Tim KLHK dan UNDP Indonesia Kunjungi TN Berbak Sembilang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia didukung oleh Proyek Sumatran Tiger baru saja menyelesaikan kunjungan lapangan dari tanggal 28-30 Januari 2019 ke Taman Nasional Berbak Sembilang. Dalam kegiatan ini, para pihak melakukan spot check berbagai perkembangan dan capaian di Taman Nasional Berbak Sembilang. Balai Taman Nasional Berbak Sembilang telah membangun “situation room” yang memungkinkan balai mengumpulkan data-data patroli SMART di lapangan dan mendokumentasikan temuan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan taman nasional. Di kawasan ini terdapat beberapa spesies yang terancam punah dan dilindungi seperti harimau sumatera dan tapir. Taman Nasional Berbak Sembilang juga merupakan situs Ramsar dan menjadi lokasi persinggahan burung migran.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga menyaksikan proses pelatihan teknis pengelolaan ekosistem lahan basah yang dilaksanakan oleh Yapeka sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola di Taman Nasional Berbak Sembilang yang menjadi habitat bagi harimau Sumatra, gajah Asia, tapir Asia, siamang, kucing emas, rusa Sambar, buaya muara, ikan Sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan berbagai spesies burung.

Pada hari kedua kunjungan ke Taman Nasional Berbak Sembilang, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia didukung oleh Proyek Sumatran Tiger juga mengunjungi Pos Simpang Bungur Air Hitam Dalam. Perjalanan ke Air Hitam Dalam menggunakan dua speed boat guna mengamati kondisi ekosistem lahan basah. Di resor ini tim menginap menggunakan tenda guna meyaksikan tantangan tata kelola dan solusi di lapangan.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga mengunjungi Desa Rantau Rasau, desa tertua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyaksikan pelatihan pemetaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan PILI Green Network. Dalam kesempatan ini tim bertemu dengan Kepala Desa Rantau Rasau dan menyaksikan pelatihan yang diharapkan bisa menjadi resolusi inovatif atas konflik tenurial di sekitar Resor Sungai Rambut Taman Nasional Berbak Sembilang.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga melakukan observasi salah satu solusi mitigasi konflik manusia dan harimau di Taman Nasional Berbak Sembilang. Lokasi observasi ada di Desa Telago Limo, dimana Proyek Sumatran Tiger bersama mitra, ZSL, menciptakan mural di balai desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan harimau sumatera serta tumbuhan dan satwa liar lainnya. Balai desa digunakan untuk kegiatan komunitas – mulai dari rapat hingga sarana untuk menggelar pernikahan – sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk penyadartahuan masyarakat.

@SumatranTigerID

19 Personil Dilatih Pantau Populasi Harimau Sumatera

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) bekerjasama dengan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta didukung oleh Sumatran Tiger Project,  menyelenggarakan “Pelatihan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”, kepada personil pengelola kawasan konservasi dan mitranya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 – 13 Oktober 2018, di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Sebanyak 19 peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari Balai Besar TN Kerinci Seblat, Balai Besar TN Gunung Leuser, Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan, Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Balai KSDA Jambi, Balai KSDA Bengkulu – Lampung, KPH Lampung, KPHP Unit 1 Kerinci, PT. Supreme Energy Muara Labuh, Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD), Fakultas MIPA Universitas Andalas, Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, dan Institution  Conservation Society – ICS.

Pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P. 11/KSDAE/SET/KUM./11/2017 tentang Pedoman Pemantauan Populasi Harimau Sumatera Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan mengacu kurikulum PUSDIKLAT KLHK sesuai Keputusan Kapusdiklat SDM LHK Nomor : SK. 5/Dik/PEPE/Dik-2/1/2018 tentang Kurikulum Pelatihan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera, dengan materi: Kebijakan KLHK dalam konservasi harimau sumatera, Nilai penting konservasi harimau sumatera, Bioekologi harimau sumatera, Pengenalan pemantauan dan kamera penjebak, Desain survei, Basis data dan pengelolaan data, Metode pemantauan populasi (okupansi & kepadatan populasi), Pelaksanaan pendugaan dan pemantauan harimau sumatera, serta penyusunan rencana aksi.

