BBTN Kerinci Seblat Selenggarakan Workshop Sistem SMART

Sungai Penuh (19/1/2018). Kegiatan ini diinisiasi oleh Fauna-Flora International Indonesia Program (FFI-IP) bekerjasama dengan BBTNKS dan didukung penuh oleh proyek Sumatran Tiger GEF-UNDP. Pertemuan ini merupakan kegiatan lanjutan dari pelatihan penyegaran SMART yang diadakan di tanggal 26-27 Agustus 2017 lalu. Pertemuan tersebut membahas beberapa komitmen terkait target patrol, pelaporan dan kinerja tim hingga Desember 2017 lalu.

“Kita berharap adanya sistem ini akan meningkatkan kinerja lapangan dan menyegerakan pembuatan hasil data lapangan dan pelaporan sehingga membantu kami di tingkat pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat” ujar Ir. Rusman sebagai Kepala Bidang Teknis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dalam acara pembukaan Workshop Pengelolaan Basis Data Kegiatan Lapangan Menggunakan Sistem SMART yang bertempat di Hotel Kerinci, 17-18 Januari 2018.

Workshop SMART ini dihadiri oleh 22 orang peserta yang terdiri dari para admin dan operator data SMART dari kantor balai besar, masing-masing wilayah Bidang dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional dan juga mitra dari BBTNKS. Komitmen yang baik ini akan semakin ditingkatkan melalui adanya rencana dan target lanjutan.

“Dengan dukungan mitra kerja, kita yakin pengelolaan taman nasional akan semakin baik kedepannya” ujar Andrinaldi Adnan, S.Hut selaku Kepala Seksi Pemanfaaatan dan Pelayanan BBTNKS.

Menurut Amdoni, selaku penanggung jawab data SMART BBTNKS, ada beberapa hasil dan temuan yang signifikan terkait pertemuan tersebut diantaranya adalah ketepatan waktu dalam pengumpulan data patroli ke pihak Balai. Kita melihat semua pihak punya komitmen walaupun masih banyak kekurangan dalam isian data. Namun upaya ini perlu kita apresiasi sebagai bagian kolaborasi untuk pengelolaan TNKS yang lebih baik.

Pengelolaan dan memperbarui data kondisi kawasan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan taman nasional, karena dengan sistem monitoring dan basis data yang baik dapat menjadi refleksi dan memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan. Untuk melakukan pengelolaan data khususnya data hasil berbagai kegiatan di lapangan, saat ini telah dikembangkan sistem SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) yang relatif mudah untuk dipergunakan dan direkomendasikan sebagai salah satu skema dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kegiatan yang terealisasi, jumlah tim patroli yang terlaksanan pada periode September – Desember 2017 di kawasan TNKS adalah sebanyak 20 tim, sedangkan jumlah personil tim patroli sebanyak 178 orang yang terdiri dari personil BBTNKS dan masyarakat/mitra BBTNKS.

Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID

Degradasi dan Kehilangan Habitat Pemicu Utama Zoonosis

Degradasi dan hilangnya habitat satwa liar menjadi pemicu utama terjadinya zoonosis atau infeksi yang ditularkan di antara hewan (terutama vertebrata) ke manusia atau sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lulu’ Agustina, Kasubdit Keamanan Hayati, Focal Point One Health, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Tingkat ancaman zoonosis dari degradasi dan kehilangan habitat mencapai 44,8%,” ujarnya dalam acara Lokakarya “Pemantauan Penyakit Strategis Harimau Sumatera” yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November di Sahira Hotel, di Bogor. Menurut data Forum Harimau Kita, beberapa jenis spesies satwa liar di Indonesia saat ini memiliki populasi yang kecil dan berada di beberapa blok hutan yang terfragmentasi. Salah satu spesies yang mengalami fragmentasi habitat adalah harimau sumatera yang saat ini tercatat berjumlah sekitar 600 ekor di alam di 23 bentang alam sepanjang Sumatera.

Dengan tersekatnya kelompok-kelompok populasi oleh keberadaan manusia dan alih guna lahan untuk pemukiman, maka tekanan / edge effect yang dihadapi oleh populasi harimau ini semakin tinggi. Masyarakat pada umumnya memelihara berbagai jenis ternak dan hewan kesayangan, sebagaian kelompok masyarakat juga masih aktif melakukan perburuan di dalam kawasan dengan membawa anjing buru.

