaparkan hasil penilaian tengah efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta menyusun prioritas pihak terkait dalam melaksanakan pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Keluaran dari lokakarya ini adalah uraian kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi dan biaya yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam pengantarnya menyampaikan, lokakarya ini sangat penting walau kajiannya hanya di wilayah Sumatera. “Saya sudah melihat hasil SMART Patrol bagus sekali, tapi tidak ada artinya kalau tidak dipakai dalam manajemen untuk menentukan skala prioritas,” tuturnya.

Menurut Pak Wir, begitu beliau biasa dipanggil, penentuan skala prioritas tersebut terkait dengan bagaimana anggaran bisa disebar ke kegiatan yang sesuai. “Saya harap dari workshop ini keluar sesuatu yang konkrit. Ini adalah workshop yang saya pastikan saya harus hadir, ini core business kita,” tuturnya.

Dalam lokakarya dua hari ini para peserta yang berasal dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proyek Sumatran Tiger, empat taman nasional di Sumatera yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga swadaya masyarakat, dibagi menjadi tiga kelompok guna membahas enam kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi.

Keenam kegiatan tersebut meliputi: Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; Pengelolaan wisata alam; Monitoring nilai penting kawasan konservasi; Perlindungan kawasan konservasi; Pemulihan ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya ini menyimpulkan, kegiatan-kegiatan esensial/kunci dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diidentifikasi dengan asumsi kegiatan prakondisi telah dilaksanakan. “Misalnya RPJP bisa disusun dengan asumsi hasil inventarisasi dan zona/blok dapat menjadi dasar RPJP, konflik telah diselesaikan, lokasi prioritas pengamanan dan monitoring telah ditentukan dan sebagainya,” tutur Dewi Sulastriningsih, Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat Kawasan Konservasi dalam rumusan hasil lokakarya ini.

Menurut Dewi, penguatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK). “Misalnya ownership dokumen perencanaan, mind set pengelolaan wisata, pendampingan kontinu kegiatan-kegiatan, adanya petugas khusus bidang-bidang teknis tertentu (pemulihan ekosistem), serta pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bahasan pokok dalam lokakarya ini. Hasilnya, lokakarya merekomendasikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisir dengan kerjasama, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dengan para pihak.

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Pak Wiratno yang menyatakan bahwa harapan dan kepercayaan publik bisa dibangun dengan menyusun agenda bersama sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. “Kita terpuruk karena public trust, misalnya satwa ngamuk tidak segera direspon. Kepercayaan publik runtuh sehingga ada buaya dibunuh di Sorong,” ujarnya.

Menurut Pak Wir, hal tersebut harus mendorong kegiatan penting selanjutnya yaitu berjejaring atau networking, kolaborasi, kemitraan, gotong royong atau kerja bakti. “Ini yang menjadi modal sosial dan kepercayaan. Menemukan kelola kawasan konservasi sesuai dengan versi kita semoga keluar dari lokakarya ini, ” ujar Pak Wir.

Tema di atas menjadi pokok bahasan di lokakarya hari kedua dengan tema “Peran Para Pihak dan Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Hasil pembahasan ini adalah beberapa poin rekomendasi yang mencakup aspek administrasi dan kebijakan pendukung dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam aspek administrasi dan kebijakan pendukung, lokakarya kedua menyimpulkan diantaranya adalah: tujuan pengelolaan kawasan harus jelas, agar pengelolaannya lebih terarah; dokumen rencana pengelolaan merupakan dokumen wajib dan dokumen perencanaan tunggal sebagai induk perencanaan-perencanaan lainnya; rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ Pendek) merupakan turunan RPJ Panjang yang wajib disusun dan sebagai indikator capaian program tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan riset, kawasan konservasi hendaknya mengarahkan riset untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan; pelatihan pegawai tidak harus dilakukan dalam bentuk pelatihan formal, namun bisa kegiatan-kegiatan seperti inhouse training, magang, mendatangkan para pakar/tenaga ahli; pengelolaan anggaran mengintegrasikan kegiatan-kegiatan eselon I untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan kawasan konservasi bukan merupakan penghasil PNBP, namun lebih pada aspek pengelolaan nilai- nilai kawasan yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, lokakarya ini menyimpulkan pentingnya melakukan diskusi dan mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki stakeholder. Berdasarkan indikator tersebut, bisa ditentukan apa kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sementara UPT bisa mengidentifikasi kesenjangan (gap) kebutuhan mereka.

