Proyek Tiger, TNKS dan FFI Kembali Gelar Patroli Rimba

Proyek Sumatran Tiger kembali memfasilitasi Patroli Rimba yang dilaksanakan oleh petugas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Masyarakat Mitra Polisi Hutan dari tanggal 14-20 April 2018.

Lokasi patroli dimulai dari Desa Napal Melintang Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (wilayah Resort Musi Rawas Lubuk Linggau).

Kegiatan patroli ini adalah bagian dari kegiatan untuk penyegaran penggunaan aplikasi SMART 4 bekerja sama dengan Fauna and Flora International dengan dana dari Proyek Sumatran Tiger.

Data-data yang terkumpul dari lapangan di Taman Nasional Kerinci Seblat selama tahun 2018 diharapkan akan semakin kaya melalui kegiatan patroli ini. Aktivitas dari Proyek Sumatran Tiger ini juga bertujuan untuk menularkan penggunaan SMART pada setiap kegiatan lapangan di TNKS selain mendukung pengamanan/perlindungan kawasan TNKS dan meningkatkan kehadiran petugas di lapangan.

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatra, melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (tiger recovery) sebagai indikator keberhasilan. Proyek akan menciptakan model pengelolaan keanekaragaman hayati di lanskap prioritas.

Salah satu output yang akan dihasilkan proyek adalah penanganan konflik secara efektif pada 5 bentang alam proyek. Dimana dalam penanganan konflik ini akan dibangun dan dioperasionalkan tim penanganan konflik di tingkat tapak. Tim penanganan konflik dapat bekerja secara efektif apabila memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi keterampilan; peralatan maupun dukungan operasional lainnya.

Konflik manusia dan harimau (KHM) merupakan salah satu faktor di luar perburuan untuk perdagangan, yang menyebabkan terbunuhnya harimau sumatera di alam. Penanganan konflik yang tidak memadai akan mendorong secara terus menerus pembunuhan harimau dan secara jangka panjang akan berdampak pada populasi yang ada.

Pemerintah telah menerbitkan Permenhut No. 48/Menhut- II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar guna mendukung penanganan konflik yang memadai. Dimana dokumen tersebut menjelaskan cara-cara dalam menanggulangi maupun bertindak ketika terjadi konflik. Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan konflik antara manusia dan harimau dapat ditangani secara efektif sehingga mengurangi resiko negative baik terhadap manusia maupun satwa.

Sebagai pelengkap dari aturan yang telah dikeluarkan, Ditjen KSDAE bekerjasama dengan para mitra telah menerbitkan “Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Konflik antara manusia dan harimau,” serta “Panduan Praktis Dokter Hewan dalam Penanganan Harimau Korban Konflik.” Dalam kerangka proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes.

Guna mendukung upaya-upaya tersebut, proyek menyelenggarakan pelatihan penanganan KHM. Pelatihan ini diperuntukkan bagi aparat, baik lingkup KLHK maupun instansi terkait yang telibat dalam penanganan KHM di lapangan. Pelatihan akan menggunakan kurikulum yang dikembangkan bersama dengan PUSDIKLAT KLHK yang mempunyai sertifikasi untuk menerbitkan pelatihan yang bersertifikat bagi aparat pemerintah. Sehingga apabila peserta memenuhi persyaratan dan melalui pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui dalam system aparatur pemerintah.

Kegiatan pelatihan penanggulangan konflik manusia dengan harimau dilaksanakan dari tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Balai Diklat KLHK Pekanbaru, Riau.

Pelatihan ini diikuti oleh Staf Taman Nasional/BKSDA, untuk Polisi Hutan/PolHut minimal pada jenjang terampil; yang bertugas atau akan ditugaskan pada tim penanggulangan konflik yang ada di UPT dan instansi lain termasuk TNI/POLRI, dengan minimum kualifikasi pada jenjang Babinkantibmas/Babinsa, Staf KPHK/Satker terkait setara dengan jenjang UPT KSDAE dan petugas yang telah terlibat atau akan ditugaskan dalam tim penanggulangan konflik.

Dalam pelaksanaannya, hadir 5 peserta dari BKSDA Aceh beserta 2 peserta dari unsur TNI dan POLRI, 5 orang dari BKSDA Sumatera Utara beserta 2 orang mitra, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2 peserta dari Balai Taman Nasional Batang Gadis, 3 peserta dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Riau, 3 peserta dari BKSDA Sumatera Barat dan 2 orang dari Balai Taman Nasional Teso Nilo.

