Tim Patroli TNKS Kembali Berprestasi

Tim patroli Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat kembali menunjukkan prestasinya. Bekerja sama Kepolisian Resort Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tim patroli berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan dan perdagangan harimau sumatera pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 di jalan lintas Bengkulu – Padang, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Bulan lalu pada tanggal 14 Agustus, tim yang sama juga berhasil menangkap 2 pelaku di Jalan Lintas Bangko – Kerinci, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Merangin, Provinsi Jambi.

Tersangka yang ditangkap bulan ini bernama Heri alias Ujang warga Desa Bunga Tanjung. Barang bukti yang diamankan dari pelaku berupa satu (1) lembar kulit harimau Sumatera dengan panjang 135 cm beserta tulang-belulang seberat 4 kg.

Harimau sumatera memiliki nilai penting dalam menjaga ekosistem hutan, diantaranya sebagai satwa predator penyeimbang populasi satwa-satwa yang lain. Dengan kata lain, melindungi harimau dapat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Kepala Balai Besar TNKS, Drs. Tamen Sitorus, M.Sc., mengungkapkan, TNKS merupakan salah satu lokasi habitat harimau sumatera yang diharapkan menjadi tempat pelestarian populasi harimau sumatera di Indonesia.

“Apabila perdagangan harimau terus terjadi di sekitar wilayah TNKS, ini akan menjadi kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS khususnya, dan masyarakat Sumatera pada umumnya.” ujar Tamen. “Oleh sebab itu, saya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat dan para pihak terkait untuk bersama-sama melestarikan satwa yang terancam punah dan dilindungi undang-undang ini,” tambahnya lagi.

@SumatranTigerID

Jurnalis Kunjungi Taman Nasional Gunung Leuser

Proyek Sumatran Tiger baru saja selesai melaksanakan fasilitasi kunjungan jurnalis ke Taman Nasional Gunung Leuser dari tanggal 27-29 Agustus 2018. Acara kunjungan kali ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat kegiatan perlindungan kawasan, terutama kegiatan patroli SMART di Resor Bukit Lawang.

Hari pertama kunjungan kami isi dengan diskusi bersama Kepada Bidang Teknis Konservasi di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Bapak Adhi Nurul Hadi beserta tim dilanjutkan dengan perjalan ke Resor Bukit Lawang pada hari kedua.

Di Bukit Lawang, tim yang terdiri dari Jurnalis dari Harian Kompas, The Jakarta Post, Staff PMU dan PIU Sumatran Tiger serta Staff WCS, bertemu dengan Tim Patroli Mandiri yang diketuai oleh Pak Misno.

Tim patroli mandiri ini mendapatkan dukungan dari Proyek Sumatran Tiger baik dari sisi pendanaan maupun peningkatan kapasitas melalui bantuan mitra WCS atau Wildlife Conservation Society Indonesia.

Tim jurnalis melakukan diskusi dan wawancara dengan semua anggota tim patroli untuk mendapatkan pembelajaran dari penerapan patroli SMART yang dinilai berhasil. Pada tahun 2017, Misno dan tim berpatroli sebanyak 10x selama 96 hari dengan total jangkauan 204,54 km, atau hampir sama dengan jarak Jakarta – Cirebon.

Berbagai temuan patroli SMART di lapangan oleh Misno dan tim menjadi basis perencanaan dan pembuatan keputusan dalam strategi pengawasan dan pengaman di Taman Nasional. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi contoh positif dalam penerapan sistem patroli yang lebih efisien dan efektif terutama dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan gangguan di kawasan taman nasional seperti perambahan, perburuan, dsb.

Tim patroli SMART juga melakukan penyadartahuan di masyarakat serta melakukan pengawasan dan pemantauan potensi lingkungan, agar lingkungan, tumbuhan dan satwa liar di wilayah taman nasional tetap lestari.

