Alam adalah Solusi, Mari Jaga Keanekaragaman Hayati

Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Dunia, 22 Mei 2020

“Our Solution are in Nature

Jakarta, Tanggal 22 Mei ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai hari Keanekaragaman Hayati Internasional (the International Day for Biological Diversity/IDB) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keanekaragaman hayati secara global. Tanggal tersebut dipilih sebagai peringatan atas adopsi Convention on Biological Diversity (CBD) tanggal 22 Mei 1992 di Nairobi. Dalam rangka peringatan IDB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai pekan keanekaragaman hayati pada tanggal 18-22 Mei dengan pilihan sub tema yang dipilih oleh Sekretariat CBD.

Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional memiliki tema yang berbeda setiap tahun. Tahun 2020, tema yang dipilih adalah “Our Solution are in Nature” untuk meningkatkan harapan, solidaritas dan pentingnya bekerja sama dalam setiap tingkatan untuk membangun kehidupan mendatang yang harmonis dengan alam. Selanjutnya sub tema yang diangkat adalah science and knowledge, awareness (conservation and biodiversity, health and food, people and culture), and actions.

Tema tersebut dipilih oleh Sekretariat CBD untuk mengingatkan kembali pentingnya keanekaragaman hayati sebagai solusi atas tantangan pembangunan yang berkelanjutan, ketahanan iklim, ketahanan pangan dan air, energi serta kesehatan manusia yang didukung dengan ketahanan ekonomi.

Keanekaragaman hayati di Indonesia sangat beragam mulai keanekaragaman tumbuhan, satwa, mikroorganisme, termasuk gen yang terkandung di dalamnya, serta keanekaragaman ekosistem, yang kemudian dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu: genetik, spesies dan ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan satu kesatuan yang dapat memberikan manfaat kepada manusia baik dari aspek ekonomi, sosial termasuk budaya dan tentunya aspek ekologi dalam wujud mendukung ketahanan pangan, air dan energi.

Indonesia, sebagai salah satu negara Mega-biodiversity Country memiliki keanekaragaman ekosistem mulai dari daratan sampai lautan dengan lebih kurang 90 tipe ekosistem unik. Pada level jenis, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 – 40.000 spesies flora tumbuhan berbiji, 1.500 spesies alga, 80.000 spesies tumbuhan berspora berua jamur, 595 spesies lumut kerak, 2.197 spesies paku-pakuan, 8.157 spesies fauna vertebrata dan 1900 spesies kupu-kupu (LIPI, 2014). Sementara pada level genetik, Indonesia masih perlu banyak menggali informasi atas manfaat sumberdaya genetik yang masih belum diketahui. Keanekaragaman hayati juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan manusia.

Keragaman hayati di tingkatan ekosistem juga memiliki fungsi menjadi sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan yang masih utuh dan sehat menjamin suplai air bersih, menjaga kesuburan tanah, kesimbangan siklus hidrologi dan iklim mikro, mencegah banjir dan longsor, sehingga lahan pertanian di bawahnya menjadi lebih subur dan produktif. Kawasan hutan yang sehat juga merupakan habitat serangga yang berfungsi sebagai polinator atau penyerbukan bagi komunitas pohon dan tumbuhan lainnya di kawasan pertanian di sekitarnya. Maka, menjaga hutan berarti menjaga keragaman hayati dan keseimbangan hidup antar komponennya dan berkontribusi untuk ketahanan dan kemandirian pangan, ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan kesehatan bagi masyarakat secara luas.

Kasus pandemi saat ini, menjadi relevan dibicarakan di peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, karena penyebab penyakit COVID-19 adalah virus SARS CoV2 yang ditengarai moyangnya berasal dari virus Corona yang ada di dalam tubuh kelelawar. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kelelawar yang dikonsumsi masyarakat di Wuhan menjadi salah satu penyebab kemunculannya. Hipotesis ini mungkin ada benarnya, akan tetapi kemunculan pandemi COVID-19 ini bisa saja merupakan proses yang kompleks (Naipospos, Tri.S.P, 2020).

Walaupun begitu, penyebaran penyakit dari hewan ke manusia tak bisa dianggap enteng. Setidaknya, 80 persen penyakit menular pada manusia bersumber dari hewan, sementara sekitar 75 persen penyakit baru atau penyakit infeksi emerging pada manusia disebabkan oleh mikroba yang berasal dari hewan atau satwa. Sebagai contoh penyebaran flu burung, virus nipah, HIV, sindrom pernapasan akut (SARS), sindrom pernapasan Timur Tengah-koronavirus (MERS-CoV), Ebola ataupun penyakit baru yang bersifat zoonotik lainnya.

Beberapa upaya penghentian penyebaran penyakit baru dengan memusnahkan satwa liar di alam tidak dapat menyelesaikan masalah, akan tetapi dapat menimbulkan masalah baru yaitu menyebabkan ketidakseimbangan alam. Perburuan liar dan mengkonsumsi satwa liar sangat beresiko pada kesehatan manusia. Dengan demikian, keseimbangan ekosistem dengan keanekaragaman hayati tinggi dapat melindungi manusia dari penyakit. Sebaliknya, ekosistem dengan populasi spesies homogen sangat rentan terhadap pandemi.

Hal ini kemudian menarik minat peneliti untuk menemukan vaksin dari virus penyebab pandemi. Saat ini, banyak peneliti di dunia melakukan penelitian vaksin dari berbagai sampel yang bersumber dari hidupan liar (tumbuhan dan satwa liar) dan sumber daya genetik yang terkandung didalam hidupan liar dan alamnya. Situasi ini menunjukkan perhatian serius dari peneliti dunia terutama di negara maju untuk pencarian obat maupun vaksin di negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kegiatan eksplorasi tersebut dalam dunia sains dikenal sebagai bioprospecting.

