Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID

Kampanye Mitigasi Konflik Manusia-Harimau di Jambi

Balai TN Berbak-Sembilang dan BKSDA Jambi menyelenggarakan Kampanye Mitigasi Konflik Manusia-Harimau di Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Jambi.

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik.

Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi.

Kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan.

Di Jambi khususnya di sekitar wilayah Taman Nasional Berbak dan Sembilang (TNBS) Konflik antara manusia dan satwa liar yang sering terjadi adalah konflik dengan Harimau dan Buaya.

Dalam rangka mengurangi kejadian konflik khususnya dengan Harimau, Balai TNBS bersama dengan Balai KSDA Jambi dan Zoological Society of London (ZSL) melalui dukungan proyek GEF-UNDP Sumatran Tiger menyelenggarakan upaya penyadartahuan yang bersifat preventif kepada masyarakat Desa Simpang Datuk dan sekitarnya pada 15 Desember 2017.

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Simpang Datuk dengan dihadiri oleh Kepala Desa Simpang Datuk, Bhabinkamtibmas Simpang Datuk, warga Desa Simpang Datuk, Desa Sungai Jeruk, Desa Sungai Palas, Desa Rantau Rasau dan perwakilan pekerja Perkebunan Sawit PT. Metro Yakin Jaya (MYJ).

Dalam sambutan pembukaannya Kepala Desa Simpang Datuk (Ambok Gauk bin Daeng P.) menyampaikan dukungannya atas kegiatan kampanye ini mengingat dalam beberapa bulan terakhir terlihat harimau yang memasuki wilayah perkebunan PT. MYJ dan terjadinya korban akibat serangan buaya.

Kepala Desa juga mengharapkan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara kontinyu untuk meningkatkan kesadaran masyakarat untuk tidak mengganggu harimau dan mengurangi kejadian serangan buaya.

Pada acara kampanye, Tim Balai KSDA Jambi menyampaikan hal teknis untuk mencegah konflik dengan harimau, prosedur yang harus dilakukan jika terjadi konflik satwa, dan pentingnya konservasi harimau sumatera.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Simpang Datuk juga menyampaikan jika ada warga masyarakat yang menyimpan dan memiliki senjata api rakitan untuk dapat melaporkan dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian karena hal tersebut melanggar undang-undang darurat no. 12 tahun 1951.

Kegiatan perburuan liar terhadap satwa dilindungi termasuk harimau dengan menggunakan senpi maupun jerat adalah kegiatan yang melanggar hukum pidana.

Bhabinkamtibmas menghimbau kepada warga masyarakat memasang jerat untuk hama babi di ladang milik sendiri namun mengenai harimau, agar segera melaporkan kepada pihak berwenang dan tidak melukai atau membunuh harimau tersebut. Jika ini dilakukan maka warga tidak akan dikenai tuntutan hukum karena merupakan ketidak-sengajaan.

Pada akhir acara, kepada warga yang hadir dibagikan kalender dan baliho yang berisi informasi kiat menghindari konflik dengan satwa serta nomer kontak Balai KSDA Jambi dan Balai TNBS yang dapat dihubungi jika terjadi konflik.

@SumatranTigerID

Area Perlindungan Intensif Dukung Peningkatan Populasi Harimau

Proyek Sumatran Tiger, Tim Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan WCS-IP (Indonesia Program) bekerja sama melaksanakan patroli SMART dan pemasangan kamera perangkap (camera trap) guna mengamankan area perlindungan intensif (intensive protection zone) yang berperan penting dalam peningkatan populasi harimau sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Patroli pengawasan kawasan konservasi merupakan pendekatan utama untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi.

Untuk memastikan efektivitas dari kegiatan patroli diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya dapat digunakan untuk menangani aktivitas-aktivitas ilegal, tetapi juga sebuah sistem yang dapat menyimpan informasi hasil kegiatan patroli secara sistematis untuk kemudian digunakan dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan akan kegiatan ilegal.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) adalah sistem yang didesain untuk menfasilitasi transformasi data patroli ke dalam bentuk spasial yang dapat memberikan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengelola kawasan konservasi dalam perencanaan kegiatan pengamanan maupun penegakan hukum.

Proyek Sumatran Tiger mendukung WCS dalam melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zones) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Prodution Zones, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Proyek Sumatran Tiger Tim mendukung 43 perjalanan (trips) patroli yang dilaksanakan oleh TNBBS dan WCS-IP dengan menempuh jarak 1.472, 33 km dan 229 hari patroli dalam periode Mei-September 2017.