@SumatranTigerID

Tentukan Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Hotel Ciputra, Jakarta dari tanggal 16-18 Juli 2018. Lokakarya bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran biaya, memaparkan hasil penilaian tengah efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta menyusun prioritas pihak terkait dalam melaksanakan pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Keluaran dari lokakarya ini adalah uraian kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi dan biaya yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam pengantarnya menyampaikan, lokakarya ini sangat penting walau kajiannya hanya di wilayah Sumatera. “Saya sudah melihat hasil SMART Patrol bagus sekali, tapi tidak ada artinya kalau tidak dipakai dalam manajemen untuk menentukan skala prioritas,” tuturnya.

Menurut Pak Wir, begitu beliau biasa dipanggil, penentuan skala prioritas tersebut terkait dengan bagaimana anggaran bisa disebar ke kegiatan yang sesuai. “Saya harap dari workshop ini keluar sesuatu yang konkrit. Ini adalah workshop yang saya pastikan saya harus hadir, ini core business kita,” tuturnya.

Dalam lokakarya dua hari ini para peserta yang berasal dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proyek Sumatran Tiger, empat taman nasional di Sumatera yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga swadaya masyarakat, dibagi menjadi tiga kelompok guna membahas enam kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi.

Keenam kegiatan tersebut meliputi: Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; Pengelolaan wisata alam; Monitoring nilai penting kawasan konservasi; Perlindungan kawasan konservasi; Pemulihan ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya ini menyimpulkan, kegiatan-kegiatan esensial/kunci dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diidentifikasi dengan asumsi kegiatan prakondisi telah dilaksanakan. “Misalnya RPJP bisa disusun dengan asumsi hasil inventarisasi dan zona/blok dapat menjadi dasar RPJP, konflik telah diselesaikan, lokasi prioritas pengamanan dan monitoring telah ditentukan dan sebagainya,” tutur Dewi Sulastriningsih, Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat Kawasan Konservasi dalam rumusan hasil lokakarya ini.

Menurut Dewi, penguatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK). “Misalnya ownership dokumen perencanaan, mind set pengelolaan wisata, pendampingan kontinu kegiatan-kegiatan, adanya petugas khusus bidang-bidang teknis tertentu (pemulihan ekosistem), serta pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bahasan pokok dalam lokakarya ini. Hasilnya, lokakarya merekomendasikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisir dengan kerjasama, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dengan para pihak.

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Pak Wiratno yang menyatakan bahwa harapan dan kepercayaan publik bisa dibangun dengan menyusun agenda bersama sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. “Kita terpuruk karena public trust, misalnya satwa ngamuk tidak segera direspon. Kepercayaan publik runtuh sehingga ada buaya dibunuh di Sorong,” ujarnya.

Menurut Pak Wir, hal tersebut harus mendorong kegiatan penting selanjutnya yaitu berjejaring atau networking, kolaborasi, kemitraan, gotong royong atau kerja bakti. “Ini yang menjadi modal sosial dan kepercayaan. Menemukan kelola kawasan konservasi sesuai dengan versi kita semoga keluar dari lokakarya ini, ” ujar Pak Wir.

Tema di atas menjadi pokok bahasan di lokakarya hari kedua dengan tema “Peran Para Pihak dan Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Hasil pembahasan ini adalah beberapa poin rekomendasi yang mencakup aspek administrasi dan kebijakan pendukung dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam aspek administrasi dan kebijakan pendukung, lokakarya kedua menyimpulkan diantaranya adalah: tujuan pengelolaan kawasan harus jelas, agar pengelolaannya lebih terarah; dokumen rencana pengelolaan merupakan dokumen wajib dan dokumen perencanaan tunggal sebagai induk perencanaan-perencanaan lainnya; rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ Pendek) merupakan turunan RPJ Panjang yang wajib disusun dan sebagai indikator capaian program tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan riset, kawasan konservasi hendaknya mengarahkan riset untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan; pelatihan pegawai tidak harus dilakukan dalam bentuk pelatihan formal, namun bisa kegiatan-kegiatan seperti inhouse training, magang, mendatangkan para pakar/tenaga ahli; pengelolaan anggaran mengintegrasikan kegiatan-kegiatan eselon I untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan kawasan konservasi bukan merupakan penghasil PNBP, namun lebih pada aspek pengelolaan nilai- nilai kawasan yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, lokakarya ini menyimpulkan pentingnya melakukan diskusi dan mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki stakeholder. Berdasarkan indikator tersebut, bisa ditentukan apa kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sementara UPT bisa mengidentifikasi kesenjangan (gap) kebutuhan mereka.

