TNBBS Berhasil Kembangkan Sistem Pengamatan Harimau

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) mencakup total area seluas 330.853,23 ha, terletak di dua provinsi, Provinsi Lampung dan Bengkulu (dengan proporsi luasan terbesar di Provinsi Lampung).

Visi dari TNBBS adalah sebagai habitat pelestarian harimau sumatera, badak sumatera dan gajah sumatera serta perlindungan sistem peyangga kehidupan yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

TNBBS juga menjadi satu dari tiga taman nasional di Sumatera yang menjadi bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) yang ditetapkan oleh UNESCO karena nilai universal yang luar biasa dari budaya/properti alam yang membutuhkan perlindungan untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Pengamatan adalah survei secara berkala terhadap satu objek tertentu untuk melihat dinamika/perubahan yang terjadi terhadap objek tersebut serta untuk memahami kemungkinan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Dalam hal ini obyek yang diamati adalah harimau, satwa-mangsa, dan hutan (deforestasi) di TNBBS.

Secara lebih spesifik sistem pengamatan harimau Sumatra merujuk pada perkembangan pengelolaan pusat data (database) kamera penjebak dengan fokus pada individu harimau.

Kamera penjebak merupakan alat yang sering digunakan di dalam survei pendugaan populasi harimau. Dari survei dengan mempergunakan kamera penjebak maka data dasar yang akan diperoleh adalah berupa gambar/video dari individu harimau serta lokasi dimana individu tersebut tertangkap oleh kamera penjebak.

Data yang terkumpul dari survei dengan mempergunakan kamera penjebak secara berkala selain dapat memberikan informasi populasi (kepadatan) harimau dalam waktu tertentu dapat juga digunakan untuk memonitor apakah individu harimau (setiap individu harimau memiliki keunikan pada pola loreng) yang tertangkap pada survei kamera penjebak pemasangan kamera penjebak sebelumnya masih tertangkap juga pada periode pemasangan berikutnya.

Kamera penjebak juga sering digunakan dalam kegiatan mitigasi konflik satwa liar dengan manusia dengan tujuan untuk memastikan keberadaan harimau di sekitar desa/pemukiman serta kegiatan pengamatan (monitoring) aktivitas manusia dan satwa liar pada area-area tertentu (misalnya pengamatan dampak jalan).

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger dan mitra sejak awal tahun 2017 mulai merapikan data kamera penjebak hasil dari berbagai kegiatan yang menggunakan kamera penjebak.

Perangkat lunak yang dipakai untuk identifikasi individu harimau adalah  ExtractCompare. ExtractCompare merupakan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Conservation Research, Ltd. untuk pengelolaan foto-foto satwa. Perangkat lunak ini dapat mengenali individu satwa berdasarkan pola unik alami yang terlihat pada tubuhnya.

Saat ini, ExtractCompare sudah diaplikasikan untuk berbagai jenis satwa yang memiliki penanda individu pada tubuhnya, seperti harimau, macan tutul, hiu, dan salamander. Perangkat lunak tersebut diintegrasikan dengan Microsoft Access sebagai sistem manajemen data untuk menyimpan informasi foto yang diproses.

Hasil dari proses analisis dari semua data sampai dengan bulan Maret 2019 diperoleh 425 foto harimau dalam pangkalan data ExtractCompare yang terdiri dari 151 foto sisi kiri dan 154 foto sisi kanan (120 foto tidak diekstrak karena merupakan foto dari event yang sama atau foto yang buram).

Data yang telah dimasukkan dalam pangkalan data berasal dari tahun 2010 hingga 2018. Berdasarkan perpustakaan foto tersebut, telah diidentifikasi 106 individu (43 betina, 16 jantan, 47 tidak diketahui jenis kelaminnya). Data juga mencatat terdapat 31 individu harimau (20 betina, 5 jantan) yang memiliki informasi pola loreng lengkap di kedua tubuhnya.

Perlu dicatat bahwa jumlah 106 individu bukanlah merupakan jumlah harimau yang ada di TNBBS saat ini, melainkan jumlah individu yang ada di pangkalan data foto harimau TNBBS. Angka tersebut merupakan total individu yang terekam sejak tahun 2010 dan terdapat kemungkinan bahwa ada harimau mati selama kisaran waktu 2010 hingga 2019. Penambahan data-data yang baru akan lebih memperkuat hasil identifikasi individu harimau ini.

Dari 106 individu harimau yang telah diidentifikasi di TNBBS terlihat bahwa jantan dan betina ditemukan cukup tersebar merata di TNBBS tetapi dengan jumlah individu betina yang lebih banyak dibandingkan dengan yang jantan.

Yang tak kalah menarik, dari data yang tersedia ini juga bisa diperkirakan ruang jelajah harimau walaupun hanya berupa perkiraan kasar (penentuan area jelajah berdasarkan data kamera perangkap bukan merupakan metoda yang ideal dimana disarankan untuk mempergunakan GPS Collar). Diperlukan paling sedikit data 3 lokasi temuan suatu individu harimau untuk memperkirakannya.

