Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau di Kerinci

Sungai Penuh, 1 Februari 2018 – Dalam rangka penanggulangan konflik antara manusia dengan harimau sumatera perlu adanya aparatur pemerintah, aparatur pemerintah daerah, Sumber Daya Manusia BUMN/BUMD/BUMS, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat yang berkompeten. Guna membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu melakukan penanggulanagan konflik antara manusia dengan harimau sumatera dan satwa liar dilindungi lainnya, khususnya di lokasi yang sering terjadi konflik harimau di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), maka diadakan Pelatihan Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Harimau Sumatera. Pelatihan kepada masyarakat di Kecamatan Batang Merangin ini merupakan tindak lanjut setelah diselenggarakannya Diklat Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Harimau Sumatera Kepada Petugas (TN, BKSDA, Polri dan Pemda), pada tanggal 20-23 November 2017 lalu di Curup-Bengkulu.

Sebanyak 48 peserta yang hadir dalam kegiatan ini menunjukkan kepedulian yang tinggi dari masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di Kantor Camat Batang Merangin, Tamiai. Peserta kegiatan pelatihan ini adalah kepala desa dan perwakilan masyarakat dari 7 desa di Kecamatan Batang Merangin, yaitu: Desa Tamiai, Desa Batang Merangin, Desa Pasar Tamiai, Desa Lubuk Paku, Desa Seberang Merangin, Desa Baru Pulau Sangkar, dan Desa Pulau Sangkar. Selain itu kegiatan ini dihadiri oleh tokoh adat yang dituakan, yaitu Depati Rencong Telang dan Depati Muaro Langkap. Beberapa mitra TNKS seperti FFI program IUCN di Merangin dan petugas Forest Program II (KfW) Kecamatan Batang Merangin, serta mewakili pemerintahan daerah yaitu KPHP Kerinci Unit 1 juga terlibat.

Bapak Camat Batang Merangin, Heri Cipta, S.Sos, MH, diawal sambutannya menyampaikan bahwa satwa liar seperti harimau sumatera, gajah, beruang, rusa dan lain-lain dilindungi bukan berarti mereka lebih penting daripada manusia, melainkan adalah demi kelestarian ekosistem hutan. Ekosistem hutan yang baik dan seimbang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. “Kepada TNKS dan proyek Sumatran Tiger GEF-UNDP saya sampaikan terima kasih telah mendukung penuh pelatihan ini dan kami senang kalau masyarakat dapat terlibat (dilatih) dalam penanggulangan konflik dengan harimau dan satwa dilindungi lainnya”, ujarnya.

Bambang selaku trainer dan petugas Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi menyampaikan bahwa di dalam peraturan menteri kehutanan nomor: P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar merupakan dua hal yang sama-sama penting diperhatikan. Upaya penanggulangan konflik dilakukan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar terhadap keduabelah pihak. Rahmat Arifin selaku trainer dari BBTNKS Seksi PTN I Wilayah Kerinci menambahkan bahwa dalam penanggulangan konflik tersebut, masyarakat dihimbau untuk cepat memberikan informasi apabila terjadi konflik. Dalam paparannya juga disampaikan terkait dengan mengapa terjadi konlik harimau, kapan terjadinya konflik harimau, langkah-langkah penanganan konflik harimau, bahkan himbauan dan saran-saran kepada masyarakat untuk menghindari konflik dengan harimau sumatera.

Bapak Syafrizal, Depati Muaro Langkap menyampaikan bahwa “datuk” (sebutan masyarakat lokal terhadap harimau sumatera) sejak dahulu berteman dengan manusia. Saat tersesat di dalam hutan, datuk menjadi penunjuk arah agar orang yang tersesat tersebut bisa kembali ke kampung. Menurut pak Syafrizal, selain karena adanya perbuatan menyimpang (melanggar hukum adat) yang dilakukan oleh anggota masyarakat, konflik dengan harimau sumatera umumnya terjadi karena aktivitas penambangan emas tanpa ijin (PETI) oleh masyarakat dari luar Kecamatan Batang Merangin. “Sekitar seminggu yang lalu, masyarakat melakukan patroli hutan selama 11 hari untuk menghindari masuknya pemburu satwa dilindungi”, ujarnya.