Bioprospecting sebagai kegiatan eksplorasi, ekstraksi dan penapisan sumber daya alam hayati untuk pemanfaatan komersial dari sumber daya genetik, spesies dan atau biokimia beserta turunannya (Reid, et. All, 1993) yang bersumber dari spesies liar, dipercaya dapat menjadi jawaban atas pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pada umumnya kegiatan tersebut disertai dengan eksplorasi atas pengetahuan tradisional (traditional knowledge). Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mengambil bagian dalam upaya mencari potensi obat serta sekaligus dapat menjadi potensi ekonomi yang mungkin tersembunyi dalam keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bersama.

Salah satu contoh terbaru berkembangnya penelitian yang bersumber pada pemanfaatan sumber daya genetik yaitu inovasi Hand-Sanitizer dan Hand-Soap yang mengandung bahan aktif minyak Gaharu yang ditemukan oleh Asep Hidayat seorang peneliti dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi-KLHK. Dalam minyak gaharu terdapat senyawa Sesquiterpenes serta lebih dari 50 senyawa lainnya yang sangat baik untuk membunuh mikroorganisme (bakteri, jamur dan virus), sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Artinya, pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati dengan bijak dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya mengatasi pandemi seperti yang disebabkan oleh coronavirus. Dengan demikian, keanekaragaman hayati sebagai jawaban atas tantangan pembangunan berkelanjutan dimana manusia merupakan bagian dari alam dan tidak dapat dipisahkan dari alam.

Sekiranya benar bahwa ungkapan yang menyatakan dunia setelah pandemi COVID-19 tidak akan sama seperti sebelumnya. Aspek kesehatan kemudian menjadi hal penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Lebih dari itu, pengambilan kebijakan harus berdasarkan atas pertimbangan sains, memperhatikan traditional knowledge serta melibatkan masyarakat dengan pola kemitraan. Semua pihak harus dapat memastikan pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan keanekaragaman hayati, pada tiga level, yaitu ekosistem, spesies, dan genetik.

Ke depan, segera diidentifikasi dan diinventarisasi 43 juta hektare kawasan ekosistem esensial di luar kawasan konservasi yang telah ada. Juga akan dibangun sistem connectivity antar kluster meta populasi yang terpisah dengan penetapan 1,4 juta hektare High Conservation Value Forest (HCVF) di wilayah konsesi, High Carbon Area, dan kawasan yang unik seperti cloud forest, karst, hutan kerangas, kawasan riparian, mangrove, padang lamun, atau habitat satwa endemik tertentu yang terisolasi pada pulau-pulau kecil.  Di samping itu, terus dilakukan rehabilitasi kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat, dan pemegang izin di wilayah konsensinya.

Pada peringatan hari Keanekaragaman Hayati Internasional tahun 2020 ini, kita mencari jawaban, bantuan dan inspirasi dari alam untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang, agar semakin selaras dengan mekanisme dan keseimbangan alam.

————————-

References:

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2014. “Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014”, Jakarta: LIPI Press.

Naipospos, Tri S.P. 2020.  Inang Alamiah Virus Corona“, dalam artikel Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies. http://civas.net/2020/03/20/inang-alamiah-virus-corona/.

Reid, W.V., et. Al. 1993.  Biodiversity Prospecting: Using Genetic Resources for Sustainable Development“, World Resources Institute, Washington, DC; Instituto Nacional de Biodiversidad, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica; Rainforest Alliance, New York; African Centre for Technology Studies, Nairobi, Kenya.

TNKS Restorasi 51,24 Hektar Lahan

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BB TNKS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) “Renah Kasah Lestari” menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Desa Renah Kasah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat kepada Pemerintah Desa Renah Kasah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Nomor: SK.136/T.1/TU/KSA/05/2019 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi PTN Wilayah I Kerinci, Resort Kerinci Utara.

Kepala BBTNKS, Tamen Sitorus menyatakan, pemberian ijin ini adalah kontribusi positif taman nasional kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS. Oleh sebab itu masyarakat Desa Renah Kasah berkewajiban untuk melestarikan kawasan TNKS, khususnya di kawasan tangkapan air pembangunan PLTMH yang sedang dilaksanakan.

Masyarakat dibantu oleh Perkumpulan Walestra yang mendapat dana hibah dari Proyek Sumatran Tiger akan melakukan pemulihan ekosistem kawasan TNKS di kawasan tangkapan air pembangunan PLTMH yang berada di zona rehabilitasi TNKS.

Proyek Sumatran Tiger berkomitmen melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati dan rehabilitasi habitat satwa penting dan terancam punah. Salah satu areal implementasi kegiatan tersebut adalah di Taman Nasional Kerinci Seblat yang saat ini sedang menghadapi ancaman degradasi hutan dan lahan.

Kegiatan restorasi ekosistem juga mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam aksi mitigasi perubahan iklim di sektor pembangkit energi dan penghematan energi melalui Proyek Market Transformation through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Actions in the Energy Sector (MTRE3).

Salah satu kegiatan MTRE3 adalah melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro di Desa Renah kasah, yang juga didukung oleh kerja sama antara UNDP dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kerja sama UNDP dengan Bank Jambi untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dalam penyediaan listrik bagi masyarakat miskin yang tinggal di desa yang belum tersambung dengan jaringan listrik PLN.

SumatranTigerID

Catatan Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan kawasan konservasi. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 menegaskan berlanjutnya kebijakan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Oleh karena itu, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal KSDAE terkait dengan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir diukur menggunakan pendekatan Management Effectiveness Tracking Tool (METT).

Ada beberapa catatan yang bisa dijadikan rujukan untuk pengelolaan kawasan di Indonesia yang lebih baik lagi. Catatan-catatan tersebut bisa diunduh (download) dan dibaca dalam dokumen berikut ini: Risalah Kebijakan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.

Penyusunan risalah kebijakan ini didukung oleh UNDP GEF Tiger Project sebagai salah satu tindak lanjut dari Workshop Pembelajaran dan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia pada 16-17 Desember 2019 di Hotel Salak Padjadjaran Bogor.

SumatranTigerID

Kesadaran Konservasi Satwa Liar Masih Sangat Rendah

Pernyataan di atas disampaikan oleh Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pengelolaan Satwa Liar, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Februari 2020.