Dyah Murtiningrum, Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Jenderal KSDAE mengapresiasi hasil kegiatan lokakarya ini. “Saya sudah melihat gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari teman-teman narasumber. Terkait dengan satuan dan volume akan jadi bagian kami. Tahapan ini akan kami cermati termasuk dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang sudah kami susun. Masukan ini sangat berharga bagi kami dan sangat konstruktif dalam memperbaiki SKB kami kedepannya,” tuturnya.

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatra, melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (tiger recovery) sebagai indikator keberhasilan. Proyek akan menciptakan model pengelolaan keanekaragaman hayati di lanskap prioritas.

Salah satu output yang akan dihasilkan proyek adalah penanganan konflik secara efektif pada 5 bentang alam proyek. Dimana dalam penanganan konflik ini akan dibangun dan dioperasionalkan tim penanganan konflik di tingkat tapak. Tim penanganan konflik dapat bekerja secara efektif apabila memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi keterampilan; peralatan maupun dukungan operasional lainnya.

Konflik manusia dan harimau (KHM) merupakan salah satu faktor di luar perburuan untuk perdagangan, yang menyebabkan terbunuhnya harimau sumatera di alam. Penanganan konflik yang tidak memadai akan mendorong secara terus menerus pembunuhan harimau dan secara jangka panjang akan berdampak pada populasi yang ada.

Pemerintah telah menerbitkan Permenhut No. 48/Menhut- II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar guna mendukung penanganan konflik yang memadai. Dimana dokumen tersebut menjelaskan cara-cara dalam menanggulangi maupun bertindak ketika terjadi konflik. Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan konflik antara manusia dan harimau dapat ditangani secara efektif sehingga mengurangi resiko negative baik terhadap manusia maupun satwa.

Sebagai pelengkap dari aturan yang telah dikeluarkan, Ditjen KSDAE bekerjasama dengan para mitra telah menerbitkan “Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Konflik antara manusia dan harimau,” serta “Panduan Praktis Dokter Hewan dalam Penanganan Harimau Korban Konflik.” Dalam kerangka proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes.

Guna mendukung upaya-upaya tersebut, proyek menyelenggarakan pelatihan penanganan KHM. Pelatihan ini diperuntukkan bagi aparat, baik lingkup KLHK maupun instansi terkait yang telibat dalam penanganan KHM di lapangan. Pelatihan akan menggunakan kurikulum yang dikembangkan bersama dengan PUSDIKLAT KLHK yang mempunyai sertifikasi untuk menerbitkan pelatihan yang bersertifikat bagi aparat pemerintah. Sehingga apabila peserta memenuhi persyaratan dan melalui pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui dalam system aparatur pemerintah.

Kegiatan pelatihan penanggulangan konflik manusia dengan harimau dilaksanakan dari tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Balai Diklat KLHK Pekanbaru, Riau.

Pelatihan ini diikuti oleh Staf Taman Nasional/BKSDA, untuk Polisi Hutan/PolHut minimal pada jenjang terampil; yang bertugas atau akan ditugaskan pada tim penanggulangan konflik yang ada di UPT dan instansi lain termasuk TNI/POLRI, dengan minimum kualifikasi pada jenjang Babinkantibmas/Babinsa, Staf KPHK/Satker terkait setara dengan jenjang UPT KSDAE dan petugas yang telah terlibat atau akan ditugaskan dalam tim penanggulangan konflik.

Dalam pelaksanaannya, hadir 5 peserta dari BKSDA Aceh beserta 2 peserta dari unsur TNI dan POLRI, 5 orang dari BKSDA Sumatera Utara beserta 2 orang mitra, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2 peserta dari Balai Taman Nasional Batang Gadis, 3 peserta dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Riau, 3 peserta dari BKSDA Sumatera Barat dan 2 orang dari Balai Taman Nasional Teso Nilo.