Dari hasil analisis data kamera perangkap terlihat harimau jantan memiliki ruang jelajah (rata-rata 3.795 ha) yang lebih luas daripada harimau betina (rata-rata 787 ha). Harimau bersifat teritorial (dan dengan daerah jelajah yang lebih luas, kurang lebih pernah tercatat di Sumatera seluas 23.600 hektar) dengan rata-rata ruang teritori jantan seluas 1.500 – 2.000 hektar. Harimau betina biasanya memiliki teritori yang lebih kecil. Luasan area jelajah dan teritori sangat tergantung pada kondisi lingkungan, sumber pakan, jenis kelamin, dan kelas umur.

Dari hasil sementara ini, dengan luas area jelajah yang hampir sama atau lebih kecil dari luasan teritori (sumber data luasan teritori dari referensi) kemungkinan menunjukkan potensi satwa mangsa yang masih baik untuk mempertahankan populasi harimau di TNBBS. Hasil dari survei populasi harimau pada tahun 2015 menunjukkan bahwa area survei (IPZ-Intensive Protection Zone TNBBS) memiliki potensi satwa mangsa yang masih banyak (Pusparini dkk. 2018).

Ketersediaan sistem pengamatan harimau sangat penting guna memastikan sistem perlindungan terhadap harimau Sumatra dilakukan berdasarkan data dan informasi yang tepat. Yang diperlukan adalah memastikan keberlanjutan sistem pengamatan harimau yang telah dibangun dan peningkatan kapasitas staf taman nasional yang telah dilakukan.

@SumatranTigerID

 

Catatan Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan kawasan konservasi. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 menegaskan berlanjutnya kebijakan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Oleh karena itu, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal KSDAE terkait dengan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir diukur menggunakan pendekatan Management Effectiveness Tracking Tool (METT).

Ada beberapa catatan yang bisa dijadikan rujukan untuk pengelolaan kawasan di Indonesia yang lebih baik lagi. Catatan-catatan tersebut bisa diunduh (download) dan dibaca dalam dokumen berikut ini: Risalah Kebijakan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.

Penyusunan risalah kebijakan ini didukung oleh UNDP GEF Tiger Project sebagai salah satu tindak lanjut dari Workshop Pembelajaran dan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia pada 16-17 Desember 2019 di Hotel Salak Padjadjaran Bogor.

SumatranTigerID

Kesadaran Konservasi Satwa Liar Masih Sangat Rendah

Pernyataan di atas disampaikan oleh Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pengelolaan Satwa Liar, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Februari 2020.

Dalam pidato yang berjudul “Merawat Hubungan Manusia dan Satwa Liar” ini, Profesor Satyawan menyatakan, saat ini, tingkat laju kepunahan spesies telah mencapai 100-1000 kali lebih tinggi dari pada laju kepunahan alami. Kurang lebih 10-30% spesies mamalia, burung dan amfibi terancam punah.

“Sekarang kita telah memasuki gelombang kepunahan massal ke-6,” ujar Prof. Satyawan. Gelombang kepunahan massal sebelumnya, yaitu kepunahan massal yang ke-5, menurut Prof. Satyawan terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu yang menyebabkan musnahnya jenis-jenis dinosaurus.

Salah satu ancaman serius dalam pelestarian keanekaragaman hayati adalah perdagangan global satwa liar.

“Pasar gelap satwa liar adalah bisnis yang sangat menguntungkan setelah obat-obat terlarang, persenjataan dan barang-barang palsu,” tutur Prof. Satyawan mengutip penelitian Campbell et al., 2019. “Nilai jual beli satwa ilegal ditaksir mencapai US$7-23 miliar per tahun dan dioperasikan oleh organisasi kriminal yang sangat profesional,” tambahnya lagi.

Perdagangan satwa liar adalah bentuk kejahatan trans-nasional yang sangat serius dan terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan yang lain seperti korupsi dan penguatan jaringan kriminal internasional. “Perdagangan satwa liar ilegal juga mendorong penyebaran penyakit infeksi,” tutur Prof. Satyawan.

Pernyataan ini sangat relevan dengan kasus penyebaran virus corona (COVID-19) yang saat ini masih berlangsung. Sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita Antara, Badan legislatif China akan secepatnya melarang perdagangan dan konsumsi hewan liar sebagai salah satu upaya negara itu mengatasi wabah virus corona (COVID-19) yang telah mengorbankan ribuan jiwa.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi menjadi lokasi yang tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang juga tinggi (hot spot). “Salah satu ukuran dari hot spot adalah laju hilangnya habitat. Dengan makin berkurangnya habitat, potensi konflik manusia dan satwa liar makin meningkat,” ujar Prof. Satyawan.

Prof. Satyawan menegaskan, adanya serangan harimau, gajah, monyet ekor panjang ke lahan garapan manusia adalah akibat dari perebutan ruang hidup antara manusia dan satwa liar.

“Pada umumnya hilangnya habitat terjadi akibat perubahan hutan menjadi lahan-lahan budi daya (pertanian, perkebunan dan hutan tanaman industri) serta infrastruktur yang dianggap lebih produktif dan lebih relevan untuk perekonomian negara,” tuturnya.