Dalam pidato yang berjudul “Merawat Hubungan Manusia dan Satwa Liar” ini, Profesor Satyawan menyatakan, saat ini, tingkat laju kepunahan spesies telah mencapai 100-1000 kali lebih tinggi dari pada laju kepunahan alami. Kurang lebih 10-30% spesies mamalia, burung dan amfibi terancam punah.

“Sekarang kita telah memasuki gelombang kepunahan massal ke-6,” ujar Prof. Satyawan. Gelombang kepunahan massal sebelumnya, yaitu kepunahan massal yang ke-5, menurut Prof. Satyawan terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu yang menyebabkan musnahnya jenis-jenis dinosaurus.

Salah satu ancaman serius dalam pelestarian keanekaragaman hayati adalah perdagangan global satwa liar.

“Pasar gelap satwa liar adalah bisnis yang sangat menguntungkan setelah obat-obat terlarang, persenjataan dan barang-barang palsu,” tutur Prof. Satyawan mengutip penelitian Campbell et al., 2019. “Nilai jual beli satwa ilegal ditaksir mencapai US$7-23 miliar per tahun dan dioperasikan oleh organisasi kriminal yang sangat profesional,” tambahnya lagi.

Perdagangan satwa liar adalah bentuk kejahatan trans-nasional yang sangat serius dan terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan yang lain seperti korupsi dan penguatan jaringan kriminal internasional. “Perdagangan satwa liar ilegal juga mendorong penyebaran penyakit infeksi,” tutur Prof. Satyawan.

Pernyataan ini sangat relevan dengan kasus penyebaran virus corona (COVID-19) yang saat ini masih berlangsung. Sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita Antara, Badan legislatif China akan secepatnya melarang perdagangan dan konsumsi hewan liar sebagai salah satu upaya negara itu mengatasi wabah virus corona (COVID-19) yang telah mengorbankan ribuan jiwa.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi menjadi lokasi yang tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang juga tinggi (hot spot). “Salah satu ukuran dari hot spot adalah laju hilangnya habitat. Dengan makin berkurangnya habitat, potensi konflik manusia dan satwa liar makin meningkat,” ujar Prof. Satyawan.

Prof. Satyawan menegaskan, adanya serangan harimau, gajah, monyet ekor panjang ke lahan garapan manusia adalah akibat dari perebutan ruang hidup antara manusia dan satwa liar.

“Pada umumnya hilangnya habitat terjadi akibat perubahan hutan menjadi lahan-lahan budi daya (pertanian, perkebunan dan hutan tanaman industri) serta infrastruktur yang dianggap lebih produktif dan lebih relevan untuk perekonomian negara,” tuturnya.

Padahal dalam perspektif ekonomi, keanekaragaman hayati berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan manusia. “Jasa ekosistem yang diperankan oleh keanekaragaman hayati seperti penyerbukan, pemurnian air, pencegahan banjir dan penyerapan karbon ditaksir bernilai US$125-140 triliun per tahun, lebih dari separuh Produk Domestik Bruto Dunia,” ujarnya. “Oleh karena itu satwa liar bukan sekedar sumber daya atau komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dinilai dengan uang.” tambahnya lagi.

Prof. Satyawan menyatakan, satwa liar juga memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan ilmu kesehatan. Buku “Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity” mengidentifikasi tujuh grup organisme yang memiliki peran kunci untuk kesehatan manusia serta menguraikan bagaimana pengaruh hilangnya organisme tersebut terhadap manusia. “Dari tujuh grup organisme tersebut, enam grup diantaranya adalah jenis satwa liar,” tutur Prof. Satyawan.

Manusia adalah sub-sistem dari alam. Dalam perspektif koevolusi tidak ada spesies yang lebih penting dari pada spesies lain dan tidak ada spesies yang lebih berharga. “Oleh karena itu semua spesies harus dihargai keberadaannya dan tidak bisa dinilai semata-mata sebagai sumber daya,” tegas Prof. Satyawan.

Namun Prof. Setyawan mengingatkan, walaupun sudah diuraikan nilai-nilai satwa liar bagi kemaslahatan manusia, namun kesadaran konservasi satwa liar masih sangat rendah, baik di level masyarakat maupun para pengambil kebijakan. Sehingga, “Tidak mudah untuk mendamaikan konflik-konflik kepentingan dalam perebutan ruang hidup antara satwa liar dan manusia,” tuturnya.

Lemahnya inovasi teknologi pertanian dan rendahnya ketersediaan lahan akan meningkatkan kompetisi satwa dan manusia. “Ini adalah tantangan terberat bagi para konservasionis satwa,” ujar Prof. Satyawan.

Menurutnya, konservasi satwa liar adalah ilmu sekaligus seni. “Diperlakukan kemampuan dalam meramu berbagai disiplin ilmu, serta melakukan komunikasi dan persuasi dengan para pemangku kepentingan,” tutur Prof. Satyawan.

@SumatranTigerID

Pengetahuan Staff di 4 Taman Nasional Meningkat

Upaya pengembangan kapasitas staf oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger dinilai berhasil meningkatkan pengetahuan staff di empat taman nasional sebesar rata-rata 47%. Keempat taman nasional tersebut adalah: Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak Sembilang dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Kesimpulan ini disampaikan oleh Thomas Oni Veriasa, M.Si dari P4W LPPM IPB University dan Muchammad Muchtar, M.Sc dari PILI Green Network Associate, dalam paparan “Kajian Dampak Pengembangan Kapasitas Bagi Staff Taman Nasional di Region Sumatera” yang dilaksanakan, Jumat, 20 Desember 2019 di Bogor, Jawa Barat.

Dalam kajian yang bertujuan menilai pencapaian serta dampak Proyek Sumatran Tiger ini, kedua peneliti menilai pengembangan kapasitas dari beberapa aspek yaitu: 1) Efektifitas penyelenggaraan pelatihan; 2) Peningkatan pengetahuan individu; 3) Perubahan perilaku individu; 4) Faktor yang mempengaruhi peningkatan softskill.