@SumatranTiger

Bersatu Melawan Kejahatan

Hari Alam Liar Sedunia 2018, yang diperingati pada tanggal 3 Maret, mengangkat tema “Kucing besar: Predator yang tengah terancam”. Peringatan ini menjadi peluang yang tepat untuk melakukan penyadartahuan atas nasib spesies langka ini sekaligus menggalang dukungan dalam skala nasional dan global untuk penyelamatannya.

Mari bersatu melawan kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Mari ciptakan solusi bersama masyarakat menyelamatkan harimau sumatera.

Simak laporan khusus kami yang disusun bersama oleh Andrea Egan, Erin Charles, Hizbullah Arief, Tashi Dorji, dengan sumbangan foto dari Tim Patroli Harimau Sumatera, Forum Harimau Kita, WCS Indonesia, Fauna & Flora International dan Dr. Peter Schmidt. Selamat menikmati! BERSATU MELAWAN KEJAHATAN #WorldWildlifeDay#PredatorsUnderThreat #SaveSumatranTigers #TigerUpdate #WeAreTigers

@SumatranTigerID

Buku Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera

Sumatran Tiger Project bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menerbitkan buku “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”. Bagi rekan-rekan yang berminat mendapatkan buku ini silahkan unduh melalui tautan berikut: “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”

@SumatranTigerID

Cerdas Mengelola Data Dengan Aplikasi “SMART”

Liwa, 26 Januari 2018 – Pengelolaan taman nasional memiliki dinamika permasalahan yang kompleks, dibutuhkan ketersediaan data akurat untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Balai Besar TNBBS bersama UNDP Tiger Project menyelenggarakan Pelatihan Penyeragaman Pengumpulan Data Patroli Berbasis SMART tanggal 25 s.d. 26 Januari 2018, bertempat di Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II Liwa.

Smart Patrol adalah sebuah sistem yang memaksimalkan kegiatan patroli dan menggunakan “kekuatan informasi” untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan, termasuk upaya preventif untuk mengeliminir kegiatan illegal dan upaya represif dalam rangka penegakan hukum, serta melindungi satwa liar dan habitatnya di kawasan konservasi yang didukung oleh perangkat lunak spasial yang bernama MIST (Management Information System). Smart Patrol ini memiliki empat komponen pengambilan data utama yaitu: data spasial lokasi; tanggal dan waktu patroli; data observasi fauna di TNBBS termasuk tiga spesies kunci (Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan Badak Sumatera), empat spesies tumbuhan utama yaitu raflesia, Amorphopallus, kantung semar dan anggrek hutan serta aktivitas manusia dalam kawasan seperti perambahan dan pembalakan liar.

“Petugas Balai Besar TNBBS telah melaksanakan kegiatan Smart Patrol dalam setiap kegiatan patroli, sehingga dapat mempermudah pembuatan laporan dan pemutakhiran data. Namun untuk mempertahankan dan memperkuat pengetahuan petugas Balai Besar TNBBS mengenai patroli berbasis SMART, maka perlu dilakukan pelatihan penyegaran untuk penyeragaman pengumpulan data patroli berbasis SMART ini.” ujar Kepala Balai Besar TNBBS Ir. Agus Wahyudiyono saat membuka pelatihan ini.

Regional Coordinator PIU TNBBS Verry Iwan Stiawan mengatakan bahwa UNDP Tiger Project memandang pentingnya ketersediaan data Harimau Sumatera di TNBBS. “Teman – teman petugas di lapangan telah melakukan patroli rutin, data diolah dengan aplikasi SMART, dan kegiatan ini kita kenal dengan SMART Patrol. Data yang terkumpul tidak hanya data Harimau Sumatera, tetapi ada data Gajah Sumatera dan Badak Sumatera. Ketiga spesies mamalia besar ini merupakan satwa kunci TNBBS”, tambah Verry.

