Tim TNKS Ringkus 2 Tersangka Perdagangan Harimau Sumatera

Bravo! Penghargaan setinggi-tingginya untuk tim petugas dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Tim BBTNKS berhasil menangkap dua tersangka pelaku perdagangan harimau Sumatera di Jalan Lintas Bangko – Kerinci, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Merangin, Provinsi Jambi pada hari Selasa malam, tanggal 14 Agustus 2018.

Dua tersangka perdagangan harimau Sumatera tersebut berinisial S (34 tahun), warga Desa Beringin Tinggi dan B (30 tahun), warga Desa Rantau Suli, di Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Bersama tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa satu lembar kulit harimau sumatera basah, satu bungkus tulang harimau seberat 6,8 kg dan peralatan berupa ransel dan dua kendaraan yang digunakan oleh tersangka.

Keberhasilan penangkapan ini merupakan hasil dari investigasi tim Taman Nasional Kerinci Seblat yang dilakukan sejak 8 Agustus yang lalu. Tim TNKS kemudian berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Merangin. Pelaku dan barang bukti saat ini diamankan di Polres Merangin untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan satwa liar adalah salah satu kunci pelestarian satwa yang dilindungi termasuk harimau Sumatera.

@SumatranTigerID

Tentukan Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Hotel Ciputra, Jakarta dari tanggal 16-18 Juli 2018. Lokakarya bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran biaya, memaparkan hasil penilaian tengah efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta menyusun prioritas pihak terkait dalam melaksanakan pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Keluaran dari lokakarya ini adalah uraian kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi dan biaya yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam pengantarnya menyampaikan, lokakarya ini sangat penting walau kajiannya hanya di wilayah Sumatera. “Saya sudah melihat hasil SMART Patrol bagus sekali, tapi tidak ada artinya kalau tidak dipakai dalam manajemen untuk menentukan skala prioritas,” tuturnya.

Menurut Pak Wir, begitu beliau biasa dipanggil, penentuan skala prioritas tersebut terkait dengan bagaimana anggaran bisa disebar ke kegiatan yang sesuai. “Saya harap dari workshop ini keluar sesuatu yang konkrit. Ini adalah workshop yang saya pastikan saya harus hadir, ini core business kita,” tuturnya.

Dalam lokakarya dua hari ini para peserta yang berasal dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proyek Sumatran Tiger, empat taman nasional di Sumatera yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga swadaya masyarakat, dibagi menjadi tiga kelompok guna membahas enam kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi.

Keenam kegiatan tersebut meliputi: Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; Pengelolaan wisata alam; Monitoring nilai penting kawasan konservasi; Perlindungan kawasan konservasi; Pemulihan ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya ini menyimpulkan, kegiatan-kegiatan esensial/kunci dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diidentifikasi dengan asumsi kegiatan prakondisi telah dilaksanakan. “Misalnya RPJP bisa disusun dengan asumsi hasil inventarisasi dan zona/blok dapat menjadi dasar RPJP, konflik telah diselesaikan, lokasi prioritas pengamanan dan monitoring telah ditentukan dan sebagainya,” tutur Dewi Sulastriningsih, Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat Kawasan Konservasi dalam rumusan hasil lokakarya ini.

Menurut Dewi, penguatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK). “Misalnya ownership dokumen perencanaan, mind set pengelolaan wisata, pendampingan kontinu kegiatan-kegiatan, adanya petugas khusus bidang-bidang teknis tertentu (pemulihan ekosistem), serta pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bahasan pokok dalam lokakarya ini. Hasilnya, lokakarya merekomendasikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisir dengan kerjasama, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dengan para pihak.

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Pak Wiratno yang menyatakan bahwa harapan dan kepercayaan publik bisa dibangun dengan menyusun agenda bersama sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. “Kita terpuruk karena public trust, misalnya satwa ngamuk tidak segera direspon. Kepercayaan publik runtuh sehingga ada buaya dibunuh di Sorong,” ujarnya.

Menurut Pak Wir, hal tersebut harus mendorong kegiatan penting selanjutnya yaitu berjejaring atau networking, kolaborasi, kemitraan, gotong royong atau kerja bakti. “Ini yang menjadi modal sosial dan kepercayaan. Menemukan kelola kawasan konservasi sesuai dengan versi kita semoga keluar dari lokakarya ini, ” ujar Pak Wir.

