Hidup Berdampingan dengan Harimau, Berbekal Fondasi Kearifan Lokal

Dalam keremangan hutan desa, harimau yang berjalan gontai terekam kamera intai. Kehadirannya memicu pelatuk kamera intai yang merekam gerakan si kucing liar di hutan desa Rio Kemunyang, Durian Rambun, Muara Siau, Merangin.

“Dari kamera yang dipasang di beberapa titik, kami tahu harimau menghuni hutan desa,” tutur M. Abton, staf hubungan masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa. Kamera itu dipasang oleh masyarakat bersama Fauna & Flora International untuk memantau keanekaragaman hayati. Setiap bulan, masyarakat berpatroli menjaga hutan. “Setiap melakukan patroli, tim biasa menemukan jejak baru,” sambungnya, “juga menemukan jerat satwa.”

Pengelola membagi hutan desa dalam dua zona: perlindungan dan pemanfaatan. Zona pertama untuk melindungi hutan seisinya, dan zona kedua dimanfaatkan oleh warga.

Hutan Durian Rambun merupakan benteng pertahanan bagi keutuhan hutan penyangga taman nasional di Muara Siau. “Yang utama, kami dapat menjaga keamanan hutan dari perambahan dan pembalakan,” tutur Rosidi, ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa. Hutan Durian Rambun ini yang menghentikan perambahan dan pembalakan agar tidak merembet ke kawasan hutan lain di Muara Siau. Lantaran membentuk satu hamparan, hutan desa menyediakan tempat bersembunyi, air, dan mangsa bagi harimau.

Namun, berkembanglah purbasangka. Pada 2016, pernah terjadi konflik di desa tetangga: harimau menyerang penyadap karet. Tim mitigasi turun. Isu negatif beredar: hutan desa Durian Rambun disangka menampung harimau yang dilepas oleh pemerintah.

“Soalnya, masyarakat berpandangan ada dua jenis harimau. Harimau leluhur dan harimau liar,” ungkap Abton. Pemuda yang memiliki suara lantang ini memaparkan, harimau leluhur adalah pelindung desa. “Yang mengganggu adalah harimau liar yang tidak mungkin berkeliaran di desa.” Akhirnya, ada pula yang menganggap bahwa harimau liar itu adalah lepasan pemerintah.

Harimau pelindung desa juga disebut harimau tanjung, harimau pematang, harimau leluhur. Sebutan lokal ini umum di dusun-dusun di lanskap Kerinci. Penutur lokal biasanya menggambarkan harimau pelindung berupa macan kumbang berwarna hitam, dengan seuntai garis putih di dada.

Apa pun itu, alam bawah sadar masyarakat lanskap Kerinci sejatinya memendam kenangan budaya perihal interaksi manusia dengan harimau. Citra budaya ini dikisahkan secara turun-temurun, dan membentuk sebuah pandangan hidup.
Di tempat lain, tepatnya di Desa Ngaol, Tabir Barat, penduduknya punya mekanisme adat untuk meredakan konflik manusia dan harimau, yaitu mengusir harimau dengan bebunyian. “Kita memberi isyarat dengan membunyikan gong di lintasan harimau. Biasanya, ia memangsa ternak yang tidak dikurung. Yang di dalam kandang, tidak pernah,” ujar pemangku adat Desa Ngaol, Abdurrahman.

Upaya–upaya mitigasi secara mandiri sudah mulai diterapkan oleh beberapa desa yang menetap di sekitar taman nasional. Selain bersumber dari kearifan lokal, pihak pengawas hutan pun turun tangan memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur bermukim di kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.

Perhutanan sosial memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan, dan berkewajiban menjaga dan melindungi hutan. Skemanya: kemitraan lingkungan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, atau pun hutan desa.

“Secara bertahap, kita mengusulkan skema perhutanan sosial bagi masyarakat yang terlanjur menghuni kawasan hutan. Skema itu mencakup 25.000 hektare blok pemberdayaan,” ungkap kepala KPHP Kerinci Neneng Susanti.

Sebenarnya, bukanlah tidak mungkin menerapkan asas hidup bersama. Berbekal fondasi kearifan lokal, pelestari membuka kesempatan menyisipkan pengetahuan mitigasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat diajak untuk menangani konflik secara mandiri dengan menggunakan kandang ternak antipemangsaan. Tujuannya untuk melindungi ternak yang dipelihara, seperti kambing, sapi, ayam, dari serangan harimau.

Upaya mitigasi dengan kandang antipemangsaan baru menyentuh 17 dari desa-desa yang rawan konflik harimau. Sebanyak 102 unit kandang antipemangsaan dikerahkan sejak tahun 2009 hingga 2017.