Pelatihan ini diikuti oleh 32 peserta, berasal dari 17 Resort yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Narasumber dan instruktur menyampaikan materi tentang : Patroli Pengamanan Hutan; Pengantar Sistem SMART; Implementasi SMART di TNBBS; Struktur Data SMART dan Pengisian Buku Patroli Berbasis SMART. Para peserta pelatihan melakukan Praktek Lapangan Aplikasi SMART Patrol di Resort Balik Bukit Bumi Perkemahan Kubuperahu. “Dengan diselenggarakannya pelatihan SMART Patrol ini yang diikuti oleh Polhut dan MMP, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petugas Balai Besar TNBBS dalam melakukan patroli berbasis SMART, serta memberikan pengetahuan mengenai patroli SMART kepada Polhut dan Masyarakat Mitra Polhut” kata Kepala Bidang Teknis Konservasi Ismanto, S.Hut.,M.P.

Sumber: Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID

Area Perlindungan Intensif Dukung Peningkatan Populasi Harimau

Proyek Sumatran Tiger, Tim Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan WCS-IP (Indonesia Program) bekerja sama melaksanakan patroli SMART dan pemasangan kamera perangkap (camera trap) guna mengamankan area perlindungan intensif (intensive protection zone) yang berperan penting dalam peningkatan populasi harimau sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Patroli pengawasan kawasan konservasi merupakan pendekatan utama untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi.

Untuk memastikan efektivitas dari kegiatan patroli diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya dapat digunakan untuk menangani aktivitas-aktivitas ilegal, tetapi juga sebuah sistem yang dapat menyimpan informasi hasil kegiatan patroli secara sistematis untuk kemudian digunakan dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan akan kegiatan ilegal.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) adalah sistem yang didesain untuk menfasilitasi transformasi data patroli ke dalam bentuk spasial yang dapat memberikan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengelola kawasan konservasi dalam perencanaan kegiatan pengamanan maupun penegakan hukum.

Proyek Sumatran Tiger mendukung WCS dalam melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zones) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Prodution Zones, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Proyek Sumatran Tiger Tim mendukung 43 perjalanan (trips) patroli yang dilaksanakan oleh TNBBS dan WCS-IP dengan menempuh jarak 1.472, 33 km dan 229 hari patroli dalam periode Mei-September 2017.

Tim patroli menemukan 25 pelaku aktivitas illegal di wilayah ini dengan 17 pelaku ditemukan di wilayah IPZ dan 8 pelaku ditemukan di wilayah non-IPZ. Tim juga menemukan 70 kasus penggunaan kawasan hutan secara tidak syah di TN BBS dimana sebanyak 25 kasus berada di wilayah IPZ dan 45 kasus berada di kawasan Non-IPZ.

Kasus pembalakan liar yang ditemukan sebanyak 2 kasus (dua-duanya di wilayah Non-IPZ). Tim patroli menemukan 15 aktivitas perburuan (6 di IPZ dan 9 di non-IPS), 4 aktivitas pengambilan HHBK (1 di IPZ dan 3 di Non-IPZ), 19 akses jalan (4 di IPZ dan 15 di Non-IPZ) serta 46 alat & transportasi (27 di IPZ dan 19 di Non-IPZ).

Tim patroli telah memberi tindakan untuk aktivitas illegal tersebut termasuk mendokumentasikan dan memusnahkan jerat harimau dan satwa liar agar tidak bisa digunakan lagi.

@SumatranTigerID

Degradasi dan Kehilangan Habitat Pemicu Utama Zoonosis

Degradasi dan hilangnya habitat satwa liar menjadi pemicu utama terjadinya zoonosis atau infeksi yang ditularkan di antara hewan (terutama vertebrata) ke manusia atau sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lulu’ Agustina, Kasubdit Keamanan Hayati, Focal Point One Health, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Tingkat ancaman zoonosis dari degradasi dan kehilangan habitat mencapai 44,8%,” ujarnya dalam acara Lokakarya “Pemantauan Penyakit Strategis Harimau Sumatera” yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November di Sahira Hotel, di Bogor. Menurut data Forum Harimau Kita, beberapa jenis spesies satwa liar di Indonesia saat ini memiliki populasi yang kecil dan berada di beberapa blok hutan yang terfragmentasi. Salah satu spesies yang mengalami fragmentasi habitat adalah harimau sumatera yang saat ini tercatat berjumlah sekitar 600 ekor di alam di 23 bentang alam sepanjang Sumatera.

