Pengetahuan Staff di 4 Taman Nasional Meningkat

Upaya pengembangan kapasitas staf oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger dinilai berhasil meningkatkan pengetahuan staff di empat taman nasional sebesar rata-rata 47%. Keempat taman nasional tersebut adalah: Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak Sembilang dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Kesimpulan ini disampaikan oleh Thomas Oni Veriasa, M.Si dari P4W LPPM IPB University dan Muchammad Muchtar, M.Sc dari PILI Green Network Associate, dalam paparan “Kajian Dampak Pengembangan Kapasitas Bagi Staff Taman Nasional di Region Sumatera” yang dilaksanakan, Jumat, 20 Desember 2019 di Bogor, Jawa Barat.

Dalam kajian yang bertujuan menilai pencapaian serta dampak Proyek Sumatran Tiger ini, kedua peneliti menilai pengembangan kapasitas dari beberapa aspek yaitu: 1) Efektifitas penyelenggaraan pelatihan; 2) Peningkatan pengetahuan individu; 3) Perubahan perilaku individu; 4) Faktor yang mempengaruhi peningkatan softskill.

Lebih dalam lagi, efektifitas pelatihan dinilai dari: kebaruan materi pelatihan; relevansi materi dengan pekerjaan; instruktur atau pelatih; kepuasan terhadap fasilitas pelatihan; dan pengelolaan dinamika peserta & waktu.

Untuk aspek peningkatan pengetahuan individu, kedua peneliti menilai: Pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara untuk perubahan perilaku individu, kedua peneliti menilai: motivasi; komunikasi; jejaring dan lobi dari staff yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas.

Pada aspek yang keempat, menurut peneliti, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi softskill dari individu yaitu: jenis kelamin, umur, pendidikan, pengalaman kerja, kesesuaian pendidikan, pengalaman pelatihan dan peningkatan softskill itu sendiri.

Semua analisis di atas akan digunakan untuk mengkaji relevansi program dan dampak pelatihan pada skala lanskap, termasuk menilai bagaimana hubungan atau relasi antar mitra dan seberapa banyak investasi yang dikeluarkan untuk meningkatkan kolaborasi atau kerja sama di tingkat lanskap.

Relevansi Program

Kedua peneliti menilai, Proyek Sumatran Tiger memiliki kesesuaian yang tinggi tidak hanya dengan kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) namun juga dengan kebutuhan masyarakat setempat dan strategi dari Proyek Sumatran Tiger itu sendiri.

Kebijakan utama KLHK merujuk pada Permenhut No.P.85/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK No.P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang mengatur tata cara kerjasama penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), termasuk kerja sama dalam penguatan kelembagaan dan kemitraan konservasi dalam berbagai bidang.

Upaya pengembangan kapasitas staf taman nasional nasional di Sumatra juga sesuai dengan hasil analisis kesenjangan di 4 lanskap TN yang dilakukan oleh Proyek Sumatran Tiger melalui konsultan Sriyanto pada 2017. Sriyanto dalam hasil kajiannya menyebutkan perlunya pendidikan dan pelatihan penyuluhan, pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat, penempatan tenaga asing atau teknologi baru terkait konservasi.

Guna mendapatkan informasi yang dipakai untuk menganalisis pengembangan kapasitas staf di 4 taman nasional, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) menyelenggarakan program pelatihan dengan memiliki tema dan lokasi sebagai ‘ruang bersama’. Tema dan lokasi bersama ini diperlukan untuk untuk menjembatani konflik versus kepentingan bersama dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan di taman nasional.

Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, PILI menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Restorasi hutan berbasis masyarakat” di Resor Ulu Belu. Di Taman Nasional Kerinci Seblat, PILI menfasilitasi pelatihan di Resor Lunang Sako dengan tema “Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat”. Di Taman Nasional Berbak Sembilang, PILI menyelenggarakan pelatihan di Resor Rantau Rassau (yang sekarang disatukan jadi Resor Sungai Rambut), dengan tema “Penyelesaian konflik tenurial dan pemberdayaan masyarakat”, serta di Taman Nasional Gunung Leuser di Resor Kluet Selatan dengan tema “Pengeloaan penyu bersama masyarakat.”

Hasil Analisis Pengembangan Kapasitas

Dengan menggunakan metode di atas, kedua peneliti menyimpulkan, penyelenggaraan pelatihan yang didukung oleh Proyek Sumatran Tiger berjalan dengan efektif. Materi pelatihan juga dinilai memiliki unsur kebaruan, relevan dengan pekerjaan staf taman nasional, serta didukung oleh instruktur dan praktisi yang berkompeten. Namun kedua peneliti juga menemukan kekurangan minor pada penyelenggaraan pelatihan terutama terkait fasilitas pelatihan dan pengelolaan dinamika peserta dan waktu yang bisa menjadi pembelajaran ke depannya.