Hadir mewakili Kepolisian Resort Kerinci, Ipda Edi M Siswoyo, SE selaku Kanit. Tipiter dan trainer dalam pelatihan ini menekankan masyarakat perlu hati-hati agar tidak terjerumus dalam kasus hukum karena ketidak-tahuan aturan. Setelah mengikuti pelatihan ini, informasi tentang jenis-jenis satwa liar dilindungi mohon disosialisasikan kepada masyarakat lebih luas di desa asal peserta masing-masing. Sebagai informasi, saat ini di Kabupaten Kerinci sudah diaktifkan tim patroli cyber yang akan memantau kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi melalui media sosial. Melalui pelatihan ini, Ipda Edi juga menyampaikan bahwa kasus perdagangan satwa liar dilindungi merupakan masalah serius saat ini yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Sumber: Balai TN Kerinci Seblat

Cerdas Mengelola Data Dengan Aplikasi “SMART”

Liwa, 26 Januari 2018 – Pengelolaan taman nasional memiliki dinamika permasalahan yang kompleks, dibutuhkan ketersediaan data akurat untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Balai Besar TNBBS bersama UNDP Tiger Project menyelenggarakan Pelatihan Penyeragaman Pengumpulan Data Patroli Berbasis SMART tanggal 25 s.d. 26 Januari 2018, bertempat di Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II Liwa.

Smart Patrol adalah sebuah sistem yang memaksimalkan kegiatan patroli dan menggunakan “kekuatan informasi” untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan, termasuk upaya preventif untuk mengeliminir kegiatan illegal dan upaya represif dalam rangka penegakan hukum, serta melindungi satwa liar dan habitatnya di kawasan konservasi yang didukung oleh perangkat lunak spasial yang bernama MIST (Management Information System). Smart Patrol ini memiliki empat komponen pengambilan data utama yaitu: data spasial lokasi; tanggal dan waktu patroli; data observasi fauna di TNBBS termasuk tiga spesies kunci (Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan Badak Sumatera), empat spesies tumbuhan utama yaitu raflesia, Amorphopallus, kantung semar dan anggrek hutan serta aktivitas manusia dalam kawasan seperti perambahan dan pembalakan liar.

“Petugas Balai Besar TNBBS telah melaksanakan kegiatan Smart Patrol dalam setiap kegiatan patroli, sehingga dapat mempermudah pembuatan laporan dan pemutakhiran data. Namun untuk mempertahankan dan memperkuat pengetahuan petugas Balai Besar TNBBS mengenai patroli berbasis SMART, maka perlu dilakukan pelatihan penyegaran untuk penyeragaman pengumpulan data patroli berbasis SMART ini.” ujar Kepala Balai Besar TNBBS Ir. Agus Wahyudiyono saat membuka pelatihan ini.

Regional Coordinator PIU TNBBS Verry Iwan Stiawan mengatakan bahwa UNDP Tiger Project memandang pentingnya ketersediaan data Harimau Sumatera di TNBBS. “Teman – teman petugas di lapangan telah melakukan patroli rutin, data diolah dengan aplikasi SMART, dan kegiatan ini kita kenal dengan SMART Patrol. Data yang terkumpul tidak hanya data Harimau Sumatera, tetapi ada data Gajah Sumatera dan Badak Sumatera. Ketiga spesies mamalia besar ini merupakan satwa kunci TNBBS”, tambah Verry.

Pelatihan ini diikuti oleh 32 peserta, berasal dari 17 Resort yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Narasumber dan instruktur menyampaikan materi tentang : Patroli Pengamanan Hutan; Pengantar Sistem SMART; Implementasi SMART di TNBBS; Struktur Data SMART dan Pengisian Buku Patroli Berbasis SMART. Para peserta pelatihan melakukan Praktek Lapangan Aplikasi SMART Patrol di Resort Balik Bukit Bumi Perkemahan Kubuperahu. “Dengan diselenggarakannya pelatihan SMART Patrol ini yang diikuti oleh Polhut dan MMP, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petugas Balai Besar TNBBS dalam melakukan patroli berbasis SMART, serta memberikan pengetahuan mengenai patroli SMART kepada Polhut dan Masyarakat Mitra Polhut” kata Kepala Bidang Teknis Konservasi Ismanto, S.Hut.,M.P.