Jenis-jenis penyakit yang biasa menjangkiti satwa maupun hewan dapat mengalami perkembangan dengan adanya kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan dan adanya mutasi genetik.

drh. Munawar Kholis, Ketua Forum Harimau Kita, menyebutkan, salah satu jenis penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada individu harimau adalah Canine Distemper yang disebabkan oleh jenis virus RNA dari family Paramyxoviridae. Penyakit yang pada awalnya terdeteksi di Rusia ini dimungkinkan menyebar di berbagai kantung populasi harimau tersisa. Harimau yang paling berpotensi terdampak adalah individu harimau yang berada dalam kantung populasi kecil dan dekat dengan pemukiman manusia yang pada umumnya terdapat hewan felids maupun canids. Selain penyakit ini, ada beberapa jenis penyakit lain yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh para praktisi konservasi satwa liar dan otoritas pengelola.

Menurut drh. Kholis, saat ini masih banyak kasus-kasus konflik dan kematian harimau liar yang tidak cukup mendapatkan penanganan, untuk itu sangat diperlukan proses pengambilan, pengelolaan dan pemeriksaan sampel dikoordinir oleh otoritas yang berwenang (Direktorat. KKH) untuk memastikan kasus kasus yang menunjukkan indikasi penyakit berbahaya dapat ditangani secara tepat.

Jenis-jenis satwa liar tertentu tidak selalu dengan mudah diambil sampelnya untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan. Harimau salah satu contohnya, untuk dapat melakukan pengambilan sampel secara sengaja maka perlu menangkap mempergunakan perangkap kandang yang tentu saja beresiko. Di lain pihak sering terjadi konflik yang berujung pada penangkapan harimau, namun sampel tidak terambil secara tepat.

Kondisi lapangan juga sering menemui situasi yang tidak ideal dalam hal pengelolaan dan penyimpanan sampel. Untuk itu diperlukan sebuah tim yang memiliki keahlian yang diberikan mandat untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan sampel hingga bekerjasama dengan laboratorium yang dipercaya untuk secara kontinyu dan sistematis dalam mendeteksi jenis-jenis penyakit berbahaya bagi satwa liar dan penyakit yang memiliki potensi saling menular antara satwa liar dan ternak yang dapat menimbulkan kerugian dari segi ekologi.

Forum Harimau Kita merupakan perkumpulan yang memiliki visi dan misi pelestarian Harimau Sumatera dan berkerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Menanggapi kondisi yang terjadi dan kesimpulan diskusi-diskusi bersama para pakar ekologi, kesehatan satwa liar dan pelaku konservasi di lapangan yang memberikan gambaran perlunya sebuah mekanisme yang formal dalam mengelola informasi dan sampel dari berbagai sumber untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mempelajari dan melakukan pendataan jenis-jenis penyakit satwa liar.

Salah satu strategi Forum Harimau Kita dalam mendukung konservasi Harimau Sumatera adalah dengan memfasilitasi inisiatif-inisiatif pada tingkat nasional yang memiliki nilai strategis. Inisiatif ini diharapkan dapat bersinergi dengan program yang telah berjalan di Indonesia terkait pemantauan penyakit berbahaya. Forum Harimau Kita juga merupakan salah satu mitra Proyek Sumatran Tiger.

Pemerintah saat ini telah mengembangkan konsep One-Health untuk memantau penyakit-penyakit dari hewan domestik maupun satwa liar. Menurut Ibu Lulu’ One Health adalah konsep penanganan penyakit penanganan zoonosis dan penyakit infeksi emerging (PIE) yang dilaksanakan secara terintegrasi, melalui pengembangan mekanisme komunikasi, koordinasi serta kolaborasi antar 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

@SumatranTigerID

BBTNKS Undang ‘Stakeholders’, Sinkronisasi Rencana Kerja 2018

Sungai Penuh, 9 November 2017 – Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat duduk bersama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) guna membahas sinkronisasi rencana kerja di 2018.

Stakeholders dimaksud dalam hal ini adalah: pemerintahan daerah yang dihadiri oleh BPDAS HL Agam Kuantan; Perusahaan-perusahaan, yaitu PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) di Bungo, PT. Supreme Energy Muara Labuh, PT. Tirta Sakti (PDAM) di Kerinci dan PT. Pertamina Geothermal Energy di Lempur; akademisi/ahli dari Universitas Andalas; proyek-proyek konservasi di Kawasan TNKS, yaitu Sumatran Tiger dan FP II (KfW); LSM FFI; LSM ICS di Solok Selatan; serta LSM Lingkar Institut di Bengkulu.