Sejauh ini, baru beberapa desa di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menerapkan mitigasi konflik. Sementara, ada sekitar 110 desa definitif yang mendekam di kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

“Mereka yang belum menerima prakondisi mitigasi konflik, biasanya berpandangan menang-kalah: tidak ada lagi ruang bagi harimau,” ujar Firdaus Affandi, manajer Lanskap Bukit Barisan Selatan Wildlife Conservation Society (WCS). “Berbeda dengan masyarakat yang sudah tersentuh pengetahuan mitigasi. Mereka bisa berbagi ruang hidup dengan harimau.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Menumbuhkan Kesadaran Mitigasi Konflik Manusia dengan Harimau

Sebuah konflik pecah pada pekan ketiga Mei, di Desa Pungut Mudik. Menjelang sore, harimau menerkam Rusmayati saat berladang. Sang suami, Usman, menyelamatkannya.

Harimau merobek bahu kanan warga Dusun Pemetik Kecil ini. Harimau biasanya menyerang bagian yang mematikan: urat tengkuk. Tetapi, raja hutan ini sebenarnya menghindari manusia. Baginya, manusia bukan mangsa, tapi lebih sebagai pesaing. Serangan di bahu memunculkan dugaan si harimau masih muda. Ia masih belajar berburu mangsa. Tragisnya, ia menyasar manusia untuk latihan berburu.

Tensi konflik pun meninggi. Tim mitigasi konflik, yang sebulan lalu menyambangi Pungut Mudik, kembali lagi. Sebulan silam, konflik masih berada dalam level sedang: harimau berkeliaran dan memangsa hewan piaraan. Tim turun berdasarkan informasi dari media sosial. “Tidak ada laporan dari masyarakat,” ungkap Rahmat Arifin, polisi hutan taman nasional. Hari itu, Arifin yang turun bersama Pelestarian Harimau Sumatra Kerinci Seblat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kerinci, menemukan jejak segar harimau. “Jejaknya sudah kita hapus. Kami khawatir ada pemburu yang datang, dan melacak harimau.”

Tiadanya laporan konflik cukup meresahkan. Tanpa kehadiran tim mitigasi, masyarakat bisa bertindak sekehendak hati, dan harimau menjadi korban. Bila ada informasi, pihak berwenang harus merespon secepatnya. “Manusia dan harimau sama-sama penting,” tutur Arifin, “kita datang agar masyarakat nyaman, dan harimau selamat.”

Itu posisi yang tak mudah. Konflik selalu membuat situasi serba sulit. Bentrok seringkali mendera masyarakat sekitar hutan yang tidak paham cara hidup berdampingan dengan harimau. Ujung perkara ini adalah desa-desa terpencil yang berkembang di tempat yang tidak semestinya: kawasan hutan produksi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit 1 Kerinci, Jambi. Terdapat tiga desa definitif yang mendekam di dalam kawasan hutan. Pada sekitar 1970-an, masyarakat mulai menghuni hutan, berkebun, dan berdiam di sana. Di peta kawasan hutan, wilayah ini berbentuk seperti gelembung balon: jalan masuknya sempit, lalu meluas di pedalaman.

Rumah warga disela oleh kebun dan ladang bukit. Tiga desa berkembang lantaran wilayah ini relatif datar di lanskap Kerinci yang berbukit-bukit. Cocok untuk membuka sawah, ladang, dan kebun. Tanpa disadari, permukiman dikepung belantara taman nasional yang menjadi kerajaan harimau sumatra.

Hutan produksi sebenarnya menyangga taman nasional untuk memperluas jangkauan jelajah harimau. “Kawasan hutan produksi umumnya di wilayah penyangga taman nasional. Jadi, itu memang koridor harimau,” ujar Neneng Susanti, yang menjabat sebagai kepala KPHP Kerinci.

Taman nasional seluas 1,3 juta hektare lebih ini dikelilingi hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan di empat provinsi: Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.

Pada tataran bentang alam, bersambungnya taman nasional dengan kawasan hutan sungguh menggembirakan. Seluruh gugusan Bukit Barisan bagian tengah sambung-menyambung menjadi lanskap pelestarian harimau yang kompak. Tidak terputus-putus.

Tantangannya, permukiman yang terlanjur hadir di kawasan hutan itu butuh infrastruktur. Jalan dan lahan penghidupan memecah-belah wilayah hunian harimau. Pantas harimau memandang manusia sebagai kompetitor—bukan mangsa—dalam perebutan ruang hidup.