Dengan tersekatnya kelompok-kelompok populasi oleh keberadaan manusia dan alih guna lahan untuk pemukiman, maka tekanan / edge effect yang dihadapi oleh populasi harimau ini semakin tinggi. Masyarakat pada umumnya memelihara berbagai jenis ternak dan hewan kesayangan, sebagaian kelompok masyarakat juga masih aktif melakukan perburuan di dalam kawasan dengan membawa anjing buru.

Jenis-jenis penyakit yang biasa menjangkiti satwa maupun hewan dapat mengalami perkembangan dengan adanya kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan dan adanya mutasi genetik.

drh. Munawar Kholis, Ketua Forum Harimau Kita, menyebutkan, salah satu jenis penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada individu harimau adalah Canine Distemper yang disebabkan oleh jenis virus RNA dari family Paramyxoviridae. Penyakit yang pada awalnya terdeteksi di Rusia ini dimungkinkan menyebar di berbagai kantung populasi harimau tersisa. Harimau yang paling berpotensi terdampak adalah individu harimau yang berada dalam kantung populasi kecil dan dekat dengan pemukiman manusia yang pada umumnya terdapat hewan felids maupun canids. Selain penyakit ini, ada beberapa jenis penyakit lain yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh para praktisi konservasi satwa liar dan otoritas pengelola.

Menurut drh. Kholis, saat ini masih banyak kasus-kasus konflik dan kematian harimau liar yang tidak cukup mendapatkan penanganan, untuk itu sangat diperlukan proses pengambilan, pengelolaan dan pemeriksaan sampel dikoordinir oleh otoritas yang berwenang (Direktorat. KKH) untuk memastikan kasus kasus yang menunjukkan indikasi penyakit berbahaya dapat ditangani secara tepat.

Jenis-jenis satwa liar tertentu tidak selalu dengan mudah diambil sampelnya untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan. Harimau salah satu contohnya, untuk dapat melakukan pengambilan sampel secara sengaja maka perlu menangkap mempergunakan perangkap kandang yang tentu saja beresiko. Di lain pihak sering terjadi konflik yang berujung pada penangkapan harimau, namun sampel tidak terambil secara tepat.

Kondisi lapangan juga sering menemui situasi yang tidak ideal dalam hal pengelolaan dan penyimpanan sampel. Untuk itu diperlukan sebuah tim yang memiliki keahlian yang diberikan mandat untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan sampel hingga bekerjasama dengan laboratorium yang dipercaya untuk secara kontinyu dan sistematis dalam mendeteksi jenis-jenis penyakit berbahaya bagi satwa liar dan penyakit yang memiliki potensi saling menular antara satwa liar dan ternak yang dapat menimbulkan kerugian dari segi ekologi.

Forum Harimau Kita merupakan perkumpulan yang memiliki visi dan misi pelestarian Harimau Sumatera dan berkerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Menanggapi kondisi yang terjadi dan kesimpulan diskusi-diskusi bersama para pakar ekologi, kesehatan satwa liar dan pelaku konservasi di lapangan yang memberikan gambaran perlunya sebuah mekanisme yang formal dalam mengelola informasi dan sampel dari berbagai sumber untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mempelajari dan melakukan pendataan jenis-jenis penyakit satwa liar.

Salah satu strategi Forum Harimau Kita dalam mendukung konservasi Harimau Sumatera adalah dengan memfasilitasi inisiatif-inisiatif pada tingkat nasional yang memiliki nilai strategis. Inisiatif ini diharapkan dapat bersinergi dengan program yang telah berjalan di Indonesia terkait pemantauan penyakit berbahaya. Forum Harimau Kita juga merupakan salah satu mitra Proyek Sumatran Tiger.