Tema di atas menjadi pokok bahasan di lokakarya hari kedua dengan tema “Peran Para Pihak dan Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Hasil pembahasan ini adalah beberapa poin rekomendasi yang mencakup aspek administrasi dan kebijakan pendukung dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam aspek administrasi dan kebijakan pendukung, lokakarya kedua menyimpulkan diantaranya adalah: tujuan pengelolaan kawasan harus jelas, agar pengelolaannya lebih terarah; dokumen rencana pengelolaan merupakan dokumen wajib dan dokumen perencanaan tunggal sebagai induk perencanaan-perencanaan lainnya; rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ Pendek) merupakan turunan RPJ Panjang yang wajib disusun dan sebagai indikator capaian program tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan riset, kawasan konservasi hendaknya mengarahkan riset untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan; pelatihan pegawai tidak harus dilakukan dalam bentuk pelatihan formal, namun bisa kegiatan-kegiatan seperti inhouse training, magang, mendatangkan para pakar/tenaga ahli; pengelolaan anggaran mengintegrasikan kegiatan-kegiatan eselon I untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan kawasan konservasi bukan merupakan penghasil PNBP, namun lebih pada aspek pengelolaan nilai- nilai kawasan yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, lokakarya ini menyimpulkan pentingnya melakukan diskusi dan mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki stakeholder. Berdasarkan indikator tersebut, bisa ditentukan apa kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sementara UPT bisa mengidentifikasi kesenjangan (gap) kebutuhan mereka.

Dyah Murtiningrum, Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Jenderal KSDAE mengapresiasi hasil kegiatan lokakarya ini. “Saya sudah melihat gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari teman-teman narasumber. Terkait dengan satuan dan volume akan jadi bagian kami. Tahapan ini akan kami cermati termasuk dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang sudah kami susun. Masukan ini sangat berharga bagi kami dan sangat konstruktif dalam memperbaiki SKB kami kedepannya,” tuturnya.

@SumatranTigerID

FFI-IP Selenggarakan Rapat Koordinasi SMART

Fauna & Flora International – Indonesia Programme (FFI-IP), sebagai mitra Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS), melalui dukungan dana proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes (proyek Sumatran Tiger GEF – UNDP) menyelenggarakan rapat koordinasi operasionalisasi Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART) lingkup BBTNKS. Rapat ini diantaranya juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas admin SMART dalam pengelolaan basis data di lingkup BBTNKS.

Rapat koordinasi operasionalisasi sistem SMART lingkup BBTNKS kali ini merupakan pertemuan kedua di tahun 2018. Acara ini berlangsung dalam 2 hari, yaitu pada tanggal 28 – 29 Mei 2018 dan bertempat di Hotel Arafah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi ini sebanyak 22 orang, yang terdiri dari admin data SMART di tingkat balai besar, admin data SMART di tingkat bidang wilayah pengelolaan TN, admin data SMART di tingkat seksi wilayah pengelolaan TN, admin data SMART PHS-KS, admin data SMART MHS-KS, serta admin data SMART Lingkar Institute.

Plt. Kepala BBTNKS Bapak Agusman, S.P., M.Sc. memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Dalam arahannya disampaikan bahwa hasil evaluasi pada pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi struktural BBTNKS yang akan dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2018 di kantor BBTNKS. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sistem SMART di lingkup BBTNKS. Lebih lanjut hal ini menjadi perhatian khusus guna mendukung pembangunan situation room Direktorat Jenderal KSDAE yang terintegrasi dan berbasis data lapangan dengan menggunakan sistem SMART.

Bapak Andrinaldi Adnan, S.Hut, M.Sc., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Daerah pada proyek Sumatran Tiger GEF – UNDP juga ikut duduk bersama dalam kegiatan ini. Berbagai upaya yang telah dilakukan, baik itu dalam bentuk training maupun rapat koordinasi terkait sistem SMART diharapkan dapat memberikan dampak positif yang tentunya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan BBTNKS.

Bapak Donny Gunaryadi selaku Head of Biodiversity FFI – IP menjadi narasumber sekaligus fasilitator jalannya rapat ini. Dijelaskan bahwa pada pertemuan hari ke-1 telah membahas: (1) overview hasil/capaian data SMART periode Januari-April 2018 di lingkup BBTNKS; dan (2) penyampaian progress POKJA SMART Nasional. Pertemuan pada hari ke-2 dilanjutkan dengan: (1) Diskusi operasionalisasi SMART di lingkup BBTNKS berikut SOP, kendala beserta solusinya; (2) finalisasi dan update data lapangan SMART lingkup BBTNKS; dan (3) pengenalan SMART versi 5.0.3 (terbaru) kepada admin lingkup BBTNKS (termasuk mitra).

Seluruh peserta yang hadir telah mendapatkan tambahan informasi dan pengetahuan, mendiskusikan operasionalisasi SMART, dan juga menyepakati beberapa hal. Tidak lupa pada bagian akhir pertemuan juga disepakati pertemuan selanjutnya yaitu pada bulan September tahun 2018. Inilah perkembangan implementasi SMART di BBTNKS, lalu bagaimana kabar pelaksanaan SMART di UPT lainnya? Salam konservasi dari Balai Besar TN Kerinci Seblat.