Lebih dalam lagi, efektifitas pelatihan dinilai dari: kebaruan materi pelatihan; relevansi materi dengan pekerjaan; instruktur atau pelatih; kepuasan terhadap fasilitas pelatihan; dan pengelolaan dinamika peserta & waktu.

Untuk aspek peningkatan pengetahuan individu, kedua peneliti menilai: Pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara untuk perubahan perilaku individu, kedua peneliti menilai: motivasi; komunikasi; jejaring dan lobi dari staff yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas.

Pada aspek yang keempat, menurut peneliti, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi softskill dari individu yaitu: jenis kelamin, umur, pendidikan, pengalaman kerja, kesesuaian pendidikan, pengalaman pelatihan dan peningkatan softskill itu sendiri.

Semua analisis di atas akan digunakan untuk mengkaji relevansi program dan dampak pelatihan pada skala lanskap, termasuk menilai bagaimana hubungan atau relasi antar mitra dan seberapa banyak investasi yang dikeluarkan untuk meningkatkan kolaborasi atau kerja sama di tingkat lanskap.

Relevansi Program

Kedua peneliti menilai, Proyek Sumatran Tiger memiliki kesesuaian yang tinggi tidak hanya dengan kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) namun juga dengan kebutuhan masyarakat setempat dan strategi dari Proyek Sumatran Tiger itu sendiri.

Kebijakan utama KLHK merujuk pada Permenhut No.P.85/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK No.P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang mengatur tata cara kerjasama penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), termasuk kerja sama dalam penguatan kelembagaan dan kemitraan konservasi dalam berbagai bidang.

Upaya pengembangan kapasitas staf taman nasional nasional di Sumatra juga sesuai dengan hasil analisis kesenjangan di 4 lanskap TN yang dilakukan oleh Proyek Sumatran Tiger melalui konsultan Sriyanto pada 2017. Sriyanto dalam hasil kajiannya menyebutkan perlunya pendidikan dan pelatihan penyuluhan, pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat, penempatan tenaga asing atau teknologi baru terkait konservasi.

Guna mendapatkan informasi yang dipakai untuk menganalisis pengembangan kapasitas staf di 4 taman nasional, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) menyelenggarakan program pelatihan dengan memiliki tema dan lokasi sebagai ‘ruang bersama’. Tema dan lokasi bersama ini diperlukan untuk untuk menjembatani konflik versus kepentingan bersama dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan di taman nasional.

Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, PILI menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Restorasi hutan berbasis masyarakat” di Resor Ulu Belu. Di Taman Nasional Kerinci Seblat, PILI menfasilitasi pelatihan di Resor Lunang Sako dengan tema “Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat”. Di Taman Nasional Berbak Sembilang, PILI menyelenggarakan pelatihan di Resor Rantau Rassau (yang sekarang disatukan jadi Resor Sungai Rambut), dengan tema “Penyelesaian konflik tenurial dan pemberdayaan masyarakat”, serta di Taman Nasional Gunung Leuser di Resor Kluet Selatan dengan tema “Pengeloaan penyu bersama masyarakat.”

Hasil Analisis Pengembangan Kapasitas

Dengan menggunakan metode di atas, kedua peneliti menyimpulkan, penyelenggaraan pelatihan yang didukung oleh Proyek Sumatran Tiger berjalan dengan efektif. Materi pelatihan juga dinilai memiliki unsur kebaruan, relevan dengan pekerjaan staf taman nasional, serta didukung oleh instruktur dan praktisi yang berkompeten. Namun kedua peneliti juga menemukan kekurangan minor pada penyelenggaraan pelatihan terutama terkait fasilitas pelatihan dan pengelolaan dinamika peserta dan waktu yang bisa menjadi pembelajaran ke depannya.

Secara lebih spesifik, kedua peneliti menemukan peningkatan pengetahuan level individu tertinggi pada staff di Taman Nasional Berbak Sembilang dengan peningkatan pengetahuan sebesar 82%. Posisi kedua diduduki oleh staff di Taman Bukit Barisan Selatan dengan peningkatan pengetahuan sebesar 54%, diikuti oleh staff di Taman Nasional Gunung Leuser dengan peningkatan pengetahuan sebesar 30% dan staff di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan peningkatan pengetahuan sebesar 22%.

Sementara untuk nilai perubahan perilaku skala individu – yang dihitung dari keikutsertaan pelatihan – nilai tertinggi diduduki oleh staf Taman Nasional Gunung Leuser dengan nilai 69%, diikuti oleh staf di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan nilai 53%, staff di Taman Nasional Berbak Sembilang di posisi ketiga dengan nilai 38% dan staff di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di posisi keempat dengan nilai 33%.

Dari hasil tersebut, kedua peneliti mencatat, telah terjadi peningkatan level pengetahuan (knowledge) dan pemahaman (understanding) dalam tematik tertentu seperti terlihat dari hasil kajian. Level kemampuan (skill) yang meningkat bervariasi pada level individu dan belum bisa dilihat secara keseluruhan. Para peserta pelatihan juga telah mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) namun masih harus disempurnakan dan sudah ada beberapa inisiatif yang ditindaklanjuti baik oleh staf TN dan masyarakat (investasi sosial – jaringan kerjasama).

Pembelajaran & Rekomendasi

Menutup hasil kajian ini, kedua peneliti menyimpulkan, desain pelatihan berbasis kebutuhan dengan intervensi ketrampilan berjenjang serta asistensi pasca pelatihan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan softskill dari peserta. “Rekomendasi model dan desain pelatihan seperti ini dapat diadopsi oleh direktorat terkait untuk kegiatan pengembangan kapasitas”, tulis kajian ini.

Guna lebih meningkatkan konsistensi keikutsertaan, komitmen peserta pelatihan harus diperkuat melalui proses pendelegasian dari pimpinan. Peserta muda diharapkan lebih banyak mengikuti proses pelatihan sebagai bentuk dari proses regenerasi.