Tim patroli menemukan 25 pelaku aktivitas illegal di wilayah ini dengan 17 pelaku ditemukan di wilayah IPZ dan 8 pelaku ditemukan di wilayah non-IPZ. Tim juga menemukan 70 kasus penggunaan kawasan hutan secara tidak syah di TN BBS dimana sebanyak 25 kasus berada di wilayah IPZ dan 45 kasus berada di kawasan Non-IPZ.

Kasus pembalakan liar yang ditemukan sebanyak 2 kasus (dua-duanya di wilayah Non-IPZ). Tim patroli menemukan 15 aktivitas perburuan (6 di IPZ dan 9 di non-IPS), 4 aktivitas pengambilan HHBK (1 di IPZ dan 3 di Non-IPZ), 19 akses jalan (4 di IPZ dan 15 di Non-IPZ) serta 46 alat & transportasi (27 di IPZ dan 19 di Non-IPZ).

Tim patroli telah memberi tindakan untuk aktivitas illegal tersebut termasuk mendokumentasikan dan memusnahkan jerat harimau dan satwa liar agar tidak bisa digunakan lagi.

@SumatranTigerID

TN Berbak Sembilang Gelar Workshop Ekosistem Lahan Basah

Jambi, 22 Nopember 2017 – Dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Taman Nasional Berbak tahun 2018-2027, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang melalui Proyek Sumatran Tiger – GEF – UNDP melaksanakan Workshop Ekosistem Lahan Basah Berbak dan Workshop Species Kunci Berbak yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Nopember 2017 di Hotel Odua Weston Jambi.

Kegiatan workshop ini ditujukan untuk mengeksplorasi data dan informasi terkait kawasan TN Berbak untuk merumuskan kembali nilai-nilai penting kawasan TN Berbak dalam penyusunan RPJP TN Berbak tahun 2018-2027 terutama terkait Konservasi lahan basah (wetland) dan species kunci yang merupakan nilai penting yang menjadi mandat utama ditetapkanya kawasan TN Berbak menjadi Taman Nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder terkait dalam pengelolaan TN Berbak (Bappeda Propinsi, Dinas Kehutanan Propinsi, BKSDA Jambi, BTNBS, UPT Tahura Rangkayo Hitam, Bappeda Muara Jambi, Bappeda Tanjung Jabung Timur, ZSL, Gita Buana, Wetland Internasional Pinang Sebatang) kegiatan workshop tersebut melibatkan narasumber yang kompeten dalam bidang konservasi lahan basah dan spesies flora-fauna khususnya kawasan Berbak yaitu: Direktorat KK Ditjen KSDAE, Direktorat BPEE Ditjen KSDAE, Direktorat KKH Ditjen KSDAE, Sdr. Yus Rusila Noor- Wetland Internasional, Dr. Cherita Yunnia – Tenaga Ahli Kemenko Maritim, Nursanti-Universitas Jambi, Dr. Dolly Priyatna- member of Tapir Specialist Group-IUCN SSC, Sdr. Yoan Dinata-ZSL, Sdr. Iding Ahmad Haidir-Karya Siswa (S3) KemenLHK, Dr. Irawati-Peneliti LIPI, Dr. Asmadi Saad-Tenaga Ahli BRG, Nursanti, S.Hut, M.Si.-Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Jambi dan Sdr. Madari- Pelaku Sejarah TNB. Proses diskusi workshop dipandu oleh Kristiani Fajar Wianti-Pengajar Fakultas Kehutanan UGM.

Kegiatan workshop yang dilaksanakan selama dua hari ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai TN Berbak dan Sembilang Ir. Pratono Puroso, M.Sc

Pelaksanaan acara workshop ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk proyeksi pengelolaan ekosistem lahan basah dan spesies penting di TN Berbak kedepanya hingga terbentukanya satu Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) sebagai pedoman dalam pengelolaan Kawasan TN Berbak.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) merupakan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan dan penataan kawasan dalam zona/blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah. Rencana pengelolaan akan membantu pengelola untuk memenuhi mandat pengelolaan khusus yang telah ditetapkan bagi suatu kawasan konservasi. Mandat ini merupakan alasan utama perlindungan kawasan (key feature versi IUCN atau Outstanding Universal Value versi UNESCO) dan menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan.