Sumber: Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

Asian Waterbird Census 2018: Tim Temukan Burung Langka di Pantai Cemara

Dalam menyemarakkan Asian Waterbird Census 2018 yang berlangsung dari tanggal 6-21 Januari 2018, Indonesia melalui Balai TN Berbak-Sembilang dan Balai KSDA Jambi menyelenggarakan Monitoring Burung Air Migran di Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, dari tanggal 15-17 Januari 2018. Kegiatan ini didukung oleh GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

Pantai Cemara diketahui sebagai salah satu lokasi singgah burung air migran yang sedang bermigrasi dari bagian utara ke bagian selatan bumi. Pantai Cemara juga merupakan bagian dari Berbak Ramsar Site sejak 1992, dan ditetapkan oleh Gubernur Jambi sebagai kawasan perlindungan burung air migran pada melalui SK Gubernur Jambi No.456 tahun 1996.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk melakukan pendataan jenis dan jumlah populasi burung migran di Pantai Cemara dan mempromosikan Pantai Cemara sebagai salah satu lokasi wisata minat khusus untuk pengamatan Burung Air Migran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar Pantai Cemara dan TN Berbak-Sembilang. Promosi ini diharapkan juga menumbuhkan minat pengamatan burung (birdwatching) di kalangan pelajar dan masyarakat Provinsi Jambi, serta meningkatkan perhatian masyarakat dan Pemda Tanjabtim terhadap konservasi Pantai Cemara.

Kegiatan ini melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari Dinas Pariwisata Pemda Tanjabtim, Organisasi penggiat wisata di Jambi, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jambi, NGO lokal dan internasional (Gita Buana, Zoological Society of London dan Wetlands International Indonesia Program), serta masyarakat Desa Pantai Cemara.

Dalam kegiatan ini, tim pengamat burung migran menemukan 30 jenis burung air di Pantai Cemara dengan total populasi 13.357 individu yang didominasi oleh Biru-laut Ekor-blorok (Limosa lapponica), Biru-laut Ekor-hitam (Limosa limosa), Cerek-pasir Mongolia (Charadrius mongolus), Trinil Bedaran (Xenus cinereus), dan Kedidi Besar (Calidris tenuirostris).

Salah satu jenis Trinil yg teramati adalah Trinil Lumpur Asia (Limnodromus semipalmatus) dengan status IUCN near threaten, dimana jumlah populasinya di dunia diperkirakan hanya 23.000 ekor.  Dari 30 jenis Burung Air tersebut 2 Jenis merupakan jenis residen yaitu Kuntul Kecil (Egretta garzetta) dan Cangak Merah (Ardea purpurea).

Tim juga berhasil menemukan burung air migran yang diberi bendera oranye (dipasang di Victoria, Australia), bendera putih ( dipasang di North Island, New Zealand), dan bendera hitam-putih (dipasang di Chongming Dao-China).

Kawasan Pantai Cemara memiliki potensi sebagai obyek wisata namun memerlukan improvement berupa infrastruktur untuk memudahkan akses mencapai lokasi.  Keberadaan burung migran dapat menjadi daya Tarik wisata minat khusus bagi wisatawan dalam negeri dan luar negeri.  Saat ini untuk mencapai Pantai Cemara dapat dilakukan melalui darat menggunakan kendaraan roda dua atau melalui laut menggunakan speedboat. Namun masih sulit karena jalan dan jembatan yang rusak serta ombak yang tinggi pada musim angin barat (Oktober – April).

Beberapa hal perlu menjadi perhatian terhadap kondisi pantai Cemara adalah adanya abrasi yang tinggi dan aktivitas masyarakat yang menggunakan roda dua untuk mengambil kerang di pantai. Kedua hal ini dapat mengancam fungsi Pantai Cemara sebagai lokasi singgah Burung Air Migran.