@SumatranTiger

Bersatu Melawan Kejahatan

Hari Alam Liar Sedunia 2018, yang diperingati pada tanggal 3 Maret, mengangkat tema “Kucing besar: Predator yang tengah terancam”. Peringatan ini menjadi peluang yang tepat untuk melakukan penyadartahuan atas nasib spesies langka ini sekaligus menggalang dukungan dalam skala nasional dan global untuk penyelamatannya.

Mari bersatu melawan kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Mari ciptakan solusi bersama masyarakat menyelamatkan harimau sumatera.

Simak laporan khusus kami yang disusun bersama oleh Andrea Egan, Erin Charles, Hizbullah Arief, Tashi Dorji, dengan sumbangan foto dari Tim Patroli Harimau Sumatera, Forum Harimau Kita, WCS Indonesia, Fauna & Flora International dan Dr. Peter Schmidt. Selamat menikmati! BERSATU MELAWAN KEJAHATAN #WorldWildlifeDay#PredatorsUnderThreat #SaveSumatranTigers #TigerUpdate #WeAreTigers

@SumatranTigerID

Buku Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera

Sumatran Tiger Project bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menerbitkan buku “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”. Bagi rekan-rekan yang berminat mendapatkan buku ini silahkan unduh melalui tautan berikut: “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau di Kerinci

Sungai Penuh, 1 Februari 2018 – Dalam rangka penanggulangan konflik antara manusia dengan harimau sumatera perlu adanya aparatur pemerintah, aparatur pemerintah daerah, Sumber Daya Manusia BUMN/BUMD/BUMS, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat yang berkompeten. Guna membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu melakukan penanggulanagan konflik antara manusia dengan harimau sumatera dan satwa liar dilindungi lainnya, khususnya di lokasi yang sering terjadi konflik harimau di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), maka diadakan Pelatihan Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Harimau Sumatera. Pelatihan kepada masyarakat di Kecamatan Batang Merangin ini merupakan tindak lanjut setelah diselenggarakannya Diklat Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Harimau Sumatera Kepada Petugas (TN, BKSDA, Polri dan Pemda), pada tanggal 20-23 November 2017 lalu di Curup-Bengkulu.

Sebanyak 48 peserta yang hadir dalam kegiatan ini menunjukkan kepedulian yang tinggi dari masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di Kantor Camat Batang Merangin, Tamiai. Peserta kegiatan pelatihan ini adalah kepala desa dan perwakilan masyarakat dari 7 desa di Kecamatan Batang Merangin, yaitu: Desa Tamiai, Desa Batang Merangin, Desa Pasar Tamiai, Desa Lubuk Paku, Desa Seberang Merangin, Desa Baru Pulau Sangkar, dan Desa Pulau Sangkar. Selain itu kegiatan ini dihadiri oleh tokoh adat yang dituakan, yaitu Depati Rencong Telang dan Depati Muaro Langkap. Beberapa mitra TNKS seperti FFI program IUCN di Merangin dan petugas Forest Program II (KfW) Kecamatan Batang Merangin, serta mewakili pemerintahan daerah yaitu KPHP Kerinci Unit 1 juga terlibat.

Bapak Camat Batang Merangin, Heri Cipta, S.Sos, MH, diawal sambutannya menyampaikan bahwa satwa liar seperti harimau sumatera, gajah, beruang, rusa dan lain-lain dilindungi bukan berarti mereka lebih penting daripada manusia, melainkan adalah demi kelestarian ekosistem hutan. Ekosistem hutan yang baik dan seimbang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. “Kepada TNKS dan proyek Sumatran Tiger GEF-UNDP saya sampaikan terima kasih telah mendukung penuh pelatihan ini dan kami senang kalau masyarakat dapat terlibat (dilatih) dalam penanggulangan konflik dengan harimau dan satwa dilindungi lainnya”, ujarnya.

Bambang selaku trainer dan petugas Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi menyampaikan bahwa di dalam peraturan menteri kehutanan nomor: P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar merupakan dua hal yang sama-sama penting diperhatikan. Upaya penanggulangan konflik dilakukan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar terhadap keduabelah pihak. Rahmat Arifin selaku trainer dari BBTNKS Seksi PTN I Wilayah Kerinci menambahkan bahwa dalam penanggulangan konflik tersebut, masyarakat dihimbau untuk cepat memberikan informasi apabila terjadi konflik. Dalam paparannya juga disampaikan terkait dengan mengapa terjadi konlik harimau, kapan terjadinya konflik harimau, langkah-langkah penanganan konflik harimau, bahkan himbauan dan saran-saran kepada masyarakat untuk menghindari konflik dengan harimau sumatera.