Secara lebih spesifik, kedua peneliti menemukan peningkatan pengetahuan level individu tertinggi pada staff di Taman Nasional Berbak Sembilang dengan peningkatan pengetahuan sebesar 82%. Posisi kedua diduduki oleh staff di Taman Bukit Barisan Selatan dengan peningkatan pengetahuan sebesar 54%, diikuti oleh staff di Taman Nasional Gunung Leuser dengan peningkatan pengetahuan sebesar 30% dan staff di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan peningkatan pengetahuan sebesar 22%.

Sementara untuk nilai perubahan perilaku skala individu – yang dihitung dari keikutsertaan pelatihan – nilai tertinggi diduduki oleh staf Taman Nasional Gunung Leuser dengan nilai 69%, diikuti oleh staf di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan nilai 53%, staff di Taman Nasional Berbak Sembilang di posisi ketiga dengan nilai 38% dan staff di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di posisi keempat dengan nilai 33%.

Dari hasil tersebut, kedua peneliti mencatat, telah terjadi peningkatan level pengetahuan (knowledge) dan pemahaman (understanding) dalam tematik tertentu seperti terlihat dari hasil kajian. Level kemampuan (skill) yang meningkat bervariasi pada level individu dan belum bisa dilihat secara keseluruhan. Para peserta pelatihan juga telah mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) namun masih harus disempurnakan dan sudah ada beberapa inisiatif yang ditindaklanjuti baik oleh staf TN dan masyarakat (investasi sosial – jaringan kerjasama).

Pembelajaran & Rekomendasi

Menutup hasil kajian ini, kedua peneliti menyimpulkan, desain pelatihan berbasis kebutuhan dengan intervensi ketrampilan berjenjang serta asistensi pasca pelatihan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan softskill dari peserta. “Rekomendasi model dan desain pelatihan seperti ini dapat diadopsi oleh direktorat terkait untuk kegiatan pengembangan kapasitas”, tulis kajian ini.

Guna lebih meningkatkan konsistensi keikutsertaan, komitmen peserta pelatihan harus diperkuat melalui proses pendelegasian dari pimpinan. Peserta muda diharapkan lebih banyak mengikuti proses pelatihan sebagai bentuk dari proses regenerasi.

Kedua peneliti menilai, pengetahuan dan ketrampilan staf di isu sosial ekonomi masih lemah. Untuk itu pelatihan pendekatan partisipatif, resolusi konflik dan business model perlu terus dikembangkan. Yang terakhir, kedua peniliti menilai, rata-rata soft skill yang dimiliki staff taman nasional baru sampai pada pengembangan komunikasi, jejaring, dan rintisan-rintisan kerjasama. “Perlu dukungan pimpinan untuk peningkatan ketrampilan terkait MoU dan ijin-ijin kerjasama,” tulisnya. Sehingga kedua peneliti menyarankan agar prioritas peserta pelatihan soft skill ke depan adalah penyuluh.

@SumatranTiger

Mencegah Konflik Satwa, Menjaga Hak Kehidupan

Mesin mobil Colt bak terbuka menggeram melintasi jalan tanah yang sebagian masih becek, berlumpur karena guyuran hujan semalam. Jalan yang naik turun dan licin dengan mantap dilalui oleh mobil yang dua ban belakangnya dililit rantai ini.

Di atas baknya, berkumpul rombongan yang berasal dari pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, TNI, Proyek Sumatran Tiger, lembaga filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. “Semakin banyak penumpang semakin mantap jalannya,” ujar sopir yang memandu rombongan kami.

Rombongan ini baru saja selesai mengikuti Temu Karya Satuan Tugas (Satgas) Konflik Satwa Liar Tingkat Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang diselenggarakan oleh Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) didukung oleh Proyek Sumatran Tiger, GEF, UNDP, KFW, Kerja Sama Jerman dan USAID.

Di desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, WCS-IP bekerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, mengumpulkan perwakilan satgas mitigasi konflik manusia dan satwa liar dari berbagai desa di Lampung, Bengkulu dan Aceh.

Temu Karya ini adalah ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait mitigasi konflik serta mempromosikan pendekatan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar berbasis masyarakat di tingkat tapak (desa). Temu karya ini juga untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam kerangka kebijakan daerah dan nasional.

Indra Exploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, KLHK dalam sambutan tertulisnya menyatakan, “Semakin berkurangnya ruang hidup dan wilayah jelajah satwa besar seperti gajah sumatra dan harimau sumatra pada akhirnya memaksa dua spesies tersebut kerap memasuki wilayah desa dan pada akhirnya merusak kebun dan memangsa ternak warga.”

Menurut Indra diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan pembagian peran antar pihak yang efektif guna mengatasi konflik manusia dan satwa liar.

Arahan ini mendapat sambutan positif dari unit pelaksana teknis di lapangan. Siti Muksidah, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I di BB TNBBS menyatakan, “Kami di taman nasional juga menempatkan penanganan konflik manusia dan satwa (KMS) sebagai salah satu fokus utama kami,” ujarnya.

Menurut Siti, bekerja sama dengan masyarakat, BB TNBBS berhasil menangani 225 kasus KMS dalam kurun waktu 2008 hingga Juni 2019. Salah satu jenis kerja sama dengan masyarakat adalah dengan membentuk satgas di tingkat desa melalui program Masyarakat Desa Mandiri (MDM) yang didampingi oleh WCS-IP dan didukung salah satunya oleh Proyek Sumatran Tiger.