Kedua peneliti menilai, pengetahuan dan ketrampilan staf di isu sosial ekonomi masih lemah. Untuk itu pelatihan pendekatan partisipatif, resolusi konflik dan business model perlu terus dikembangkan. Yang terakhir, kedua peniliti menilai, rata-rata soft skill yang dimiliki staff taman nasional baru sampai pada pengembangan komunikasi, jejaring, dan rintisan-rintisan kerjasama. “Perlu dukungan pimpinan untuk peningkatan ketrampilan terkait MoU dan ijin-ijin kerjasama,” tulisnya. Sehingga kedua peneliti menyarankan agar prioritas peserta pelatihan soft skill ke depan adalah penyuluh.

@SumatranTiger

Pantun Konservasi Harimau Pak Gubernur

“Orang Pitalah ladangnya luas. Berangkatnya pagi pulangnya senja. Harimau adalah binatang buas. Bisa menerkam kapan saja.

Sungai Limau ramainya Minggu. Ramai datang dari Sungai Sirah. Sepanjang harimau tidak terganggu. Maka dia tidak akan marah.

Ada tai lalat tumbuh di dagu.
Tidak hilang dimakan usia.
Kalau habitat harimau terganggu. Bisa mengancam kehidupan manusia.

Tangkap di muara si ikan bada. Ke pinggir pantai perahu berlayar. Harimau Sumatera masih ada. Walaupun ada perburuan liar.

Bila kerbau mandi di hulu.
Mandi berendam di antara batu. Eksistensi harimau ada sejak dahulu. Orang minang paham dengan itu.

Gunung Talamau berbatang sungkai. Burung murai memakan ulat.
Nama harimau terkadang dipakai. Dalam perguruan-perguruan silat.

Berdayung sampan orang Palinggam. Sampai ke pulau baru berhenti.
Ada harimau Pasaman ada harimau Agam. Ada harimau Pasisia dan harimau Panti.

Rasanya kanji tidaklah berbeda.
Semuanya enak untuk dimakan.
Harimau Kuranji juga ada.
Penamaan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pergi ke dangau di hari pagi. Nampak menjulai sidaun sagu. Eksistensi harimau dijunjung tinggi. “Inyiak” itu tidak diganggu.

Kunang-kunang di pohon enau. Pohon enau tumbuhnya rapat. Orang Minang sahabat harimau. Itu filosofi yang kita dapat.

Batang lampasi batang antokan. Di kiri kanan hutannya lebat. Upaya konservasi sudah dilakukan. Banyak pihak yang terlibat.

Dijual cepat dijual murah.
Tidak akan dapat kalau terlambat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Swasta dan LSM ikut terlibat.

Daun beringin menyentuh tanah. Tempat bermain si murai batu. Kita tidak ingin harimau punah. Seiring dengan perjalanan waktu.

Kayu jati kayunya kuat.
Kayu jati tidaklah murah. Rencana aksi harus dibuat. Perburuan liar harus dicegah.

Tabuik Pariaman di akhir pekan. Ada yang datang dengan taksi. Buku pedoman segera terbitkan. Terus adakan sosialisasi.

Patah di patah si batang rotan.
Ujung ke ujung tolong ditahan.
Harus dicegah kebakaran hutan. Jangan sembarangan membuka lahan.

Ada lobang awas kesandung. Kalau melangkah janganlah ragu. Jangan ditebang hutan lindung. Inyiak balang bisa terganggu.

Pohon limau berduri-duri.
Tapi manis rasa buahnya. Semoga harimau tetap lestari. Lestari juga tempat tinggalnya.

Fungsi hutan jangan dialih.
Nanti Inyiak Balang bisa gaduh.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.”

Rangkaian pantun yang indah tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc saat membuka Konsultasi Publik Strategi Rencana Aksi (SRAK) Harimau region Sumatera Barat di Padang, 18-19 September 2019. Konsultasi Publik ini juga dihadiri oleh Direktur KKH, Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dishut Sumatera Barat, dan Kepala Balai KSDA Sumatera Barat.

Irwan Prayitno membuka acara ini dengan mengucapkan selamat datang di Ranah Minang, “The Land of Tiger”. Dalam pidatonya Irwan menyatakan, terganggunya keseimbangan sistem kehidupan dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, harimau menyerang manusia, konflik ini sesungguhnya dipicu oleh kerusakan lingkungan.

Harimau, dan satwa-satwa lain mempunyai norma dalam kehidupan mereka. Norma satwa berupa naluri yg tidak mengganggu bila keseimbangan terjaga. Norma harimau antara lain bahwa manusia bukan bagian dari mangsa mereka. Sehingga apabila harimau menyerang manusia, pasti sudah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan hidup mereka.

Secara praktis, harimau sesungguhnya adalah sahabat manusia di lingkungannya. Irwan menyampaikan, pengalaman Tim Gubernur melakukan survei di rencana pembangunan jalan Alahan Panjang – Sungai Baru, harimau muncul sebagai penunjuk jalan bagi tim untuk keluar dari hutan.

Di tempat lain, ketiadaan predator sebagai penjaga keseimbangan ekosistem menyebabkan tidak terkendalinya populasi satwa mangsa dan berimplikasi dalam penyebaran wabah penyakit. Saat ini sering terjadi petani mengeluh karena kebun mereka dirusak babi hutan. Sedangkan upaya manusia membatasi populasi babi tidak berhasil menjaga keseimbangkan alam. Upaya ini bisa terlalu berlebih atau bisa juga tidak memadai.

Irwan menambahkan, dari sisi spiritual, manusia berperan sebagai kalifah yg menjaga alam. Kalau manusia tidak berhasil menjalankan perannya, lingkungan rusak dan berdampak ke manusia.

Orang minang sangat menghargai harimau, ini diwujudkan antara lain menggunakan harimau sebagai nama perguruan silat maupun jurusnya. Harimau juga sering dipanggil dengan nama Inyek. Panggilan yang sama digunakan untuk orang-orang tua, ataupun orang yang dihormati (pejabat, tetua).