Dalam sambutan pembuka, mewakili Kepala BBTNKS, Agusman, S.P, M.Sc., menyampaikan salah satu indikator kinerja utama Ditjen KSDAE – KLHK adalah meningkatnya populasi 25 spesies satwa dilindungi prioritas, termasuk didalamnya satwa harimau sumatera. Saat ini, untuk melakukan pemantauan populasi harimau sumatera, kita belum memiliki metodologi yang seragam, baik dikarenakan kesenjangan pengetahuan dan pemahaman, keterbatasan sumber daya manusia ataupun hal lainnya. Pelatihan ini penting sekali dilaksanakan, dan kita berterimakasih kepada Sumatran Tiger Project yang dapat memfasilitasi pelatihan ini.

Tim Pengajar dalam pelatihan ini berasal dari PUSDIK SDM LHK dan Para pihak lain yang relevan dengan materi yang diajarkan, yaitu: Dr. Ir. Novianto Bambang W, M.Si dan Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si., Irene Margareth R. Pinondang – SINTAS Indonesia, Wido R. Albert – FFI IP dan Tomi Ariyanto – ZSL IP.

Di akhir kegiatan, Ir. Rusman, selaku Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNKS meminta kepada seluruh peserta yang merupakan perwakilan dari 14 institusi/lembaga ini, untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh. “Melalui kegiatan Pelatihan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera, diharapkan peserta dapat melakukan perencanaan survei dan monitoring, menganalisa data dan memberikan rekomendasi pengelolaan terkait konservasi harimau sumatera”, pesannya.

@RonaldSiagian

Kapasitas Penegakan Hukum Perlu Terus Ditingkatkan

Meningkatnya konflik antara manusia dengan satwa liar, meningkatnya aktivitas perburuan
terhadap satwa liar dan meningkatnya aktivitas penghancuran kawasan hutan secara illegal
yang merupakan habitat satwa liar, sampai dengan saat ini belum tertangani secara baik dan
maksimal oleh para pemangku penegak hukum.

Aktivitas ilegal tersebut juga berdampak langsung pada peningkatan aktivitas perdagangan satwa liar di jaringan pasar gelap, terutama aktivitas perdagangan bagian-bagian tertentu dari satwa harimau sumatera, gading gajah dan beberapa bagian dari satwa liar tertentu lainnya.

Lemahnya peran dari para pemangku kepentingan utama di bidang penegakan hukum, tidak terlepas dari semakin minimnya alokasi sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan untuk sektor ini dari pemerintah.

Disamping itu, beberapa faktor lain seperti keberadaan beberapa Undang-Undang terkait, yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian juga menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh para pelaku kegiatan illegal sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) dalam aksinya setiap saat.

Beberapa kelemahan tersebut diatas kiranya hendaklah segera untuk diperbaiki dan dioptimalkan agar kinerja instansi pemangku kepentingan penegakan hukum dibidang LHK dapat berperan secara baik sesuai dengan tugas pokoknya, dengan mendapatkan dukungan dari institusi terkait lainnya.

Proyek Sumatran Tiger memandang perlu untuk mendukung kegiatan pra-kajian kapasitas penegakan hukum di sektor kehutanan, sebagai wujud nyata mendorong penguatan dukungan terhadap proses peningkatan penegakan hukum di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sesuai aturan yang diberlakukan oleh peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25-26 September 2018, bertempat di Hotel Antares Medan (Simpang Yuki). Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh PIU Sumatran Tiger – Leuser bersama tim panitia teknis Balai Besar TN Gunung Leuser.

Kegiatan diikuti oleh instansi Penegakan Hukum, Dinas Kehutanan Provinsi, Perwakilan UPT KLHK terkait, Perwakilan akademisi dan mitra-mitra kerjasama UPT KSDAE-LHK lingkup lanskap Leuser. Darmawan Liswanto, sebagai konsultan hadir memberikan paparan dalam pra-kajian kapasitas penegakan hukum sektor kehutanan.