@SumatranTigerID

Siaran Pers KMH di Desa Pungut Mudik, Kerinci

Kerinci, 26 Mei 2018. Kejadian konflik satwa dan manusia kembali terjadi di daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Kali ini korbannya Rusmayati (60 tahun) warga Dusun Pemetik Kecil, Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.

1. Kronologis kejadian

Pada 24 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 WIB Rusmayati beserta suami, Usman (60 tahun) memulai aktivitas diladang miliknya seperti hari-hari biasanya. Semua pekerjaan berjalan normal hingga waktu menunjukkan pukul 14.30 petang. Usman mendengar teriakan minta tolong sang istri yang berjarak 100 meter darinya. Setelah dihampiri, Usman kaget melihat Rusmayati tengah diterkam seekor harimau sumatera dan langsung berupaya menghalau dan mengusir sehingga harimau tersebut langsung meninggalkan lokasi.

Dengan bantuan Pelda Datrizal, anggota Kodim 0417/KRC, Usman segera melarikan istrinya yang mengalami luka yang cukup serius di bahu kanan bagian belakang ke Rumah Sakit DKT Sungai Penuh. Setelah dilakukan perawatan intensif, akhirnya korban dapat diselamatkan dan saat ini menjalani masa pemulihan di rumah sakit tersebut.

2. Langkah-langkah yang telah dilakukan

Mendengar kabar kejadian luar biasa ini, tim gabungan penanganan konflik satwa yang terdiri dari Balai Besar TNKS, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) JAMBI SKW I di Bangko, KPHP Unit I Kerinci, Fauna & Flora Internasional (FFI-IP), Pelestarian Harimau Sumatera-Kerinci Seblat (PHS-KS), Proyek Sumatran Tiger GEF – UNDP dan Forest Programme II-KfW segera melakukan langkah-langkah penanganan konflik.

Tim yang berjumlah 12 orang langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk mengecek dan mengumpulkan informasi kejadian konflik. Di sekitar lokasi didapati jejak dan bekas gigitan harimau sumatera pada ember dan bekas botol yang masih baru. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa jejak dan tanda-tanda tersebut berasal dari satu ekor individu seekor harimau sumatera. Untuk menghindari terjadinya kejadian serupa, tim secara bergantian melakukan pemantauan selama beberapa hari kedepan di lokasi kejadian. Selain itu, tim juga berkesempatan berkunjung menjenguk dan memberikan bantuan dana (tali asih) kepada keluarga korban Rusmayati.

3. Hasil Penelaahan

Hasil pemantauan dan pengumpulan informasi di lapangan menyimpulkan dugaan penyebab terjadinya konflik harimau di Dusun Pemetik Kecil sebagai (1) Kebutuhan harimau sumatera akan makanan. Sumber makanan di habitat harimau sudah sangat kurang sehingga harimau harus keluar habitatnya untuk mencari makanan; (2) Maraknya perburuan satwa mangsa harimau sumatera; (3) Maraknya kegiatan perambahan dan illegal logging dalam habitat harimau sumatera yang mengakibatkan satwa tersebut terganggu; dan (4) Satwa liar memasuki fase/ siklus tertentu: fase penyapihan dimana induk harimau mengajarkan kepada anaknya untuk berburu dan mencari makan sendiri, setelah anak harimau mampu mandiri, induk harimau akan melepaskan ketergantungan anaknya tersebut dari dirinya.

Atas kejadian ini masyarakat dihimbau untuk menghindari konflik dengan harimau sumatera dengan menghindari bepergian sendirian ke ladang/ kebun. Bila terpaksa harus ke ladang disarankan selalu bersuara/ memakai topeng yang mirip wajah manusia yang dipasang dibagian belakang kepala. Selain itu, usahakan ladang garapan dalam keadaan bersih terutama dari semak belukar, menyediakan kentungan, menghidupkan api dan mewaspadai tanda-tanda alam, seperti bila hujan panas sebaiknya tidak melakukan aktivitas seorang diri di kebun/ ladang. Terakhir, bila bertemu binatang buas usahakan berteriak sekeras mungkin dan jangan membelakangi.

Dengan berbagai langkah penanggulangan dan himbauan yang dilakukan Tim Gabungan Penanganan Konflik Harimau Desa Pungut Mudik diharapkan musibah yang menimpa Ibu Rusmayati adalah korban pertama dan terakhir di lokasi tersebut. Kedepannya, semoga masyarakat lebih faham tentang hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik dan mulai membangun kesadaran untuk hidup berdampingan selaras dengan alam.