Padahal dalam perspektif ekonomi, keanekaragaman hayati berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan manusia. “Jasa ekosistem yang diperankan oleh keanekaragaman hayati seperti penyerbukan, pemurnian air, pencegahan banjir dan penyerapan karbon ditaksir bernilai US$125-140 triliun per tahun, lebih dari separuh Produk Domestik Bruto Dunia,” ujarnya. “Oleh karena itu satwa liar bukan sekedar sumber daya atau komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dinilai dengan uang.” tambahnya lagi.

Prof. Satyawan menyatakan, satwa liar juga memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan ilmu kesehatan. Buku “Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity” mengidentifikasi tujuh grup organisme yang memiliki peran kunci untuk kesehatan manusia serta menguraikan bagaimana pengaruh hilangnya organisme tersebut terhadap manusia. “Dari tujuh grup organisme tersebut, enam grup diantaranya adalah jenis satwa liar,” tutur Prof. Satyawan.

Manusia adalah sub-sistem dari alam. Dalam perspektif koevolusi tidak ada spesies yang lebih penting dari pada spesies lain dan tidak ada spesies yang lebih berharga. “Oleh karena itu semua spesies harus dihargai keberadaannya dan tidak bisa dinilai semata-mata sebagai sumber daya,” tegas Prof. Satyawan.

Namun Prof. Setyawan mengingatkan, walaupun sudah diuraikan nilai-nilai satwa liar bagi kemaslahatan manusia, namun kesadaran konservasi satwa liar masih sangat rendah, baik di level masyarakat maupun para pengambil kebijakan. Sehingga, “Tidak mudah untuk mendamaikan konflik-konflik kepentingan dalam perebutan ruang hidup antara satwa liar dan manusia,” tuturnya.

Lemahnya inovasi teknologi pertanian dan rendahnya ketersediaan lahan akan meningkatkan kompetisi satwa dan manusia. “Ini adalah tantangan terberat bagi para konservasionis satwa,” ujar Prof. Satyawan.

Menurutnya, konservasi satwa liar adalah ilmu sekaligus seni. “Diperlakukan kemampuan dalam meramu berbagai disiplin ilmu, serta melakukan komunikasi dan persuasi dengan para pemangku kepentingan,” tutur Prof. Satyawan.

@SumatranTigerID

Pengetahuan Staff di 4 Taman Nasional Meningkat

Upaya pengembangan kapasitas staf oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger dinilai berhasil meningkatkan pengetahuan staff di empat taman nasional sebesar rata-rata 47%. Keempat taman nasional tersebut adalah: Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak Sembilang dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Kesimpulan ini disampaikan oleh Thomas Oni Veriasa, M.Si dari P4W LPPM IPB University dan Muchammad Muchtar, M.Sc dari PILI Green Network Associate, dalam paparan “Kajian Dampak Pengembangan Kapasitas Bagi Staff Taman Nasional di Region Sumatera” yang dilaksanakan, Jumat, 20 Desember 2019 di Bogor, Jawa Barat.

Dalam kajian yang bertujuan menilai pencapaian serta dampak Proyek Sumatran Tiger ini, kedua peneliti menilai pengembangan kapasitas dari beberapa aspek yaitu: 1) Efektifitas penyelenggaraan pelatihan; 2) Peningkatan pengetahuan individu; 3) Perubahan perilaku individu; 4) Faktor yang mempengaruhi peningkatan softskill.

Lebih dalam lagi, efektifitas pelatihan dinilai dari: kebaruan materi pelatihan; relevansi materi dengan pekerjaan; instruktur atau pelatih; kepuasan terhadap fasilitas pelatihan; dan pengelolaan dinamika peserta & waktu.

Untuk aspek peningkatan pengetahuan individu, kedua peneliti menilai: Pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara untuk perubahan perilaku individu, kedua peneliti menilai: motivasi; komunikasi; jejaring dan lobi dari staff yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas.

Pada aspek yang keempat, menurut peneliti, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi softskill dari individu yaitu: jenis kelamin, umur, pendidikan, pengalaman kerja, kesesuaian pendidikan, pengalaman pelatihan dan peningkatan softskill itu sendiri.

Semua analisis di atas akan digunakan untuk mengkaji relevansi program dan dampak pelatihan pada skala lanskap, termasuk menilai bagaimana hubungan atau relasi antar mitra dan seberapa banyak investasi yang dikeluarkan untuk meningkatkan kolaborasi atau kerja sama di tingkat lanskap.

Relevansi Program

Kedua peneliti menilai, Proyek Sumatran Tiger memiliki kesesuaian yang tinggi tidak hanya dengan kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) namun juga dengan kebutuhan masyarakat setempat dan strategi dari Proyek Sumatran Tiger itu sendiri.

Kebijakan utama KLHK merujuk pada Permenhut No.P.85/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK No.P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang mengatur tata cara kerjasama penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), termasuk kerja sama dalam penguatan kelembagaan dan kemitraan konservasi dalam berbagai bidang.

Upaya pengembangan kapasitas staf taman nasional nasional di Sumatra juga sesuai dengan hasil analisis kesenjangan di 4 lanskap TN yang dilakukan oleh Proyek Sumatran Tiger melalui konsultan Sriyanto pada 2017. Sriyanto dalam hasil kajiannya menyebutkan perlunya pendidikan dan pelatihan penyuluhan, pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat, penempatan tenaga asing atau teknologi baru terkait konservasi.