Noviar Andayani, Direktur WCS-IP menyatakan, “Dengan memperkuat mitigasi KMS hingga di level tapak, masyarakat desa bisa menjadi ujung tombak dalam mencegah eskalasi konflik manusia dan satwa di level tapak dengan memberikan respon awal yang tepat dan tanggap.” Hingga pertengahan 2019, WCS-IP bersama dengan para pihak menfasilitasi 22 unit Masyarakat Desa Mandiri, termasuk membentu satgas konflik di tingkat tapak.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, mengapresiasi terselenggaranya temu karya yang berlangsung dari tanggal 24-25 November ini. “Provinsi Lampung menyadari timbulnya konflik tidak hanya membawa kerugian terhadap warga namun juga berdampak buruk pada jumlah dan sebaran populasi harimau dan gajah yang merupakan satwa karismatik Sumatra,” tuturnya.

Satwa liar sebagaimana manusia memiliki hak untuk hidup sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Untuk itu kita harus bisa hidup saling berdampingan dengan mencegah konflik dan menjaga keseimbangan ekosistem.

“Tanpa satwa, keseimbangan ekosistem tidak akan terwujud. Satwa juga berfungsi mengontrol hama dan membantu penyerbukan tanaman yang menjadi komoditas penduduk seperti kopi,” ujar Noviar Andayani. Manusia tidak akan mampu melakukan tugas itu sendiri.

Dalam Temu Karya ini juga ditandatangani Deklarasi Margomulyo oleh perwakilan 16 Desa di Provinsi Lampung, Bengkulu dan Aceh. Mereka salah satunya bersepakat untuk membentuk jaringan satgas konflik manusia dan satwa liar tingkat desa di seluruh Sumatra.

Jaringan ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan pembelajaran dalam menanggulangi konflik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian satwa liar di Sumatra. Semoga niat baik ini bisa terus terlaksana dengan dukungan para pihak.

@SumatranTigerID

Pantun Konservasi Harimau Pak Gubernur

“Orang Pitalah ladangnya luas. Berangkatnya pagi pulangnya senja. Harimau adalah binatang buas. Bisa menerkam kapan saja.

Sungai Limau ramainya Minggu. Ramai datang dari Sungai Sirah. Sepanjang harimau tidak terganggu. Maka dia tidak akan marah.

Ada tai lalat tumbuh di dagu.
Tidak hilang dimakan usia.
Kalau habitat harimau terganggu. Bisa mengancam kehidupan manusia.

Tangkap di muara si ikan bada. Ke pinggir pantai perahu berlayar. Harimau Sumatera masih ada. Walaupun ada perburuan liar.

Bila kerbau mandi di hulu.
Mandi berendam di antara batu. Eksistensi harimau ada sejak dahulu. Orang minang paham dengan itu.

Gunung Talamau berbatang sungkai. Burung murai memakan ulat.
Nama harimau terkadang dipakai. Dalam perguruan-perguruan silat.

Berdayung sampan orang Palinggam. Sampai ke pulau baru berhenti.
Ada harimau Pasaman ada harimau Agam. Ada harimau Pasisia dan harimau Panti.

Rasanya kanji tidaklah berbeda.
Semuanya enak untuk dimakan.
Harimau Kuranji juga ada.
Penamaan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pergi ke dangau di hari pagi. Nampak menjulai sidaun sagu. Eksistensi harimau dijunjung tinggi. “Inyiak” itu tidak diganggu.

Kunang-kunang di pohon enau. Pohon enau tumbuhnya rapat. Orang Minang sahabat harimau. Itu filosofi yang kita dapat.

Batang lampasi batang antokan. Di kiri kanan hutannya lebat. Upaya konservasi sudah dilakukan. Banyak pihak yang terlibat.

Dijual cepat dijual murah.
Tidak akan dapat kalau terlambat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Swasta dan LSM ikut terlibat.

Daun beringin menyentuh tanah. Tempat bermain si murai batu. Kita tidak ingin harimau punah. Seiring dengan perjalanan waktu.

Kayu jati kayunya kuat.
Kayu jati tidaklah murah. Rencana aksi harus dibuat. Perburuan liar harus dicegah.

Tabuik Pariaman di akhir pekan. Ada yang datang dengan taksi. Buku pedoman segera terbitkan. Terus adakan sosialisasi.

Patah di patah si batang rotan.
Ujung ke ujung tolong ditahan.
Harus dicegah kebakaran hutan. Jangan sembarangan membuka lahan.

Ada lobang awas kesandung. Kalau melangkah janganlah ragu. Jangan ditebang hutan lindung. Inyiak balang bisa terganggu.

Pohon limau berduri-duri.
Tapi manis rasa buahnya. Semoga harimau tetap lestari. Lestari juga tempat tinggalnya.

Fungsi hutan jangan dialih.
Nanti Inyiak Balang bisa gaduh.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.”