Berikut pers release selengkapnya : Pers Release Konflik Harimau di Kerinci

Sumber : Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Melestarikan Bumi Sekepal Tanah Surga

Keindahan alam dan keanekaragaman hayati Kerinci mendorong para pihak untuk bahu-membahu melestarikannya.

Proyek Sumatran Tiger menutup 2017 dengan berbagai capaian yang signifikan. Dinamika proyek yang berlangsung hingga 2020 ini juga terus berkembang sehingga proyek merasa penting untuk melaksanakan pemantauan kegiatan proyek guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di lapangan.

Upaya pemantauan dan evaluasi Proyek Sumatran Tiger, bersama pihak-pihak terkait, terwujud dari tanggal 9-13 April 2018. Kerinci Seblat menjadi lanskap perdana yang dipilih untuk kegiatan pemantauan ini.

Penguatan kelembagaan pengelola taman nasional dalam perlindungan kawasan; pemantauan perubahan tutupan hutan; pemantauan populasi harimau sumatera; dan pembelajaran inisiatif pengembangan hutan desa sebagai carbon stock menjadi empat fokus dari kegiatan ini.

Pada hari pertama, tim dari Jakarta mendarat di Bandara Muara Bungo, Provinsi Jambi. Perjalanan berlanjut melalui darat selama lima jam menuju Kabupaten Bangko yang menjadi markas mitra Proyek Sumatran Tiger, Fauna and Flora International (FFI).

Tim yang mengikuti pemantauan lapangan terdiri dari perwakilan unsur Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan Ekosistem, Direktorat Penegakan Hukum, Kementerian Keuangan, Bappenas, UNDP Indonesia, Global Environment Facility Focal Point, akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Balai Taman Nasional Kerinci Seblat dan Proyek Sumatran Tiger.

Pertemuan dengan tim FFI langsung diisi dengan presentasi Donny Gunaryadi, Head of Biodiversity, Fauna and Flora International – Indonesia Program yang memaparkan hasil kemitraan antara FFI dan Proyek Sumatran Tiger dalam melaksanakan penegakan hukum dan patroli berbasis data sistem SMART di Taman Nasional Kerinci Seblat. Upaya penegakan hukum ini melibatkan para pemangku kepentingan seperti kepolisian, BKSDA, taman nasional dan kejaksaan.

Melalui patroli dan aksi penegakan hukum, tim FFI juga mengidentifikasi dan mendeteksi ancaman terhadap kelestarian harimau sumatera dan ekosistemnya, seperti pemasangan jerat, perburuan liar, perambahan serta perubahan tutupan hutan.

Pada kesempatan ini, Donny dari FFI juga melaporkan peningkatan skor METT (Management Effectiveness Tracking Tools) sebesar 12% di Taman Nasional Kerinci Seblat. Skor METT digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan taman nasional di seluruh dunia.

Menurut Donny, guna memantau populasi harimau sumatera, tim FFI juga telah memasang kamera perangkap di wilayah inti Taman Nasional Kerinci Seblat yang menjadi habitat harimau sumatera. Diskusi berlangsung hingga sore hari. Semua anggota tim menginap di Bangko untuk selanjutnya mengikuti kegiatan keesokan harinya.

Kunjungan hari kedua

Pagi hari pada hari kedua kunjungan kami ke Bangko, tim berangkat menuju Desa Durian Rambun yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Di desa ini, tim FFI memberikan pendampingan dalam pengelolaan hutan desa.

Karena kondisi desa yang sangat terpencil, perjalanan ditempuh dengan menggunakan kendaraan dobel gardan. Sebagian kondisi jalan adalah jalan tanah dengan kontur dan kemiringan yang ekstrem menambah nuansa petualangan dalam kunjungan kami. Mata kami dimanjakan oleh keindahan alam Kerinci yang bagaikan sekepal tanah surga.

Di desa ini, tim bertemu dengan lembaga pengelola hutan desa (LPHD) Rio Kemunyang yang dinilai telah berhasil menekan deforestasi, perambahan hutan dan perburuan liar.

Menurut Abton, tokoh pemuda di Desa Durian Rambun yang juga mantan ketua LPHD Rio Kemunyang, keinginan masyarakat dalam menjaga hutan dilandasi oleh kesadaran akan manfaat hutan desa bagi masyarakat.

Belajar dari pengalaman desa-desa di sekitar Durian Rambun, menurut Abton, manfaat pertama dari menjaga hutan desa adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman perambahan yang banyak terjadi di wilayah lain dan dilakukan oleh warga pendatang.

Manfaat kedua, dengan menjaga hutan, masyarakat desa berhasil terhindar dari kekeringan. “Hutan desa menjaga 9 mata air yang bermanfaat bagi warga Durian Rambun di musim kemarau, saat desa-desa lain kekeringan,” tutur Abton.