Konflik yang semakin memanas pun melahirkan para penafsir. Sebagai korban, masyarakat merasa berada di pihak yang benar, dan berhak memburu harimau. Hutang nyawa dibayar nyawa. Saat akal sehat memudar, kearifan lokal yang menjunjung tinggi derajat satwa ini pun runtuh.

Muncul pula pandangan, bahwa si penebar teror adalah harimau hasil pelepasliaran pihak kehutanan. Secara sosiologis, pandangan ini mempersulit penyelesaian sengketa. Melepasliarkan penguasa piramida makanan ini tentu melibatkan banyak pihak. Informasi pelepasliaran disebarluaskan dan tentu butuh kajian mendalam: jauh dari permukiman, habitat yang memadai, data jumlah harimau setempat, dan ketersediaan mangsa.
Baca Juga : Smong, Cerita Lokal yang Selamatkan Penduduk Simeulue dari Tsunami

Di pihak lain, tim mitigasi memahami satwa misterius itu dari sisi biologi dan ekologi. Harimau memangsa hewan piaraan lantaran mangsa di habitatnya berkurang. Perambahan dan pembukaan hutan merenggut habitat harimau. Atau, bisa jadi, sang harimau sedang mengajari anaknya berburu. Hewan piaraan yang bebas di luar kandang adalah mangsa yang mudah.

Arifin memperingatkan agar jangan sampai konflik berubah menjadi perburuan liar yang justru menjerumuskan masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, ketika level konflik masih berada dalam tingkatan sedang, tim mitigasi telah mengajak warga membersihkan jalan setapak yang rimbun. “Kita menghimbau warga agar ke ladang tidak sendirian, dan tidak keluar rumah menjelang magrib,” tutur polisi hutan teladan itu. Harimau memang mencari pakan dengan mengikuti waktu aktif mangsa, utamanya menjelang malam dan subuh.

“Kita selalu memberikan pemahaman mitigasi konflik kepada masyarakat. Bagaimana pun harimau harus dilindungi, dan masyarakat bisa hidup dengan aman,” ujar Arifin.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

Menjaga Benteng Terakhir Harimau Sumatra di Bukit Barisan Selatan

Bukit Barisan bagian selatan merupakan lanskap harimau sumatra yang diselimuti oleh hutan tropis lebat. Lanskap harimau adalah sehamparan kawasan yang dihuni pemangsa itu, dengan upaya-upaya konservasi yang melibatkan banyak pihak. Selain kawasan hutan dan taman nasional, lanskap harimau mencakup seluruh bentang alam: lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Jantung utama lanskap dan populasi inti harimau ada di kawasan taman nasional.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan diresmikan pada tahun 1982. Kawasan tersebut sebelumnya sudah dinyatakan sebagai suaka margasatwa oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935. Luas taman nasional seluruhnya mencapai 355.511 hektare dengan bentang alam pegunungan di bagian utara dan semenanjung di bagian selatan.

Bagian ujung selatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seluas 48.000 hektare lebih sedikit, dikelola oleh Tambling Wildlife Nature Conservation. Kawasan ini terjaga baik, dengan satwa mangsa melimpah. Di sana, juga terdapat fasilitas lengkap terkait rehabilitasi harimau.

Sementara itu, di bagian tengah dan utara, pengelola taman bersama mitra memantau populasi harimau dan mamalia besar di zona perlindungan intensif. Dengan menjaga harimau, taman nasional juga melindungi hutan dan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Tidak pelak lagi, Bukit Barisan Selatan adalah lanskap dalam kekuasaan harimau—dan mamalia besar Sumatra.

Hutan produksi dan hutan lindung mengelilingi segenap perbatasan taman nasional. Gabungan taman nasional dan kawasan hutan tersebut membentuk bentang alam hutan yang utuh dan sambung-menyambung. Dari rangkaian di sisi selatan ini, lanskap harimau menyambung ke utara, mengikuti deretan Bukit Barisan yang menjadi tulang punggung Sumatra: Bengkulu, Kerinci, Leuser, hingga Aceh.

Sungguh gambaran di peta yang ideal bagi pelestarian harimau sumatra. Pada kenyataannya di lapangan, sayangnya, lanskap tidak lagi utuh. Perlahan-lahan, populasi manusia menduduki kawasan hutan, dan merambah wilayah taman nasional. Tren ini diketahui dan disadari, tetapi dibiarkan oleh pengelola kawasan hutan—selama bertahun-tahun. Tahu-tahu, segalanya terlambat dan mengejutkan.

Perambahan hutan oleh penduduk setempat untuk dijadikan lahan pertanian, misalnya, mengakibatkan satwa di dalamnya kehilangan habitat, termasuk harimau. Permukiman di kawasan hutan serta infrastruktur jalan juga memecah-belah keutuhan lanskap harimau. Berkurangnya habitat sebagai tempat berlindung dan mencari makan bagi harimau menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidupnya.