@SumatranTiger

TNKS Lakukan Sosialisasi di Sekolah Polisi Negara

Proyek Sumatran Tiger hari ini, Jum’at, 21 September mendukung Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat melakukan sosialisasi “Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengenalan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat” kepada Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukit Kaba – Polda Bengkulu di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukit Kaba Polda Bengkulu, AKBP Abdul Muis, S.I.K menyatakan, “Sosialisasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengenalan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat kepada siswa akan sangat efektif karena pengetahuan tersebut akan menyebar ke seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

“Siswa sejak awal sudah mendapatkan pengenalan dan akan ditempatkan di sejumlah bagian, termasuk Reskrimsus. Mereka menjadi tidak asing lagi dengan isu perlindungan keanekaragaman hayati dan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat,” tuturnya.

Sebanyak 45 orang petugas/personil SPN dan 125 siswa SPN hadir dalam acara sosialisasi ini. Kepala Sekolah Polisi Negara menyambut hangat sosialisasi ini dan berharap bisa dilakukan berkelanjutan setiap tahunnya di SPN.

Kepala Balai Besar TNKS, Tamen Sitorus, di tempat terpisah juga mendukung rencana pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan. “Kita sama-sama menjalankan undang-undang, dan perlu bersinergi ke depannya,”tuturnya.

Sosialisasi perlindungan keanekaragaman hayati dan pengenalan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat juga dilaksanakan di PT. Supreme Energy Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan peserta 40 orang dan di PT. Brantas Abipraya – PLTMH Muaro Sako, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan peserta 40 orang. Kegiatan berlangsung sesuai agenda dan mendapatkan sambutan hangat dari Kepala SPN. Kedua pimpinan perusahaan juga memberikan apresiasi kepada TNKS yang telah menginisiasi kegiatan ini.

@SumatranTiger

Tim Patroli TNKS Kembali Berprestasi

Tim patroli Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat kembali menunjukkan prestasinya. Bekerja sama Kepolisian Resort Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tim patroli berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan dan perdagangan harimau sumatera pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 di jalan lintas Bengkulu – Padang, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Bulan lalu pada tanggal 14 Agustus, tim yang sama juga berhasil menangkap 2 pelaku di Jalan Lintas Bangko – Kerinci, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Merangin, Provinsi Jambi.

Tersangka yang ditangkap bulan ini bernama Heri alias Ujang warga Desa Bunga Tanjung. Barang bukti yang diamankan dari pelaku berupa satu (1) lembar kulit harimau Sumatera dengan panjang 135 cm beserta tulang-belulang seberat 4 kg.

Harimau sumatera memiliki nilai penting dalam menjaga ekosistem hutan, diantaranya sebagai satwa predator penyeimbang populasi satwa-satwa yang lain. Dengan kata lain, melindungi harimau dapat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Kepala Balai Besar TNKS, Drs. Tamen Sitorus, M.Sc., mengungkapkan, TNKS merupakan salah satu lokasi habitat harimau sumatera yang diharapkan menjadi tempat pelestarian populasi harimau sumatera di Indonesia.

“Apabila perdagangan harimau terus terjadi di sekitar wilayah TNKS, ini akan menjadi kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS khususnya, dan masyarakat Sumatera pada umumnya.” ujar Tamen. “Oleh sebab itu, saya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat dan para pihak terkait untuk bersama-sama melestarikan satwa yang terancam punah dan dilindungi undang-undang ini,” tambahnya lagi.

@SumatranTigerID

Jurnalis Kunjungi Taman Nasional Gunung Leuser

Proyek Sumatran Tiger baru saja selesai melaksanakan fasilitasi kunjungan jurnalis ke Taman Nasional Gunung Leuser dari tanggal 27-29 Agustus 2018. Acara kunjungan kali ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat kegiatan perlindungan kawasan, terutama kegiatan patroli SMART di Resor Bukit Lawang.

Hari pertama kunjungan kami isi dengan diskusi bersama Kepada Bidang Teknis Konservasi di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Bapak Adhi Nurul Hadi beserta tim dilanjutkan dengan perjalan ke Resor Bukit Lawang pada hari kedua.

Di Bukit Lawang, tim yang terdiri dari Jurnalis dari Harian Kompas, The Jakarta Post, Staff PMU dan PIU Sumatran Tiger serta Staff WCS, bertemu dengan Tim Patroli Mandiri yang diketuai oleh Pak Misno.

