Pelatihan Implementasi SMART di TN Gunung Leuser

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes (Sumatran Tiger Project) mendukung rencana pelaksanaan kegiatan Pelatihan Implementasi Sistem Pendataan dan Pelaporan Patroli berbasis SMART bagi Tim Resort Lingkup BPTN-I Tapaktuan – Balai Besar TN Gunung Leuser.

Kegiatan ini adalah wujud nyata peningkatan kapasitas pemangku pengelola di tingkat tapak dalam pengamanan dan perlindungan kawasan TNGL Wilayah BPTN-I Tapaktuan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 13-14 Agustus 2018, yang bertempat di Kota Tapaktuan, Aceh Selatan.

Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahanan dan pembelajaran tim Patroli SMART ditingkat tapak terhadap sistem pendataan dan pelaporan rutin dan kemampuan para petugas ditingkat tapak (Resort) terhadap skema Patroli berbasis SMART sesuai dengan kebutuhan (kekinian) yang diharapkan.

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah para pendukung Patroli berbasis SAMRT lingkup SPTN-I Balngpidie (Aceh Barat Daya) dan SPTN-II Kluet (Aceh Selatan) lingkup BPTN wilayah-I Tapaktuan, yang total keseluruhan pesertanya sebanyak 31 orang.

Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh tim teknis dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, dengan dukungan assistensi tim fasilitator dari WCS IP dan dukungan pendanaan dari GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

@SumatranTigerID

Tentukan Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Hotel Ciputra, Jakarta dari tanggal 16-18 Juli 2018. Lokakarya bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran biaya, memaparkan hasil penilaian tengah efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta menyusun prioritas pihak terkait dalam melaksanakan pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Keluaran dari lokakarya ini adalah uraian kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi dan biaya yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam pengantarnya menyampaikan, lokakarya ini sangat penting walau kajiannya hanya di wilayah Sumatera. “Saya sudah melihat hasil SMART Patrol bagus sekali, tapi tidak ada artinya kalau tidak dipakai dalam manajemen untuk menentukan skala prioritas,” tuturnya.

Menurut Pak Wir, begitu beliau biasa dipanggil, penentuan skala prioritas tersebut terkait dengan bagaimana anggaran bisa disebar ke kegiatan yang sesuai. “Saya harap dari workshop ini keluar sesuatu yang konkrit. Ini adalah workshop yang saya pastikan saya harus hadir, ini core business kita,” tuturnya.

Dalam lokakarya dua hari ini para peserta yang berasal dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proyek Sumatran Tiger, empat taman nasional di Sumatera yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga swadaya masyarakat, dibagi menjadi tiga kelompok guna membahas enam kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi.

Keenam kegiatan tersebut meliputi: Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; Pengelolaan wisata alam; Monitoring nilai penting kawasan konservasi; Perlindungan kawasan konservasi; Pemulihan ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya ini menyimpulkan, kegiatan-kegiatan esensial/kunci dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diidentifikasi dengan asumsi kegiatan prakondisi telah dilaksanakan. “Misalnya RPJP bisa disusun dengan asumsi hasil inventarisasi dan zona/blok dapat menjadi dasar RPJP, konflik telah diselesaikan, lokasi prioritas pengamanan dan monitoring telah ditentukan dan sebagainya,” tutur Dewi Sulastriningsih, Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat Kawasan Konservasi dalam rumusan hasil lokakarya ini.

Menurut Dewi, penguatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK). “Misalnya ownership dokumen perencanaan, mind set pengelolaan wisata, pendampingan kontinu kegiatan-kegiatan, adanya petugas khusus bidang-bidang teknis tertentu (pemulihan ekosistem), serta pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bahasan pokok dalam lokakarya ini. Hasilnya, lokakarya merekomendasikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisir dengan kerjasama, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dengan para pihak.

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Pak Wiratno yang menyatakan bahwa harapan dan kepercayaan publik bisa dibangun dengan menyusun agenda bersama sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. “Kita terpuruk karena public trust, misalnya satwa ngamuk tidak segera direspon. Kepercayaan publik runtuh sehingga ada buaya dibunuh di Sorong,” ujarnya.

Menurut Pak Wir, hal tersebut harus mendorong kegiatan penting selanjutnya yaitu berjejaring atau networking, kolaborasi, kemitraan, gotong royong atau kerja bakti. “Ini yang menjadi modal sosial dan kepercayaan. Menemukan kelola kawasan konservasi sesuai dengan versi kita semoga keluar dari lokakarya ini, ” ujar Pak Wir.