Pemerintah saat ini telah mengembangkan konsep One-Health untuk memantau penyakit-penyakit dari hewan domestik maupun satwa liar. Menurut Ibu Lulu’ One Health adalah konsep penanganan penyakit penanganan zoonosis dan penyakit infeksi emerging (PIE) yang dilaksanakan secara terintegrasi, melalui pengembangan mekanisme komunikasi, koordinasi serta kolaborasi antar 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

@SumatranTigerID

Ke Way Canguk Kami Akan Kembali

UNDP Regional Office di Bangkok diwakili oleh Tashi Dorji, Regional Technical Advisor (RTA) UNDP bersama dengan tim dari Proyek Sumatran Tiger, GEF, Biro Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK dan UNDP Indonesia baru saja menyelesaikan kunjungan ke bentang alam Bukit Barisan Selatan, yang menjadi salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Kunjungan lapangan ini dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 20-23 Oktober 2017. Pada hari pertama, Jum’at, 20 Oktober 2017, tim berangkat dari Jakarta menuju Lampung melalui perjalanan udara dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang menjadi lokasi Kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TN BBS).

Agus Wahyudiono, Kepala Balai Besar TN BBS dan Ismanto, Kepala Bidang Teknik Konservasi Balai Besar TN BBS sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Sumatran Tiger bersama staf dan mitra LSM menyambut tim dengan hangat dan berdiskusi membahas upaya konservasi di Balai Besar TN BBS.

Dalam diskusi tersebut Agus menyatakan, kerja sama dengan mitra taman nasional sangat penting karena tidak semua kegiatan di balai besar bisa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kerja sama yang baik dengan mitra-mitra taman nasional diperlukan untuk meningkatkan indikator kinerja tiga spesies kunci yaitu harimau sumatera, gajah dan badak,” tuturnya.

Selain bermitra dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BB TN BBS), Proyek Sumatran Tiger juga menggandeng Wildlife Conservation Society (WCS) di bentang alam ini. Tashi Dorji beserta tim berkesempatan mengunjungi kantor WCS setelah berdikusi dengan Balai Besar TN BBS.

WCS memiliki Wildlife Response Unit (WRU) yang bertugas mengurangi konflik antara manusia dan harimau yang terjadi di desa-desa di sekitar taman nasional. WCS juga memiliki tim patroli SMART yang bekerja sama dengan balai melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayah TN BBS. Proyek Sumatran Tiger turut mendukung inisiatif-inisiatif tersebut.

Dua diskusi dengan mitra menjadi pembuka kegiatan kami di bentang alam Bukit Barisan Selatan. Keesokan harinya pada Sabtu pagi, 21 Oktober 2017, kami berkesempatan mengunjungi Stasiun Penelitian Way Canguk yang dikelola oleh WCS. Stasiun penelitian ini terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bagian selatan.

Perjalanan menuju Way Canguk harus kami tempuh menyebrangi sungai besar dan beberapa sungai kecil, menerobos hutan belantara untuk mencapai pusat penelitian ini.

Perjalanan menuju ke Way Canguk berjalan lancar. Sungai Pemerihan bisa kami sebrangi dengan berjalan kaki. Tim WCS, polisi hutan, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mendampingi kami sepanjang perjalanan. Diperlukan waktu sekitar dua jam bagi seluruh tim untuk mencapai Pusat Penelitian Way Canguk.

Pusat penelitian Way Canguk memiliki empat bangunan utama yang berfungsi sebagai tempat menginap, perpustakaan, lokasi riset, sekaligus kantor. Satu bangunan lagi digunakan untuk dapur dan tempat makan bersama. Kami tiba di lokasi di tengah hujan gerimis sekitar jam 12.00 siang.

Setelah istirahat dan makan siang, pada sore hari sekitar jam 15.00, Tashi Dorji bersama anggota tim kembali masuk hutan untuk melihat lokasi pengamatan tumbuhan dan satwa liar bersama dengan tim WCS, polisi hutan dan tim BB TNBBS.

Sepanjang perjalanan, Tashi beserta tim sempat mengamati beberapa pohon raksasa dan jejak satwa liar seperti babi hutan, rusa, bertemu dengan owa dan siamang dan melihat lokasi sarang burung rangkong yang terancam oleh perburuan liar. Tashi juga sempat merasakan air tawar dari akar merah yang sering dikonsumsi oleh tim patroli hutan saat mereka kesulitan menemukan sumber air tawar yang bersih.