Rekapitulasi Hasil Monitoring Burung Air Migran di Pantai Cemara

No. Nama Jenis Nama Lokal Jumlah Individu Keterangan
Pantai Cemara  
1 Egretta garzetta Kuntul kecil                        13 Residen
2 Ardea purpurea Cangak merah                          2 Residen
3 Actitis hypoleucos Trinil pantai                        31 Migran
4 Charadrius alexandrinus Cerek tilil                      654 Migran
5 Charadrius leschenaultii Cerek-pasir besar                      344 Migran
6 Charadrius mongolus Cerek-pasir Mongolia                   2.276 Migran
7 Charadrius dealbatus White-faced Plover                          4 Migran
8 Pluvialis fulva Cerek kernyut                        30 Migran
9 Pluvialis squatarola Cerek besar                      166 Migran
10 Calidris ferruginea Kedidi golgol                      108 Migran
11 Calidris tenuirostris Kedidi besar                   1.054 Migran
12 Calidris alba Kedidi putih                          6 Migran
13 Calidris ruficollis Kedidi leher-merah                        52 Migran
14 Xenus cinereus Trinil bedaran                   1.916 Migran
15 Tringa totanus Trinil kaki-merah                        44 Migran
16 Tringa nebularia Trinil kaki-hijau                      964 Migran
17 Tringa stagnatilis Trinil rawa                        48 Migran
18  Tringa glareola Trinil semak                          2 Migran
19 Limosa limosa Biru-laut ekor-hitam                   2.106 Migran
20 Limosa lapponica Biru-laut ekor-blorok                   3.368 Migran
21 Limnodromus semipalmatus Trinil lumpur Asia                        30 Migran
22 Numenius phaeopus Gajahan penggala                        14 Migran
23 Numenius arquata Gajahan besar                          5 Migran
24 Numenius madagascariensis Gajahan timur                          3 Migran
25 Sterna hirundo Dara-laut kecil                        47 Migran
26 Sterna albifrons Dara-laut kecil                          9 Migran
27 Sterna caspia Dara-laut Kaspia                        16 Migran
28 Sterna bengalensis Dara-laut Benggala                        15 Migran
29 Sterna bergii Dara-laut jambul                          7 Migran
30 Chlidonia hybridus Dara-laut kumis                        23 Migran
Jumlah total                13.357 Burung Lokal dan Migran 

 

Narahubung

Unit Manajemen Proyek Sumatran Tiger

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti, Blok 1, Lt.15, Ruang B7 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Telp: +62 21 578 52990

Email: info@sumatrantiger.id

BBTN Kerinci Seblat Selenggarakan Workshop Sistem SMART

Sungai Penuh (19/1/2018). Kegiatan ini diinisiasi oleh Fauna-Flora International Indonesia Program (FFI-IP) bekerjasama dengan BBTNKS dan didukung penuh oleh proyek Sumatran Tiger GEF-UNDP. Pertemuan ini merupakan kegiatan lanjutan dari pelatihan penyegaran SMART yang diadakan di tanggal 26-27 Agustus 2017 lalu. Pertemuan tersebut membahas beberapa komitmen terkait target patrol, pelaporan dan kinerja tim hingga Desember 2017 lalu.

“Kita berharap adanya sistem ini akan meningkatkan kinerja lapangan dan menyegerakan pembuatan hasil data lapangan dan pelaporan sehingga membantu kami di tingkat pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat” ujar Ir. Rusman sebagai Kepala Bidang Teknis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dalam acara pembukaan Workshop Pengelolaan Basis Data Kegiatan Lapangan Menggunakan Sistem SMART yang bertempat di Hotel Kerinci, 17-18 Januari 2018.

Workshop SMART ini dihadiri oleh 22 orang peserta yang terdiri dari para admin dan operator data SMART dari kantor balai besar, masing-masing wilayah Bidang dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional dan juga mitra dari BBTNKS. Komitmen yang baik ini akan semakin ditingkatkan melalui adanya rencana dan target lanjutan.

“Dengan dukungan mitra kerja, kita yakin pengelolaan taman nasional akan semakin baik kedepannya” ujar Andrinaldi Adnan, S.Hut selaku Kepala Seksi Pemanfaaatan dan Pelayanan BBTNKS.

Menurut Amdoni, selaku penanggung jawab data SMART BBTNKS, ada beberapa hasil dan temuan yang signifikan terkait pertemuan tersebut diantaranya adalah ketepatan waktu dalam pengumpulan data patroli ke pihak Balai. Kita melihat semua pihak punya komitmen walaupun masih banyak kekurangan dalam isian data. Namun upaya ini perlu kita apresiasi sebagai bagian kolaborasi untuk pengelolaan TNKS yang lebih baik.

Pengelolaan dan memperbarui data kondisi kawasan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan taman nasional, karena dengan sistem monitoring dan basis data yang baik dapat menjadi refleksi dan memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan. Untuk melakukan pengelolaan data khususnya data hasil berbagai kegiatan di lapangan, saat ini telah dikembangkan sistem SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) yang relatif mudah untuk dipergunakan dan direkomendasikan sebagai salah satu skema dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kegiatan yang terealisasi, jumlah tim patroli yang terlaksanan pada periode September – Desember 2017 di kawasan TNKS adalah sebanyak 20 tim, sedangkan jumlah personil tim patroli sebanyak 178 orang yang terdiri dari personil BBTNKS dan masyarakat/mitra BBTNKS.