@SumatranTigerID

Degradasi dan Kehilangan Habitat Pemicu Utama Zoonosis

Degradasi dan hilangnya habitat satwa liar menjadi pemicu utama terjadinya zoonosis atau infeksi yang ditularkan di antara hewan (terutama vertebrata) ke manusia atau sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lulu’ Agustina, Kasubdit Keamanan Hayati, Focal Point One Health, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Tingkat ancaman zoonosis dari degradasi dan kehilangan habitat mencapai 44,8%,” ujarnya dalam acara Lokakarya “Pemantauan Penyakit Strategis Harimau Sumatera” yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November di Sahira Hotel, di Bogor. Menurut data Forum Harimau Kita, beberapa jenis spesies satwa liar di Indonesia saat ini memiliki populasi yang kecil dan berada di beberapa blok hutan yang terfragmentasi. Salah satu spesies yang mengalami fragmentasi habitat adalah harimau sumatera yang saat ini tercatat berjumlah sekitar 600 ekor di alam di 23 bentang alam sepanjang Sumatera.

Dengan tersekatnya kelompok-kelompok populasi oleh keberadaan manusia dan alih guna lahan untuk pemukiman, maka tekanan / edge effect yang dihadapi oleh populasi harimau ini semakin tinggi. Masyarakat pada umumnya memelihara berbagai jenis ternak dan hewan kesayangan, sebagaian kelompok masyarakat juga masih aktif melakukan perburuan di dalam kawasan dengan membawa anjing buru.

Jenis-jenis penyakit yang biasa menjangkiti satwa maupun hewan dapat mengalami perkembangan dengan adanya kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan dan adanya mutasi genetik.

drh. Munawar Kholis, Ketua Forum Harimau Kita, menyebutkan, salah satu jenis penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada individu harimau adalah Canine Distemper yang disebabkan oleh jenis virus RNA dari family Paramyxoviridae. Penyakit yang pada awalnya terdeteksi di Rusia ini dimungkinkan menyebar di berbagai kantung populasi harimau tersisa. Harimau yang paling berpotensi terdampak adalah individu harimau yang berada dalam kantung populasi kecil dan dekat dengan pemukiman manusia yang pada umumnya terdapat hewan felids maupun canids. Selain penyakit ini, ada beberapa jenis penyakit lain yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh para praktisi konservasi satwa liar dan otoritas pengelola.

Menurut drh. Kholis, saat ini masih banyak kasus-kasus konflik dan kematian harimau liar yang tidak cukup mendapatkan penanganan, untuk itu sangat diperlukan proses pengambilan, pengelolaan dan pemeriksaan sampel dikoordinir oleh otoritas yang berwenang (Direktorat. KKH) untuk memastikan kasus kasus yang menunjukkan indikasi penyakit berbahaya dapat ditangani secara tepat.

Jenis-jenis satwa liar tertentu tidak selalu dengan mudah diambil sampelnya untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan. Harimau salah satu contohnya, untuk dapat melakukan pengambilan sampel secara sengaja maka perlu menangkap mempergunakan perangkap kandang yang tentu saja beresiko. Di lain pihak sering terjadi konflik yang berujung pada penangkapan harimau, namun sampel tidak terambil secara tepat.

Kondisi lapangan juga sering menemui situasi yang tidak ideal dalam hal pengelolaan dan penyimpanan sampel. Untuk itu diperlukan sebuah tim yang memiliki keahlian yang diberikan mandat untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan sampel hingga bekerjasama dengan laboratorium yang dipercaya untuk secara kontinyu dan sistematis dalam mendeteksi jenis-jenis penyakit berbahaya bagi satwa liar dan penyakit yang memiliki potensi saling menular antara satwa liar dan ternak yang dapat menimbulkan kerugian dari segi ekologi.

Forum Harimau Kita merupakan perkumpulan yang memiliki visi dan misi pelestarian Harimau Sumatera dan berkerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Menanggapi kondisi yang terjadi dan kesimpulan diskusi-diskusi bersama para pakar ekologi, kesehatan satwa liar dan pelaku konservasi di lapangan yang memberikan gambaran perlunya sebuah mekanisme yang formal dalam mengelola informasi dan sampel dari berbagai sumber untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mempelajari dan melakukan pendataan jenis-jenis penyakit satwa liar.