Rangkaian pantun yang indah tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc saat membuka Konsultasi Publik Strategi Rencana Aksi (SRAK) Harimau region Sumatera Barat di Padang, 18-19 September 2019. Konsultasi Publik ini juga dihadiri oleh Direktur KKH, Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dishut Sumatera Barat, dan Kepala Balai KSDA Sumatera Barat.

Irwan Prayitno membuka acara ini dengan mengucapkan selamat datang di Ranah Minang, “The Land of Tiger”. Dalam pidatonya Irwan menyatakan, terganggunya keseimbangan sistem kehidupan dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, harimau menyerang manusia, konflik ini sesungguhnya dipicu oleh kerusakan lingkungan.

Harimau, dan satwa-satwa lain mempunyai norma dalam kehidupan mereka. Norma satwa berupa naluri yg tidak mengganggu bila keseimbangan terjaga. Norma harimau antara lain bahwa manusia bukan bagian dari mangsa mereka. Sehingga apabila harimau menyerang manusia, pasti sudah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan hidup mereka.

Secara praktis, harimau sesungguhnya adalah sahabat manusia di lingkungannya. Irwan menyampaikan, pengalaman Tim Gubernur melakukan survei di rencana pembangunan jalan Alahan Panjang – Sungai Baru, harimau muncul sebagai penunjuk jalan bagi tim untuk keluar dari hutan.

Di tempat lain, ketiadaan predator sebagai penjaga keseimbangan ekosistem menyebabkan tidak terkendalinya populasi satwa mangsa dan berimplikasi dalam penyebaran wabah penyakit. Saat ini sering terjadi petani mengeluh karena kebun mereka dirusak babi hutan. Sedangkan upaya manusia membatasi populasi babi tidak berhasil menjaga keseimbangkan alam. Upaya ini bisa terlalu berlebih atau bisa juga tidak memadai.

Irwan menambahkan, dari sisi spiritual, manusia berperan sebagai kalifah yg menjaga alam. Kalau manusia tidak berhasil menjalankan perannya, lingkungan rusak dan berdampak ke manusia.

Orang minang sangat menghargai harimau, ini diwujudkan antara lain menggunakan harimau sebagai nama perguruan silat maupun jurusnya. Harimau juga sering dipanggil dengan nama Inyek. Panggilan yang sama digunakan untuk orang-orang tua, ataupun orang yang dihormati (pejabat, tetua).

Harimau sebagai simbol dalam berbagai bentuk budaya. Hal ini berarti harimau menjadi sesuatu yang disukai atau dekat dengan masyarakat, dan bukan dimusuhi.

Konservasi harus menjadi bagian dari perilaku. Karena kalau harimau sudah terganggu, perlu usaha lebih keras untuk mengatasinya. “Rencana aksi ini adalah dokumen yang penting, tetapi jauh lebih penting bagaimana rencana itu terimplementasi. Hal ini membutuhkan komitmen dari para penanggung jawab dan para pihak,” ujar Irwan.

Sumatera Barat menurut Irwan sudah membuktikan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan nyata yang diambil Pemerintah Daerah Sumatra Barat.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Drh. Indra Explotasia, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan SRAK periode yang lalu telah berakhir di 2017. “Kita masih adalam proses penyelesaian pembaharuan SRAK, sehingga dipastikan SRAK berikutnya akan mulai 2019,” tuturnya.

Menurut Indra, Indonesia saat ini sedang melakukan Sumatra Wide Tiger Survey untuk memperbaharui status penyebaran harimau yang terbaru. “Harimau sumatera merupakan salah satu ikon kebanggaan Sumatera. Diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan wilayah, termasuk jenis-jenis spesies ikonik Sumatera lainnya,” ujar Indra.

Untuk itu, “Perlu harmonisasi upaya pembangunan dengan aksi menjaga keanekaragaman hayati di Sumatera yang sedang giat membangun. SRAK merupakan dokumen bersama, sehingga sangat dibutuhkan sense of belonging dari masing-masing pemerintah daerah,” pesan Indra.

@SumatranTigerID

Proyek Tiger Dukung Restorasi Ekosistem TNGL

Proyek Sumatran Tiger mendukung rencana Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk melakukan restorasi ekosistem di TNGL. Dalam pertemuan perdana dilaksanakan hari ini, Kamis, 11 Juli 2019, di kantor BBTNGL Medan diidentifikasi kondisi lahan-lahan kritis pada kawasan TNGL dilingkup BPTN Wilayah-II Kutacane, yang akan dilakukan restorasi malalui skema pendekatan role model dan yang telah dilaksanakan oleh TNGL selama ini.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dalam pertemuan ini melibatkan para pemangku bidang wilayah pengelolaan dan Lembaga-lembaga mitra restorasi dari BBTNGL.

Balai akan mengidentifikasi mitra-mitra TNGL yang terlibat dalam proses restorasi ekosistem di TNGL di lingkup BPTN Wilayah-II Kutacane selama ini, yang didukung oleh pihak-pihak donor lain melalui proses paparan yang disampaikan oleh mitra yang diundang.