Tema di atas menjadi pokok bahasan di lokakarya hari kedua dengan tema “Peran Para Pihak dan Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Hasil pembahasan ini adalah beberapa poin rekomendasi yang mencakup aspek administrasi dan kebijakan pendukung dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam aspek administrasi dan kebijakan pendukung, lokakarya kedua menyimpulkan diantaranya adalah: tujuan pengelolaan kawasan harus jelas, agar pengelolaannya lebih terarah; dokumen rencana pengelolaan merupakan dokumen wajib dan dokumen perencanaan tunggal sebagai induk perencanaan-perencanaan lainnya; rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ Pendek) merupakan turunan RPJ Panjang yang wajib disusun dan sebagai indikator capaian program tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan riset, kawasan konservasi hendaknya mengarahkan riset untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan; pelatihan pegawai tidak harus dilakukan dalam bentuk pelatihan formal, namun bisa kegiatan-kegiatan seperti inhouse training, magang, mendatangkan para pakar/tenaga ahli; pengelolaan anggaran mengintegrasikan kegiatan-kegiatan eselon I untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan kawasan konservasi bukan merupakan penghasil PNBP, namun lebih pada aspek pengelolaan nilai- nilai kawasan yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, lokakarya ini menyimpulkan pentingnya melakukan diskusi dan mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki stakeholder. Berdasarkan indikator tersebut, bisa ditentukan apa kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sementara UPT bisa mengidentifikasi kesenjangan (gap) kebutuhan mereka.

Dyah Murtiningrum, Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Jenderal KSDAE mengapresiasi hasil kegiatan lokakarya ini. “Saya sudah melihat gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari teman-teman narasumber. Terkait dengan satuan dan volume akan jadi bagian kami. Tahapan ini akan kami cermati termasuk dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang sudah kami susun. Masukan ini sangat berharga bagi kami dan sangat konstruktif dalam memperbaiki SKB kami kedepannya,” tuturnya.

@SumatranTigerID

TNGL Laksanakan Pelatihan Implementasi SMART

Project Implementation Unit (PIU) di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser menfasilitasi kegiatan Pelatihan Implementasi Sistem Pendataan dan Pelaporan SMART Patrol bagi Tim Resor Lingkup BPTN-II Balai Besar TN Gunung Leuser. Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 23-26 Mei 2018, di Ketambe, Aceh Tenggara.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di tingkat tapak dalam pengamanan dan perlindungan kawasan TNGL, terutama di wilayah BPTN-II Kutacane, melalui peningkatan patroli berbasis SMART.

Peserta pelatihan terdiri dari para pendukung patroli SMART di lingkup SPTN-III Blangkejeren dan SPTN-IV Badar lingkup BPTN-II Kutacane, dengan total peserta keseluruhan sebanyak 39 orang.

Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh tim teknis dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, dengan dukungan assistensi tim fasilitator dari WCS IP dan dukungan pendanaan dari GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatra, melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (tiger recovery) sebagai indikator keberhasilan. Proyek akan menciptakan model pengelolaan keanekaragaman hayati di lanskap prioritas.

Salah satu output yang akan dihasilkan proyek adalah penanganan konflik secara efektif pada 5 bentang alam proyek. Dimana dalam penanganan konflik ini akan dibangun dan dioperasionalkan tim penanganan konflik di tingkat tapak. Tim penanganan konflik dapat bekerja secara efektif apabila memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi keterampilan; peralatan maupun dukungan operasional lainnya.

Konflik manusia dan harimau (KHM) merupakan salah satu faktor di luar perburuan untuk perdagangan, yang menyebabkan terbunuhnya harimau sumatera di alam. Penanganan konflik yang tidak memadai akan mendorong secara terus menerus pembunuhan harimau dan secara jangka panjang akan berdampak pada populasi yang ada.

Pemerintah telah menerbitkan Permenhut No. 48/Menhut- II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar guna mendukung penanganan konflik yang memadai. Dimana dokumen tersebut menjelaskan cara-cara dalam menanggulangi maupun bertindak ketika terjadi konflik. Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan konflik antara manusia dan harimau dapat ditangani secara efektif sehingga mengurangi resiko negative baik terhadap manusia maupun satwa.