Dyah Murtiningrum, Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Jenderal KSDAE mengapresiasi hasil kegiatan lokakarya ini. “Saya sudah melihat gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari teman-teman narasumber. Terkait dengan satuan dan volume akan jadi bagian kami. Tahapan ini akan kami cermati termasuk dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang sudah kami susun. Masukan ini sangat berharga bagi kami dan sangat konstruktif dalam memperbaiki SKB kami kedepannya,” tuturnya.

@SumatranTigerID

Melestarikan Bumi Sekepal Tanah Surga

Keindahan alam dan keanekaragaman hayati Kerinci mendorong para pihak untuk bahu-membahu melestarikannya.

Proyek Sumatran Tiger menutup 2017 dengan berbagai capaian yang signifikan. Dinamika proyek yang berlangsung hingga 2020 ini juga terus berkembang sehingga proyek merasa penting untuk melaksanakan pemantauan kegiatan proyek guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di lapangan.

Upaya pemantauan dan evaluasi Proyek Sumatran Tiger, bersama pihak-pihak terkait, terwujud dari tanggal 9-13 April 2018. Kerinci Seblat menjadi lanskap perdana yang dipilih untuk kegiatan pemantauan ini.

Penguatan kelembagaan pengelola taman nasional dalam perlindungan kawasan; pemantauan perubahan tutupan hutan; pemantauan populasi harimau sumatera; dan pembelajaran inisiatif pengembangan hutan desa sebagai carbon stock menjadi empat fokus dari kegiatan ini.

Pada hari pertama, tim dari Jakarta mendarat di Bandara Muara Bungo, Provinsi Jambi. Perjalanan berlanjut melalui darat selama lima jam menuju Kabupaten Bangko yang menjadi markas mitra Proyek Sumatran Tiger, Fauna and Flora International (FFI).

Tim yang mengikuti pemantauan lapangan terdiri dari perwakilan unsur Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan Ekosistem, Direktorat Penegakan Hukum, Kementerian Keuangan, Bappenas, UNDP Indonesia, Global Environment Facility Focal Point, akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Balai Taman Nasional Kerinci Seblat dan Proyek Sumatran Tiger.

Pertemuan dengan tim FFI langsung diisi dengan presentasi Donny Gunaryadi, Head of Biodiversity, Fauna and Flora International – Indonesia Program yang memaparkan hasil kemitraan antara FFI dan Proyek Sumatran Tiger dalam melaksanakan penegakan hukum dan patroli berbasis data sistem SMART di Taman Nasional Kerinci Seblat. Upaya penegakan hukum ini melibatkan para pemangku kepentingan seperti kepolisian, BKSDA, taman nasional dan kejaksaan.

Melalui patroli dan aksi penegakan hukum, tim FFI juga mengidentifikasi dan mendeteksi ancaman terhadap kelestarian harimau sumatera dan ekosistemnya, seperti pemasangan jerat, perburuan liar, perambahan serta perubahan tutupan hutan.

Pada kesempatan ini, Donny dari FFI juga melaporkan peningkatan skor METT (Management Effectiveness Tracking Tools) sebesar 12% di Taman Nasional Kerinci Seblat. Skor METT digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan taman nasional di seluruh dunia.

Menurut Donny, guna memantau populasi harimau sumatera, tim FFI juga telah memasang kamera perangkap di wilayah inti Taman Nasional Kerinci Seblat yang menjadi habitat harimau sumatera. Diskusi berlangsung hingga sore hari. Semua anggota tim menginap di Bangko untuk selanjutnya mengikuti kegiatan keesokan harinya.