Dalam acara ini juga akan ditetapkan lembaga mitra yang akan terlibat dalam proyek restorasi yang didukung oleh pihak Proyek Sumatran Tiger (GEF-UNDP), melalui proses pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar TNGL dan disepakati secara bersama oleh pihak PMU Proyek Sumatran Tiger dan/atau perwakilan dari UNDP Indonesia.

Rapat akan merumuskan tahapan proses restorasi dan pembagian peran antara mitra dengan Balai Besar TNGL, untuk lokasi yang telah disepakati secara bersama.

Kegiatan pemulihan kawasan (restorasi ekosistem) pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), merupakan bagian upaya pemulihan dan konservasi habitat harimau sumatera dan satwa liar lainnya yang menjadi prioritas kerja dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang membutuhkan dukungan dari para para pihak, agar proses yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang didapat dirasakan secara langsung dalam waktu dekat.

@SumatranTigerID

Balai Besar TNBBS Sosialisasikan Prosedur Patroli

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan sosialisasi prosedur patroli (protap) mulai tanggal 1-2 Juli 2019 di Kantor Seksi Wilayah II Bengkunat, Pesisir Barat.

“Tujuan dibuatnya Protap ini agar pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan efektif. Dilampiri dengan format pelaporan patroli agar ada keseragaman pelaporan. Lampiran lainnya ada Buku Protap Patroli dan Buku Saku Polhut,” demikian penjelasan awal Jimmy Fonda, SH, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat tentang protap patroli di kantornya.

Buku Protap Balai Besar TNBBS ini disosialisasikan dengan pendekatan di tingkat seksi wilayah sekaligus dilakukan evaluasi SMART Patrol di tingkat seksi.

Sosialisasi yang diselenggarakan atas kerjasama Balai Besar TNBBS dengan Sumatran Tiger Project GEF-UNDP, dan WCS-IP, dihadiri oleh empat resor yang berada di seksi wilayah II Bengkunat; Resor Way Haru, Resor Ngambur, Resor Pemerihan, Resor Biha, MMP (Masyarakat Mitra Polhut), PEH, PPNPM, tim patroli WCS, tim patroli YABI, WWF, RC Sumatran Tiger Project.

Selaku narasumber untuk Protap Patroli adalah Agus Hartono, S.Sos, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat, dan untuk Buku Patroli oleh Wawan Eviyanto, S.P, MM, Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, Pengawetan, untuk Buku Saku Polhut oleh Kasat Polhut Balai Besar TNBBS.

Kesempatan ini juga sebagai ajang menyatukan pemahaman bersama terhadap menterjemahkan isi protap berikut lampirannya. Dan sikap atau langkah apa yang akan ditempuh oleh tim patroli ketika mendapatkan temuan-temuan di tingkat lapang.

Dalam prosesnya terjadi sharing pengalaman dan pengetahuan dari polhut senior kepada polhut yang masih minim pengalaman. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan protap dapat dijalankan dengan baik, dan jika dalam pelaksanaan mengalami kebingungan atau kurang jelas dalam memahami protap, dapat di konsultasikan kepada Kasat Polhut selaku Pengendali patroli.

@SumatranTigerID

BB KSDA Sumut dan BB TNGL Laksanakan Pelatihan Survei Okupansi Harimau Sumatera

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser didukung oleh Proyek Sumatran Tiger hari ini melaksanakan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 1-7 Juli 2019 yang bertempat di Rudang Hotel Berastaagi dan Suaka Margasatwa Siranggas Kab. Pakpak Bharat diikuti oleh total 39 peserta.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Ir. Jefry Susyafrianto, M.M, dalam arahannya saat pembukaan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra ini berpesan agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara serius termasuk untuk praktek lapangannya, karena yang saat ini dilatih, kelak akan menjadi tim inti dalam kegiatan survei okupansi harimau Sumatra di wilayah Sumatera Utara.

Pelaksana kegiatan ini sepenuhnya akan dilaksanakan oleh tim Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan PIU Sumatran Tiger Project dengan dukungan nara sumber teknis dari Forum Harimau Kita, Yayasan SINTAS Indonesia dan WCS-IP.

Kolaborasi antara FHK dengan beberapa lembaga mitra telah menghasilkan panduan survei okupansi yang akan digunakan dalam Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS) 2018. Panduan survei okupansi tersebut akan menjadi acuan dari setiap pihak yang melakukan survei okupansi yang berisi protokol pengambilan sampel (sampling), metode pengambilan data di lapangan serta pengelolaan basis data (database).

Panduan survei okupansi yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada anggota survei lapangan dari setiap organisasi mitra yang terlibat dalam SWTS. Atas latar belakang tersebut maka diperlukan pelatihan bersama bagi tim survei lapangan. Mengingat jumlah anggota tim survei yang sangat banyak, maka konsep pelatihan ini adalah Training of Trainer (ToT). Sehingga peserta yang diutus dalam pelatihan ini akan menjadi pemimpin tim (team leader) lapangan.