Deforestasi Terjadi di Wilayah Inti Proyek Sumatran Tiger

Deforestasi terjadi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang yang menjadi habitat penting bagi populasi harimau sumatera. Wilayah ini juga memiliki hutan lahan basah yang bernilai konservasi tinggi.

Hal tersebut terungkap dari hasil kajian Analis GIS dari Universitas Negeri Padang, Dedy Fitriawan untuk ZSL yang dipaparkan di Balai Taman Nasional Berbak Sembilang, Rabu 20 Desember 2017.

Kajian ini menggunakan data tahun 2015 dan 2016 dengan mengecualikan periode kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada Juli 2015. Dataset tahun 2015 menggunakan data pada periode sebelum Juli 2015 (awal mulai kebakaran), sementara dataset tahun 2016 menggunakan data setelah Desember 2015 (masuk tahun 2016).

Secara eko-region, terdapat hutan rawa gambut dan hutan mangrove di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang. Hasil analisis mengungkapkan, pada kawasan Berbak, terjadi deforestasi seluas 3.947,85 Ha (4,08%) di Hutan Rawa Primer, dan 5.142,60 Ha (65,98%) di Hutan Rawa Sekunder.

Lebih khusus lagi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Berbak, telah terjadi deforestasi seluas 2.182,14 Ha (5,16%) di Hutan Rawa Primer, dan 1.408,68 Ha (46,31%) di Hutan Rawa Sekunder.

Pada kawasan Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.561,40 Ha (10,79%) di Hutan Rawa Primer; 1.463,49 Ha (69,05%) di Hutan Rawa Sekunder; 40,05 Ha (0,06%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 80,10 Ha (0,50%) pada Hutan Mangrove Sekunder.

Di wilayah inti proyek Sumatran Tiger di Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.513,88 Ha (16,81%) di Hutan Rawa Primer; 1.384,02 Ha (81,60%) di Hutan Rawa Sekunder; 39,96 Ha (0,23%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 65,79 Ha (4,34%) pada Hutan Mangrove Sekunder. “Tekanan pembangunan (perkebunan, tambang) dan risiko kebakaran lahan yang menyebabkan deforestasi,” ujar Dedy.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manager Proyek Sumatran Tiger, deforestasi di wilayah inti harimau sumatera sebisa mungkin ditekan, karena wilayah inti berperan penting dalam mendukung populasi harimau sumatera.

Upaya menekan deforestasi di wilayah inti bisa dilakukan melalui peningkatan patroli rutin dan mencegah kebakaran hutan, karena deforestasi sebagian terjadi karena faktor alami yaitu musim kering yang berkepanjangan.

Proyek Sumatran Tiger terus berkolaborasi dengan berbagai pihak melakukan pemantauan populasi harimau sumatera dan ekosistemnya serta melaksanakan patroli melalui mitra untuk menjaga wilayah penting harimau sumatera di empat taman nasional di Sumatera. Keempat taman nasional tersebut adalah Taman Nasional (TN) Berbak Sembilang, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan dan TN Gunung Leuser.

@SumatranTigerID

Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID

Kampanye Mitigasi Konflik Manusia-Harimau di Jambi

Balai TN Berbak-Sembilang dan BKSDA Jambi menyelenggarakan Kampanye Mitigasi Konflik Manusia-Harimau di Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Jambi.

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik.

Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi.

Kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan.

Di Jambi khususnya di sekitar wilayah Taman Nasional Berbak dan Sembilang (TNBS) Konflik antara manusia dan satwa liar yang sering terjadi adalah konflik dengan Harimau dan Buaya.

Dalam rangka mengurangi kejadian konflik khususnya dengan Harimau, Balai TNBS bersama dengan Balai KSDA Jambi dan Zoological Society of London (ZSL) melalui dukungan proyek GEF-UNDP Sumatran Tiger menyelenggarakan upaya penyadartahuan yang bersifat preventif kepada masyarakat Desa Simpang Datuk dan sekitarnya pada 15 Desember 2017.