Kunjungan hari kedua

Pagi hari pada hari kedua kunjungan kami ke Bangko, tim berangkat menuju Desa Durian Rambun yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Di desa ini, tim FFI memberikan pendampingan dalam pengelolaan hutan desa.

Karena kondisi desa yang sangat terpencil, perjalanan ditempuh dengan menggunakan kendaraan dobel gardan. Sebagian kondisi jalan adalah jalan tanah dengan kontur dan kemiringan yang ekstrem menambah nuansa petualangan dalam kunjungan kami. Mata kami dimanjakan oleh keindahan alam Kerinci yang bagaikan sekepal tanah surga.

Di desa ini, tim bertemu dengan lembaga pengelola hutan desa (LPHD) Rio Kemunyang yang dinilai telah berhasil menekan deforestasi, perambahan hutan dan perburuan liar.

Menurut Abton, tokoh pemuda di Desa Durian Rambun yang juga mantan ketua LPHD Rio Kemunyang, keinginan masyarakat dalam menjaga hutan dilandasi oleh kesadaran akan manfaat hutan desa bagi masyarakat.

Belajar dari pengalaman desa-desa di sekitar Durian Rambun, menurut Abton, manfaat pertama dari menjaga hutan desa adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman perambahan yang banyak terjadi di wilayah lain dan dilakukan oleh warga pendatang.

Manfaat kedua, dengan menjaga hutan, masyarakat desa berhasil terhindar dari kekeringan. “Hutan desa menjaga 9 mata air yang bermanfaat bagi warga Durian Rambun di musim kemarau, saat desa-desa lain kekeringan,” tutur Abton.

Sedangkan manfaat ketiga dengan menjaga hutan desa, pasokan air untuk Pembangkit Listrik Mikro Hidro terus terjaga sehingga masyarakat Desa Durian Rambun bisa menikmati listrik bersih dari alam. “Ini yang tidak bisa dinilai dengan uang,” ujar Abton. Anak-anak di desa bisa terus belajar pada malam hari menggunakan lampu yang energinya diperoleh dari PLTMH. Desa pun menjadi lebih aman.

FFI telah mendampingi LPHD selama lebih dari tiga tahun. Masyarakat desa mendapatkan insentif dari penerapan skema cadangan karbon untuk menjaga hutan dan mata pencaharian mereka. Insentif yang berupa dana tahunan ini digunakan untuk mendukung patroli pengamanan hutan desa, peningkatan ekonomi masyarakat melalui budidaya kopi dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan.

Keberhasilan pembinaan hutan desa oleh FFI tercermin oleh besarnya keyakinan warga yang bertekad menjaga hutan yang merupakan warisan nenek moyang. “Hutan adalah warisan nenek moyang yang adatnya harus dikelola secara lestari. Dengan adanya hutan desa, warga merasa aman dan nyaman karena tidak ada perambahan,” tutur Rosidi, mantan kepala desa Durian Rambun.

Rosidi menambahkan, hutan desa Durian Rambun adalah pagar bagi Kecamatan Muara Siau. “Kalau hutan di desa Durian Rambun jebol (dirambah), hutan di wilayah Kecamatan Muara Siau yang lain juga akan dirambah,” ujarnya.

Sebelum pamit, tim berkesempatan mengunjungi lokasi produksi kopi. Perjalanan menuju lokasi yang kami lakukan berjalan kaki, menuruni lembah, menyebrangi sungai, melalui jembatan gantung menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi kami.

Perjalanan ke Desa Durian Rambun menghabiskan waktu sehari penuh. Sehingga waktu telah beranjak malam ketika mobil-mobil dobel gardan yang mengantar kami kembali Bangko.

Kunjungan hari ketiga

Matahari pagi bersinar cerah di Bangko ketika mobil-mobil kami kembali meluncur untuk mengunjungi Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di desa ini dikembangkan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Tamiai. Menurut Heri Cipta, Camat Batang Merangin, Desa Tamiai memiliki aset sumber daya alam yang kaya seperti kayu manis dan kopi. “Namun keamanan di Desa Tamiai kurang, sehingga yang memanen adalah orang lain,” tuturnya.