Sebagai pelengkap dari aturan yang telah dikeluarkan, Ditjen KSDAE bekerjasama dengan para mitra telah menerbitkan “Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Konflik antara manusia dan harimau,” serta “Panduan Praktis Dokter Hewan dalam Penanganan Harimau Korban Konflik.” Dalam kerangka proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes.

Guna mendukung upaya-upaya tersebut, proyek menyelenggarakan pelatihan penanganan KHM. Pelatihan ini diperuntukkan bagi aparat, baik lingkup KLHK maupun instansi terkait yang telibat dalam penanganan KHM di lapangan. Pelatihan akan menggunakan kurikulum yang dikembangkan bersama dengan PUSDIKLAT KLHK yang mempunyai sertifikasi untuk menerbitkan pelatihan yang bersertifikat bagi aparat pemerintah. Sehingga apabila peserta memenuhi persyaratan dan melalui pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui dalam system aparatur pemerintah.

Kegiatan pelatihan penanggulangan konflik manusia dengan harimau dilaksanakan dari tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Balai Diklat KLHK Pekanbaru, Riau.

Pelatihan ini diikuti oleh Staf Taman Nasional/BKSDA, untuk Polisi Hutan/PolHut minimal pada jenjang terampil; yang bertugas atau akan ditugaskan pada tim penanggulangan konflik yang ada di UPT dan instansi lain termasuk TNI/POLRI, dengan minimum kualifikasi pada jenjang Babinkantibmas/Babinsa, Staf KPHK/Satker terkait setara dengan jenjang UPT KSDAE dan petugas yang telah terlibat atau akan ditugaskan dalam tim penanggulangan konflik.

Dalam pelaksanaannya, hadir 5 peserta dari BKSDA Aceh beserta 2 peserta dari unsur TNI dan POLRI, 5 orang dari BKSDA Sumatera Utara beserta 2 orang mitra, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2 peserta dari Balai Taman Nasional Batang Gadis, 3 peserta dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Riau, 3 peserta dari BKSDA Sumatera Barat dan 2 orang dari Balai Taman Nasional Teso Nilo.

@SumatranTiger

Bersatu Melawan Kejahatan

Hari Alam Liar Sedunia 2018, yang diperingati pada tanggal 3 Maret, mengangkat tema “Kucing besar: Predator yang tengah terancam”. Peringatan ini menjadi peluang yang tepat untuk melakukan penyadartahuan atas nasib spesies langka ini sekaligus menggalang dukungan dalam skala nasional dan global untuk penyelamatannya.

Mari bersatu melawan kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Mari ciptakan solusi bersama masyarakat menyelamatkan harimau sumatera.

Simak laporan khusus kami yang disusun bersama oleh Andrea Egan, Erin Charles, Hizbullah Arief, Tashi Dorji, dengan sumbangan foto dari Tim Patroli Harimau Sumatera, Forum Harimau Kita, WCS Indonesia, Fauna & Flora International dan Dr. Peter Schmidt. Selamat menikmati! BERSATU MELAWAN KEJAHATAN #WorldWildlifeDay#PredatorsUnderThreat #SaveSumatranTigers #TigerUpdate #WeAreTigers

@SumatranTigerID

Buku Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera

Sumatran Tiger Project bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menerbitkan buku “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”. Bagi rekan-rekan yang berminat mendapatkan buku ini silahkan unduh melalui tautan berikut: “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”

@SumatranTigerID

Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID

Degradasi dan Kehilangan Habitat Pemicu Utama Zoonosis

Degradasi dan hilangnya habitat satwa liar menjadi pemicu utama terjadinya zoonosis atau infeksi yang ditularkan di antara hewan (terutama vertebrata) ke manusia atau sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lulu’ Agustina, Kasubdit Keamanan Hayati, Focal Point One Health, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Tingkat ancaman zoonosis dari degradasi dan kehilangan habitat mencapai 44,8%,” ujarnya dalam acara Lokakarya “Pemantauan Penyakit Strategis Harimau Sumatera” yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November di Sahira Hotel, di Bogor. Menurut data Forum Harimau Kita, beberapa jenis spesies satwa liar di Indonesia saat ini memiliki populasi yang kecil dan berada di beberapa blok hutan yang terfragmentasi. Salah satu spesies yang mengalami fragmentasi habitat adalah harimau sumatera yang saat ini tercatat berjumlah sekitar 600 ekor di alam di 23 bentang alam sepanjang Sumatera.