Team leader lapangan diharapkan mampu menerapkan metode yang standar di lapangan dan memahami kaidah-kaidah ilmiah dalam survei SWTS dengan baik dan mampu memberikan pengarahan yang tepat kepada masing-masing anggota tim. Pelatihan ini juga dapat digunakan sebagai wadah bertukar pengalaman antar anggota tim lapangan dari setiap organisasi.

@SumatranTigerID

Pelatihan Tingkatkan Kapasitas Petugas Patroli TNKS

Proyek Sumatran Tiger mendukung pelatihan identifikasi pohon, raflesia, bunga bangkai, burung dan jejak satwa, beserta pelatihan teknik pengumpulan alat bukti dan penyusunan laporan kejadian pada tindak pidana kehutanan untuk petugas lapangan pelaksana patroli rimba berbasis SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Raflesia, bunga bangkai, harimau sumatera, gajah sumatera dan rangkong merupakan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang menjadi Nilai Penting Kawasan (NPK) TNKS saat ini. Identifikasi keberadaan/sebaran jenis-jenis ini baik secara langsung maupun tidak langsung penting untuk diketahui oleh petugas guna perencanaan pengelolaan yang lebih baik.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) merupakan suatu perangkat untuk mengumpulkan data spatial secara terencana, sistematis dan valid yang selanjutnya dapat dianalisis sebagai bahan evaluasi untuk upaya-upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja petugas, agar mampu menghasilkan data lapangan hasil kegiatan patroli yang berkualitas. Kegiatan patroli dilaksanakan sebagai upaya perlindungan kawasan, pengambilan data dan informasi dari lapangan. Kemampuan petugas lapangan dalam mengidentifikasi potensi keanekaragaman hayati beserta ancaman yang ada sangat diperlukan untuk memperoleh data lapangan yang berkualitas baik.

Pembelajaran secara teori dilaksanakan di kelas di Hotel Arafah Kota Sungai Penuh, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktek lapangan selama 2 hari di sekitar kawasan TNKS di Resor Sungai Penuh di Bukit Tapan Kabupaten Kerinci.

Materi Pelatihan terdiri dari:

1.Selayang pandang Patroli berbasis SMART yang disampaikan oleh Wido R Albert (FFI IP di Sungai Penuh)

2.Identifikasi dan cara pengambilan data pohon potensial yang disampaikan oleh Dr. Nurainas, M.Si (Dosen Universitas Andalas)

3.Identifikasi dan cara pengambilan data raflesia dan bunga bangkai yang disampaikan oleh Septi Andriki dari Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu Utara (KPPLBU)

4.Identifikasi dan cara pengambilan data burung dan jejak satwa yang disampaikan oleh Dr. Wilson Novarino, M.Si (Dosen Universitas Andalas)

5.Teknik pengumpulan alat bukti dan penyusunan laporan kejadian pada tindak pidana kehutanan yang disampaikan oleh Ipda. Jeki Noviardi, SH.

Peserta pelatihan merupakan perwakilan petugas lapangan dari 15 resor Balai Besar TN Kerinci Seblat, Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Jambi, KPHP Unit I Kerinci, KPHP Unit II Bungo, KPHP Merangin, Lingkar Institute ICS Padang Aro, Pelestarian Harimau Sumatera -Kerinci Seblat, Kelompok Konservasi Mandiri Bangun Rejo, Kelompok Pencinta Alam Lubuk Panjang Kabupaten Pesisir Selatan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari Sako Tapan.

Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 25 – 27 Juni 2019 ini merupakan bagian dari rencana kerja PIU Sumatran Tiger Project lanskap TNKS tahun 2019.

@SumatranTigerID

Koordinasi Tanggulangi Konflik Manusia dan Satwa Liar

Proyek Sumatran Tiger hari ini, Selasa, 18 Juni 2019, mendukung rapat koordinasi penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar yang diselenggarakan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Sumatra Utara. Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi upaya merespon tingginya konflik manusia dan satwa liar yang terjadi dalam waktu belakangan ini.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala BB KSDA Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi, muncul dukungan terhadap upaya mengatasi konflik manusia dan satwa liar dari Bupati Padang Lawas, Ali Sutan beserta masyarakat Kabupaten Padang Lawas, yang menyadari bahwa Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi dan memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelamatkan satwa langka ini dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah memperpanjang SK Darurat Sosial akibat konflik satwa liar hingga tanggal 27 Juni 2019, yang merupakan tindaklanjut dari pertemuan para pihak tanggal 14 Juni 2019 di Sibuhuan terkait konflik Harimau Sumatera.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan instruksi dari Gubernur Sumatera Utara agar tidak dilakukan penembakan terhadap satwa Harimau Sumatera di Padang Lawas. Pertemuan ini juga membahas rencana pengembangan program Desa Mandiri Konflik dan pengembangan ekonomi alternatif untuk desa terdampak konflik. Tahun ini tidak ada perluasan areal perkebunan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat disepakati bisa melibatkan perusahaan perkebunan melalui mekanisme CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Para pihak yang turut serta dalam pertemuan ini juga menyepakati perlunya segera dilakukan revisi SK Gubernur Sumatera Utara terkait Tim Koordinasi dan Tim Satgas Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan Manusia Provinsi Sumatera Utara. Revisi ini harus memasukkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan pembiayaan yang melibatkan CSR dan Dana Pemerintah Daerah yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek konflik manusia dan satwa liar, para pemangku kepentingan sepakat akan melaksanakan beberapa kegiatan:

1. Membangun kandang ternak yang anti harimau di daerah yang rawan konfik.

2. Mengembangkan Desa Mandiri Konflik : membentuk tim satgas, Pelatihan kepada masyarakat (peringatan dini, mengusiran, dll), menginisiai untuk dana desa untuk mitigasi konflik. WCS bersedia untuk membantu menginisiasi dan memberikan pelatihan Desa Mandiri konflik di areal yang rawan konflik, dengan pendamping dari Pemkab dan BBKSDA Sumut.

3. Mendorong perusaahan untuk mencadangkan dananya (bukan mekanisme CSR) tetapi sebagai tanggungjwab perusahaan yag tertuang dalam RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) mereka.

4. Memperkuat kearifan lokal yang mendukung konservasi habitat satwa liar di Padang Lawas, yaitu mempertahankan ecotone saat pembukaan ladang dan perternak yang menyediakan satwa mangsa bagi harimau serta menggunakan pagar kawat berduri.

Dalam jangka panjang, rencana tahapan revisi SK Gubernur terkait tim penanggulangan konflik, pendanaannya akan diupayakan dari sumber Proyek Sumatran Tiger (GEF-UNDP) dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Direktur KKH, Indra Exploitasia juga menyepakati pembentukan Tim Satuan Tugas Pernanggulangan Konflik Harimau Padang Lawas, dengan payung hukum SK Bupati Padang Lawas dan sebagai Pembina adalah Bupati Padang Lawas dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Sumatra Utara, dan Ketua pelaksana harian adalah Kepala Balai Besar KSDA Sumut.

@SumatranTigerID

Konsultasi Publik I SRAK Harimau Sumatra 2019-2029

Jambi, 2 Mei 2019 – Harimau sumatra kondisinya saat ini semakin terancam, baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan kegiatan pembangunan lainnya. Salah satu dampak adalah terjadinya konflik antara manusia dengan harimau yang pada umumnya harimau menjadi korban dengan dibunuh atau dikeluarkan dari habitatnya.

Upaya konservasi harimau sumatra sudah mengalami banyak kemajuan sejak dirumuskannya Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra (SRAK HARIMAU) 2007-2017 yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berbagai macam aksi dan inisiasi konservasi telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 telah berakhir dan draft SRAK HARIMAU yang baru (2019–2029) sudah disusun bersama-sama dengan berbagai pihak.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indra Exploitasia menyampaikan, “Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap konservasi spesies endemik Indonesia. Karena itu, KLHK yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan satwa liar akan terus meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dan mitra penting seperti pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk melindungi baik satwa tersebut juga habitatnya. Mengingat habitat dan jalur jelajah harimau sumatera sekitar 61,34% berada di luar kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun swasta.”

“Oleh karena itu, dalam upaya konservasi harimau sumatra dan satwa lainnya kami akan berada di belakang pemerintah daerah untuk terus mendorong perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.” pungkasnya.

Gubernur Jambi melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd menyatakan dukungannya terhadap konservasi harimau sumatra dalam pelaksanaan konsultasi publik di Hotel BW Luxury, Jambi pada Kamis (02/05/2019).

“Harimau sebagai satwa karismatik memiliki beberapa dimensi, termasuk ekologi, kultural dan ekonomi yang tidak terpisah dan saling melengkapi. Hubungan ini sangat dekat dengan manusia, jika salah satu ekosistem di alam punah akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Saya sangat mendukung upaya pelestarian harimau sumatra dan saya berharap Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra 2019 – 2029 ini juga didukung oleh semua pihak sebagai upaya pelestarian harimau sumatra,” jelas Ahmad.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Rahmad Saleh menyatakan bahwa SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan. “Jambi memiliki 4 wilayah yang dihuni harimau sumatra. Pembuatan SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan mengingat ancaman terhadap harimau semakin tinggi.”

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, LSM, akademisi, swasta dan juga masyarakat luas dalam memastikan program-program kerja ini terlaksana.

Ketua Forum HarimauKita (FHK) Munawar Kholis menyatakan bahwa, SRAK HARIMAU 2007-2017 telah berakhir, sejak 2018 telah disusun dokumen SRAK baru, kini draft SRAK HARIMAU 2019-2029 telah disusun secara partisipastif bersama para pihak.

Konservasi harimau ini perlu dijalankan dengan inovasi dan juga betul-betul memperhatikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk memastikan adanya sinergi dengan para pemangku kepentingan, maka dibutuhkan konsultasi publik, sehingga dapat juga menyempurnakan strategi selama 10 tahun kedepan. “Tujuan besar konservasi adalah harimau sumatra lestari, masyarakat sejahtera dan ini sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan di Indonesia,” jelas Kholis.