Pertemuan ini berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 8-9 November 2017, di Kota Sungai Penuh. Agenda hari pertama adalah pemaparan program kerja tahun 2018 dari semua peserta undangan, sedangkan agenda hari kedua adalah sinkronisasi rencana kerja tersebut. Sumber dana operasional kegiatan ini adalah Hibah Luar Negeri Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Sumatera Priority Landscapes (proyek Sumatran Tiger).

Sinkronisasi Rencana Kerja Tahun 2018 antara BBTNKS dengan stakeholders yang beraktivitas di dalam dan di sekitar kawasan TNKS memberikan manfaat tersendiri bagi pengelola kawasan TNKS.

Bagian penting yang menjadi tujuan pertemuan ini adalah untuk menghindari tumpang tindih program yang dapat mengakibatkan tidakefektifan. Program kerja yang dimiliki stakeholders BBTNKS diharapkan akan semakin menguatkan pengelolaan kawasan taman nasional. Hasil sinkronisasi rencana kerja tahun 2018 akan digunakan sebagai bahan/materi dalam pembuatan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 BBTNKS.

Pelestarian kawasan konservasi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pengelola maupun para pihak yang menggunakan jasa lingkungan dari kawasan konservasi tersebut.

Pertemuan ini juga memberikan manfaat tersendiri bagi stakeholders yang diundang, sekaligus membuka wawasan terhadap upaya-upaya konservasi apa saja yang dapat diprogramkan di dalam dan di sekitar kawasan TNKS.

Dalam hal ini TNKS berharap untuk kedepannya akan semakin banyak mitra yang membuat program-program konservasi yang dilaksanakan khususnya di sekitar kawasan TNKS, semata-mata bagi pelestarian kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

@SumatranTigerID

TN Kerinci Seblat Fasilitasi Pelatihan Komunikasi

Sungai Penuh, 5 Oktober 2016 – Proyek Sumatran Tiger menggelar pelatihan komunikasi dan advokasi dengan tema “Mewujudkan Generasi Pelindung Harimau Sumatera” yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 di Hotel Kerinci, Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Sumatera.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Agusman, S.P. M.Sc membuka acara pelatihan yang diikuti oleh 29 peserta ini. “Kami berterima kasih atas inisiatif Proyek Sumatran Tiger melaksanakan pelatihan komunikasi dan advokasi ini. Taman Nasional sangat memerlukan bantuan para mitra untuk menggaungkan pentingnya konservasi harimau sumatera,” ujarnya.

Acara pelatihan ini melibatkan wartawan, staf humas masyarakat (humas), komunitas pecinta lingkungan, perwakilan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) dan perwakilan Global Environment Facility (GEF).

Dalam kesempatan pertama Dr. Wilson Novarino, ahli harimau dari Universitas Andalas menyampaikan perkembangan terbaru kondisi spesies harimau sumatera, populasinya, tantangan dalam upaya konservasi harimau sumatera.

Secara khusus Dr. Wilson juga mengupas manfaat pelestarian populasi harimau sumatera dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Menurut Dr. Wilson harimau memiliki peran ekologis dan sosial. “Ketika harimau musnah, akan musnah pula kebanggan dan kebudayaannya,” ujarnya.

Sebagai predator utama, menurut Dr. Wilson, harimau menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati dengan mengontrol populasi satwa yang menjadi mangsanya seperti babi hutan. Jika tidak terkontrol, populasi babi hutan berpotensi merusak ekosistem dalam hutan terutama saat mereka membuat sarang. “Harga kulit harimau tidak sebanding dengan nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan dan bencana, saat populasi harimau berkurang,” tuturnya.

Setelah peserta mendapatkan informasi terbaru mengenai harimau sumatera, Hizbullah Arief, Communication and Reporting Specialist dari Project Management Unit (PMU) Sumatran Tiger, Jakarta, memaparkan strategi komunikasi dan advokasi pelestarian harimau sumatera .

Menurut Arief, semua pihak bisa saling berbagi peran dalam mengkomunikasikan dan menggaungkan isu konservasi harimau sumatera. Arief kemudian memaparkan 10 strategi guna menciptakan berita yang positif yang memberikan solusi dan inspirasi kepada masyarakat.