Bapak Syafrizal, Depati Muaro Langkap menyampaikan bahwa “datuk” (sebutan masyarakat lokal terhadap harimau sumatera) sejak dahulu berteman dengan manusia. Saat tersesat di dalam hutan, datuk menjadi penunjuk arah agar orang yang tersesat tersebut bisa kembali ke kampung. Menurut pak Syafrizal, selain karena adanya perbuatan menyimpang (melanggar hukum adat) yang dilakukan oleh anggota masyarakat, konflik dengan harimau sumatera umumnya terjadi karena aktivitas penambangan emas tanpa ijin (PETI) oleh masyarakat dari luar Kecamatan Batang Merangin. “Sekitar seminggu yang lalu, masyarakat melakukan patroli hutan selama 11 hari untuk menghindari masuknya pemburu satwa dilindungi”, ujarnya.

Hadir mewakili Kepolisian Resort Kerinci, Ipda Edi M Siswoyo, SE selaku Kanit. Tipiter dan trainer dalam pelatihan ini menekankan masyarakat perlu hati-hati agar tidak terjerumus dalam kasus hukum karena ketidak-tahuan aturan. Setelah mengikuti pelatihan ini, informasi tentang jenis-jenis satwa liar dilindungi mohon disosialisasikan kepada masyarakat lebih luas di desa asal peserta masing-masing. Sebagai informasi, saat ini di Kabupaten Kerinci sudah diaktifkan tim patroli cyber yang akan memantau kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi melalui media sosial. Melalui pelatihan ini, Ipda Edi juga menyampaikan bahwa kasus perdagangan satwa liar dilindungi merupakan masalah serius saat ini yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Sumber: Balai TN Kerinci Seblat

Cerdas Mengelola Data Dengan Aplikasi “SMART”

Liwa, 26 Januari 2018 – Pengelolaan taman nasional memiliki dinamika permasalahan yang kompleks, dibutuhkan ketersediaan data akurat untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Balai Besar TNBBS bersama UNDP Tiger Project menyelenggarakan Pelatihan Penyeragaman Pengumpulan Data Patroli Berbasis SMART tanggal 25 s.d. 26 Januari 2018, bertempat di Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II Liwa.

Smart Patrol adalah sebuah sistem yang memaksimalkan kegiatan patroli dan menggunakan “kekuatan informasi” untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan, termasuk upaya preventif untuk mengeliminir kegiatan illegal dan upaya represif dalam rangka penegakan hukum, serta melindungi satwa liar dan habitatnya di kawasan konservasi yang didukung oleh perangkat lunak spasial yang bernama MIST (Management Information System). Smart Patrol ini memiliki empat komponen pengambilan data utama yaitu: data spasial lokasi; tanggal dan waktu patroli; data observasi fauna di TNBBS termasuk tiga spesies kunci (Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan Badak Sumatera), empat spesies tumbuhan utama yaitu raflesia, Amorphopallus, kantung semar dan anggrek hutan serta aktivitas manusia dalam kawasan seperti perambahan dan pembalakan liar.

“Petugas Balai Besar TNBBS telah melaksanakan kegiatan Smart Patrol dalam setiap kegiatan patroli, sehingga dapat mempermudah pembuatan laporan dan pemutakhiran data. Namun untuk mempertahankan dan memperkuat pengetahuan petugas Balai Besar TNBBS mengenai patroli berbasis SMART, maka perlu dilakukan pelatihan penyegaran untuk penyeragaman pengumpulan data patroli berbasis SMART ini.” ujar Kepala Balai Besar TNBBS Ir. Agus Wahyudiyono saat membuka pelatihan ini.

Regional Coordinator PIU TNBBS Verry Iwan Stiawan mengatakan bahwa UNDP Tiger Project memandang pentingnya ketersediaan data Harimau Sumatera di TNBBS. “Teman – teman petugas di lapangan telah melakukan patroli rutin, data diolah dengan aplikasi SMART, dan kegiatan ini kita kenal dengan SMART Patrol. Data yang terkumpul tidak hanya data Harimau Sumatera, tetapi ada data Gajah Sumatera dan Badak Sumatera. Ketiga spesies mamalia besar ini merupakan satwa kunci TNBBS”, tambah Verry.