Harimau sebagai simbol dalam berbagai bentuk budaya. Hal ini berarti harimau menjadi sesuatu yang disukai atau dekat dengan masyarakat, dan bukan dimusuhi.

Konservasi harus menjadi bagian dari perilaku. Karena kalau harimau sudah terganggu, perlu usaha lebih keras untuk mengatasinya. “Rencana aksi ini adalah dokumen yang penting, tetapi jauh lebih penting bagaimana rencana itu terimplementasi. Hal ini membutuhkan komitmen dari para penanggung jawab dan para pihak,” ujar Irwan.

Sumatera Barat menurut Irwan sudah membuktikan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan nyata yang diambil Pemerintah Daerah Sumatra Barat.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Drh. Indra Explotasia, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan SRAK periode yang lalu telah berakhir di 2017. “Kita masih adalam proses penyelesaian pembaharuan SRAK, sehingga dipastikan SRAK berikutnya akan mulai 2019,” tuturnya.

Menurut Indra, Indonesia saat ini sedang melakukan Sumatra Wide Tiger Survey untuk memperbaharui status penyebaran harimau yang terbaru. “Harimau sumatera merupakan salah satu ikon kebanggaan Sumatera. Diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan wilayah, termasuk jenis-jenis spesies ikonik Sumatera lainnya,” ujar Indra.

Untuk itu, “Perlu harmonisasi upaya pembangunan dengan aksi menjaga keanekaragaman hayati di Sumatera yang sedang giat membangun. SRAK merupakan dokumen bersama, sehingga sangat dibutuhkan sense of belonging dari masing-masing pemerintah daerah,” pesan Indra.

@SumatranTigerID

Pelatihan Tingkatkan Kapasitas Petugas Patroli TNKS

Proyek Sumatran Tiger mendukung pelatihan identifikasi pohon, raflesia, bunga bangkai, burung dan jejak satwa, beserta pelatihan teknik pengumpulan alat bukti dan penyusunan laporan kejadian pada tindak pidana kehutanan untuk petugas lapangan pelaksana patroli rimba berbasis SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Raflesia, bunga bangkai, harimau sumatera, gajah sumatera dan rangkong merupakan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang menjadi Nilai Penting Kawasan (NPK) TNKS saat ini. Identifikasi keberadaan/sebaran jenis-jenis ini baik secara langsung maupun tidak langsung penting untuk diketahui oleh petugas guna perencanaan pengelolaan yang lebih baik.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) merupakan suatu perangkat untuk mengumpulkan data spatial secara terencana, sistematis dan valid yang selanjutnya dapat dianalisis sebagai bahan evaluasi untuk upaya-upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja petugas, agar mampu menghasilkan data lapangan hasil kegiatan patroli yang berkualitas. Kegiatan patroli dilaksanakan sebagai upaya perlindungan kawasan, pengambilan data dan informasi dari lapangan. Kemampuan petugas lapangan dalam mengidentifikasi potensi keanekaragaman hayati beserta ancaman yang ada sangat diperlukan untuk memperoleh data lapangan yang berkualitas baik.

Pembelajaran secara teori dilaksanakan di kelas di Hotel Arafah Kota Sungai Penuh, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktek lapangan selama 2 hari di sekitar kawasan TNKS di Resor Sungai Penuh di Bukit Tapan Kabupaten Kerinci.

Materi Pelatihan terdiri dari:

1.Selayang pandang Patroli berbasis SMART yang disampaikan oleh Wido R Albert (FFI IP di Sungai Penuh)

2.Identifikasi dan cara pengambilan data pohon potensial yang disampaikan oleh Dr. Nurainas, M.Si (Dosen Universitas Andalas)

3.Identifikasi dan cara pengambilan data raflesia dan bunga bangkai yang disampaikan oleh Septi Andriki dari Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu Utara (KPPLBU)

4.Identifikasi dan cara pengambilan data burung dan jejak satwa yang disampaikan oleh Dr. Wilson Novarino, M.Si (Dosen Universitas Andalas)

5.Teknik pengumpulan alat bukti dan penyusunan laporan kejadian pada tindak pidana kehutanan yang disampaikan oleh Ipda. Jeki Noviardi, SH.

Peserta pelatihan merupakan perwakilan petugas lapangan dari 15 resor Balai Besar TN Kerinci Seblat, Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Jambi, KPHP Unit I Kerinci, KPHP Unit II Bungo, KPHP Merangin, Lingkar Institute ICS Padang Aro, Pelestarian Harimau Sumatera -Kerinci Seblat, Kelompok Konservasi Mandiri Bangun Rejo, Kelompok Pencinta Alam Lubuk Panjang Kabupaten Pesisir Selatan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari Sako Tapan.

Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 25 – 27 Juni 2019 ini merupakan bagian dari rencana kerja PIU Sumatran Tiger Project lanskap TNKS tahun 2019.

@SumatranTigerID

Konsultasi Publik I SRAK Harimau Sumatra 2019-2029

Jambi, 2 Mei 2019 – Harimau sumatra kondisinya saat ini semakin terancam, baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan kegiatan pembangunan lainnya. Salah satu dampak adalah terjadinya konflik antara manusia dengan harimau yang pada umumnya harimau menjadi korban dengan dibunuh atau dikeluarkan dari habitatnya.

Upaya konservasi harimau sumatra sudah mengalami banyak kemajuan sejak dirumuskannya Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra (SRAK HARIMAU) 2007-2017 yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berbagai macam aksi dan inisiasi konservasi telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 telah berakhir dan draft SRAK HARIMAU yang baru (2019–2029) sudah disusun bersama-sama dengan berbagai pihak.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indra Exploitasia menyampaikan, “Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap konservasi spesies endemik Indonesia. Karena itu, KLHK yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan satwa liar akan terus meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dan mitra penting seperti pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk melindungi baik satwa tersebut juga habitatnya. Mengingat habitat dan jalur jelajah harimau sumatera sekitar 61,34% berada di luar kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun swasta.”

“Oleh karena itu, dalam upaya konservasi harimau sumatra dan satwa lainnya kami akan berada di belakang pemerintah daerah untuk terus mendorong perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.” pungkasnya.