Peran masing-masing pihak ini dijabarkan dalam pelatihan advokasi yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mendukung upaya konservasi harimau sumatera, spesies yang menjadi sImbol keseimbangan dan kesehatan ekosistem di pulau Sumatera.

Kampanye #WeAreTigers

Selain pelatihan komunikasi dan advokasi, Proyek Sumatran Tiger juga meluncurkan kampanye sosial media dengan tagar #WeAreTigers – Kami adalah Generasi Pelindung Harimau dengan melibatkan semua peserta.

Semua peserta pelatihan adalah champion yang ke depannya berkomitmen membantu kampanye dan aksi konservasi harimau sumatera, habitatnya dan pelestarian ekosistem di Sumatera.

Kampanye ini sekaligus menjadi awal terbentuknya forum komunikasi harimau sumatera di Kerinci Seblat yang bertujuan untuk mendekatkan jaringan komunikasi resmi pemerintah dan taman nasional dengan awak media dan komunitas, untuk mendukung upaya penegakan hukum, penciptaan kesadaran di masyarakat akan pentingnya konservasi harimau sumatera.

Dalam acara ini setiap peserta mendapatkan PIN khusus #WeAreTigers sebagai bukti mereka menjadi bagian dari jaringan Generasi Pelindung Harimau Sumatera.

Acara ini kemudian ditutup dengan foto bersama para champion yang bertekad untuk menerapkan hasil pelatihan komunikasi dan advokasi dalam mendukung aksi dan kampanye konservasi harimau Sumatera.

Acara pelatihan ini selanjutnya juga akan dilaksanakan di 3 bentang alam lain yang menjadi lokasi Proyek Sumatran Tiger yaitu di Gunung Leuser, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan.

@SumatranTigerID

Proyek Dukung Patroli Rimba Berbasis SMART di TNKS

Kawasan TNKS dengan luasan 1,389 juta ha terletak di 4 provinsi berpotensi menghadapi tekanan (gangguan) berupa pengambilan dan perburuan tumbuhan dan satwa liar, penebangan, pembukaan lahan dan pertambangan. Selain itu, pemantauan keanekaragaman hayati dan fitur alam di dalam kawasan TNKS juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Guna menekan ancaman dan melakukan pemantauan potensi sumber daya alam di Taman Nasional Kerinci Seblat, proyek Sumatran Tiger mendukung pelaksanaan patroli rimba pada tanggal 29 September, di Seksi PTN Wilayah IV Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Balai Besar TNKS (BBTNKS) melibatkan masyarakat melalui pengangkatan anggota masyarakat di sekitar kawasan TNKS sebagai Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Langkah ini menjadi alternatif bagi pengelola (BBTNKS) untuk memaksimalkan pengamanan kawasan.

Patroli rimba ini dilakukan oleh anggota Polisi Kehutanan di Seksi Pengelolaan TN Wilayah IV Sangir, MMP Resor Sungai Lambai dan MMP Resor Batang Suliti. Patroli ini targetnya dilaksanakan hingga ke zona inti kawasan TNKS. Petugas/tim akan menggunakan sistem camp berpindah dari satu titik ke titik lainnya di dalam hutan dan keluar di lokasi yang berbeda untuk memperluas wilayah patroli.

SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) merupakan sistem pengelolaan data kegiatan lapangan yang bermanfaat untuk mengukur serta meningkatkan kinerja pengelolaan dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan. Patroli rimba di Seksi PTN Wilayah IV Sangir dilaksanakan menggunakan sistem SMART untuk perekaman dan pengolahan data/informasi dari hasil patroli.

@SumatranTigerID

Kucing Besar Jadi Tema Festival Film Internasional

CITES dan Jackson Hole Wildlife Film Festival pada Minggu, 24 September 2017 mengumumkan dilaksanakannya festival film international yang mengangkat tema kucing besar. Festival film ini guna meningkatkan kesadaran mengenai tantangan-tantangan penting dalam konservasi spesies langka ini.

Festival film internasional mengenai kucing besar ini adalah salah satu dari acara skala global guna memperingati Hari Kehidupan Liar Dunia atau World Wildlife Day yang diperingati setiat tanggal 3 Maret. Pemenang dalam festival film ini akan diumumkan dalam acara peringatan World Wildlife Day yang akan akan digelar di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pendaftaran bagi festival film ini dimulai pada Oktober dan ditutup pada tanggal 15 Desember 2017. Finalis akan diumumkan pada Januari 2018. Nama para pemenang akan diumumkan dalam acara tingkat tinggi PBB guna memperingati World Wildlife Day tanggal 3 Maret 2018. Film yang menjadi pemenang dan yang masuk tahap final akan diputar di seluruh dunia.