Sedangkan manfaat ketiga dengan menjaga hutan desa, pasokan air untuk Pembangkit Listrik Mikro Hidro terus terjaga sehingga masyarakat Desa Durian Rambun bisa menikmati listrik bersih dari alam. “Ini yang tidak bisa dinilai dengan uang,” ujar Abton. Anak-anak di desa bisa terus belajar pada malam hari menggunakan lampu yang energinya diperoleh dari PLTMH. Desa pun menjadi lebih aman.

FFI telah mendampingi LPHD selama lebih dari tiga tahun. Masyarakat desa mendapatkan insentif dari penerapan skema cadangan karbon untuk menjaga hutan dan mata pencaharian mereka. Insentif yang berupa dana tahunan ini digunakan untuk mendukung patroli pengamanan hutan desa, peningkatan ekonomi masyarakat melalui budidaya kopi dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan.

Keberhasilan pembinaan hutan desa oleh FFI tercermin oleh besarnya keyakinan warga yang bertekad menjaga hutan yang merupakan warisan nenek moyang. “Hutan adalah warisan nenek moyang yang adatnya harus dikelola secara lestari. Dengan adanya hutan desa, warga merasa aman dan nyaman karena tidak ada perambahan,” tutur Rosidi, mantan kepala desa Durian Rambun.

Rosidi menambahkan, hutan desa Durian Rambun adalah pagar bagi Kecamatan Muara Siau. “Kalau hutan di desa Durian Rambun jebol (dirambah), hutan di wilayah Kecamatan Muara Siau yang lain juga akan dirambah,” ujarnya.

Sebelum pamit, tim berkesempatan mengunjungi lokasi produksi kopi. Perjalanan menuju lokasi yang kami lakukan berjalan kaki, menuruni lembah, menyebrangi sungai, melalui jembatan gantung menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi kami.

Perjalanan ke Desa Durian Rambun menghabiskan waktu sehari penuh. Sehingga waktu telah beranjak malam ketika mobil-mobil dobel gardan yang mengantar kami kembali Bangko.

Kunjungan hari ketiga

Matahari pagi bersinar cerah di Bangko ketika mobil-mobil kami kembali meluncur untuk mengunjungi Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di desa ini dikembangkan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Tamiai. Menurut Heri Cipta, Camat Batang Merangin, Desa Tamiai memiliki aset sumber daya alam yang kaya seperti kayu manis dan kopi. “Namun keamanan di Desa Tamiai kurang, sehingga yang memanen adalah orang lain,” tuturnya.

Kawasan hutang lindung, menurut Heri, banyak dibabat oleh orang luar sehingga menimbulkan konflik sosial baru. Sehingga, “Bantuan jangan sampai menimbulkan kecemburuan pada masyarakat setempat dan berpihak pada pendatang, sehingga bantuan harus selektif,” ujarnya.

Skema hutan kemasyarakatan dianggap menjadi solusi yang tepat dimana masyarakat diberikan hak untuk mengelola dalam jangka waktu tertentu (sampai dengan 35 tahun).

Neneng Susanti, Kepala Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kerinci, menyatakan Desa Tamiai berada dalam kawasan penyangga TNKS. Neneng menyatakan pihaknya juga berupaya mengembangkan green coffee dengan menggabungkan antara budi daya kopi dan agroforestry atau wanatani. “Caranya adalah kami menyediakan bibit-bibit yang berkualitas untuk ditanam oleh masyarakat,” tuturnya.

Status hutan di Desa Tamiai menurut Nenang adalah hutan produksi, sehingga masyarakat tidak hanya bisa mengembangkan madu, kopi dan kayu manis, namun juga ekowisata burung migran dan rangkong serta pembibitan kayu.

Abdul Hadison yang biasa dipanggil Didi, Senior Field Manager, Fauna and Flora International menyatakan, luas HKM yang diusulkan mencapai 800 hektar. Saat ini masyarakat Desa Tamiai tengah menunggu surat keputusan untuk pemberlakukan skema hutan kemasyarakatan. Dengan bimbingan FFI diharapkan proses ini berjalan lancar.

Setelah menyelesaikan kunjungan ke Kabupaten Merangin, kami melanjutkan perjalanan menuju Sungai Penuh untuk bermalam. Danau Kerinci yang berada di sisi jalan menuju Sungai Penuh tidak lupa kami singgahi, mensyukuri kelimpahan air bagi masyarakat Kerinci. Rombongan tim juga mengunjungi Bukit Tapan, menyaksikan pembukaan jalan yang membelah wilayah inti Taman Nasional Kerinci Seblat.