World Wide Fund (WWF) Indonesia mencatat bahwa saat ini status harimau sumatra terancam kritis dengan populasi kurang dari 400 ekor. Dalam sejumlah kasus, harimau dibunuh akibat memasuki kawasan permukiman penduduk atau diburu untuk dimanfaatkan kulitnya, tulangnya, atau bagian tubuh lainnya.

Manajer lanskap WCS untuk Bukit Barisan Selatan, Firdaus Affandi, mengingatkan, bahwa harimau termasuk makhluk yang meruang. Oleh karena itu, salah satu upaya perlindungan terhadap harimau sebaiknya hendaklah dimulai dari konservasi habitatnya. Caranya adalah dengan mencegah perambahan kembali terjadi, mengatasi penebangan liar, membuat perencanaan tata ruang, dan penggunaan lahan serta merestorasi ekosistem.

Salah satu bentuk implementasi pengelolaan berbasis resor sebagai unit pengelolaan terkecil, di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah sistem patroli Spatial Monitoring dan Reporting Tool (SMART Patrol). Upaya ini melibatkan tujuh resor taman nasional.

SMART Patrol sudah dimulai sejak 2011 dengan dua tim dan empat tahun kemudian bertambah menjadi enam tim yang dikerahkan untuk mengamankan taman nasional. Tugas tim berpatroli di 11 resor dan mencakup daerah di dalam kawasan seluas 1.454,4 kilometer.

Firdaus menuturkan, seluruh dukungan akan dikerahkan untuk melindungi zona perlindungan intensif. “Kita berpatroli, memantau, mencatat, dan merekam. Hadirnya pemerintah dan LSM di lapangan dapat memberikan efek gentar bagi pemburu. Itu terlihat penerapannya di zona perlindungan intensif di tengah taman nasional,” imbuh Firdaus. “Hasilnya cukup siginifikan, perburuan liar cenderung menurun.”

Penduduk desa di sepanjang perbatasan taman nasional juga diharapkan untuk berpartisipasi menjaga keberlangsungan harimau dan habitatnya. Memang tidak mudah, perlu kesabaran, fokus, dan daya tahan dalam jangka waktu yang panjang. Sebab bila tidak, sungguh kiamat sudah dekat bila lanskap harimau tanpa dihuni harimau.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Hidup Berdampingan, Pelestarian Harimau Sumatra Menjadi Tugas Bersama

Tim Pelestarian Harimau Sumatra Kerinci Seblat (PHSKS) mendaki lereng terjal melalui sungai kecil. Hampir tak ada medan datar di sebentang bukit di lanskap harimau Kerinci itu. “Kami biasanya melalui pematang bukit karena medan cukup datar,” jelas koordinator tim Jayendri.

Lalu, mereka mendirikan tenda. Api unggun enggan menyala. “Kayunya basah,” kata Jayendri. Api unggun itu penyokong hidup di tengah hutan: memasak, menyeduh kopi, dan menghalau satwa liar. “Pernah suatu waktu, kemah kami didatangi harimau. Kami tahu saat bangun pagi. Jejak-jejaknya di sekeliling tenda,” katanya. Untungnya aman-aman saja. “Kita sudah bersahabat harimau,” kelakarnya.

Tim yang terdiri atas polisi hutan dan masyarakat itu rutin berpatroli di Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya. Jalur patroli menembus taman nasional, utamanya area inti konservasi harimau. Selama 2017 saja, tim menempuh jarak 1.952 kilometer—hampir dua kali panjang Pulau Jawa.

Aktivitas konservasi harimau sumatra di area inti jantung Taman Nasional Kerinci Seblat ini merupakan bagian dari implementasi Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes atau yang lebih dikenal dengan nama Proyek Sumatran Tiger.

Di wilayah ini, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan sejumlah mitra yaitu Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dan Fauna and Flora International. “Di area inti, kita membentuk blok-blok yang selalu kita monitor,” jelas Wido Rizki Albert, koordinator Biodiversity Fauna & Flora International-Indonesia Programme di Kerinci.

Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring Harimau Sumatra Kerinci Seblat (MHSKS) dengan kamera intai. Dari rekaman kamera, tim menganalisis dinamika populasi harimau dan mangsanya. Daerah jelajah harimau memang mengikuti sebaran mangsa. Itu berarti melestarikan harimau harus diikuti dengan upaya melindungi satwa mangsa.