Pelatihan ini diikuti oleh 32 peserta, berasal dari 17 Resort yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Narasumber dan instruktur menyampaikan materi tentang : Patroli Pengamanan Hutan; Pengantar Sistem SMART; Implementasi SMART di TNBBS; Struktur Data SMART dan Pengisian Buku Patroli Berbasis SMART. Para peserta pelatihan melakukan Praktek Lapangan Aplikasi SMART Patrol di Resort Balik Bukit Bumi Perkemahan Kubuperahu. “Dengan diselenggarakannya pelatihan SMART Patrol ini yang diikuti oleh Polhut dan MMP, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petugas Balai Besar TNBBS dalam melakukan patroli berbasis SMART, serta memberikan pengetahuan mengenai patroli SMART kepada Polhut dan Masyarakat Mitra Polhut” kata Kepala Bidang Teknis Konservasi Ismanto, S.Hut.,M.P.

Sumber: Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

Asian Waterbird Census 2018: Tim Temukan Burung Langka di Pantai Cemara

Dalam menyemarakkan Asian Waterbird Census 2018 yang berlangsung dari tanggal 6-21 Januari 2018, Indonesia melalui Balai TN Berbak-Sembilang dan Balai KSDA Jambi menyelenggarakan Monitoring Burung Air Migran di Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, dari tanggal 15-17 Januari 2018. Kegiatan ini didukung oleh GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

Pantai Cemara diketahui sebagai salah satu lokasi singgah burung air migran yang sedang bermigrasi dari bagian utara ke bagian selatan bumi. Pantai Cemara juga merupakan bagian dari Berbak Ramsar Site sejak 1992, dan ditetapkan oleh Gubernur Jambi sebagai kawasan perlindungan burung air migran pada melalui SK Gubernur Jambi No.456 tahun 1996.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk melakukan pendataan jenis dan jumlah populasi burung migran di Pantai Cemara dan mempromosikan Pantai Cemara sebagai salah satu lokasi wisata minat khusus untuk pengamatan Burung Air Migran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar Pantai Cemara dan TN Berbak-Sembilang. Promosi ini diharapkan juga menumbuhkan minat pengamatan burung (birdwatching) di kalangan pelajar dan masyarakat Provinsi Jambi, serta meningkatkan perhatian masyarakat dan Pemda Tanjabtim terhadap konservasi Pantai Cemara.

Kegiatan ini melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari Dinas Pariwisata Pemda Tanjabtim, Organisasi penggiat wisata di Jambi, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jambi, NGO lokal dan internasional (Gita Buana, Zoological Society of London dan Wetlands International Indonesia Program), serta masyarakat Desa Pantai Cemara.

Dalam kegiatan ini, tim pengamat burung migran menemukan 30 jenis burung air di Pantai Cemara dengan total populasi 13.357 individu yang didominasi oleh Biru-laut Ekor-blorok (Limosa lapponica), Biru-laut Ekor-hitam (Limosa limosa), Cerek-pasir Mongolia (Charadrius mongolus), Trinil Bedaran (Xenus cinereus), dan Kedidi Besar (Calidris tenuirostris).

Salah satu jenis Trinil yg teramati adalah Trinil Lumpur Asia (Limnodromus semipalmatus) dengan status IUCN near threaten, dimana jumlah populasinya di dunia diperkirakan hanya 23.000 ekor.  Dari 30 jenis Burung Air tersebut 2 Jenis merupakan jenis residen yaitu Kuntul Kecil (Egretta garzetta) dan Cangak Merah (Ardea purpurea).

Tim juga berhasil menemukan burung air migran yang diberi bendera oranye (dipasang di Victoria, Australia), bendera putih ( dipasang di North Island, New Zealand), dan bendera hitam-putih (dipasang di Chongming Dao-China).

Kawasan Pantai Cemara memiliki potensi sebagai obyek wisata namun memerlukan improvement berupa infrastruktur untuk memudahkan akses mencapai lokasi.  Keberadaan burung migran dapat menjadi daya Tarik wisata minat khusus bagi wisatawan dalam negeri dan luar negeri.  Saat ini untuk mencapai Pantai Cemara dapat dilakukan melalui darat menggunakan kendaraan roda dua atau melalui laut menggunakan speedboat. Namun masih sulit karena jalan dan jembatan yang rusak serta ombak yang tinggi pada musim angin barat (Oktober – April).