———

Kontak Media (narahubung):

Dit. KKH : Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas) : M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Sumatra Wide Tiger Survey 2018-2019 Dimulai

Jakarta, 13 Maret 2019 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menargetkan peningkatan jumlah harimau sumatra sebanyak dua kali lipat pada 2022 – sebuah target yang tertuang dalam National Tiger Recovery Program (NTRP) 2010-2022. Salah satu upaya untuk memantau efektivitas upaya konservasi harimau sumatra dalam rangka mencapai target tersebut, KLHK bersama para mitra kerjanya melakukan pemantauan secara berkala dan sistematik melalui kegiatan Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS).

SWTS pertama yang pernah dilaksanakan antara tahun 2007 hingga 2009 mengungkap bahwa 72% wilayah survei masih dihuni oleh harimau sumatra. Menurut banyak ahli, kondisi tersebut dikatakan masih baik. SWTS pertama juga telah menjadi rujukan utama dalam penyusunan beberapa dokumen strategis konservasi harimau sumatra, baik dalam skala nasional maupun internasional.  Setelah kurang lebih 10 tahun, KLHK dan mitra kerja sedang melaksanakan SWTS kedua. Sesuai dengan fungsi utamanya, kegiatan SWTS kedua ini dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya konservasi harimau sumatra yang telah berjalan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, memberikan arahan yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Tandya Tjahjana, pada acara peluncuran survei tersebut di Hotel Menara Peninsula, 13 Maret 2019. “Kementerian LHK terus berkomitmen dan menjalin kerjasama yang baik dengan para pihak terkait dalam upaya pelestarian harimau sumatra di alam. Program konservasi juga berkembang dalam 10 tahun terakhir. Saya berharap dengan pelaksanaan kegiatan SWTS kedua ini, dukungan dan partisipasi aktif para pihak terhadap upaya pelestarian harimau sumatra dan satwa liar lainnya semakin meningkat dan dapat disinergikan dengan kebijakan pembangunan wilayah di daerah,” ujarnya.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasia menyatakan bahwa kegiatan SWTS kedua ini penting untuk dilaksanakan mengingat semakin tingginya ancaman terhadap kelestarian harimau sumatra di alam. “Selain informasi terkait wilayah sebaran harimau sumatra, output yang diharapkan dari kegiatan STWS kedua yaitu terkait dengan data kondisi populasi dan sebaran satwa mangsa, penyakit dan genetik di seluruh kantong habitat harimau sumatra, sehingga dapat memetakan kesenjangan aktivitas konservasi yang dilakukan,” ujarnya. Selanjutnya seluruh data, informasi dan kajian hasil kegiatan SWTS nantinya akan terpusat di database Direktorat Jenderal KSDAE dan selanjutnya menjadi acuan arahan kebijakan konservasi tidak hanya harimau sumatra akan tetapi juga satwa badak, orangutan, gajah dan satwa liar lainnya di Pulau Sumatra.

Hariyo T. Wibisono, Koordinator Pelaksana SWTS menyatakan, “SWTS 2018-2019 adalah kegiatan survei satwa liar terbesar di dunia, baik dalam hal kemitraan, sumber daya manusia yang terlibat, maupun luasan wilayah. Sebanyak 74 tim survei (354 anggota tim) dari 30 lembaga diturunkan untuk melaksanakan survei di 23 wilayah sebaran harimau seluas 12,9 juta hektar, yang 6.4 juta hektar di antaranya adalah habitat yang disurvei pada SWTS pertama.” Tercatat 15 unit pelaksana teknis (UPT) KLHK, lebih dari 10 KPH, 21 LSM nasional dan internasional, dua universitas, dua perusahaan, dan 13 lembaga donor yang telah bergabung mendukung kegiatan SWTS.

Prof. Dr. Gono Semiadi, LIPI, menerangkan bahwa ada beberapa hal yang ingin dihasilkan dari SWTS kedua ini. “Kami mengharapkan dapat menemukan proporsi area yang menjadi wilayah hidup harimau, informasi mengenai keragaman genetika populasi di masing-masing kantong habitat, meningkatkan kapasitas teknis nasional, serta beberapa dokumen strategi konservasi harimau seperti yang dihasilkan oleh SWTS pertama.”

Survei ini tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penyelamatan harimau. “Survei pada 2007-2009 adalah survei harimau pertama terbesar di dunia. Dengan kolaborasi di masa lalu yang berhasil, kami yakin bahwa saat ini kami bisa mengulang kembali kesuksesan lewat kerjasama yang baik lintas organisasi. Keterlibatan multipihak ini merupakan langkah maju dalam membangun disain konservasi yang komprehensif di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Munawar Kholis, Ketua Forum HarimauKita (FHK).

–##–

Kontak Media (narahubung):

  1. KKH, KLHK : Desy S. Chandradewi (+62 812-9542-679)
  2. Koordinator Pelaksana SWTS : Hariyo T. Wibisono (+62 812-1099-557)
  3. Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)