Salah satu strategi Forum Harimau Kita dalam mendukung konservasi Harimau Sumatera adalah dengan memfasilitasi inisiatif-inisiatif pada tingkat nasional yang memiliki nilai strategis. Inisiatif ini diharapkan dapat bersinergi dengan program yang telah berjalan di Indonesia terkait pemantauan penyakit berbahaya. Forum Harimau Kita juga merupakan salah satu mitra Proyek Sumatran Tiger.

Pemerintah saat ini telah mengembangkan konsep One-Health untuk memantau penyakit-penyakit dari hewan domestik maupun satwa liar. Menurut Ibu Lulu’ One Health adalah konsep penanganan penyakit penanganan zoonosis dan penyakit infeksi emerging (PIE) yang dilaksanakan secara terintegrasi, melalui pengembangan mekanisme komunikasi, koordinasi serta kolaborasi antar 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

@SumatranTigerID

BBTNKS Undang ‘Stakeholders’, Sinkronisasi Rencana Kerja 2018

Sungai Penuh, 9 November 2017 – Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat duduk bersama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) guna membahas sinkronisasi rencana kerja di 2018.

Stakeholders dimaksud dalam hal ini adalah: pemerintahan daerah yang dihadiri oleh BPDAS HL Agam Kuantan; Perusahaan-perusahaan, yaitu PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) di Bungo, PT. Supreme Energy Muara Labuh, PT. Tirta Sakti (PDAM) di Kerinci dan PT. Pertamina Geothermal Energy di Lempur; akademisi/ahli dari Universitas Andalas; proyek-proyek konservasi di Kawasan TNKS, yaitu Sumatran Tiger dan FP II (KfW); LSM FFI; LSM ICS di Solok Selatan; serta LSM Lingkar Institut di Bengkulu.

Pertemuan ini berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 8-9 November 2017, di Kota Sungai Penuh. Agenda hari pertama adalah pemaparan program kerja tahun 2018 dari semua peserta undangan, sedangkan agenda hari kedua adalah sinkronisasi rencana kerja tersebut. Sumber dana operasional kegiatan ini adalah Hibah Luar Negeri Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Sumatera Priority Landscapes (proyek Sumatran Tiger).

Sinkronisasi Rencana Kerja Tahun 2018 antara BBTNKS dengan stakeholders yang beraktivitas di dalam dan di sekitar kawasan TNKS memberikan manfaat tersendiri bagi pengelola kawasan TNKS.

Bagian penting yang menjadi tujuan pertemuan ini adalah untuk menghindari tumpang tindih program yang dapat mengakibatkan tidakefektifan. Program kerja yang dimiliki stakeholders BBTNKS diharapkan akan semakin menguatkan pengelolaan kawasan taman nasional. Hasil sinkronisasi rencana kerja tahun 2018 akan digunakan sebagai bahan/materi dalam pembuatan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 BBTNKS.

Pelestarian kawasan konservasi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pengelola maupun para pihak yang menggunakan jasa lingkungan dari kawasan konservasi tersebut.

Pertemuan ini juga memberikan manfaat tersendiri bagi stakeholders yang diundang, sekaligus membuka wawasan terhadap upaya-upaya konservasi apa saja yang dapat diprogramkan di dalam dan di sekitar kawasan TNKS.

Dalam hal ini TNKS berharap untuk kedepannya akan semakin banyak mitra yang membuat program-program konservasi yang dilaksanakan khususnya di sekitar kawasan TNKS, semata-mata bagi pelestarian kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

@SumatranTigerID

Ke Way Canguk Kami Akan Kembali

UNDP Regional Office di Bangkok diwakili oleh Tashi Dorji, Regional Technical Advisor (RTA) UNDP bersama dengan tim dari Proyek Sumatran Tiger, GEF, Biro Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK dan UNDP Indonesia baru saja menyelesaikan kunjungan ke bentang alam Bukit Barisan Selatan, yang menjadi salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Kunjungan lapangan ini dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 20-23 Oktober 2017. Pada hari pertama, Jum’at, 20 Oktober 2017, tim berangkat dari Jakarta menuju Lampung melalui perjalanan udara dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang menjadi lokasi Kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TN BBS).

Agus Wahyudiono, Kepala Balai Besar TN BBS dan Ismanto, Kepala Bidang Teknik Konservasi Balai Besar TN BBS sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Sumatran Tiger bersama staf dan mitra LSM menyambut tim dengan hangat dan berdiskusi membahas upaya konservasi di Balai Besar TN BBS.