Ada beberapa kategori yang bisa diikuti dalam festival film internasional mengenai kucing besar ini:

1. Masalah dan solusi
2. Pahlawan konservasi
3. Masyarakat dan kucing besar
4. Sains dan konservasi
5. Film pendek (di bawah 5 menit)
6. Aspirasi masyarakat lokal

Film yang diproduksi mulai 1 Januari 2010 boleh diikutsertakan. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi laman berikut: International Film Festival for Big Cats 2018.

Indonesia Persiapkan STRAKOHAS 2018-2028

Upaya konservasi harimau sumatera telah mengalami banyak kemajuan sejak dirumuskannya Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (STRAKOHAS) pada tahun 2007 yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Dalam periode 2007-2017, berbagai macam aksi konservasi harimau telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah RI, Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta dan masyarakat.

Upaya penegakan hukum dan perlindungan spesies maupun habitat menjadi sektor yang paling penting untuk diperkuat dalam periode ini. Selama 3 tahun terakhir, sebanyak 48 orang telah dihukum terkait dengan perdagangan harimau sumatera.

Patroli perlindungan kawasan hutan habitat harimau sumatera juga terus ditingkatkan yang menghasilkan total jarak patroli sebesar 12.038 km, 810 jerat ditemukan dan 87 kasus konflik manusia dan harimau ditangani.

Penghitungan estimasi populasi harimau sumatera juga telah dilakukan dengan permodelan Population Viability Analysis (PVA) dan diperkirakan sebanyak 600-an individu terdistribusi di 23 lanskap di seluruh Sumatera baik itu lanskap tipe kecil, sedang maupun besar sehingga strategi konservasi harimau sumatera selanjutnya dapat direncanakan dengan lebih komprehensif.

Namun ancaman terhadap populasi harimau sumatera saat ini masih terus berlangsung baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, permukiman dan kegiatan pembangunan lainnya, sehingga hal ini juga mengakibatkan terjadinya konflik manusia dengan harimau yang pada umumnya harimau menjadi korban dengan dibunuh atau dikeluarkan dari habitatnya.

Kondisi ini menjadi tantangan seiring dengan berakhirnya STRAKOHAS 2007-2017 pada tahun ini. Untuk itu perlu segera disusun STRAKOHAS baru (2018-2028) yang lebih baik dan menjadi acuan dalam konservasi harimau sumatera serta dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Guna membahas dan menyusun rancangan dokumen STRAKOHAS 2018-2028 tersebut sebanyak 61 lembaga yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lembaga-lembaga di bawahnya (Ditjen KSDAE, Balai Besar dan Balai Taman Nasional, KPH, KPHL, KPHK), Bappenas, LIPI, UNDP, PMU GEF-UNDP Sumatran Tiger Project, LSM, Universitas dan perusahaan swasta akan bertemu dalam Thematic Discussion Group (TGD) Penyusunan Dokumen Strakohas 2018-2028, pada tanggal 13-15 September 2017 di Bogor.

Dari pertemuan tersebut diharapkan muncul kesepakatan visi, misi, dan tujuan penyusunan SRAKOHAS 2018-2028; daftar usulan strategis dan aksi konservasi STRAKOHAS 2018-2028; draf dokumen STRAKOHAS 2018-2028 yang akan dibahas oleh tim penyusun.

Dokumen STRAKOHAS 2018-2028 diharapkan selesai akhir tahun ini guna menjaga keberlanjutan pelaksanaan STRAKOHAS 2007-2017.

@SumatranTigerID

Aksi Mitigasi Kurangi Kerugian Konflik Harimau

Konflik manusia dan harimau (human tiger conflict/HTC) menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa manusia. Diperlukan aksi mitigasi konflik guna mencegah kerugian ekonomi dan nyawa manusia, sekaligus melindungi populasi harimau sumatera.

Konflik dengan korban terbanyak adalah saat harimau yang menyerang hewan ternak sehingga ternak terluka atau tewas. Korban nyawa terjadi saat harimau menyerang manusia yang menyebabkan seseorang terluka atau tewas.