Gubernur Jambi melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd menyatakan dukungannya terhadap konservasi harimau sumatra dalam pelaksanaan konsultasi publik di Hotel BW Luxury, Jambi pada Kamis (02/05/2019).

“Harimau sebagai satwa karismatik memiliki beberapa dimensi, termasuk ekologi, kultural dan ekonomi yang tidak terpisah dan saling melengkapi. Hubungan ini sangat dekat dengan manusia, jika salah satu ekosistem di alam punah akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Saya sangat mendukung upaya pelestarian harimau sumatra dan saya berharap Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra 2019 – 2029 ini juga didukung oleh semua pihak sebagai upaya pelestarian harimau sumatra,” jelas Ahmad.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Rahmad Saleh menyatakan bahwa SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan. “Jambi memiliki 4 wilayah yang dihuni harimau sumatra. Pembuatan SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan mengingat ancaman terhadap harimau semakin tinggi.”

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, LSM, akademisi, swasta dan juga masyarakat luas dalam memastikan program-program kerja ini terlaksana.

Ketua Forum HarimauKita (FHK) Munawar Kholis menyatakan bahwa, SRAK HARIMAU 2007-2017 telah berakhir, sejak 2018 telah disusun dokumen SRAK baru, kini draft SRAK HARIMAU 2019-2029 telah disusun secara partisipastif bersama para pihak.

Konservasi harimau ini perlu dijalankan dengan inovasi dan juga betul-betul memperhatikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk memastikan adanya sinergi dengan para pemangku kepentingan, maka dibutuhkan konsultasi publik, sehingga dapat juga menyempurnakan strategi selama 10 tahun kedepan. “Tujuan besar konservasi adalah harimau sumatra lestari, masyarakat sejahtera dan ini sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan di Indonesia,” jelas Kholis.

———

Kontak Media (narahubung):

Dit. KKH : Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas) : M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Sumatra Wide Tiger Survey 2018-2019 Dimulai

Jakarta, 13 Maret 2019 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menargetkan peningkatan jumlah harimau sumatra sebanyak dua kali lipat pada 2022 – sebuah target yang tertuang dalam National Tiger Recovery Program (NTRP) 2010-2022. Salah satu upaya untuk memantau efektivitas upaya konservasi harimau sumatra dalam rangka mencapai target tersebut, KLHK bersama para mitra kerjanya melakukan pemantauan secara berkala dan sistematik melalui kegiatan Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS).

SWTS pertama yang pernah dilaksanakan antara tahun 2007 hingga 2009 mengungkap bahwa 72% wilayah survei masih dihuni oleh harimau sumatra. Menurut banyak ahli, kondisi tersebut dikatakan masih baik. SWTS pertama juga telah menjadi rujukan utama dalam penyusunan beberapa dokumen strategis konservasi harimau sumatra, baik dalam skala nasional maupun internasional.  Setelah kurang lebih 10 tahun, KLHK dan mitra kerja sedang melaksanakan SWTS kedua. Sesuai dengan fungsi utamanya, kegiatan SWTS kedua ini dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya konservasi harimau sumatra yang telah berjalan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, memberikan arahan yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Tandya Tjahjana, pada acara peluncuran survei tersebut di Hotel Menara Peninsula, 13 Maret 2019. “Kementerian LHK terus berkomitmen dan menjalin kerjasama yang baik dengan para pihak terkait dalam upaya pelestarian harimau sumatra di alam. Program konservasi juga berkembang dalam 10 tahun terakhir. Saya berharap dengan pelaksanaan kegiatan SWTS kedua ini, dukungan dan partisipasi aktif para pihak terhadap upaya pelestarian harimau sumatra dan satwa liar lainnya semakin meningkat dan dapat disinergikan dengan kebijakan pembangunan wilayah di daerah,” ujarnya.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasia menyatakan bahwa kegiatan SWTS kedua ini penting untuk dilaksanakan mengingat semakin tingginya ancaman terhadap kelestarian harimau sumatra di alam. “Selain informasi terkait wilayah sebaran harimau sumatra, output yang diharapkan dari kegiatan STWS kedua yaitu terkait dengan data kondisi populasi dan sebaran satwa mangsa, penyakit dan genetik di seluruh kantong habitat harimau sumatra, sehingga dapat memetakan kesenjangan aktivitas konservasi yang dilakukan,” ujarnya. Selanjutnya seluruh data, informasi dan kajian hasil kegiatan SWTS nantinya akan terpusat di database Direktorat Jenderal KSDAE dan selanjutnya menjadi acuan arahan kebijakan konservasi tidak hanya harimau sumatra akan tetapi juga satwa badak, orangutan, gajah dan satwa liar lainnya di Pulau Sumatra.

Hariyo T. Wibisono, Koordinator Pelaksana SWTS menyatakan, “SWTS 2018-2019 adalah kegiatan survei satwa liar terbesar di dunia, baik dalam hal kemitraan, sumber daya manusia yang terlibat, maupun luasan wilayah. Sebanyak 74 tim survei (354 anggota tim) dari 30 lembaga diturunkan untuk melaksanakan survei di 23 wilayah sebaran harimau seluas 12,9 juta hektar, yang 6.4 juta hektar di antaranya adalah habitat yang disurvei pada SWTS pertama.” Tercatat 15 unit pelaksana teknis (UPT) KLHK, lebih dari 10 KPH, 21 LSM nasional dan internasional, dua universitas, dua perusahaan, dan 13 lembaga donor yang telah bergabung mendukung kegiatan SWTS.

Prof. Dr. Gono Semiadi, LIPI, menerangkan bahwa ada beberapa hal yang ingin dihasilkan dari SWTS kedua ini. “Kami mengharapkan dapat menemukan proporsi area yang menjadi wilayah hidup harimau, informasi mengenai keragaman genetika populasi di masing-masing kantong habitat, meningkatkan kapasitas teknis nasional, serta beberapa dokumen strategi konservasi harimau seperti yang dihasilkan oleh SWTS pertama.”