Kamera juga merekam aktivitas ilegal yang dilakukan orang di taman nasional. Informasi terakhir ini penting dalam mencegah perburuan liar. “Jadi, ada dua upaya konservasi di Taman Nasional Kerinci Seblat. “Upaya perlindungan yang dilakukan PHSKS, dan kegiatan monitoring oleh MHSKS,” lanjut Wido. “Ada juga tim pendukung di kawasan penyangga yang mendukung kegiatan di dalam taman nasional.”

Wilayah penyangga taman nasional ini adalah hutan yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari empat provinsi: Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Ada juga kawasan konservasi, seperti cagar alam, suaka margasatwa dan taman wisata alam dalam kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kerinci umumnya di wilayah penyangga taman nasional. Jadi, hutan KPHP merupakan koridor harimau,” jelas Neneng Susanti, kepala KPHP Unit 1 Kerinci, Jambi. Sayangnya, sebagian besar area hutan produksi telah ditempati masyarakat. Konflik harimau dan manusia tak terelakkan. “Belakangan ini semakin sering konflik. Harimau turun, dan memangsa hewan piaraan,” imbuh Neneng.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno menuturkan, penyelesaian konflik harus melibatkan banyak pihak: swasta, masyarakat, pemerintah daerah dan aparat keamanan. “Itu yang kita lakukan untuk menyelamatkan harimau yang dipandang mengganggu di luar kawasan konservasi. “Tantangannya, menyamakan visi dalam konservasi harimau di tingkat lanskap. Kita memang harus duduk bersama dengan banyak pihak,” jelasnya.

Lantaran itu, kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung ataupun hutan produksi bisa saling melengkapi. Ini terutama dalam melindungi habitat dan populasi harimau di luar kawasan konservasi.

Dengan demikian, papar Wiratno, pengelola kawasan konservasi bekerja dengan dua sistem: ke dalam dan ke luar. “Sistem ke dalam terkait pengelolaan kawasan konservasi, sistem ke luar bekerjasama dengan masyarakat, tokoh desa, dan KPH. Prinsipnya, bertetangga yang baik dengan pihak di sekitar taman nasional.”

Di sisi lain, penegakan hukum juga penting dalam menurunkan kejahatan terhadap satwa liar. “Penegakan hukum juga penting bagi kelompok pemburu yang hanya mementingkan bisnisnya. Kita harus keras terhadap kelompok ini.”

Pada akhirnya, pelestarian harimau menuntut komunikasi terus-menerus para pihak. “Kuncinya adalah koeksis: masyarakat hidup berdampingan dengan satwa liar. Jangan sampai kita terjebak dalam fenomena hutan kosong, hutan tanpa satwa liar. Pada dasarnya, hutan tanpa satwa liar tidak pantas lagi disebut hutan.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

Upaya Mengajak Masyarakat untuk Mandiri Menangkal Konflik Manusia dengan Satwa Liar

Kebijakan tidak mengenal konflik di kawasan hutan. Istilah konflik dalam sebuah kebijakan hanya berlaku bagi konflik yang terjadi di luar kawasan hutan. Logikanya, kawasan hutan memang rumah bagi satwa liar. Lantas, bagaimana dengan kawasan hutan yang dihuni manusia?

Mendung menggantung di langit Desa Margomulyo, Semaka, Tanggamus, Lampung. Dalam cuaca yang redup itu, satuan tugas mandiri konflik satwa liar berkumpul di gardu kecil di tepi jalan. Mereka duduk berdesakan. Penyuluh taman nasional, Riyanto, terpojok di sudut gardu. Ia mengingatkan satgas atas kerawanan desa karena berada tepat di batas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

“Margomulyo dekat letaknya dengan taman nasional, sehingga satwa liar sering datang. Dampaknya, sering terjadi konflik satwa liar: harimau, gajah, dan beruang. Karena hutan adalah rumahnya satwa, konflik bisa terjadi kapan saja,” terang Riyanto.

Entah sudah berapa kali Riyanto mengingatkan warga untuk waspada. “Taman nasional tidak bosan-bosan mengingatkan untuk menjaga aset ternak dan tanaman kebun dari serangan satwa,” lanjutnya. “Saat ada konflik, WCS (Wildlife Conservation Society) juga membekali mitigasi secara intensif dan menyemangati masyarakat.”

Catatan yang diterbitkan oleh Tim Projek Sumatran Tiger menyebutkan bahwa konflik antara manusia dan harimau secara garis besar terbagi menjadi empat jenis konflik. Pertama adalah harimau liar, terjadi ketika harimau ditemukan berkeliaran di sekitar permukiman atau desa sehingga menyebarkan ketakutan. Namun, tidak ada korban, baik itu manusia atau harimau.