Guna mendapatkan informasi yang dipakai untuk menganalisis pengembangan kapasitas staf di 4 taman nasional, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) menyelenggarakan program pelatihan dengan memiliki tema dan lokasi sebagai ‘ruang bersama’. Tema dan lokasi bersama ini diperlukan untuk untuk menjembatani konflik versus kepentingan bersama dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan di taman nasional.

Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, PILI menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Restorasi hutan berbasis masyarakat” di Resor Ulu Belu. Di Taman Nasional Kerinci Seblat, PILI menfasilitasi pelatihan di Resor Lunang Sako dengan tema “Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat”. Di Taman Nasional Berbak Sembilang, PILI menyelenggarakan pelatihan di Resor Rantau Rassau (yang sekarang disatukan jadi Resor Sungai Rambut), dengan tema “Penyelesaian konflik tenurial dan pemberdayaan masyarakat”, serta di Taman Nasional Gunung Leuser di Resor Kluet Selatan dengan tema “Pengeloaan penyu bersama masyarakat.”

Hasil Analisis Pengembangan Kapasitas

Dengan menggunakan metode di atas, kedua peneliti menyimpulkan, penyelenggaraan pelatihan yang didukung oleh Proyek Sumatran Tiger berjalan dengan efektif. Materi pelatihan juga dinilai memiliki unsur kebaruan, relevan dengan pekerjaan staf taman nasional, serta didukung oleh instruktur dan praktisi yang berkompeten. Namun kedua peneliti juga menemukan kekurangan minor pada penyelenggaraan pelatihan terutama terkait fasilitas pelatihan dan pengelolaan dinamika peserta dan waktu yang bisa menjadi pembelajaran ke depannya.

Secara lebih spesifik, kedua peneliti menemukan peningkatan pengetahuan level individu tertinggi pada staff di Taman Nasional Berbak Sembilang dengan peningkatan pengetahuan sebesar 82%. Posisi kedua diduduki oleh staff di Taman Bukit Barisan Selatan dengan peningkatan pengetahuan sebesar 54%, diikuti oleh staff di Taman Nasional Gunung Leuser dengan peningkatan pengetahuan sebesar 30% dan staff di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan peningkatan pengetahuan sebesar 22%.

Sementara untuk nilai perubahan perilaku skala individu – yang dihitung dari keikutsertaan pelatihan – nilai tertinggi diduduki oleh staf Taman Nasional Gunung Leuser dengan nilai 69%, diikuti oleh staf di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan nilai 53%, staff di Taman Nasional Berbak Sembilang di posisi ketiga dengan nilai 38% dan staff di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di posisi keempat dengan nilai 33%.

Dari hasil tersebut, kedua peneliti mencatat, telah terjadi peningkatan level pengetahuan (knowledge) dan pemahaman (understanding) dalam tematik tertentu seperti terlihat dari hasil kajian. Level kemampuan (skill) yang meningkat bervariasi pada level individu dan belum bisa dilihat secara keseluruhan. Para peserta pelatihan juga telah mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) namun masih harus disempurnakan dan sudah ada beberapa inisiatif yang ditindaklanjuti baik oleh staf TN dan masyarakat (investasi sosial – jaringan kerjasama).

Pembelajaran & Rekomendasi

Menutup hasil kajian ini, kedua peneliti menyimpulkan, desain pelatihan berbasis kebutuhan dengan intervensi ketrampilan berjenjang serta asistensi pasca pelatihan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan softskill dari peserta. “Rekomendasi model dan desain pelatihan seperti ini dapat diadopsi oleh direktorat terkait untuk kegiatan pengembangan kapasitas”, tulis kajian ini.

Guna lebih meningkatkan konsistensi keikutsertaan, komitmen peserta pelatihan harus diperkuat melalui proses pendelegasian dari pimpinan. Peserta muda diharapkan lebih banyak mengikuti proses pelatihan sebagai bentuk dari proses regenerasi.

Kedua peneliti menilai, pengetahuan dan ketrampilan staf di isu sosial ekonomi masih lemah. Untuk itu pelatihan pendekatan partisipatif, resolusi konflik dan business model perlu terus dikembangkan. Yang terakhir, kedua peniliti menilai, rata-rata soft skill yang dimiliki staff taman nasional baru sampai pada pengembangan komunikasi, jejaring, dan rintisan-rintisan kerjasama. “Perlu dukungan pimpinan untuk peningkatan ketrampilan terkait MoU dan ijin-ijin kerjasama,” tulisnya. Sehingga kedua peneliti menyarankan agar prioritas peserta pelatihan soft skill ke depan adalah penyuluh.

@SumatranTiger

Mencegah Konflik Satwa, Menjaga Hak Kehidupan

Mesin mobil Colt bak terbuka menggeram melintasi jalan tanah yang sebagian masih becek, berlumpur karena guyuran hujan semalam. Jalan yang naik turun dan licin dengan mantap dilalui oleh mobil yang dua ban belakangnya dililit rantai ini.