Dengan tersekatnya kelompok-kelompok populasi oleh keberadaan manusia dan alih guna lahan untuk pemukiman, maka tekanan / edge effect yang dihadapi oleh populasi harimau ini semakin tinggi. Masyarakat pada umumnya memelihara berbagai jenis ternak dan hewan kesayangan, sebagaian kelompok masyarakat juga masih aktif melakukan perburuan di dalam kawasan dengan membawa anjing buru.

Jenis-jenis penyakit yang biasa menjangkiti satwa maupun hewan dapat mengalami perkembangan dengan adanya kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan dan adanya mutasi genetik.

drh. Munawar Kholis, Ketua Forum Harimau Kita, menyebutkan, salah satu jenis penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada individu harimau adalah Canine Distemper yang disebabkan oleh jenis virus RNA dari family Paramyxoviridae. Penyakit yang pada awalnya terdeteksi di Rusia ini dimungkinkan menyebar di berbagai kantung populasi harimau tersisa. Harimau yang paling berpotensi terdampak adalah individu harimau yang berada dalam kantung populasi kecil dan dekat dengan pemukiman manusia yang pada umumnya terdapat hewan felids maupun canids. Selain penyakit ini, ada beberapa jenis penyakit lain yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh para praktisi konservasi satwa liar dan otoritas pengelola.

Menurut drh. Kholis, saat ini masih banyak kasus-kasus konflik dan kematian harimau liar yang tidak cukup mendapatkan penanganan, untuk itu sangat diperlukan proses pengambilan, pengelolaan dan pemeriksaan sampel dikoordinir oleh otoritas yang berwenang (Direktorat. KKH) untuk memastikan kasus kasus yang menunjukkan indikasi penyakit berbahaya dapat ditangani secara tepat.

Jenis-jenis satwa liar tertentu tidak selalu dengan mudah diambil sampelnya untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan. Harimau salah satu contohnya, untuk dapat melakukan pengambilan sampel secara sengaja maka perlu menangkap mempergunakan perangkap kandang yang tentu saja beresiko. Di lain pihak sering terjadi konflik yang berujung pada penangkapan harimau, namun sampel tidak terambil secara tepat.

Kondisi lapangan juga sering menemui situasi yang tidak ideal dalam hal pengelolaan dan penyimpanan sampel. Untuk itu diperlukan sebuah tim yang memiliki keahlian yang diberikan mandat untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan sampel hingga bekerjasama dengan laboratorium yang dipercaya untuk secara kontinyu dan sistematis dalam mendeteksi jenis-jenis penyakit berbahaya bagi satwa liar dan penyakit yang memiliki potensi saling menular antara satwa liar dan ternak yang dapat menimbulkan kerugian dari segi ekologi.

Forum Harimau Kita merupakan perkumpulan yang memiliki visi dan misi pelestarian Harimau Sumatera dan berkerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Menanggapi kondisi yang terjadi dan kesimpulan diskusi-diskusi bersama para pakar ekologi, kesehatan satwa liar dan pelaku konservasi di lapangan yang memberikan gambaran perlunya sebuah mekanisme yang formal dalam mengelola informasi dan sampel dari berbagai sumber untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mempelajari dan melakukan pendataan jenis-jenis penyakit satwa liar.

Salah satu strategi Forum Harimau Kita dalam mendukung konservasi Harimau Sumatera adalah dengan memfasilitasi inisiatif-inisiatif pada tingkat nasional yang memiliki nilai strategis. Inisiatif ini diharapkan dapat bersinergi dengan program yang telah berjalan di Indonesia terkait pemantauan penyakit berbahaya. Forum Harimau Kita juga merupakan salah satu mitra Proyek Sumatran Tiger.

Pemerintah saat ini telah mengembangkan konsep One-Health untuk memantau penyakit-penyakit dari hewan domestik maupun satwa liar. Menurut Ibu Lulu’ One Health adalah konsep penanganan penyakit penanganan zoonosis dan penyakit infeksi emerging (PIE) yang dilaksanakan secara terintegrasi, melalui pengembangan mekanisme komunikasi, koordinasi serta kolaborasi antar 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

@SumatranTigerID

Kucing Besar Jadi Tema Festival Film Internasional

CITES dan Jackson Hole Wildlife Film Festival pada Minggu, 24 September 2017 mengumumkan dilaksanakannya festival film international yang mengangkat tema kucing besar. Festival film ini guna meningkatkan kesadaran mengenai tantangan-tantangan penting dalam konservasi spesies langka ini.