Kedua adalah serangan harimau terhadap ternak. Ternak yang dipelihara warga, seperti sapi, kambing, dan ayam adalah sasaran empuk bagi harimau. Ketiga adalah serangan terhadap manusia, yaitu ketika harimau menyerang manusia sehingga mengakibatkan luka atau jatuh korban. Yang terakhir, pembunuhan harimau oleh manusia dengan menggunakan racun, jerat, senjata, dan peralatan lainnya.

Riyanto menegaskan bahwa konflik telah menjadi fakta hidup. “Hanya ada dua pilihan, masyarakat pindah atau harimau dihabiskan. Sederhananya begitu, tapi itu tidak mungkin,” paparnya. Ia sebenarnya sedang menggugah semangat satgas.

“Ya, tidak mungkin masyarakat pindah,” timpal Lasino, kepala satgas. Lasino juga berperan sebagai Ketua Rukun Tetangga 6 yang wilayahnya berbatasan langsung dengan taman nasional. “Interaksi dengan kawasan taman nasional dan satwa liar bukanlah suatu hal yang baru di Margomulyo. Taman nasional itu tetangga sehingga kami saling menjaga.”

Di sekitar taman nasional, ada dua desa mandiri konflik, yaitu Margomulyo dan Pesanguan. “Melihat tantangan selama ini, seperti pola konflik, terbatasnya sumber daya manusia, lokasi yang jauh dan terpencil, kita akhirnya menggagas masyarakat yang menangani konflik secara mandiri,” papar Tabah, anggota Wildlife Response Unit WCS. “Selama ini, kita hanya menjadi ‘pemadam kebakaran’. Menangani konflik setelah terjadi dan sudah jatuh korban ternak.”

Salah satu bentuk pencegahan adalah kandang ternak antipemangsaan untuk melindungi kambing dari serangan harimau dan beruang. Kambing merupakan tabungan warga untuk memenuhi kebutuhan mendadak, yang tidak bisa dipenuhi dari pendapatan musiman. Upaya serupa juga dilakukan di permukiman sekitar kawasan hutan yang berdampingan dengan taman nasional.

Selain memulai upaya mitigasi konflik di desa-desa, penanganan konflik juga membutuhkan komunikasi berkelanjutan dengan para pihak di lanskap harimau. “Kita membangun kultur kerja duduk bersama dengan banyak pihak untuk membangun pemahaman kolektif,” ungkap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno.

Hal itu mendorong Direktorat Jenderal menghidupkan call center 24 jam sehingga masyarakat bisa melaporkan adanya konflik secepatnya. “Di zaman sekarang, tidak ada lagi pembatas komunikasi untuk bekerja sama,” tutur Wiratno sambil memperlihatkan aplikasi percakapan daring yang ada di layar gawai.

Salah satu wujudnya, Direktorat Jenderal mendorong tim penanganan konflik multipihak dengan koordinasi di bawah pemerintah Provinsi Lampung. “Pelaku konservasi harimau relatif banyak dan tergabung dalam forum yang aktif berdiskusi dengan pemerintah. Tidak hanya di kawasan konservasi, tetapi juga perusahaan perkebunan maupun hutan produksi,” tutur Wiratno.

Konsepnya, masyarakat hidup berdampingan dengan satwa liar. “Itu biasanya didahului dengan adanya kearifan lokal. Itu yang harus direvitalisasi menjadi bagian dari fondasi pengelolaan satwa liar. Modal budaya termasuk dalam proses untuk menyambungkan hubungan yang terputus antara satwa liar dan manusia akibat dari perubahan pemanfaatan lahan.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Kisah Masyarakat yang Hidup Berdampingan dengan Harimau

Aroma jengkol melayang di udara Talang Sebelas, Desa Rajabasa, Ngaras, Pesisir Barat. Siang hari yang sejuk itu, di kebun milik Latif, Septa Risdalina menemani suaminya Edi Supriyono mengunduh buah jengkol. Anak batitanya, Ahmad Hazzali, dibiarkan duduk bermain di atas tanah beralaskan kain selendang.

Padahal, tidak sampai 300 meter dari kebun, harimau kerap melintasi jalan desa. Sebuah papan memberikan peringatan kepada warga agar waspada saat melintasi simpang tiga itu. “Tidak apa-apa. Kalau kita tidak mengganggu, dan masih ada hutan untuk bersembunyi, dia juga tidak akan mengganggu,” tutur Septa, ibu muda beranak dua.

Bahkan, beberapa bulan lalu, ia dan suami menemukan jejak-jejak harimau di kebunnya. “Dia (harimau) dua kali melintas selama tiga hari berturut-turut. Saya malah senang kalau ada si kumis. Ada yang menjaga ladang dari gangguan babi hutan,” ujar Edi.