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Simpang Datuk dengan dihadiri oleh Kepala Desa Simpang Datuk, Bhabinkamtibmas Simpang Datuk, warga Desa Simpang Datuk, Desa Sungai Jeruk, Desa Sungai Palas, Desa Rantau Rasau dan perwakilan pekerja Perkebunan Sawit PT. Metro Yakin Jaya (MYJ).

Dalam sambutan pembukaannya Kepala Desa Simpang Datuk (Ambok Gauk bin Daeng P.) menyampaikan dukungannya atas kegiatan kampanye ini mengingat dalam beberapa bulan terakhir terlihat harimau yang memasuki wilayah perkebunan PT. MYJ dan terjadinya korban akibat serangan buaya.

Kepala Desa juga mengharapkan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara kontinyu untuk meningkatkan kesadaran masyakarat untuk tidak mengganggu harimau dan mengurangi kejadian serangan buaya.

Pada acara kampanye, Tim Balai KSDA Jambi menyampaikan hal teknis untuk mencegah konflik dengan harimau, prosedur yang harus dilakukan jika terjadi konflik satwa, dan pentingnya konservasi harimau sumatera.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Simpang Datuk juga menyampaikan jika ada warga masyarakat yang menyimpan dan memiliki senjata api rakitan untuk dapat melaporkan dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian karena hal tersebut melanggar undang-undang darurat no. 12 tahun 1951.

Kegiatan perburuan liar terhadap satwa dilindungi termasuk harimau dengan menggunakan senpi maupun jerat adalah kegiatan yang melanggar hukum pidana.

Bhabinkamtibmas menghimbau kepada warga masyarakat memasang jerat untuk hama babi di ladang milik sendiri namun mengenai harimau, agar segera melaporkan kepada pihak berwenang dan tidak melukai atau membunuh harimau tersebut. Jika ini dilakukan maka warga tidak akan dikenai tuntutan hukum karena merupakan ketidak-sengajaan.

Pada akhir acara, kepada warga yang hadir dibagikan kalender dan baliho yang berisi informasi kiat menghindari konflik dengan satwa serta nomer kontak Balai KSDA Jambi dan Balai TNBS yang dapat dihubungi jika terjadi konflik.

@SumatranTigerID

Area Perlindungan Intensif Dukung Peningkatan Populasi Harimau

Proyek Sumatran Tiger, Tim Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan WCS-IP (Indonesia Program) bekerja sama melaksanakan patroli SMART dan pemasangan kamera perangkap (camera trap) guna mengamankan area perlindungan intensif (intensive protection zone) yang berperan penting dalam peningkatan populasi harimau sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Patroli pengawasan kawasan konservasi merupakan pendekatan utama untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi.

Untuk memastikan efektivitas dari kegiatan patroli diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya dapat digunakan untuk menangani aktivitas-aktivitas ilegal, tetapi juga sebuah sistem yang dapat menyimpan informasi hasil kegiatan patroli secara sistematis untuk kemudian digunakan dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan akan kegiatan ilegal.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) adalah sistem yang didesain untuk menfasilitasi transformasi data patroli ke dalam bentuk spasial yang dapat memberikan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengelola kawasan konservasi dalam perencanaan kegiatan pengamanan maupun penegakan hukum.

Proyek Sumatran Tiger mendukung WCS dalam melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zones) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Prodution Zones, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Proyek Sumatran Tiger Tim mendukung 43 perjalanan (trips) patroli yang dilaksanakan oleh TNBBS dan WCS-IP dengan menempuh jarak 1.472, 33 km dan 229 hari patroli dalam periode Mei-September 2017.

Tim patroli menemukan 25 pelaku aktivitas illegal di wilayah ini dengan 17 pelaku ditemukan di wilayah IPZ dan 8 pelaku ditemukan di wilayah non-IPZ. Tim juga menemukan 70 kasus penggunaan kawasan hutan secara tidak syah di TN BBS dimana sebanyak 25 kasus berada di wilayah IPZ dan 45 kasus berada di kawasan Non-IPZ.

Kasus pembalakan liar yang ditemukan sebanyak 2 kasus (dua-duanya di wilayah Non-IPZ). Tim patroli menemukan 15 aktivitas perburuan (6 di IPZ dan 9 di non-IPS), 4 aktivitas pengambilan HHBK (1 di IPZ dan 3 di Non-IPZ), 19 akses jalan (4 di IPZ dan 15 di Non-IPZ) serta 46 alat & transportasi (27 di IPZ dan 19 di Non-IPZ).