Beberapa hal perlu menjadi perhatian terhadap kondisi pantai Cemara adalah adanya abrasi yang tinggi dan aktivitas masyarakat yang menggunakan roda dua untuk mengambil kerang di pantai. Kedua hal ini dapat mengancam fungsi Pantai Cemara sebagai lokasi singgah Burung Air Migran.

Rekapitulasi Hasil Monitoring Burung Air Migran di Pantai Cemara

No. Nama Jenis Nama Lokal Jumlah Individu Keterangan
Pantai Cemara  
1 Egretta garzetta Kuntul kecil                        13 Residen
2 Ardea purpurea Cangak merah                          2 Residen
3 Actitis hypoleucos Trinil pantai                        31 Migran
4 Charadrius alexandrinus Cerek tilil                      654 Migran
5 Charadrius leschenaultii Cerek-pasir besar                      344 Migran
6 Charadrius mongolus Cerek-pasir Mongolia                   2.276 Migran
7 Charadrius dealbatus White-faced Plover                          4 Migran
8 Pluvialis fulva Cerek kernyut                        30 Migran
9 Pluvialis squatarola Cerek besar                      166 Migran
10 Calidris ferruginea Kedidi golgol                      108 Migran
11 Calidris tenuirostris Kedidi besar                   1.054 Migran
12 Calidris alba Kedidi putih                          6 Migran
13 Calidris ruficollis Kedidi leher-merah                        52 Migran
14 Xenus cinereus Trinil bedaran                   1.916 Migran
15 Tringa totanus Trinil kaki-merah                        44 Migran
16 Tringa nebularia Trinil kaki-hijau                      964 Migran
17 Tringa stagnatilis Trinil rawa                        48 Migran
18  Tringa glareola Trinil semak                          2 Migran
19 Limosa limosa Biru-laut ekor-hitam                   2.106 Migran
20 Limosa lapponica Biru-laut ekor-blorok                   3.368 Migran
21 Limnodromus semipalmatus Trinil lumpur Asia                        30 Migran
22 Numenius phaeopus Gajahan penggala                        14 Migran
23 Numenius arquata Gajahan besar                          5 Migran
24 Numenius madagascariensis Gajahan timur                          3 Migran
25 Sterna hirundo Dara-laut kecil                        47 Migran
26 Sterna albifrons Dara-laut kecil                          9 Migran
27 Sterna caspia Dara-laut Kaspia                        16 Migran
28 Sterna bengalensis Dara-laut Benggala                        15 Migran
29 Sterna bergii Dara-laut jambul                          7 Migran
30 Chlidonia hybridus Dara-laut kumis                        23 Migran
Jumlah total                13.357 Burung Lokal dan Migran 

 

Narahubung

Unit Manajemen Proyek Sumatran Tiger

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti, Blok 1, Lt.15, Ruang B7 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Telp: +62 21 578 52990

Email: info@sumatrantiger.id

BBTN Kerinci Seblat Selenggarakan Workshop Sistem SMART

Sungai Penuh (19/1/2018). Kegiatan ini diinisiasi oleh Fauna-Flora International Indonesia Program (FFI-IP) bekerjasama dengan BBTNKS dan didukung penuh oleh proyek Sumatran Tiger GEF-UNDP. Pertemuan ini merupakan kegiatan lanjutan dari pelatihan penyegaran SMART yang diadakan di tanggal 26-27 Agustus 2017 lalu. Pertemuan tersebut membahas beberapa komitmen terkait target patrol, pelaporan dan kinerja tim hingga Desember 2017 lalu.

“Kita berharap adanya sistem ini akan meningkatkan kinerja lapangan dan menyegerakan pembuatan hasil data lapangan dan pelaporan sehingga membantu kami di tingkat pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat” ujar Ir. Rusman sebagai Kepala Bidang Teknis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dalam acara pembukaan Workshop Pengelolaan Basis Data Kegiatan Lapangan Menggunakan Sistem SMART yang bertempat di Hotel Kerinci, 17-18 Januari 2018.

Workshop SMART ini dihadiri oleh 22 orang peserta yang terdiri dari para admin dan operator data SMART dari kantor balai besar, masing-masing wilayah Bidang dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional dan juga mitra dari BBTNKS. Komitmen yang baik ini akan semakin ditingkatkan melalui adanya rencana dan target lanjutan.