Kunjungan hari keempat

Pada hari terakhir kunjungan kami di lanskap Kerinci, tim berdiskusi dengan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat, yang dihadiri oleh Kepala Balai Besar TNKS, Ir. M. Arief Toengkagie. Dari beliau kami mendapatkan informasi terakhir mengenai kondisi kawasan TNKS, ancaman dan capaiannya.

Acara ini berlanjut dengan melihat secara langsung proses pemantauan perubahan tutupan hutan yang dilakukan oleh tim FFI di kaki Gunung Kerinci. Proses pemantauan ini menggunakan “drone” yang mempermudah pengamatan melalui udara. Kami berkumpul di Pintu Rimba yang terkenal menjadi pintu masuk jalur pendakian menuju gunung berapi tertinggi di Indonesia itu.

Hasil analisis historis kehilangan hutan di seluruh kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat oleh tim FFI menunjukkan kenaikan degradasi hutan yang cukup signifikan pada tahun 2014 – 2016. Total laju kehilangan hutan seluruh TNKS dari tahun 2001 hingga 2016 yaitu 0.15% per tahun dengan asumsi terdapat regenerasi hutan secara alami atau buatan di setiap tahunnya.

Degradasi banyak terjadi di Kabupaten Merangin, Kerinci dan Solok Selatan. Sedangkan luas dari hutan yang terdegradasi di kawasan inti hanya sebesar 0.008% atau hanya seluas 8.2 Ha.

Keseluruhan luas hutan yang hilang selama 2001 sampai 2016 jika tidak di tambahkan dengan wilayah yang sudah kembali menjadi hutan sebesar 136.17 Ha. Sedangkan luas wilayah degradasi hutan yang aktual adalah sebesar 131.22 Ha atau sebesar 0.136% dari luas area inti.

Tren perubahan kembali tampil di kisaran tahun 2014 hingga 2016 yang meningkat tajam. Perubahan fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pembalakan liar menjadi ancaman utama yang dapat diprediksi dari perubahan yang signifikan tersebut.

Verifikasi hasil perhitungan historis data deforestasi dilakukan melalui data uji lapang menggunakan hasil hasil foto udara dengan drone. Verifikasi ini dilakukan pada beberapa perbatasan hutan kawasan TNKS yang telah ditetapkan. Pemantauan drone pertama telah dilakukan pada bulan Desember 2017 dan dipantau kembali setiap tahun berjalan hingga akhir masa proyek.

Penutup

Jadwal kunjungan yang padat di lanskap Kerinci berakhir dengan berakhirnya kunjungan kami ke Gunung Kerinci. Beribu kenangan – dan tentu saja foto-foto yang indah – akan selalu menghiasi pengalaman kami di Bumi Sekepal Tanah Surga.

Menyaksikan kabut turun di Bukit Khayangan sambil menyaksikan terbitnya mentari, menikmati dendeng batokok yang lezat, terpaku menyaksikan burung rangkong terbang rendah melintasi kami, hanyalah sedikit dari rasa takjub melihat keindahan alam Kerinci.

Melestarikan keanekaragaman hayati di lanskap ini menjadi pekerjaan bersama, tidak hanya menjadi perhatian Indonesia namun juga perhatian dunia. Salah satunya dari Proyek Sumatran Tiger yang berupaya melestarikan satu-satunya harimau yang tersisa di Indonesia. Melalui kerja sama dengan para mitra, kami saling bahu membahu melestarikan Bumi Sekepal Tanah Surga. Ke Kerinci kami akan kembali.

@SumatranTigerID

Proyek Tiger, TNKS dan FFI Kembali Gelar Patroli Rimba

Proyek Sumatran Tiger kembali memfasilitasi Patroli Rimba yang dilaksanakan oleh petugas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Masyarakat Mitra Polisi Hutan dari tanggal 14-20 April 2018.

Lokasi patroli dimulai dari Desa Napal Melintang Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (wilayah Resort Musi Rawas Lubuk Linggau).

Kegiatan patroli ini adalah bagian dari kegiatan untuk penyegaran penggunaan aplikasi SMART 4 bekerja sama dengan Fauna and Flora International dengan dana dari Proyek Sumatran Tiger.

Data-data yang terkumpul dari lapangan di Taman Nasional Kerinci Seblat selama tahun 2018 diharapkan akan semakin kaya melalui kegiatan patroli ini. Aktivitas dari Proyek Sumatran Tiger ini juga bertujuan untuk menularkan penggunaan SMART pada setiap kegiatan lapangan di TNKS selain mendukung pengamanan/perlindungan kawasan TNKS dan meningkatkan kehadiran petugas di lapangan.

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatra, melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (tiger recovery) sebagai indikator keberhasilan. Proyek akan menciptakan model pengelolaan keanekaragaman hayati di lanskap prioritas.