Rumah Latif pun pernah dimasuki harimau. “Dia menggondol anjing pemburu yang menginap di rumah saya,” tuturnya. “Masyarakat sudah sering bertemu dengan si kumis di jalan. Kita diam saja, nanti ia akan melipir. Setelah kita lewat, ia akan kembali ke jalan,” ungkap Latif yang sudah lima kali bertemu langsung dengan harimau. “Pokoknya, sama-sama cari hidup. Ia cari makan, kita juga cari makan”.

Lantaran kerap bertemu, Latif punya pengetahuan tentang harimau yang cukup baik. Harimau adalah hewan yang bersih. Warna kulitnya cemerlang, lorengnya mengilap, dan warna putihnya bersih. “Karena itu, ia tidak suka melewati belukar. Ia berjalan dengan mulut yang terbuka. Dengus napasnya bisa saya dengar.”

Harimau juga tidak akan pergi jauh-jauh dari bangkai mangsa yang masih bersisa. Biasanya ia memangsa babi hutan. “Mungkin karena babi hutan masih banyak di desa ini, si kumis sering melintasi kebun dan ladang. Karena itu pula, kita melarang pemburu masuk ke sini,” katanya.

Sebelum bisa hidup berdampingan, harimau yang berkeliaran tetap saja meresahkan warga. Ada beberapa orang ingin menangkap si kumis. Apalagi konflik akhirnya pecah di desa yang sebagian penduduknya telah berdiam di kawasan hutan ini.

Pada 1997, saat gerobak sapi hilir-mudik ke Talang Sebelas, harimau semakin sering lewat. Dan konflik pun akhirnya pecah. Harimau memangsa sapi di depan sang kusir. Sejak itu, entah berapa kali harimau memangsa ternak yang dimiliki oleh warga.

Upaya meredam konflik selalu tidak mudah. Semakin tinggi konflik, maka semakin sulit pula upaya untuk melerai. Warga terlanjur merugi, masih pula harus merelakan harimau berkeliaran. Kendati sebagian besar pendatang, Talang Sebelas dan sekitarnya memiliki bekal kearifan bagi mitigasi konflik.

“Ketika kepercayaan lokal tidak ada di kalangan pendatang ataupun masyarakat setempat, peluang untuk menerapkan azas hidup bersama satwa liar semakin sulit,” ungkap Firdaus Affandi, manajer Lanskap Bukit Barisan Selatan WCS. Meski sebagian besar pendatang, Talang Sebelas misalnya, masyarakat memiliki modal budaya.

“Kearifan itu sebagian dibawa dari daerah asal, sebagian dari lokal Lampung.” Kendati cukup variatif, akhirnya masyarakat bisa berbagi ruang dengan harimau. Jadi, lanjut Firdaus, masyarakat memandang harimau sebagai makhluk meruang, bukan perabot atau patung.

Azas hidup bersama satwa liar diperlukan dalam pelestarian harimau di lanskap Bukit Barisan Selatan. Apalagi, sebagian besar masyarakat mengenal harimau justru saat terjadi konflik . Muncul stigma bahwa harimau adalah pengganggu ketenteraman hidup. Perspektif negatif itulah yang sebenarnya ‘membunuh.’

Ini berbeda dengan masyarakat yang sehari-hari merasakan kehadiran sang pemangsa. Berbekal fondasi kearifan lokal, pelestari membuka kesempatan menyisipkan pengetahuan mitigasi kepada masyarakat. “Mereka yang belum menerima prakondisi mitigasi konflik, biasanya berpandangan menang-kalah. Tidak ada lagi ruang bagi harimau,” imbuh Firdaus. “Ini berbeda dengan masyarakat yang sudah tersentuh pengetahuan mitigasi. Mereka bisa berbagi ruang hidup dengan harimau.”

Luasnya lanskap harimau memang menuntut banyak pihak turun tangan dalam upaya mitigasi konflik. Betapa berwibawanya pemangsa ini. Saat konflik meletup, ia memaksa banyak pihak turun tangan. Penyelesaian dan pencegahan sengketa tidak bisa dilakukan satu-dua pihak.