“Dengan dukungan mitra kerja, kita yakin pengelolaan taman nasional akan semakin baik kedepannya” ujar Andrinaldi Adnan, S.Hut selaku Kepala Seksi Pemanfaaatan dan Pelayanan BBTNKS.

Menurut Amdoni, selaku penanggung jawab data SMART BBTNKS, ada beberapa hasil dan temuan yang signifikan terkait pertemuan tersebut diantaranya adalah ketepatan waktu dalam pengumpulan data patroli ke pihak Balai. Kita melihat semua pihak punya komitmen walaupun masih banyak kekurangan dalam isian data. Namun upaya ini perlu kita apresiasi sebagai bagian kolaborasi untuk pengelolaan TNKS yang lebih baik.

Pengelolaan dan memperbarui data kondisi kawasan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan taman nasional, karena dengan sistem monitoring dan basis data yang baik dapat menjadi refleksi dan memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan. Untuk melakukan pengelolaan data khususnya data hasil berbagai kegiatan di lapangan, saat ini telah dikembangkan sistem SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) yang relatif mudah untuk dipergunakan dan direkomendasikan sebagai salah satu skema dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kegiatan yang terealisasi, jumlah tim patroli yang terlaksanan pada periode September – Desember 2017 di kawasan TNKS adalah sebanyak 20 tim, sedangkan jumlah personil tim patroli sebanyak 178 orang yang terdiri dari personil BBTNKS dan masyarakat/mitra BBTNKS.

Deforestasi Terjadi di Wilayah Inti Proyek Sumatran Tiger

Deforestasi terjadi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang yang menjadi habitat penting bagi populasi harimau sumatera. Wilayah ini juga memiliki hutan lahan basah yang bernilai konservasi tinggi.

Hal tersebut terungkap dari hasil kajian Analis GIS dari Universitas Negeri Padang, Dedy Fitriawan untuk ZSL yang dipaparkan di Balai Taman Nasional Berbak Sembilang, Rabu 20 Desember 2017.

Kajian ini menggunakan data tahun 2015 dan 2016 dengan mengecualikan periode kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada Juli 2015. Dataset tahun 2015 menggunakan data pada periode sebelum Juli 2015 (awal mulai kebakaran), sementara dataset tahun 2016 menggunakan data setelah Desember 2015 (masuk tahun 2016).

Secara eko-region, terdapat hutan rawa gambut dan hutan mangrove di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang. Hasil analisis mengungkapkan, pada kawasan Berbak, terjadi deforestasi seluas 3.947,85 Ha (4,08%) di Hutan Rawa Primer, dan 5.142,60 Ha (65,98%) di Hutan Rawa Sekunder.

Lebih khusus lagi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Berbak, telah terjadi deforestasi seluas 2.182,14 Ha (5,16%) di Hutan Rawa Primer, dan 1.408,68 Ha (46,31%) di Hutan Rawa Sekunder.

Pada kawasan Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.561,40 Ha (10,79%) di Hutan Rawa Primer; 1.463,49 Ha (69,05%) di Hutan Rawa Sekunder; 40,05 Ha (0,06%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 80,10 Ha (0,50%) pada Hutan Mangrove Sekunder.

Di wilayah inti proyek Sumatran Tiger di Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.513,88 Ha (16,81%) di Hutan Rawa Primer; 1.384,02 Ha (81,60%) di Hutan Rawa Sekunder; 39,96 Ha (0,23%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 65,79 Ha (4,34%) pada Hutan Mangrove Sekunder. “Tekanan pembangunan (perkebunan, tambang) dan risiko kebakaran lahan yang menyebabkan deforestasi,” ujar Dedy.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manager Proyek Sumatran Tiger, deforestasi di wilayah inti harimau sumatera sebisa mungkin ditekan, karena wilayah inti berperan penting dalam mendukung populasi harimau sumatera.

Upaya menekan deforestasi di wilayah inti bisa dilakukan melalui peningkatan patroli rutin dan mencegah kebakaran hutan, karena deforestasi sebagian terjadi karena faktor alami yaitu musim kering yang berkepanjangan.

Proyek Sumatran Tiger terus berkolaborasi dengan berbagai pihak melakukan pemantauan populasi harimau sumatera dan ekosistemnya serta melaksanakan patroli melalui mitra untuk menjaga wilayah penting harimau sumatera di empat taman nasional di Sumatera. Keempat taman nasional tersebut adalah Taman Nasional (TN) Berbak Sembilang, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan dan TN Gunung Leuser.

@SumatranTigerID

Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID

Page 1 of 512345