Tim WCS di Pusat Penelitian Way Canguk berhasil mengidentifikasi 348 jenis pohon, 56 jenis mamalia (8 jenis primata), 47 jenis katak, 7 jenis reptil dan 207 jenis burung yang menjadi bagian dari keanekaragaman hayati wilayah ini.

Setelah mengunjungi pusat pengamatan lapangan WCS, kami kemudian kembali ke Stasiun Penelitian Way Canguk untuk berdiskusi, beristirahat dan bermalam. Hujan deras menyirami bumi Way Canguk Sabtu malam. Hujan terus mengguyur hingga Minggu pagi hari.

Derasnya hujan membuat anggota tim khawatir atas kondisi Sungai Pemerihan. Kekhawatiran ini terbukti karena air Sungai Pemerihan yang sebelumnya bisa kami lewati dengan berjalan kaki, hari itu meluap akibat hujan deras yang mengguyur sepanjang malam hingga pagi hari.

Namun kekhawatiran itu bisa teratasi oleh kesigapan tim WCS dan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang sudah mempersiapkan fasilitas penyebrangan darurat menggunakan ban dalam traktor dibantu dengan tali pengaman dan pelampung untuk semua anggota tim.

Menyebrang sungai di tengah arus yang deras menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi seluruh anggota tim. Proses penyebrangan ini kami rekam dalam video yang akan kami tayangkan di jaringan komunikasi Sumatran Tiger.

Setelah berhasil menyebrang Sungai Pemerihan dengan selamat, kami kembali berjalan kaki menuju titik berkumpul di Desa Pemerihan untuk membersihkan diri. Baju, celana dan sepatu boots kami semuanya basah dan kotor penuh lumpur. Kami juga harus mengecek keberadaan pacet, binatang pengisap darah, yang menempel di tubuh kami, walau jumlahnya tak lagi sebanyak saat kami tiba di Stasiun Penelitian Way Canguk sehari sebelumnya.

Setelah membersihkan diri, Tashi dan seluruh anggota tim mengunjungi Rhino Camp yang dikelola oleh Yayasan Badak Indonesia dan Pekon Margo Mulyo. Di Pekon atau Desa Margo Mulyo ini, WCS bekerja sama dengan Proyek Sumatran Tiger mengembangkan kandang ternak anti harimau (tiger-proof enclosures/TPE) guna mencegah terjadinya konflik harimau dan satwa liar. Ternak adalah salah satu aset perekonomian utama yang dimiliki oleh penduduk.

Menurut Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program, WCS mencatat, dari awal tahun 2016 hingga Oktober 2017, telah terjadi 46 kasus konflik manusia dan harimau (KMH) di desa-desa di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Menurut Pak Sairin, penduduk desa yang kandangnya menjadi lokasi percontohan TPE, konflik satwa liar tidak hanya terjadi dengan harimau, namun juga dengan satwa-satwa liar lain, seperti beruang. “Beruang sering menyerang ternak kami, menghisap darahnya hingga mati,” ujarnya. Sehingga keberadaan TPE sangat bermanfaat untuk mengurangi konflik satwa liar.

Manfaat lain diungkapkan oleh Ibu Sugiati, istri Pak Sairin. Ketika satwa liar gagal menyerang ternak di kandang TPE yang sudah terlindungi, satwa liar cenderung tidak kembali dan mencari target di kandang lain yang belum menerapkan sistem TPE. Efeknya, ia dan anak-anak merasa lebih aman. “Kami sekarang tidak lagi takut keluar pada pagi dan malam hari untuk berkebun, belajar dan beraktivitas,” tuturnya.

Proyek Sumatran Tiger hingga akhir masa proyek pada 2020, akan terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan aksi konservasi di Bukit Barisan Selatan.

Sinergi bersama WCS, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan solusi konservasi yang berkelanjutan. Bukti-bukti sinergi tersebut kami temukan dalam kunjungan kami kali ini. Kunjungan yang sangat berkesan. Ke Way Canguk, kami akan kembali.

@SumatranTigerID

 

Page 1 of 3123