Festival film internasional mengenai kucing besar ini adalah salah satu dari acara skala global guna memperingati Hari Kehidupan Liar Dunia atau World Wildlife Day yang diperingati setiat tanggal 3 Maret. Pemenang dalam festival film ini akan diumumkan dalam acara peringatan World Wildlife Day yang akan akan digelar di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pendaftaran bagi festival film ini dimulai pada Oktober dan ditutup pada tanggal 15 Desember 2017. Finalis akan diumumkan pada Januari 2018. Nama para pemenang akan diumumkan dalam acara tingkat tinggi PBB guna memperingati World Wildlife Day tanggal 3 Maret 2018. Film yang menjadi pemenang dan yang masuk tahap final akan diputar di seluruh dunia.

Ada beberapa kategori yang bisa diikuti dalam festival film internasional mengenai kucing besar ini:

1. Masalah dan solusi
2. Pahlawan konservasi
3. Masyarakat dan kucing besar
4. Sains dan konservasi
5. Film pendek (di bawah 5 menit)
6. Aspirasi masyarakat lokal

Film yang diproduksi mulai 1 Januari 2010 boleh diikutsertakan. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi laman berikut: International Film Festival for Big Cats 2018.

Indonesia Persiapkan STRAKOHAS 2018-2028

Upaya konservasi harimau sumatera telah mengalami banyak kemajuan sejak dirumuskannya Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (STRAKOHAS) pada tahun 2007 yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Dalam periode 2007-2017, berbagai macam aksi konservasi harimau telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah RI, Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta dan masyarakat.

Upaya penegakan hukum dan perlindungan spesies maupun habitat menjadi sektor yang paling penting untuk diperkuat dalam periode ini. Selama 3 tahun terakhir, sebanyak 48 orang telah dihukum terkait dengan perdagangan harimau sumatera.

Patroli perlindungan kawasan hutan habitat harimau sumatera juga terus ditingkatkan yang menghasilkan total jarak patroli sebesar 12.038 km, 810 jerat ditemukan dan 87 kasus konflik manusia dan harimau ditangani.

Penghitungan estimasi populasi harimau sumatera juga telah dilakukan dengan permodelan Population Viability Analysis (PVA) dan diperkirakan sebanyak 600-an individu terdistribusi di 23 lanskap di seluruh Sumatera baik itu lanskap tipe kecil, sedang maupun besar sehingga strategi konservasi harimau sumatera selanjutnya dapat direncanakan dengan lebih komprehensif.

Namun ancaman terhadap populasi harimau sumatera saat ini masih terus berlangsung baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, permukiman dan kegiatan pembangunan lainnya, sehingga hal ini juga mengakibatkan terjadinya konflik manusia dengan harimau yang pada umumnya harimau menjadi korban dengan dibunuh atau dikeluarkan dari habitatnya.

Kondisi ini menjadi tantangan seiring dengan berakhirnya STRAKOHAS 2007-2017 pada tahun ini. Untuk itu perlu segera disusun STRAKOHAS baru (2018-2028) yang lebih baik dan menjadi acuan dalam konservasi harimau sumatera serta dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Guna membahas dan menyusun rancangan dokumen STRAKOHAS 2018-2028 tersebut sebanyak 61 lembaga yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lembaga-lembaga di bawahnya (Ditjen KSDAE, Balai Besar dan Balai Taman Nasional, KPH, KPHL, KPHK), Bappenas, LIPI, UNDP, PMU GEF-UNDP Sumatran Tiger Project, LSM, Universitas dan perusahaan swasta akan bertemu dalam Thematic Discussion Group (TGD) Penyusunan Dokumen Strakohas 2018-2028, pada tanggal 13-15 September 2017 di Bogor.

Dari pertemuan tersebut diharapkan muncul kesepakatan visi, misi, dan tujuan penyusunan SRAKOHAS 2018-2028; daftar usulan strategis dan aksi konservasi STRAKOHAS 2018-2028; draf dokumen STRAKOHAS 2018-2028 yang akan dibahas oleh tim penyusun.

Dokumen STRAKOHAS 2018-2028 diharapkan selesai akhir tahun ini guna menjaga keberlanjutan pelaksanaan STRAKOHAS 2007-2017.

@SumatranTigerID

Page 1 of 3123