Dalam diskusi tersebut Agus menyatakan, kerja sama dengan mitra taman nasional sangat penting karena tidak semua kegiatan di balai besar bisa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kerja sama yang baik dengan mitra-mitra taman nasional diperlukan untuk meningkatkan indikator kinerja tiga spesies kunci yaitu harimau sumatera, gajah dan badak,” tuturnya.

Selain bermitra dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BB TN BBS), Proyek Sumatran Tiger juga menggandeng Wildlife Conservation Society (WCS) di bentang alam ini. Tashi Dorji beserta tim berkesempatan mengunjungi kantor WCS setelah berdikusi dengan Balai Besar TN BBS.

WCS memiliki Wildlife Response Unit (WRU) yang bertugas mengurangi konflik antara manusia dan harimau yang terjadi di desa-desa di sekitar taman nasional. WCS juga memiliki tim patroli SMART yang bekerja sama dengan balai melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayah TN BBS. Proyek Sumatran Tiger turut mendukung inisiatif-inisiatif tersebut.

Dua diskusi dengan mitra menjadi pembuka kegiatan kami di bentang alam Bukit Barisan Selatan. Keesokan harinya pada Sabtu pagi, 21 Oktober 2017, kami berkesempatan mengunjungi Stasiun Penelitian Way Canguk yang dikelola oleh WCS. Stasiun penelitian ini terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bagian selatan.

Perjalanan menuju Way Canguk harus kami tempuh menyebrangi sungai besar dan beberapa sungai kecil, menerobos hutan belantara untuk mencapai pusat penelitian ini.

Perjalanan menuju ke Way Canguk berjalan lancar. Sungai Pemerihan bisa kami sebrangi dengan berjalan kaki. Tim WCS, polisi hutan, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mendampingi kami sepanjang perjalanan. Diperlukan waktu sekitar dua jam bagi seluruh tim untuk mencapai Pusat Penelitian Way Canguk.

Pusat penelitian Way Canguk memiliki empat bangunan utama yang berfungsi sebagai tempat menginap, perpustakaan, lokasi riset, sekaligus kantor. Satu bangunan lagi digunakan untuk dapur dan tempat makan bersama. Kami tiba di lokasi di tengah hujan gerimis sekitar jam 12.00 siang.

Setelah istirahat dan makan siang, pada sore hari sekitar jam 15.00, Tashi Dorji bersama anggota tim kembali masuk hutan untuk melihat lokasi pengamatan tumbuhan dan satwa liar bersama dengan tim WCS, polisi hutan dan tim BB TNBBS.

Sepanjang perjalanan, Tashi beserta tim sempat mengamati beberapa pohon raksasa dan jejak satwa liar seperti babi hutan, rusa, bertemu dengan owa dan siamang dan melihat lokasi sarang burung rangkong yang terancam oleh perburuan liar. Tashi juga sempat merasakan air tawar dari akar merah yang sering dikonsumsi oleh tim patroli hutan saat mereka kesulitan menemukan sumber air tawar yang bersih.

Tim WCS di Pusat Penelitian Way Canguk berhasil mengidentifikasi 348 jenis pohon, 56 jenis mamalia (8 jenis primata), 47 jenis katak, 7 jenis reptil dan 207 jenis burung yang menjadi bagian dari keanekaragaman hayati wilayah ini.

Setelah mengunjungi pusat pengamatan lapangan WCS, kami kemudian kembali ke Stasiun Penelitian Way Canguk untuk berdiskusi, beristirahat dan bermalam. Hujan deras menyirami bumi Way Canguk Sabtu malam. Hujan terus mengguyur hingga Minggu pagi hari.

Derasnya hujan membuat anggota tim khawatir atas kondisi Sungai Pemerihan. Kekhawatiran ini terbukti karena air Sungai Pemerihan yang sebelumnya bisa kami lewati dengan berjalan kaki, hari itu meluap akibat hujan deras yang mengguyur sepanjang malam hingga pagi hari.

Namun kekhawatiran itu bisa teratasi oleh kesigapan tim WCS dan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang sudah mempersiapkan fasilitas penyebrangan darurat menggunakan ban dalam traktor dibantu dengan tali pengaman dan pelampung untuk semua anggota tim.