Survei ini tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penyelamatan harimau. “Survei pada 2007-2009 adalah survei harimau pertama terbesar di dunia. Dengan kolaborasi di masa lalu yang berhasil, kami yakin bahwa saat ini kami bisa mengulang kembali kesuksesan lewat kerjasama yang baik lintas organisasi. Keterlibatan multipihak ini merupakan langkah maju dalam membangun disain konservasi yang komprehensif di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Munawar Kholis, Ketua Forum HarimauKita (FHK).

–##–

Kontak Media (narahubung):

  1. KKH, KLHK : Desy S. Chandradewi (+62 812-9542-679)
  2. Koordinator Pelaksana SWTS : Hariyo T. Wibisono (+62 812-1099-557)
  3. Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Hidup Berdampingan dengan Harimau, Berbekal Fondasi Kearifan Lokal

Dalam keremangan hutan desa, harimau yang berjalan gontai terekam kamera intai. Kehadirannya memicu pelatuk kamera intai yang merekam gerakan si kucing liar di hutan desa Rio Kemunyang, Durian Rambun, Muara Siau, Merangin.

“Dari kamera yang dipasang di beberapa titik, kami tahu harimau menghuni hutan desa,” tutur M. Abton, staf hubungan masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa. Kamera itu dipasang oleh masyarakat bersama Fauna & Flora International untuk memantau keanekaragaman hayati. Setiap bulan, masyarakat berpatroli menjaga hutan. “Setiap melakukan patroli, tim biasa menemukan jejak baru,” sambungnya, “juga menemukan jerat satwa.”

Pengelola membagi hutan desa dalam dua zona: perlindungan dan pemanfaatan. Zona pertama untuk melindungi hutan seisinya, dan zona kedua dimanfaatkan oleh warga.

Hutan Durian Rambun merupakan benteng pertahanan bagi keutuhan hutan penyangga taman nasional di Muara Siau. “Yang utama, kami dapat menjaga keamanan hutan dari perambahan dan pembalakan,” tutur Rosidi, ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa. Hutan Durian Rambun ini yang menghentikan perambahan dan pembalakan agar tidak merembet ke kawasan hutan lain di Muara Siau. Lantaran membentuk satu hamparan, hutan desa menyediakan tempat bersembunyi, air, dan mangsa bagi harimau.

Namun, berkembanglah purbasangka. Pada 2016, pernah terjadi konflik di desa tetangga: harimau menyerang penyadap karet. Tim mitigasi turun. Isu negatif beredar: hutan desa Durian Rambun disangka menampung harimau yang dilepas oleh pemerintah.

“Soalnya, masyarakat berpandangan ada dua jenis harimau. Harimau leluhur dan harimau liar,” ungkap Abton. Pemuda yang memiliki suara lantang ini memaparkan, harimau leluhur adalah pelindung desa. “Yang mengganggu adalah harimau liar yang tidak mungkin berkeliaran di desa.” Akhirnya, ada pula yang menganggap bahwa harimau liar itu adalah lepasan pemerintah.

Harimau pelindung desa juga disebut harimau tanjung, harimau pematang, harimau leluhur. Sebutan lokal ini umum di dusun-dusun di lanskap Kerinci. Penutur lokal biasanya menggambarkan harimau pelindung berupa macan kumbang berwarna hitam, dengan seuntai garis putih di dada.

Apa pun itu, alam bawah sadar masyarakat lanskap Kerinci sejatinya memendam kenangan budaya perihal interaksi manusia dengan harimau. Citra budaya ini dikisahkan secara turun-temurun, dan membentuk sebuah pandangan hidup.
Di tempat lain, tepatnya di Desa Ngaol, Tabir Barat, penduduknya punya mekanisme adat untuk meredakan konflik manusia dan harimau, yaitu mengusir harimau dengan bebunyian. “Kita memberi isyarat dengan membunyikan gong di lintasan harimau. Biasanya, ia memangsa ternak yang tidak dikurung. Yang di dalam kandang, tidak pernah,” ujar pemangku adat Desa Ngaol, Abdurrahman.

Upaya–upaya mitigasi secara mandiri sudah mulai diterapkan oleh beberapa desa yang menetap di sekitar taman nasional. Selain bersumber dari kearifan lokal, pihak pengawas hutan pun turun tangan memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur bermukim di kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.

Perhutanan sosial memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan, dan berkewajiban menjaga dan melindungi hutan. Skemanya: kemitraan lingkungan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, atau pun hutan desa.

“Secara bertahap, kita mengusulkan skema perhutanan sosial bagi masyarakat yang terlanjur menghuni kawasan hutan. Skema itu mencakup 25.000 hektare blok pemberdayaan,” ungkap kepala KPHP Kerinci Neneng Susanti.

Sebenarnya, bukanlah tidak mungkin menerapkan asas hidup bersama. Berbekal fondasi kearifan lokal, pelestari membuka kesempatan menyisipkan pengetahuan mitigasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat diajak untuk menangani konflik secara mandiri dengan menggunakan kandang ternak antipemangsaan. Tujuannya untuk melindungi ternak yang dipelihara, seperti kambing, sapi, ayam, dari serangan harimau.

Upaya mitigasi dengan kandang antipemangsaan baru menyentuh 17 dari desa-desa yang rawan konflik harimau. Sebanyak 102 unit kandang antipemangsaan dikerahkan sejak tahun 2009 hingga 2017.

Sejauh ini, baru beberapa desa di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menerapkan mitigasi konflik. Sementara, ada sekitar 110 desa definitif yang mendekam di kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

“Mereka yang belum menerima prakondisi mitigasi konflik, biasanya berpandangan menang-kalah: tidak ada lagi ruang bagi harimau,” ujar Firdaus Affandi, manajer Lanskap Bukit Barisan Selatan Wildlife Conservation Society (WCS). “Berbeda dengan masyarakat yang sudah tersentuh pengetahuan mitigasi. Mereka bisa berbagi ruang hidup dengan harimau.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id