Salah satu output yang akan dihasilkan proyek adalah penanganan konflik secara efektif pada 5 bentang alam proyek. Dimana dalam penanganan konflik ini akan dibangun dan dioperasionalkan tim penanganan konflik di tingkat tapak. Tim penanganan konflik dapat bekerja secara efektif apabila memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi keterampilan; peralatan maupun dukungan operasional lainnya.

Konflik manusia dan harimau (KHM) merupakan salah satu faktor di luar perburuan untuk perdagangan, yang menyebabkan terbunuhnya harimau sumatera di alam. Penanganan konflik yang tidak memadai akan mendorong secara terus menerus pembunuhan harimau dan secara jangka panjang akan berdampak pada populasi yang ada.

Pemerintah telah menerbitkan Permenhut No. 48/Menhut- II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar guna mendukung penanganan konflik yang memadai. Dimana dokumen tersebut menjelaskan cara-cara dalam menanggulangi maupun bertindak ketika terjadi konflik. Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan konflik antara manusia dan harimau dapat ditangani secara efektif sehingga mengurangi resiko negative baik terhadap manusia maupun satwa.

Sebagai pelengkap dari aturan yang telah dikeluarkan, Ditjen KSDAE bekerjasama dengan para mitra telah menerbitkan “Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Konflik antara manusia dan harimau,” serta “Panduan Praktis Dokter Hewan dalam Penanganan Harimau Korban Konflik.” Dalam kerangka proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes.

Guna mendukung upaya-upaya tersebut, proyek menyelenggarakan pelatihan penanganan KHM. Pelatihan ini diperuntukkan bagi aparat, baik lingkup KLHK maupun instansi terkait yang telibat dalam penanganan KHM di lapangan. Pelatihan akan menggunakan kurikulum yang dikembangkan bersama dengan PUSDIKLAT KLHK yang mempunyai sertifikasi untuk menerbitkan pelatihan yang bersertifikat bagi aparat pemerintah. Sehingga apabila peserta memenuhi persyaratan dan melalui pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui dalam system aparatur pemerintah.

Kegiatan pelatihan penanggulangan konflik manusia dengan harimau dilaksanakan dari tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Balai Diklat KLHK Pekanbaru, Riau.

Pelatihan ini diikuti oleh Staf Taman Nasional/BKSDA, untuk Polisi Hutan/PolHut minimal pada jenjang terampil; yang bertugas atau akan ditugaskan pada tim penanggulangan konflik yang ada di UPT dan instansi lain termasuk TNI/POLRI, dengan minimum kualifikasi pada jenjang Babinkantibmas/Babinsa, Staf KPHK/Satker terkait setara dengan jenjang UPT KSDAE dan petugas yang telah terlibat atau akan ditugaskan dalam tim penanggulangan konflik.

Dalam pelaksanaannya, hadir 5 peserta dari BKSDA Aceh beserta 2 peserta dari unsur TNI dan POLRI, 5 orang dari BKSDA Sumatera Utara beserta 2 orang mitra, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2 peserta dari Balai Taman Nasional Batang Gadis, 3 peserta dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Riau, 3 peserta dari BKSDA Sumatera Barat dan 2 orang dari Balai Taman Nasional Teso Nilo.

@SumatranTiger

Bersatu Melawan Kejahatan

Hari Alam Liar Sedunia 2018, yang diperingati pada tanggal 3 Maret, mengangkat tema “Kucing besar: Predator yang tengah terancam”. Peringatan ini menjadi peluang yang tepat untuk melakukan penyadartahuan atas nasib spesies langka ini sekaligus menggalang dukungan dalam skala nasional dan global untuk penyelamatannya.

Mari bersatu melawan kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Mari ciptakan solusi bersama masyarakat menyelamatkan harimau sumatera.

Simak laporan khusus kami yang disusun bersama oleh Andrea Egan, Erin Charles, Hizbullah Arief, Tashi Dorji, dengan sumbangan foto dari Tim Patroli Harimau Sumatera, Forum Harimau Kita, WCS Indonesia, Fauna & Flora International dan Dr. Peter Schmidt. Selamat menikmati! BERSATU MELAWAN KEJAHATAN #WorldWildlifeDay#PredatorsUnderThreat #SaveSumatranTigers #TigerUpdate #WeAreTigers

@SumatranTigerID

Buku Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera

Sumatran Tiger Project bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menerbitkan buku “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”. Bagi rekan-rekan yang berminat mendapatkan buku ini silahkan unduh melalui tautan berikut: “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau di Kerinci

Sungai Penuh, 1 Februari 2018 – Dalam rangka penanggulangan konflik antara manusia dengan harimau sumatera perlu adanya aparatur pemerintah, aparatur pemerintah daerah, Sumber Daya Manusia BUMN/BUMD/BUMS, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat yang berkompeten. Guna membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu melakukan penanggulanagan konflik antara manusia dengan harimau sumatera dan satwa liar dilindungi lainnya, khususnya di lokasi yang sering terjadi konflik harimau di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), maka diadakan Pelatihan Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Harimau Sumatera. Pelatihan kepada masyarakat di Kecamatan Batang Merangin ini merupakan tindak lanjut setelah diselenggarakannya Diklat Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Harimau Sumatera Kepada Petugas (TN, BKSDA, Polri dan Pemda), pada tanggal 20-23 November 2017 lalu di Curup-Bengkulu.