Tim patroli telah memberi tindakan untuk aktivitas illegal tersebut termasuk mendokumentasikan dan memusnahkan jerat harimau dan satwa liar agar tidak bisa digunakan lagi.

@SumatranTigerID

TN Berbak Sembilang Gelar Workshop Ekosistem Lahan Basah

Jambi, 22 Nopember 2017 – Dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Taman Nasional Berbak tahun 2018-2027, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang melalui Proyek Sumatran Tiger – GEF – UNDP melaksanakan Workshop Ekosistem Lahan Basah Berbak dan Workshop Species Kunci Berbak yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Nopember 2017 di Hotel Odua Weston Jambi.

Kegiatan workshop ini ditujukan untuk mengeksplorasi data dan informasi terkait kawasan TN Berbak untuk merumuskan kembali nilai-nilai penting kawasan TN Berbak dalam penyusunan RPJP TN Berbak tahun 2018-2027 terutama terkait Konservasi lahan basah (wetland) dan species kunci yang merupakan nilai penting yang menjadi mandat utama ditetapkanya kawasan TN Berbak menjadi Taman Nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder terkait dalam pengelolaan TN Berbak (Bappeda Propinsi, Dinas Kehutanan Propinsi, BKSDA Jambi, BTNBS, UPT Tahura Rangkayo Hitam, Bappeda Muara Jambi, Bappeda Tanjung Jabung Timur, ZSL, Gita Buana, Wetland Internasional Pinang Sebatang) kegiatan workshop tersebut melibatkan narasumber yang kompeten dalam bidang konservasi lahan basah dan spesies flora-fauna khususnya kawasan Berbak yaitu: Direktorat KK Ditjen KSDAE, Direktorat BPEE Ditjen KSDAE, Direktorat KKH Ditjen KSDAE, Sdr. Yus Rusila Noor- Wetland Internasional, Dr. Cherita Yunnia – Tenaga Ahli Kemenko Maritim, Nursanti-Universitas Jambi, Dr. Dolly Priyatna- member of Tapir Specialist Group-IUCN SSC, Sdr. Yoan Dinata-ZSL, Sdr. Iding Ahmad Haidir-Karya Siswa (S3) KemenLHK, Dr. Irawati-Peneliti LIPI, Dr. Asmadi Saad-Tenaga Ahli BRG, Nursanti, S.Hut, M.Si.-Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Jambi dan Sdr. Madari- Pelaku Sejarah TNB. Proses diskusi workshop dipandu oleh Kristiani Fajar Wianti-Pengajar Fakultas Kehutanan UGM.

Kegiatan workshop yang dilaksanakan selama dua hari ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai TN Berbak dan Sembilang Ir. Pratono Puroso, M.Sc

Pelaksanaan acara workshop ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk proyeksi pengelolaan ekosistem lahan basah dan spesies penting di TN Berbak kedepanya hingga terbentukanya satu Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) sebagai pedoman dalam pengelolaan Kawasan TN Berbak.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) merupakan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan dan penataan kawasan dalam zona/blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah. Rencana pengelolaan akan membantu pengelola untuk memenuhi mandat pengelolaan khusus yang telah ditetapkan bagi suatu kawasan konservasi. Mandat ini merupakan alasan utama perlindungan kawasan (key feature versi IUCN atau Outstanding Universal Value versi UNESCO) dan menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan.

@SumatranTigerID

Degradasi dan Kehilangan Habitat Pemicu Utama Zoonosis

Degradasi dan hilangnya habitat satwa liar menjadi pemicu utama terjadinya zoonosis atau infeksi yang ditularkan di antara hewan (terutama vertebrata) ke manusia atau sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lulu’ Agustina, Kasubdit Keamanan Hayati, Focal Point One Health, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Tingkat ancaman zoonosis dari degradasi dan kehilangan habitat mencapai 44,8%,” ujarnya dalam acara Lokakarya “Pemantauan Penyakit Strategis Harimau Sumatera” yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November di Sahira Hotel, di Bogor. Menurut data Forum Harimau Kita, beberapa jenis spesies satwa liar di Indonesia saat ini memiliki populasi yang kecil dan berada di beberapa blok hutan yang terfragmentasi. Salah satu spesies yang mengalami fragmentasi habitat adalah harimau sumatera yang saat ini tercatat berjumlah sekitar 600 ekor di alam di 23 bentang alam sepanjang Sumatera.