Tim patroli mandiri ini mendapatkan dukungan dari Proyek Sumatran Tiger baik dari sisi pendanaan maupun peningkatan kapasitas melalui bantuan mitra WCS atau Wildlife Conservation Society Indonesia.

Tim jurnalis melakukan diskusi dan wawancara dengan semua anggota tim patroli untuk mendapatkan pembelajaran dari penerapan patroli SMART yang dinilai berhasil. Pada tahun 2017, Misno dan tim berpatroli sebanyak 10x selama 96 hari dengan total jangkauan 204,54 km, atau hampir sama dengan jarak Jakarta – Cirebon.

Berbagai temuan patroli SMART di lapangan oleh Misno dan tim menjadi basis perencanaan dan pembuatan keputusan dalam strategi pengawasan dan pengaman di Taman Nasional. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi contoh positif dalam penerapan sistem patroli yang lebih efisien dan efektif terutama dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan gangguan di kawasan taman nasional seperti perambahan, perburuan, dsb.

Tim patroli SMART juga melakukan penyadartahuan di masyarakat serta melakukan pengawasan dan pemantauan potensi lingkungan, agar lingkungan, tumbuhan dan satwa liar di wilayah taman nasional tetap lestari.

@SumatranTigerID

Tim TNKS Ringkus 2 Tersangka Perdagangan Harimau Sumatera

Bravo! Penghargaan setinggi-tingginya untuk tim petugas dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Tim BBTNKS berhasil menangkap dua tersangka pelaku perdagangan harimau Sumatera di Jalan Lintas Bangko – Kerinci, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Merangin, Provinsi Jambi pada hari Selasa malam, tanggal 14 Agustus 2018.

Dua tersangka perdagangan harimau Sumatera tersebut berinisial S (34 tahun), warga Desa Beringin Tinggi dan B (30 tahun), warga Desa Rantau Suli, di Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Bersama tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa satu lembar kulit harimau sumatera basah, satu bungkus tulang harimau seberat 6,8 kg dan peralatan berupa ransel dan dua kendaraan yang digunakan oleh tersangka.

Keberhasilan penangkapan ini merupakan hasil dari investigasi tim Taman Nasional Kerinci Seblat yang dilakukan sejak 8 Agustus yang lalu. Tim TNKS kemudian berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Merangin. Pelaku dan barang bukti saat ini diamankan di Polres Merangin untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan satwa liar adalah salah satu kunci pelestarian satwa yang dilindungi termasuk harimau Sumatera.

@SumatranTigerID

Pelatihan Implementasi SMART di TN Gunung Leuser

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes (Sumatran Tiger Project) mendukung rencana pelaksanaan kegiatan Pelatihan Implementasi Sistem Pendataan dan Pelaporan Patroli berbasis SMART bagi Tim Resort Lingkup BPTN-I Tapaktuan – Balai Besar TN Gunung Leuser.

Kegiatan ini adalah wujud nyata peningkatan kapasitas pemangku pengelola di tingkat tapak dalam pengamanan dan perlindungan kawasan TNGL Wilayah BPTN-I Tapaktuan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 13-14 Agustus 2018, yang bertempat di Kota Tapaktuan, Aceh Selatan.

Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahanan dan pembelajaran tim Patroli SMART ditingkat tapak terhadap sistem pendataan dan pelaporan rutin dan kemampuan para petugas ditingkat tapak (Resort) terhadap skema Patroli berbasis SMART sesuai dengan kebutuhan (kekinian) yang diharapkan.

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah para pendukung Patroli berbasis SAMRT lingkup SPTN-I Balngpidie (Aceh Barat Daya) dan SPTN-II Kluet (Aceh Selatan) lingkup BPTN wilayah-I Tapaktuan, yang total keseluruhan pesertanya sebanyak 31 orang.

Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh tim teknis dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, dengan dukungan assistensi tim fasilitator dari WCS IP dan dukungan pendanaan dari GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

@SumatranTigerID

Tentukan Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Hotel Ciputra, Jakarta dari tanggal 16-18 Juli 2018. Lokakarya bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran biaya, memaparkan hasil penilaian tengah efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta menyusun prioritas pihak terkait dalam melaksanakan pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Keluaran dari lokakarya ini adalah uraian kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi dan biaya yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam pengantarnya menyampaikan, lokakarya ini sangat penting walau kajiannya hanya di wilayah Sumatera. “Saya sudah melihat hasil SMART Patrol bagus sekali, tapi tidak ada artinya kalau tidak dipakai dalam manajemen untuk menentukan skala prioritas,” tuturnya.

Menurut Pak Wir, begitu beliau biasa dipanggil, penentuan skala prioritas tersebut terkait dengan bagaimana anggaran bisa disebar ke kegiatan yang sesuai. “Saya harap dari workshop ini keluar sesuatu yang konkrit. Ini adalah workshop yang saya pastikan saya harus hadir, ini core business kita,” tuturnya.

Dalam lokakarya dua hari ini para peserta yang berasal dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proyek Sumatran Tiger, empat taman nasional di Sumatera yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga swadaya masyarakat, dibagi menjadi tiga kelompok guna membahas enam kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi.

Keenam kegiatan tersebut meliputi: Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; Pengelolaan wisata alam; Monitoring nilai penting kawasan konservasi; Perlindungan kawasan konservasi; Pemulihan ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya ini menyimpulkan, kegiatan-kegiatan esensial/kunci dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diidentifikasi dengan asumsi kegiatan prakondisi telah dilaksanakan. “Misalnya RPJP bisa disusun dengan asumsi hasil inventarisasi dan zona/blok dapat menjadi dasar RPJP, konflik telah diselesaikan, lokasi prioritas pengamanan dan monitoring telah ditentukan dan sebagainya,” tutur Dewi Sulastriningsih, Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat Kawasan Konservasi dalam rumusan hasil lokakarya ini.

Menurut Dewi, penguatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK). “Misalnya ownership dokumen perencanaan, mind set pengelolaan wisata, pendampingan kontinu kegiatan-kegiatan, adanya petugas khusus bidang-bidang teknis tertentu (pemulihan ekosistem), serta pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bahasan pokok dalam lokakarya ini. Hasilnya, lokakarya merekomendasikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisir dengan kerjasama, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dengan para pihak.

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Pak Wiratno yang menyatakan bahwa harapan dan kepercayaan publik bisa dibangun dengan menyusun agenda bersama sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. “Kita terpuruk karena public trust, misalnya satwa ngamuk tidak segera direspon. Kepercayaan publik runtuh sehingga ada buaya dibunuh di Sorong,” ujarnya.

Menurut Pak Wir, hal tersebut harus mendorong kegiatan penting selanjutnya yaitu berjejaring atau networking, kolaborasi, kemitraan, gotong royong atau kerja bakti. “Ini yang menjadi modal sosial dan kepercayaan. Menemukan kelola kawasan konservasi sesuai dengan versi kita semoga keluar dari lokakarya ini, ” ujar Pak Wir.

Tema di atas menjadi pokok bahasan di lokakarya hari kedua dengan tema “Peran Para Pihak dan Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Hasil pembahasan ini adalah beberapa poin rekomendasi yang mencakup aspek administrasi dan kebijakan pendukung dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam aspek administrasi dan kebijakan pendukung, lokakarya kedua menyimpulkan diantaranya adalah: tujuan pengelolaan kawasan harus jelas, agar pengelolaannya lebih terarah; dokumen rencana pengelolaan merupakan dokumen wajib dan dokumen perencanaan tunggal sebagai induk perencanaan-perencanaan lainnya; rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ Pendek) merupakan turunan RPJ Panjang yang wajib disusun dan sebagai indikator capaian program tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan riset, kawasan konservasi hendaknya mengarahkan riset untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan; pelatihan pegawai tidak harus dilakukan dalam bentuk pelatihan formal, namun bisa kegiatan-kegiatan seperti inhouse training, magang, mendatangkan para pakar/tenaga ahli; pengelolaan anggaran mengintegrasikan kegiatan-kegiatan eselon I untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan kawasan konservasi bukan merupakan penghasil PNBP, namun lebih pada aspek pengelolaan nilai- nilai kawasan yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, lokakarya ini menyimpulkan pentingnya melakukan diskusi dan mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki stakeholder. Berdasarkan indikator tersebut, bisa ditentukan apa kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sementara UPT bisa mengidentifikasi kesenjangan (gap) kebutuhan mereka.