Sebanyak 48 peserta yang hadir dalam kegiatan ini menunjukkan kepedulian yang tinggi dari masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di Kantor Camat Batang Merangin, Tamiai. Peserta kegiatan pelatihan ini adalah kepala desa dan perwakilan masyarakat dari 7 desa di Kecamatan Batang Merangin, yaitu: Desa Tamiai, Desa Batang Merangin, Desa Pasar Tamiai, Desa Lubuk Paku, Desa Seberang Merangin, Desa Baru Pulau Sangkar, dan Desa Pulau Sangkar. Selain itu kegiatan ini dihadiri oleh tokoh adat yang dituakan, yaitu Depati Rencong Telang dan Depati Muaro Langkap. Beberapa mitra TNKS seperti FFI program IUCN di Merangin dan petugas Forest Program II (KfW) Kecamatan Batang Merangin, serta mewakili pemerintahan daerah yaitu KPHP Kerinci Unit 1 juga terlibat.

Bapak Camat Batang Merangin, Heri Cipta, S.Sos, MH, diawal sambutannya menyampaikan bahwa satwa liar seperti harimau sumatera, gajah, beruang, rusa dan lain-lain dilindungi bukan berarti mereka lebih penting daripada manusia, melainkan adalah demi kelestarian ekosistem hutan. Ekosistem hutan yang baik dan seimbang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. “Kepada TNKS dan proyek Sumatran Tiger GEF-UNDP saya sampaikan terima kasih telah mendukung penuh pelatihan ini dan kami senang kalau masyarakat dapat terlibat (dilatih) dalam penanggulangan konflik dengan harimau dan satwa dilindungi lainnya”, ujarnya.

Bambang selaku trainer dan petugas Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi menyampaikan bahwa di dalam peraturan menteri kehutanan nomor: P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar merupakan dua hal yang sama-sama penting diperhatikan. Upaya penanggulangan konflik dilakukan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar terhadap keduabelah pihak. Rahmat Arifin selaku trainer dari BBTNKS Seksi PTN I Wilayah Kerinci menambahkan bahwa dalam penanggulangan konflik tersebut, masyarakat dihimbau untuk cepat memberikan informasi apabila terjadi konflik. Dalam paparannya juga disampaikan terkait dengan mengapa terjadi konlik harimau, kapan terjadinya konflik harimau, langkah-langkah penanganan konflik harimau, bahkan himbauan dan saran-saran kepada masyarakat untuk menghindari konflik dengan harimau sumatera.

Bapak Syafrizal, Depati Muaro Langkap menyampaikan bahwa “datuk” (sebutan masyarakat lokal terhadap harimau sumatera) sejak dahulu berteman dengan manusia. Saat tersesat di dalam hutan, datuk menjadi penunjuk arah agar orang yang tersesat tersebut bisa kembali ke kampung. Menurut pak Syafrizal, selain karena adanya perbuatan menyimpang (melanggar hukum adat) yang dilakukan oleh anggota masyarakat, konflik dengan harimau sumatera umumnya terjadi karena aktivitas penambangan emas tanpa ijin (PETI) oleh masyarakat dari luar Kecamatan Batang Merangin. “Sekitar seminggu yang lalu, masyarakat melakukan patroli hutan selama 11 hari untuk menghindari masuknya pemburu satwa dilindungi”, ujarnya.

Hadir mewakili Kepolisian Resort Kerinci, Ipda Edi M Siswoyo, SE selaku Kanit. Tipiter dan trainer dalam pelatihan ini menekankan masyarakat perlu hati-hati agar tidak terjerumus dalam kasus hukum karena ketidak-tahuan aturan. Setelah mengikuti pelatihan ini, informasi tentang jenis-jenis satwa liar dilindungi mohon disosialisasikan kepada masyarakat lebih luas di desa asal peserta masing-masing. Sebagai informasi, saat ini di Kabupaten Kerinci sudah diaktifkan tim patroli cyber yang akan memantau kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi melalui media sosial. Melalui pelatihan ini, Ipda Edi juga menyampaikan bahwa kasus perdagangan satwa liar dilindungi merupakan masalah serius saat ini yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Sumber: Balai TN Kerinci Seblat

Page 1 of 41234