Di atas baknya, berkumpul rombongan yang berasal dari pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, TNI, Proyek Sumatran Tiger, lembaga filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. “Semakin banyak penumpang semakin mantap jalannya,” ujar sopir yang memandu rombongan kami.

Rombongan ini baru saja selesai mengikuti Temu Karya Satuan Tugas (Satgas) Konflik Satwa Liar Tingkat Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang diselenggarakan oleh Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) didukung oleh Proyek Sumatran Tiger, GEF, UNDP, KFW, Kerja Sama Jerman dan USAID.

Di desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, WCS-IP bekerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, mengumpulkan perwakilan satgas mitigasi konflik manusia dan satwa liar dari berbagai desa di Lampung, Bengkulu dan Aceh.

Temu Karya ini adalah ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait mitigasi konflik serta mempromosikan pendekatan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar berbasis masyarakat di tingkat tapak (desa). Temu karya ini juga untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam kerangka kebijakan daerah dan nasional.

Indra Exploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, KLHK dalam sambutan tertulisnya menyatakan, “Semakin berkurangnya ruang hidup dan wilayah jelajah satwa besar seperti gajah sumatra dan harimau sumatra pada akhirnya memaksa dua spesies tersebut kerap memasuki wilayah desa dan pada akhirnya merusak kebun dan memangsa ternak warga.”

Menurut Indra diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan pembagian peran antar pihak yang efektif guna mengatasi konflik manusia dan satwa liar.

Arahan ini mendapat sambutan positif dari unit pelaksana teknis di lapangan. Siti Muksidah, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I di BB TNBBS menyatakan, “Kami di taman nasional juga menempatkan penanganan konflik manusia dan satwa (KMS) sebagai salah satu fokus utama kami,” ujarnya.

Menurut Siti, bekerja sama dengan masyarakat, BB TNBBS berhasil menangani 225 kasus KMS dalam kurun waktu 2008 hingga Juni 2019. Salah satu jenis kerja sama dengan masyarakat adalah dengan membentuk satgas di tingkat desa melalui program Masyarakat Desa Mandiri (MDM) yang didampingi oleh WCS-IP dan didukung salah satunya oleh Proyek Sumatran Tiger.

Noviar Andayani, Direktur WCS-IP menyatakan, “Dengan memperkuat mitigasi KMS hingga di level tapak, masyarakat desa bisa menjadi ujung tombak dalam mencegah eskalasi konflik manusia dan satwa di level tapak dengan memberikan respon awal yang tepat dan tanggap.” Hingga pertengahan 2019, WCS-IP bersama dengan para pihak menfasilitasi 22 unit Masyarakat Desa Mandiri, termasuk membentu satgas konflik di tingkat tapak.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, mengapresiasi terselenggaranya temu karya yang berlangsung dari tanggal 24-25 November ini. “Provinsi Lampung menyadari timbulnya konflik tidak hanya membawa kerugian terhadap warga namun juga berdampak buruk pada jumlah dan sebaran populasi harimau dan gajah yang merupakan satwa karismatik Sumatra,” tuturnya.

Satwa liar sebagaimana manusia memiliki hak untuk hidup sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Untuk itu kita harus bisa hidup saling berdampingan dengan mencegah konflik dan menjaga keseimbangan ekosistem.

“Tanpa satwa, keseimbangan ekosistem tidak akan terwujud. Satwa juga berfungsi mengontrol hama dan membantu penyerbukan tanaman yang menjadi komoditas penduduk seperti kopi,” ujar Noviar Andayani. Manusia tidak akan mampu melakukan tugas itu sendiri.

Dalam Temu Karya ini juga ditandatangani Deklarasi Margomulyo oleh perwakilan 16 Desa di Provinsi Lampung, Bengkulu dan Aceh. Mereka salah satunya bersepakat untuk membentuk jaringan satgas konflik manusia dan satwa liar tingkat desa di seluruh Sumatra.

Jaringan ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan pembelajaran dalam menanggulangi konflik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian satwa liar di Sumatra. Semoga niat baik ini bisa terus terlaksana dengan dukungan para pihak.

@SumatranTigerID

Pantun Konservasi Harimau Pak Gubernur

“Orang Pitalah ladangnya luas. Berangkatnya pagi pulangnya senja. Harimau adalah binatang buas. Bisa menerkam kapan saja.

Sungai Limau ramainya Minggu. Ramai datang dari Sungai Sirah. Sepanjang harimau tidak terganggu. Maka dia tidak akan marah.

Ada tai lalat tumbuh di dagu.
Tidak hilang dimakan usia.
Kalau habitat harimau terganggu. Bisa mengancam kehidupan manusia.

Tangkap di muara si ikan bada. Ke pinggir pantai perahu berlayar. Harimau Sumatera masih ada. Walaupun ada perburuan liar.

Bila kerbau mandi di hulu.
Mandi berendam di antara batu. Eksistensi harimau ada sejak dahulu. Orang minang paham dengan itu.

Gunung Talamau berbatang sungkai. Burung murai memakan ulat.
Nama harimau terkadang dipakai. Dalam perguruan-perguruan silat.