Menyebrang sungai di tengah arus yang deras menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi seluruh anggota tim. Proses penyebrangan ini kami rekam dalam video yang akan kami tayangkan di jaringan komunikasi Sumatran Tiger.

Setelah berhasil menyebrang Sungai Pemerihan dengan selamat, kami kembali berjalan kaki menuju titik berkumpul di Desa Pemerihan untuk membersihkan diri. Baju, celana dan sepatu boots kami semuanya basah dan kotor penuh lumpur. Kami juga harus mengecek keberadaan pacet, binatang pengisap darah, yang menempel di tubuh kami, walau jumlahnya tak lagi sebanyak saat kami tiba di Stasiun Penelitian Way Canguk sehari sebelumnya.

Setelah membersihkan diri, Tashi dan seluruh anggota tim mengunjungi Rhino Camp yang dikelola oleh Yayasan Badak Indonesia dan Pekon Margo Mulyo. Di Pekon atau Desa Margo Mulyo ini, WCS bekerja sama dengan Proyek Sumatran Tiger mengembangkan kandang ternak anti harimau (tiger-proof enclosures/TPE) guna mencegah terjadinya konflik harimau dan satwa liar. Ternak adalah salah satu aset perekonomian utama yang dimiliki oleh penduduk.

Menurut Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program, WCS mencatat, dari awal tahun 2016 hingga Oktober 2017, telah terjadi 46 kasus konflik manusia dan harimau (KMH) di desa-desa di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Menurut Pak Sairin, penduduk desa yang kandangnya menjadi lokasi percontohan TPE, konflik satwa liar tidak hanya terjadi dengan harimau, namun juga dengan satwa-satwa liar lain, seperti beruang. “Beruang sering menyerang ternak kami, menghisap darahnya hingga mati,” ujarnya. Sehingga keberadaan TPE sangat bermanfaat untuk mengurangi konflik satwa liar.

Manfaat lain diungkapkan oleh Ibu Sugiati, istri Pak Sairin. Ketika satwa liar gagal menyerang ternak di kandang TPE yang sudah terlindungi, satwa liar cenderung tidak kembali dan mencari target di kandang lain yang belum menerapkan sistem TPE. Efeknya, ia dan anak-anak merasa lebih aman. “Kami sekarang tidak lagi takut keluar pada pagi dan malam hari untuk berkebun, belajar dan beraktivitas,” tuturnya.

Proyek Sumatran Tiger hingga akhir masa proyek pada 2020, akan terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan aksi konservasi di Bukit Barisan Selatan.

Sinergi bersama WCS, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan solusi konservasi yang berkelanjutan. Bukti-bukti sinergi tersebut kami temukan dalam kunjungan kami kali ini. Kunjungan yang sangat berkesan. Ke Way Canguk, kami akan kembali.

@SumatranTigerID

 

Harimau Tidak Boleh Punah di Sumatera

Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek pada kuartal I dan kuartal II serta pembahasan rencana kegiatan tahun 2018.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Bapak Bambang Dahono Adji yang juga menjabat National Project Director Proyek Sumatran Tiger membuka acara ini. “Harimau tidak boleh punah di Sumatera. Sinergi dengan mitra proyek dan lembaga swadaya masyarakat membantu kita mencapai target konservasi keanekaragaman hayati,” ujar Bambang.

Perwakilan dari GEF, UNDP, WCS, ZSL, FFI, staff PIU dan PMU Sumatran Tiger turut menghadiri acara yang berlangsung selama 2 hari dari 10-11 Oktober 2017 di Medan, Sumatera Utara.

Bapak Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manager Sumatran Tiger, memaparkan pencapaian proyek, dilanjutkan dengan paparan PIU (Project Implementation Unit) dan mitra yaitu taman nasional dan NGOs, di semua bentang alam yaitu Gunung Leuser, Bukit Barisan Selatan, Berbak-Sembilang dan Kerinci Seblat.

“Taman Nasional Gunung Leuser memiliki banyak potensi, potensi plasma nutfah, micro hydro, geothermal energy dan ekowisata, namun perambahan, perburuan dan illegal logging, terus menjadi ancaman,” ujar Misran, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. BB TN Gunung Leuser bekerja sama dengan Proyek Sumatran Tiger dan para mitra bersinergi melaksanakan patroli guna menekan ancaman di taman nasional.