Kawasan hutang lindung, menurut Heri, banyak dibabat oleh orang luar sehingga menimbulkan konflik sosial baru. Sehingga, “Bantuan jangan sampai menimbulkan kecemburuan pada masyarakat setempat dan berpihak pada pendatang, sehingga bantuan harus selektif,” ujarnya.

Skema hutan kemasyarakatan dianggap menjadi solusi yang tepat dimana masyarakat diberikan hak untuk mengelola dalam jangka waktu tertentu (sampai dengan 35 tahun).

Neneng Susanti, Kepala Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kerinci, menyatakan Desa Tamiai berada dalam kawasan penyangga TNKS. Neneng menyatakan pihaknya juga berupaya mengembangkan green coffee dengan menggabungkan antara budi daya kopi dan agroforestry atau wanatani. “Caranya adalah kami menyediakan bibit-bibit yang berkualitas untuk ditanam oleh masyarakat,” tuturnya.

Status hutan di Desa Tamiai menurut Nenang adalah hutan produksi, sehingga masyarakat tidak hanya bisa mengembangkan madu, kopi dan kayu manis, namun juga ekowisata burung migran dan rangkong serta pembibitan kayu.

Abdul Hadison yang biasa dipanggil Didi, Senior Field Manager, Fauna and Flora International menyatakan, luas HKM yang diusulkan mencapai 800 hektar. Saat ini masyarakat Desa Tamiai tengah menunggu surat keputusan untuk pemberlakukan skema hutan kemasyarakatan. Dengan bimbingan FFI diharapkan proses ini berjalan lancar.

Setelah menyelesaikan kunjungan ke Kabupaten Merangin, kami melanjutkan perjalanan menuju Sungai Penuh untuk bermalam. Danau Kerinci yang berada di sisi jalan menuju Sungai Penuh tidak lupa kami singgahi, mensyukuri kelimpahan air bagi masyarakat Kerinci. Rombongan tim juga mengunjungi Bukit Tapan, menyaksikan pembukaan jalan yang membelah wilayah inti Taman Nasional Kerinci Seblat.

Kunjungan hari keempat

Pada hari terakhir kunjungan kami di lanskap Kerinci, tim berdiskusi dengan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat, yang dihadiri oleh Kepala Balai Besar TNKS, Ir. M. Arief Toengkagie. Dari beliau kami mendapatkan informasi terakhir mengenai kondisi kawasan TNKS, ancaman dan capaiannya.

Acara ini berlanjut dengan melihat secara langsung proses pemantauan perubahan tutupan hutan yang dilakukan oleh tim FFI di kaki Gunung Kerinci. Proses pemantauan ini menggunakan “drone” yang mempermudah pengamatan melalui udara. Kami berkumpul di Pintu Rimba yang terkenal menjadi pintu masuk jalur pendakian menuju gunung berapi tertinggi di Indonesia itu.

Hasil analisis historis kehilangan hutan di seluruh kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat oleh tim FFI menunjukkan kenaikan degradasi hutan yang cukup signifikan pada tahun 2014 – 2016. Total laju kehilangan hutan seluruh TNKS dari tahun 2001 hingga 2016 yaitu 0.15% per tahun dengan asumsi terdapat regenerasi hutan secara alami atau buatan di setiap tahunnya.

Degradasi banyak terjadi di Kabupaten Merangin, Kerinci dan Solok Selatan. Sedangkan luas dari hutan yang terdegradasi di kawasan inti hanya sebesar 0.008% atau hanya seluas 8.2 Ha.

Keseluruhan luas hutan yang hilang selama 2001 sampai 2016 jika tidak di tambahkan dengan wilayah yang sudah kembali menjadi hutan sebesar 136.17 Ha. Sedangkan luas wilayah degradasi hutan yang aktual adalah sebesar 131.22 Ha atau sebesar 0.136% dari luas area inti.