Berdayung sampan orang Palinggam. Sampai ke pulau baru berhenti.
Ada harimau Pasaman ada harimau Agam. Ada harimau Pasisia dan harimau Panti.

Rasanya kanji tidaklah berbeda.
Semuanya enak untuk dimakan.
Harimau Kuranji juga ada.
Penamaan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pergi ke dangau di hari pagi. Nampak menjulai sidaun sagu. Eksistensi harimau dijunjung tinggi. “Inyiak” itu tidak diganggu.

Kunang-kunang di pohon enau. Pohon enau tumbuhnya rapat. Orang Minang sahabat harimau. Itu filosofi yang kita dapat.

Batang lampasi batang antokan. Di kiri kanan hutannya lebat. Upaya konservasi sudah dilakukan. Banyak pihak yang terlibat.

Dijual cepat dijual murah.
Tidak akan dapat kalau terlambat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Swasta dan LSM ikut terlibat.

Daun beringin menyentuh tanah. Tempat bermain si murai batu. Kita tidak ingin harimau punah. Seiring dengan perjalanan waktu.

Kayu jati kayunya kuat.
Kayu jati tidaklah murah. Rencana aksi harus dibuat. Perburuan liar harus dicegah.

Tabuik Pariaman di akhir pekan. Ada yang datang dengan taksi. Buku pedoman segera terbitkan. Terus adakan sosialisasi.

Patah di patah si batang rotan.
Ujung ke ujung tolong ditahan.
Harus dicegah kebakaran hutan. Jangan sembarangan membuka lahan.

Ada lobang awas kesandung. Kalau melangkah janganlah ragu. Jangan ditebang hutan lindung. Inyiak balang bisa terganggu.

Pohon limau berduri-duri.
Tapi manis rasa buahnya. Semoga harimau tetap lestari. Lestari juga tempat tinggalnya.

Fungsi hutan jangan dialih.
Nanti Inyiak Balang bisa gaduh.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.”

Rangkaian pantun yang indah tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc saat membuka Konsultasi Publik Strategi Rencana Aksi (SRAK) Harimau region Sumatera Barat di Padang, 18-19 September 2019. Konsultasi Publik ini juga dihadiri oleh Direktur KKH, Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dishut Sumatera Barat, dan Kepala Balai KSDA Sumatera Barat.

Irwan Prayitno membuka acara ini dengan mengucapkan selamat datang di Ranah Minang, “The Land of Tiger”. Dalam pidatonya Irwan menyatakan, terganggunya keseimbangan sistem kehidupan dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, harimau menyerang manusia, konflik ini sesungguhnya dipicu oleh kerusakan lingkungan.

Harimau, dan satwa-satwa lain mempunyai norma dalam kehidupan mereka. Norma satwa berupa naluri yg tidak mengganggu bila keseimbangan terjaga. Norma harimau antara lain bahwa manusia bukan bagian dari mangsa mereka. Sehingga apabila harimau menyerang manusia, pasti sudah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan hidup mereka.

Secara praktis, harimau sesungguhnya adalah sahabat manusia di lingkungannya. Irwan menyampaikan, pengalaman Tim Gubernur melakukan survei di rencana pembangunan jalan Alahan Panjang – Sungai Baru, harimau muncul sebagai penunjuk jalan bagi tim untuk keluar dari hutan.

Di tempat lain, ketiadaan predator sebagai penjaga keseimbangan ekosistem menyebabkan tidak terkendalinya populasi satwa mangsa dan berimplikasi dalam penyebaran wabah penyakit. Saat ini sering terjadi petani mengeluh karena kebun mereka dirusak babi hutan. Sedangkan upaya manusia membatasi populasi babi tidak berhasil menjaga keseimbangkan alam. Upaya ini bisa terlalu berlebih atau bisa juga tidak memadai.

Irwan menambahkan, dari sisi spiritual, manusia berperan sebagai kalifah yg menjaga alam. Kalau manusia tidak berhasil menjalankan perannya, lingkungan rusak dan berdampak ke manusia.

Orang minang sangat menghargai harimau, ini diwujudkan antara lain menggunakan harimau sebagai nama perguruan silat maupun jurusnya. Harimau juga sering dipanggil dengan nama Inyek. Panggilan yang sama digunakan untuk orang-orang tua, ataupun orang yang dihormati (pejabat, tetua).

Harimau sebagai simbol dalam berbagai bentuk budaya. Hal ini berarti harimau menjadi sesuatu yang disukai atau dekat dengan masyarakat, dan bukan dimusuhi.

Konservasi harus menjadi bagian dari perilaku. Karena kalau harimau sudah terganggu, perlu usaha lebih keras untuk mengatasinya. “Rencana aksi ini adalah dokumen yang penting, tetapi jauh lebih penting bagaimana rencana itu terimplementasi. Hal ini membutuhkan komitmen dari para penanggung jawab dan para pihak,” ujar Irwan.

Sumatera Barat menurut Irwan sudah membuktikan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan nyata yang diambil Pemerintah Daerah Sumatra Barat.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Drh. Indra Explotasia, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan SRAK periode yang lalu telah berakhir di 2017. “Kita masih adalam proses penyelesaian pembaharuan SRAK, sehingga dipastikan SRAK berikutnya akan mulai 2019,” tuturnya.