Untuk jenis konflik pertama yaitu serangan harimau terhadap hewan ternak, pada periode 2001-2016, telah terjadi 376 kasus atau menempati posisi pertama dari empat jenis konflik harimau dan manusia. Sementara serangan harimau terhadap manusia terjadi 184 kali (data diambil dari buku “Spatio-Temporal Patterns of Human Tiger Conflicts in Sumatra)”.

Dari 376 kasus penyerangan harimau terhadap hewan ternak tersebut, tercatat 1247 ekor ternak menjadi korban. Korban kambing menempati urutan terbanyak dengan 593 ekor (47%). Di posisi kedua adalah sapi dengan jumlah 210 ekor (16,8%), diikuti kerbau sebanyak 83 ekor (6,6%), selanjutnya anjing sebanyak 169 ekor (13,6%) dan ayam sebanyak 193 ekor (13,6%).

Selain menyerang ternak, harimau dalam kondisi tertentu juga menyerang manusia. Jumlah korban yang meninggal atau terluka akibat serangan harimau mencapai 184 orang dalam periode yang sama.

Kerusakan habitat adalah salah satu pemicu konflik manusia dan harimau. Akibat daya dukung dan daya tampung ekosistem yang terus berkurang, sebagai predator utama, harimau harus mencari mangsa di luar wilayah mereka. Jumlah mangsa dan daya jelajah harimau semakin terbatas akibat kerusakan hutan yang menjadi habitat alami mereka.

Aksi mitigasi untuk menjaga populasi harimau dan mencegah kerusakan ekosistem dan habitat harimau dilakukan oleh Proyek Sumatran Tiger.

Bekerja sama dengan berbagai pihak, proyek berupaya meningkatkan kapasitas pengelola wilayah lindung, membangun sistem koordinasi lintas-sektoral untuk lanskap-lanskap prioritas dan pembiayaan berkelanjutan guna mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati.

Peningkatan kapasitas manajemen dilakukan dengan penyegaran fasilitator METT (Management Effectiveness Tracking Tools). Bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para pemangku kepentingan lain Proyek Sumatran Tiger juga menyusun panduan SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) serta menfasilitasi pengembangan sistem SMART – RBM untuk mendukung pelaksanaan patroli di taman nasional.

Edukasi mengenai pentingnya keberadaan harimau sumatera juga terus dilakukan melalui jaringan komunikasi Sumatran Tiger. Proyek Sumatran Tiger juga akan melaksanakan pelatihan komunikasi dan advokasi guna mempromosikan pentingnya konservasi harimau sumatera sebagai simbol ekosistem yang sehat dan seimbang. Jika populasi harimau meningkat, lingkungan juga akan lestari dan sejahtera.

@SumatranTigerID

Konflik Ancam Populasi Harimau Sumatera

Konflik manusia dan harimau berpengaruh negatif terhadap jumlah populasi harimau di Sumatera. Hal ini dibahas dalam buku “Spatio-temporal Patterns of Human-Tiger Conflicts in Sumatera (2001-2016)”.

Ada dua indikator yang menentukan dampak negatif konflik terhadap populasi harimau sumatera.

Indikator yang pertama adalah indeks mortalitas harimau (tiger mortality index) dan indeks pemindahan harimau (tiger removal index).

Indeks mortalitas harimau dinilai dari jumlah harimau yang terbunuh pada saat terjadi konflik. Terbunuhnya harimau ini bisa dikarenakan oleh racun, jerat atau dibunuh/terbunuh setelah diselamatkan oleh aparat maupun staff lembaga swadaya masyarakat.

Sementara indeks pemindahan harimau adalah jumlah harimau yang dipindahkan dari habitatnya saat terjadi konflik. Pemindahan harimau ini bisa terjadi karena harimau itu terbunuh atau tertangkap oleh aparat dan dipindahkan ke kebun binatang.

Data dari tahun 2001-2016 menunjukkan, indeks kematian harimau dan indeks pemindahan harimau terus meningkat.

Semakin banyak jumlah harimau yang dibunuh dan dipindahkan, semakin tinggi dampak negatif konflik terhadap populasi harimau di Sumatera. Populasi harimau akan terus berkurang jika konflik manusia dan harimau tidak berhasil dikurangi atau dicegah. Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan para pemangku kepentingan berupaya ke arah sana.

@SumatranTigerID

Page 3 of 512345