Tren perubahan kembali tampil di kisaran tahun 2014 hingga 2016 yang meningkat tajam. Perubahan fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pembalakan liar menjadi ancaman utama yang dapat diprediksi dari perubahan yang signifikan tersebut.

Verifikasi hasil perhitungan historis data deforestasi dilakukan melalui data uji lapang menggunakan hasil hasil foto udara dengan drone. Verifikasi ini dilakukan pada beberapa perbatasan hutan kawasan TNKS yang telah ditetapkan. Pemantauan drone pertama telah dilakukan pada bulan Desember 2017 dan dipantau kembali setiap tahun berjalan hingga akhir masa proyek.

Penutup

Jadwal kunjungan yang padat di lanskap Kerinci berakhir dengan berakhirnya kunjungan kami ke Gunung Kerinci. Beribu kenangan – dan tentu saja foto-foto yang indah – akan selalu menghiasi pengalaman kami di Bumi Sekepal Tanah Surga.

Menyaksikan kabut turun di Bukit Khayangan sambil menyaksikan terbitnya mentari, menikmati dendeng batokok yang lezat, terpaku menyaksikan burung rangkong terbang rendah melintasi kami, hanyalah sedikit dari rasa takjub melihat keindahan alam Kerinci.

Melestarikan keanekaragaman hayati di lanskap ini menjadi pekerjaan bersama, tidak hanya menjadi perhatian Indonesia namun juga perhatian dunia. Salah satunya dari Proyek Sumatran Tiger yang berupaya melestarikan satu-satunya harimau yang tersisa di Indonesia. Melalui kerja sama dengan para mitra, kami saling bahu membahu melestarikan Bumi Sekepal Tanah Surga. Ke Kerinci kami akan kembali.

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatra, melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (tiger recovery) sebagai indikator keberhasilan. Proyek akan menciptakan model pengelolaan keanekaragaman hayati di lanskap prioritas.

Salah satu output yang akan dihasilkan proyek adalah penanganan konflik secara efektif pada 5 bentang alam proyek. Dimana dalam penanganan konflik ini akan dibangun dan dioperasionalkan tim penanganan konflik di tingkat tapak. Tim penanganan konflik dapat bekerja secara efektif apabila memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi keterampilan; peralatan maupun dukungan operasional lainnya.

Konflik manusia dan harimau (KHM) merupakan salah satu faktor di luar perburuan untuk perdagangan, yang menyebabkan terbunuhnya harimau sumatera di alam. Penanganan konflik yang tidak memadai akan mendorong secara terus menerus pembunuhan harimau dan secara jangka panjang akan berdampak pada populasi yang ada.

Pemerintah telah menerbitkan Permenhut No. 48/Menhut- II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar guna mendukung penanganan konflik yang memadai. Dimana dokumen tersebut menjelaskan cara-cara dalam menanggulangi maupun bertindak ketika terjadi konflik. Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan konflik antara manusia dan harimau dapat ditangani secara efektif sehingga mengurangi resiko negative baik terhadap manusia maupun satwa.

Sebagai pelengkap dari aturan yang telah dikeluarkan, Ditjen KSDAE bekerjasama dengan para mitra telah menerbitkan “Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Konflik antara manusia dan harimau,” serta “Panduan Praktis Dokter Hewan dalam Penanganan Harimau Korban Konflik.” Dalam kerangka proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes.

Guna mendukung upaya-upaya tersebut, proyek menyelenggarakan pelatihan penanganan KHM. Pelatihan ini diperuntukkan bagi aparat, baik lingkup KLHK maupun instansi terkait yang telibat dalam penanganan KHM di lapangan. Pelatihan akan menggunakan kurikulum yang dikembangkan bersama dengan PUSDIKLAT KLHK yang mempunyai sertifikasi untuk menerbitkan pelatihan yang bersertifikat bagi aparat pemerintah. Sehingga apabila peserta memenuhi persyaratan dan melalui pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui dalam system aparatur pemerintah.

Kegiatan pelatihan penanggulangan konflik manusia dengan harimau dilaksanakan dari tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Balai Diklat KLHK Pekanbaru, Riau.