Menurut Indra, Indonesia saat ini sedang melakukan Sumatra Wide Tiger Survey untuk memperbaharui status penyebaran harimau yang terbaru. “Harimau sumatera merupakan salah satu ikon kebanggaan Sumatera. Diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan wilayah, termasuk jenis-jenis spesies ikonik Sumatera lainnya,” ujar Indra.

Untuk itu, “Perlu harmonisasi upaya pembangunan dengan aksi menjaga keanekaragaman hayati di Sumatera yang sedang giat membangun. SRAK merupakan dokumen bersama, sehingga sangat dibutuhkan sense of belonging dari masing-masing pemerintah daerah,” pesan Indra.

@SumatranTigerID

Proyek Tiger Dukung Restorasi Ekosistem TNGL

Proyek Sumatran Tiger mendukung rencana Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk melakukan restorasi ekosistem di TNGL. Dalam pertemuan perdana dilaksanakan hari ini, Kamis, 11 Juli 2019, di kantor BBTNGL Medan diidentifikasi kondisi lahan-lahan kritis pada kawasan TNGL dilingkup BPTN Wilayah-II Kutacane, yang akan dilakukan restorasi malalui skema pendekatan role model dan yang telah dilaksanakan oleh TNGL selama ini.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dalam pertemuan ini melibatkan para pemangku bidang wilayah pengelolaan dan Lembaga-lembaga mitra restorasi dari BBTNGL.

Balai akan mengidentifikasi mitra-mitra TNGL yang terlibat dalam proses restorasi ekosistem di TNGL di lingkup BPTN Wilayah-II Kutacane selama ini, yang didukung oleh pihak-pihak donor lain melalui proses paparan yang disampaikan oleh mitra yang diundang.

Dalam acara ini juga akan ditetapkan lembaga mitra yang akan terlibat dalam proyek restorasi yang didukung oleh pihak Proyek Sumatran Tiger (GEF-UNDP), melalui proses pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar TNGL dan disepakati secara bersama oleh pihak PMU Proyek Sumatran Tiger dan/atau perwakilan dari UNDP Indonesia.

Rapat akan merumuskan tahapan proses restorasi dan pembagian peran antara mitra dengan Balai Besar TNGL, untuk lokasi yang telah disepakati secara bersama.

Kegiatan pemulihan kawasan (restorasi ekosistem) pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), merupakan bagian upaya pemulihan dan konservasi habitat harimau sumatera dan satwa liar lainnya yang menjadi prioritas kerja dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang membutuhkan dukungan dari para para pihak, agar proses yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang didapat dirasakan secara langsung dalam waktu dekat.

@SumatranTigerID

Balai Besar TNBBS Sosialisasikan Prosedur Patroli

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan sosialisasi prosedur patroli (protap) mulai tanggal 1-2 Juli 2019 di Kantor Seksi Wilayah II Bengkunat, Pesisir Barat.

“Tujuan dibuatnya Protap ini agar pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan efektif. Dilampiri dengan format pelaporan patroli agar ada keseragaman pelaporan. Lampiran lainnya ada Buku Protap Patroli dan Buku Saku Polhut,” demikian penjelasan awal Jimmy Fonda, SH, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat tentang protap patroli di kantornya.

Buku Protap Balai Besar TNBBS ini disosialisasikan dengan pendekatan di tingkat seksi wilayah sekaligus dilakukan evaluasi SMART Patrol di tingkat seksi.

Sosialisasi yang diselenggarakan atas kerjasama Balai Besar TNBBS dengan Sumatran Tiger Project GEF-UNDP, dan WCS-IP, dihadiri oleh empat resor yang berada di seksi wilayah II Bengkunat; Resor Way Haru, Resor Ngambur, Resor Pemerihan, Resor Biha, MMP (Masyarakat Mitra Polhut), PEH, PPNPM, tim patroli WCS, tim patroli YABI, WWF, RC Sumatran Tiger Project.

Selaku narasumber untuk Protap Patroli adalah Agus Hartono, S.Sos, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat, dan untuk Buku Patroli oleh Wawan Eviyanto, S.P, MM, Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, Pengawetan, untuk Buku Saku Polhut oleh Kasat Polhut Balai Besar TNBBS.

Kesempatan ini juga sebagai ajang menyatukan pemahaman bersama terhadap menterjemahkan isi protap berikut lampirannya. Dan sikap atau langkah apa yang akan ditempuh oleh tim patroli ketika mendapatkan temuan-temuan di tingkat lapang.

Dalam prosesnya terjadi sharing pengalaman dan pengetahuan dari polhut senior kepada polhut yang masih minim pengalaman. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan protap dapat dijalankan dengan baik, dan jika dalam pelaksanaan mengalami kebingungan atau kurang jelas dalam memahami protap, dapat di konsultasikan kepada Kasat Polhut selaku Pengendali patroli.