Dengan tersekatnya kelompok-kelompok populasi oleh keberadaan manusia dan alih guna lahan untuk pemukiman, maka tekanan / edge effect yang dihadapi oleh populasi harimau ini semakin tinggi. Masyarakat pada umumnya memelihara berbagai jenis ternak dan hewan kesayangan, sebagaian kelompok masyarakat juga masih aktif melakukan perburuan di dalam kawasan dengan membawa anjing buru.

Jenis-jenis penyakit yang biasa menjangkiti satwa maupun hewan dapat mengalami perkembangan dengan adanya kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan dan adanya mutasi genetik.

drh. Munawar Kholis, Ketua Forum Harimau Kita, menyebutkan, salah satu jenis penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada individu harimau adalah Canine Distemper yang disebabkan oleh jenis virus RNA dari family Paramyxoviridae. Penyakit yang pada awalnya terdeteksi di Rusia ini dimungkinkan menyebar di berbagai kantung populasi harimau tersisa. Harimau yang paling berpotensi terdampak adalah individu harimau yang berada dalam kantung populasi kecil dan dekat dengan pemukiman manusia yang pada umumnya terdapat hewan felids maupun canids. Selain penyakit ini, ada beberapa jenis penyakit lain yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh para praktisi konservasi satwa liar dan otoritas pengelola.

Menurut drh. Kholis, saat ini masih banyak kasus-kasus konflik dan kematian harimau liar yang tidak cukup mendapatkan penanganan, untuk itu sangat diperlukan proses pengambilan, pengelolaan dan pemeriksaan sampel dikoordinir oleh otoritas yang berwenang (Direktorat. KKH) untuk memastikan kasus kasus yang menunjukkan indikasi penyakit berbahaya dapat ditangani secara tepat.

Jenis-jenis satwa liar tertentu tidak selalu dengan mudah diambil sampelnya untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan. Harimau salah satu contohnya, untuk dapat melakukan pengambilan sampel secara sengaja maka perlu menangkap mempergunakan perangkap kandang yang tentu saja beresiko. Di lain pihak sering terjadi konflik yang berujung pada penangkapan harimau, namun sampel tidak terambil secara tepat.

Kondisi lapangan juga sering menemui situasi yang tidak ideal dalam hal pengelolaan dan penyimpanan sampel. Untuk itu diperlukan sebuah tim yang memiliki keahlian yang diberikan mandat untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan sampel hingga bekerjasama dengan laboratorium yang dipercaya untuk secara kontinyu dan sistematis dalam mendeteksi jenis-jenis penyakit berbahaya bagi satwa liar dan penyakit yang memiliki potensi saling menular antara satwa liar dan ternak yang dapat menimbulkan kerugian dari segi ekologi.

Forum Harimau Kita merupakan perkumpulan yang memiliki visi dan misi pelestarian Harimau Sumatera dan berkerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Menanggapi kondisi yang terjadi dan kesimpulan diskusi-diskusi bersama para pakar ekologi, kesehatan satwa liar dan pelaku konservasi di lapangan yang memberikan gambaran perlunya sebuah mekanisme yang formal dalam mengelola informasi dan sampel dari berbagai sumber untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mempelajari dan melakukan pendataan jenis-jenis penyakit satwa liar.

Salah satu strategi Forum Harimau Kita dalam mendukung konservasi Harimau Sumatera adalah dengan memfasilitasi inisiatif-inisiatif pada tingkat nasional yang memiliki nilai strategis. Inisiatif ini diharapkan dapat bersinergi dengan program yang telah berjalan di Indonesia terkait pemantauan penyakit berbahaya. Forum Harimau Kita juga merupakan salah satu mitra Proyek Sumatran Tiger.

Pemerintah saat ini telah mengembangkan konsep One-Health untuk memantau penyakit-penyakit dari hewan domestik maupun satwa liar. Menurut Ibu Lulu’ One Health adalah konsep penanganan penyakit penanganan zoonosis dan penyakit infeksi emerging (PIE) yang dilaksanakan secara terintegrasi, melalui pengembangan mekanisme komunikasi, koordinasi serta kolaborasi antar 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

@SumatranTigerID

Page 3 of 612345...Last »