Pelatihan ini diikuti oleh Staf Taman Nasional/BKSDA, untuk Polisi Hutan/PolHut minimal pada jenjang terampil; yang bertugas atau akan ditugaskan pada tim penanggulangan konflik yang ada di UPT dan instansi lain termasuk TNI/POLRI, dengan minimum kualifikasi pada jenjang Babinkantibmas/Babinsa, Staf KPHK/Satker terkait setara dengan jenjang UPT KSDAE dan petugas yang telah terlibat atau akan ditugaskan dalam tim penanggulangan konflik.

Dalam pelaksanaannya, hadir 5 peserta dari BKSDA Aceh beserta 2 peserta dari unsur TNI dan POLRI, 5 orang dari BKSDA Sumatera Utara beserta 2 orang mitra, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2 peserta dari Balai Taman Nasional Batang Gadis, 3 peserta dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Riau, 3 peserta dari BKSDA Sumatera Barat dan 2 orang dari Balai Taman Nasional Teso Nilo.

@SumatranTiger

Bersatu Melawan Kejahatan

Hari Alam Liar Sedunia 2018, yang diperingati pada tanggal 3 Maret, mengangkat tema “Kucing besar: Predator yang tengah terancam”. Peringatan ini menjadi peluang yang tepat untuk melakukan penyadartahuan atas nasib spesies langka ini sekaligus menggalang dukungan dalam skala nasional dan global untuk penyelamatannya.

Mari bersatu melawan kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Mari ciptakan solusi bersama masyarakat menyelamatkan harimau sumatera.

Simak laporan khusus kami yang disusun bersama oleh Andrea Egan, Erin Charles, Hizbullah Arief, Tashi Dorji, dengan sumbangan foto dari Tim Patroli Harimau Sumatera, Forum Harimau Kita, WCS Indonesia, Fauna & Flora International dan Dr. Peter Schmidt. Selamat menikmati! BERSATU MELAWAN KEJAHATAN #WorldWildlifeDay#PredatorsUnderThreat #SaveSumatranTigers #TigerUpdate #WeAreTigers

@SumatranTigerID

Buku Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera

Sumatran Tiger Project bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menerbitkan buku “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”. Bagi rekan-rekan yang berminat mendapatkan buku ini silahkan unduh melalui tautan berikut: “Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera”

@SumatranTigerID

Deforestasi Terjadi di Wilayah Inti Proyek Sumatran Tiger

Deforestasi terjadi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang yang menjadi habitat penting bagi populasi harimau sumatera. Wilayah ini juga memiliki hutan lahan basah yang bernilai konservasi tinggi.

Hal tersebut terungkap dari hasil kajian Analis GIS dari Universitas Negeri Padang, Dedy Fitriawan untuk ZSL yang dipaparkan di Balai Taman Nasional Berbak Sembilang, Rabu 20 Desember 2017.

Kajian ini menggunakan data tahun 2015 dan 2016 dengan mengecualikan periode kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada Juli 2015. Dataset tahun 2015 menggunakan data pada periode sebelum Juli 2015 (awal mulai kebakaran), sementara dataset tahun 2016 menggunakan data setelah Desember 2015 (masuk tahun 2016).

Secara eko-region, terdapat hutan rawa gambut dan hutan mangrove di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang. Hasil analisis mengungkapkan, pada kawasan Berbak, terjadi deforestasi seluas 3.947,85 Ha (4,08%) di Hutan Rawa Primer, dan 5.142,60 Ha (65,98%) di Hutan Rawa Sekunder.

Lebih khusus lagi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Berbak, telah terjadi deforestasi seluas 2.182,14 Ha (5,16%) di Hutan Rawa Primer, dan 1.408,68 Ha (46,31%) di Hutan Rawa Sekunder.

Pada kawasan Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.561,40 Ha (10,79%) di Hutan Rawa Primer; 1.463,49 Ha (69,05%) di Hutan Rawa Sekunder; 40,05 Ha (0,06%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 80,10 Ha (0,50%) pada Hutan Mangrove Sekunder.