Dalam acara ini semua pemangku kepentingan berkomitmen melaksanakan sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung aksi konservasi keanekaragaman hayati termasuk aksi konservasi harimau sumatera.

@SumatranTigerID

TN Kerinci Seblat Fasilitasi Pelatihan Komunikasi

Sungai Penuh, 5 Oktober 2016 – Proyek Sumatran Tiger menggelar pelatihan komunikasi dan advokasi dengan tema “Mewujudkan Generasi Pelindung Harimau Sumatera” yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 di Hotel Kerinci, Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Sumatera.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Agusman, S.P. M.Sc membuka acara pelatihan yang diikuti oleh 29 peserta ini. “Kami berterima kasih atas inisiatif Proyek Sumatran Tiger melaksanakan pelatihan komunikasi dan advokasi ini. Taman Nasional sangat memerlukan bantuan para mitra untuk menggaungkan pentingnya konservasi harimau sumatera,” ujarnya.

Acara pelatihan ini melibatkan wartawan, staf humas masyarakat (humas), komunitas pecinta lingkungan, perwakilan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) dan perwakilan Global Environment Facility (GEF).

Dalam kesempatan pertama Dr. Wilson Novarino, ahli harimau dari Universitas Andalas menyampaikan perkembangan terbaru kondisi spesies harimau sumatera, populasinya, tantangan dalam upaya konservasi harimau sumatera.

Secara khusus Dr. Wilson juga mengupas manfaat pelestarian populasi harimau sumatera dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Menurut Dr. Wilson harimau memiliki peran ekologis dan sosial. “Ketika harimau musnah, akan musnah pula kebanggan dan kebudayaannya,” ujarnya.

Sebagai predator utama, menurut Dr. Wilson, harimau menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati dengan mengontrol populasi satwa yang menjadi mangsanya seperti babi hutan. Jika tidak terkontrol, populasi babi hutan berpotensi merusak ekosistem dalam hutan terutama saat mereka membuat sarang. “Harga kulit harimau tidak sebanding dengan nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan dan bencana, saat populasi harimau berkurang,” tuturnya.

Setelah peserta mendapatkan informasi terbaru mengenai harimau sumatera, Hizbullah Arief, Communication and Reporting Specialist dari Project Management Unit (PMU) Sumatran Tiger, Jakarta, memaparkan strategi komunikasi dan advokasi pelestarian harimau sumatera .

Menurut Arief, semua pihak bisa saling berbagi peran dalam mengkomunikasikan dan menggaungkan isu konservasi harimau sumatera. Arief kemudian memaparkan 10 strategi guna menciptakan berita yang positif yang memberikan solusi dan inspirasi kepada masyarakat.

Peran masing-masing pihak ini dijabarkan dalam pelatihan advokasi yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mendukung upaya konservasi harimau sumatera, spesies yang menjadi sImbol keseimbangan dan kesehatan ekosistem di pulau Sumatera.

Kampanye #WeAreTigers

Selain pelatihan komunikasi dan advokasi, Proyek Sumatran Tiger juga meluncurkan kampanye sosial media dengan tagar #WeAreTigers – Kami adalah Generasi Pelindung Harimau dengan melibatkan semua peserta.

Semua peserta pelatihan adalah champion yang ke depannya berkomitmen membantu kampanye dan aksi konservasi harimau sumatera, habitatnya dan pelestarian ekosistem di Sumatera.

Kampanye ini sekaligus menjadi awal terbentuknya forum komunikasi harimau sumatera di Kerinci Seblat yang bertujuan untuk mendekatkan jaringan komunikasi resmi pemerintah dan taman nasional dengan awak media dan komunitas, untuk mendukung upaya penegakan hukum, penciptaan kesadaran di masyarakat akan pentingnya konservasi harimau sumatera.

Dalam acara ini setiap peserta mendapatkan PIN khusus #WeAreTigers sebagai bukti mereka menjadi bagian dari jaringan Generasi Pelindung Harimau Sumatera.

Acara ini kemudian ditutup dengan foto bersama para champion yang bertekad untuk menerapkan hasil pelatihan komunikasi dan advokasi dalam mendukung aksi dan kampanye konservasi harimau Sumatera.

Acara pelatihan ini selanjutnya juga akan dilaksanakan di 3 bentang alam lain yang menjadi lokasi Proyek Sumatran Tiger yaitu di Gunung Leuser, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan.

@SumatranTigerID

Page 4 of 8« First...23456...Last »