@SumatranTigerID

BB KSDA Sumut dan BB TNGL Laksanakan Pelatihan Survei Okupansi Harimau Sumatera

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser didukung oleh Proyek Sumatran Tiger hari ini melaksanakan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 1-7 Juli 2019 yang bertempat di Rudang Hotel Berastaagi dan Suaka Margasatwa Siranggas Kab. Pakpak Bharat diikuti oleh total 39 peserta.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Ir. Jefry Susyafrianto, M.M, dalam arahannya saat pembukaan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra ini berpesan agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara serius termasuk untuk praktek lapangannya, karena yang saat ini dilatih, kelak akan menjadi tim inti dalam kegiatan survei okupansi harimau Sumatra di wilayah Sumatera Utara.

Pelaksana kegiatan ini sepenuhnya akan dilaksanakan oleh tim Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan PIU Sumatran Tiger Project dengan dukungan nara sumber teknis dari Forum Harimau Kita, Yayasan SINTAS Indonesia dan WCS-IP.

Kolaborasi antara FHK dengan beberapa lembaga mitra telah menghasilkan panduan survei okupansi yang akan digunakan dalam Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS) 2018. Panduan survei okupansi tersebut akan menjadi acuan dari setiap pihak yang melakukan survei okupansi yang berisi protokol pengambilan sampel (sampling), metode pengambilan data di lapangan serta pengelolaan basis data (database).

Panduan survei okupansi yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada anggota survei lapangan dari setiap organisasi mitra yang terlibat dalam SWTS. Atas latar belakang tersebut maka diperlukan pelatihan bersama bagi tim survei lapangan. Mengingat jumlah anggota tim survei yang sangat banyak, maka konsep pelatihan ini adalah Training of Trainer (ToT). Sehingga peserta yang diutus dalam pelatihan ini akan menjadi pemimpin tim (team leader) lapangan.

Team leader lapangan diharapkan mampu menerapkan metode yang standar di lapangan dan memahami kaidah-kaidah ilmiah dalam survei SWTS dengan baik dan mampu memberikan pengarahan yang tepat kepada masing-masing anggota tim. Pelatihan ini juga dapat digunakan sebagai wadah bertukar pengalaman antar anggota tim lapangan dari setiap organisasi.

@SumatranTigerID

Konsultasi Publik I SRAK Harimau Sumatra 2019-2029

Jambi, 2 Mei 2019 – Harimau sumatra kondisinya saat ini semakin terancam, baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan kegiatan pembangunan lainnya. Salah satu dampak adalah terjadinya konflik antara manusia dengan harimau yang pada umumnya harimau menjadi korban dengan dibunuh atau dikeluarkan dari habitatnya.

Upaya konservasi harimau sumatra sudah mengalami banyak kemajuan sejak dirumuskannya Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra (SRAK HARIMAU) 2007-2017 yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berbagai macam aksi dan inisiasi konservasi telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 telah berakhir dan draft SRAK HARIMAU yang baru (2019–2029) sudah disusun bersama-sama dengan berbagai pihak.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indra Exploitasia menyampaikan, “Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap konservasi spesies endemik Indonesia. Karena itu, KLHK yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan satwa liar akan terus meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dan mitra penting seperti pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk melindungi baik satwa tersebut juga habitatnya. Mengingat habitat dan jalur jelajah harimau sumatera sekitar 61,34% berada di luar kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun swasta.”

“Oleh karena itu, dalam upaya konservasi harimau sumatra dan satwa lainnya kami akan berada di belakang pemerintah daerah untuk terus mendorong perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.” pungkasnya.

Gubernur Jambi melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd menyatakan dukungannya terhadap konservasi harimau sumatra dalam pelaksanaan konsultasi publik di Hotel BW Luxury, Jambi pada Kamis (02/05/2019).

“Harimau sebagai satwa karismatik memiliki beberapa dimensi, termasuk ekologi, kultural dan ekonomi yang tidak terpisah dan saling melengkapi. Hubungan ini sangat dekat dengan manusia, jika salah satu ekosistem di alam punah akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Saya sangat mendukung upaya pelestarian harimau sumatra dan saya berharap Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra 2019 – 2029 ini juga didukung oleh semua pihak sebagai upaya pelestarian harimau sumatra,” jelas Ahmad.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Rahmad Saleh menyatakan bahwa SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan. “Jambi memiliki 4 wilayah yang dihuni harimau sumatra. Pembuatan SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan mengingat ancaman terhadap harimau semakin tinggi.”

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, LSM, akademisi, swasta dan juga masyarakat luas dalam memastikan program-program kerja ini terlaksana.

Ketua Forum HarimauKita (FHK) Munawar Kholis menyatakan bahwa, SRAK HARIMAU 2007-2017 telah berakhir, sejak 2018 telah disusun dokumen SRAK baru, kini draft SRAK HARIMAU 2019-2029 telah disusun secara partisipastif bersama para pihak.

Konservasi harimau ini perlu dijalankan dengan inovasi dan juga betul-betul memperhatikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk memastikan adanya sinergi dengan para pemangku kepentingan, maka dibutuhkan konsultasi publik, sehingga dapat juga menyempurnakan strategi selama 10 tahun kedepan. “Tujuan besar konservasi adalah harimau sumatra lestari, masyarakat sejahtera dan ini sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan di Indonesia,” jelas Kholis.

———

Kontak Media (narahubung):

Dit. KKH : Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas) : M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)