Dyah Murtiningrum, Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Jenderal KSDAE mengapresiasi hasil kegiatan lokakarya ini. “Saya sudah melihat gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari teman-teman narasumber. Terkait dengan satuan dan volume akan jadi bagian kami. Tahapan ini akan kami cermati termasuk dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang sudah kami susun. Masukan ini sangat berharga bagi kami dan sangat konstruktif dalam memperbaiki SKB kami kedepannya,” tuturnya.

@SumatranTigerID

FFI-IP Selenggarakan Rapat Koordinasi SMART

Fauna & Flora International – Indonesia Programme (FFI-IP), sebagai mitra Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS), melalui dukungan dana proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes (proyek Sumatran Tiger GEF – UNDP) menyelenggarakan rapat koordinasi operasionalisasi Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART) lingkup BBTNKS. Rapat ini diantaranya juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas admin SMART dalam pengelolaan basis data di lingkup BBTNKS.

Rapat koordinasi operasionalisasi sistem SMART lingkup BBTNKS kali ini merupakan pertemuan kedua di tahun 2018. Acara ini berlangsung dalam 2 hari, yaitu pada tanggal 28 – 29 Mei 2018 dan bertempat di Hotel Arafah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi ini sebanyak 22 orang, yang terdiri dari admin data SMART di tingkat balai besar, admin data SMART di tingkat bidang wilayah pengelolaan TN, admin data SMART di tingkat seksi wilayah pengelolaan TN, admin data SMART PHS-KS, admin data SMART MHS-KS, serta admin data SMART Lingkar Institute.

Plt. Kepala BBTNKS Bapak Agusman, S.P., M.Sc. memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Dalam arahannya disampaikan bahwa hasil evaluasi pada pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi struktural BBTNKS yang akan dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2018 di kantor BBTNKS. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sistem SMART di lingkup BBTNKS. Lebih lanjut hal ini menjadi perhatian khusus guna mendukung pembangunan situation room Direktorat Jenderal KSDAE yang terintegrasi dan berbasis data lapangan dengan menggunakan sistem SMART.

Bapak Andrinaldi Adnan, S.Hut, M.Sc., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Daerah pada proyek Sumatran Tiger GEF – UNDP juga ikut duduk bersama dalam kegiatan ini. Berbagai upaya yang telah dilakukan, baik itu dalam bentuk training maupun rapat koordinasi terkait sistem SMART diharapkan dapat memberikan dampak positif yang tentunya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan BBTNKS.

Bapak Donny Gunaryadi selaku Head of Biodiversity FFI – IP menjadi narasumber sekaligus fasilitator jalannya rapat ini. Dijelaskan bahwa pada pertemuan hari ke-1 telah membahas: (1) overview hasil/capaian data SMART periode Januari-April 2018 di lingkup BBTNKS; dan (2) penyampaian progress POKJA SMART Nasional. Pertemuan pada hari ke-2 dilanjutkan dengan: (1) Diskusi operasionalisasi SMART di lingkup BBTNKS berikut SOP, kendala beserta solusinya; (2) finalisasi dan update data lapangan SMART lingkup BBTNKS; dan (3) pengenalan SMART versi 5.0.3 (terbaru) kepada admin lingkup BBTNKS (termasuk mitra).

Seluruh peserta yang hadir telah mendapatkan tambahan informasi dan pengetahuan, mendiskusikan operasionalisasi SMART, dan juga menyepakati beberapa hal. Tidak lupa pada bagian akhir pertemuan juga disepakati pertemuan selanjutnya yaitu pada bulan September tahun 2018. Inilah perkembangan implementasi SMART di BBTNKS, lalu bagaimana kabar pelaksanaan SMART di UPT lainnya? Salam konservasi dari Balai Besar TN Kerinci Seblat.

@SumatranTigerID

Page 1 of 712345...Last »