Di wilayah inti proyek Sumatran Tiger di Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.513,88 Ha (16,81%) di Hutan Rawa Primer; 1.384,02 Ha (81,60%) di Hutan Rawa Sekunder; 39,96 Ha (0,23%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 65,79 Ha (4,34%) pada Hutan Mangrove Sekunder. “Tekanan pembangunan (perkebunan, tambang) dan risiko kebakaran lahan yang menyebabkan deforestasi,” ujar Dedy.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manager Proyek Sumatran Tiger, deforestasi di wilayah inti harimau sumatera sebisa mungkin ditekan, karena wilayah inti berperan penting dalam mendukung populasi harimau sumatera.

Upaya menekan deforestasi di wilayah inti bisa dilakukan melalui peningkatan patroli rutin dan mencegah kebakaran hutan, karena deforestasi sebagian terjadi karena faktor alami yaitu musim kering yang berkepanjangan.

Proyek Sumatran Tiger terus berkolaborasi dengan berbagai pihak melakukan pemantauan populasi harimau sumatera dan ekosistemnya serta melaksanakan patroli melalui mitra untuk menjaga wilayah penting harimau sumatera di empat taman nasional di Sumatera. Keempat taman nasional tersebut adalah Taman Nasional (TN) Berbak Sembilang, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan dan TN Gunung Leuser.

@SumatranTigerID

Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID

Area Perlindungan Intensif Dukung Peningkatan Populasi Harimau

Proyek Sumatran Tiger, Tim Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan WCS-IP (Indonesia Program) bekerja sama melaksanakan patroli SMART dan pemasangan kamera perangkap (camera trap) guna mengamankan area perlindungan intensif (intensive protection zone) yang berperan penting dalam peningkatan populasi harimau sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Patroli pengawasan kawasan konservasi merupakan pendekatan utama untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi.

Untuk memastikan efektivitas dari kegiatan patroli diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya dapat digunakan untuk menangani aktivitas-aktivitas ilegal, tetapi juga sebuah sistem yang dapat menyimpan informasi hasil kegiatan patroli secara sistematis untuk kemudian digunakan dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan akan kegiatan ilegal.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) adalah sistem yang didesain untuk menfasilitasi transformasi data patroli ke dalam bentuk spasial yang dapat memberikan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengelola kawasan konservasi dalam perencanaan kegiatan pengamanan maupun penegakan hukum.

Proyek Sumatran Tiger mendukung WCS dalam melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zones) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Prodution Zones, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Proyek Sumatran Tiger Tim mendukung 43 perjalanan (trips) patroli yang dilaksanakan oleh TNBBS dan WCS-IP dengan menempuh jarak 1.472, 33 km dan 229 hari patroli dalam periode Mei-September 2017.

Tim patroli menemukan 25 pelaku aktivitas illegal di wilayah ini dengan 17 pelaku ditemukan di wilayah IPZ dan 8 pelaku ditemukan di wilayah non-IPZ. Tim juga menemukan 70 kasus penggunaan kawasan hutan secara tidak syah di TN BBS dimana sebanyak 25 kasus berada di wilayah IPZ dan 45 kasus berada di kawasan Non-IPZ.

Kasus pembalakan liar yang ditemukan sebanyak 2 kasus (dua-duanya di wilayah Non-IPZ). Tim patroli menemukan 15 aktivitas perburuan (6 di IPZ dan 9 di non-IPS), 4 aktivitas pengambilan HHBK (1 di IPZ dan 3 di Non-IPZ), 19 akses jalan (4 di IPZ dan 15 di Non-IPZ) serta 46 alat & transportasi (27 di IPZ dan 19 di Non-IPZ).

Tim patroli telah memberi tindakan untuk aktivitas illegal tersebut termasuk mendokumentasikan dan memusnahkan jerat harimau dan satwa liar agar tidak bisa digunakan lagi.

@SumatranTigerID

Page 1 of 41234