Sebagai satwa yang dilindungi, bila harimau berkeliaran di luar taman nasional, kewenangan ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sementara pengelolaan taman nasional, jantung lanskap harimau, ada di Balai Taman Nasional. Dua pihak ini berada dalam naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pihak lain adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang mengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Bila konflik ada di kawasan hutan produksi dan lindung, KPH wajib terlibat. Instansi ini di bawah pemerintahan provinsi. Hingga titik ini, ada tiga pihak berwenang yang mesti terlibat dalam merespon konflik, entah yang berlevel rendah, sedang, maupun tinggi.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

Tim Patroli TNKS Kembali Berprestasi

Tim patroli Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat kembali menunjukkan prestasinya. Bekerja sama Kepolisian Resort Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tim patroli berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan dan perdagangan harimau sumatera pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 di jalan lintas Bengkulu – Padang, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Bulan lalu pada tanggal 14 Agustus, tim yang sama juga berhasil menangkap 2 pelaku di Jalan Lintas Bangko – Kerinci, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Merangin, Provinsi Jambi.

Tersangka yang ditangkap bulan ini bernama Heri alias Ujang warga Desa Bunga Tanjung. Barang bukti yang diamankan dari pelaku berupa satu (1) lembar kulit harimau Sumatera dengan panjang 135 cm beserta tulang-belulang seberat 4 kg.

Harimau sumatera memiliki nilai penting dalam menjaga ekosistem hutan, diantaranya sebagai satwa predator penyeimbang populasi satwa-satwa yang lain. Dengan kata lain, melindungi harimau dapat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Kepala Balai Besar TNKS, Drs. Tamen Sitorus, M.Sc., mengungkapkan, TNKS merupakan salah satu lokasi habitat harimau sumatera yang diharapkan menjadi tempat pelestarian populasi harimau sumatera di Indonesia.

“Apabila perdagangan harimau terus terjadi di sekitar wilayah TNKS, ini akan menjadi kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS khususnya, dan masyarakat Sumatera pada umumnya.” ujar Tamen. “Oleh sebab itu, saya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat dan para pihak terkait untuk bersama-sama melestarikan satwa yang terancam punah dan dilindungi undang-undang ini,” tambahnya lagi.

@SumatranTigerID

Jurnalis Kunjungi Taman Nasional Gunung Leuser

Proyek Sumatran Tiger baru saja selesai melaksanakan fasilitasi kunjungan jurnalis ke Taman Nasional Gunung Leuser dari tanggal 27-29 Agustus 2018. Acara kunjungan kali ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat kegiatan perlindungan kawasan, terutama kegiatan patroli SMART di Resor Bukit Lawang.

Hari pertama kunjungan kami isi dengan diskusi bersama Kepada Bidang Teknis Konservasi di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Bapak Adhi Nurul Hadi beserta tim dilanjutkan dengan perjalan ke Resor Bukit Lawang pada hari kedua.

Di Bukit Lawang, tim yang terdiri dari Jurnalis dari Harian Kompas, The Jakarta Post, Staff PMU dan PIU Sumatran Tiger serta Staff WCS, bertemu dengan Tim Patroli Mandiri yang diketuai oleh Pak Misno.

Tim patroli mandiri ini mendapatkan dukungan dari Proyek Sumatran Tiger baik dari sisi pendanaan maupun peningkatan kapasitas melalui bantuan mitra WCS atau Wildlife Conservation Society Indonesia.

Tim jurnalis melakukan diskusi dan wawancara dengan semua anggota tim patroli untuk mendapatkan pembelajaran dari penerapan patroli SMART yang dinilai berhasil. Pada tahun 2017, Misno dan tim berpatroli sebanyak 10x selama 96 hari dengan total jangkauan 204,54 km, atau hampir sama dengan jarak Jakarta – Cirebon.

Berbagai temuan patroli SMART di lapangan oleh Misno dan tim menjadi basis perencanaan dan pembuatan keputusan dalam strategi pengawasan dan pengaman di Taman Nasional. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi contoh positif dalam penerapan sistem patroli yang lebih efisien dan efektif terutama dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan gangguan di kawasan taman nasional seperti perambahan, perburuan, dsb.

Tim patroli SMART juga melakukan penyadartahuan di masyarakat serta melakukan pengawasan dan pemantauan potensi lingkungan, agar lingkungan, tumbuhan dan satwa liar di wilayah taman nasional tetap lestari.

@SumatranTigerID

Tentukan Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Hotel Ciputra, Jakarta dari tanggal 16-18 Juli 2018. Lokakarya bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran biaya, memaparkan hasil penilaian tengah efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta menyusun prioritas pihak terkait dalam melaksanakan pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Keluaran dari lokakarya ini adalah uraian kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi dan biaya yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam pengantarnya menyampaikan, lokakarya ini sangat penting walau kajiannya hanya di wilayah Sumatera. “Saya sudah melihat hasil SMART Patrol bagus sekali, tapi tidak ada artinya kalau tidak dipakai dalam manajemen untuk menentukan skala prioritas,” tuturnya.

Menurut Pak Wir, begitu beliau biasa dipanggil, penentuan skala prioritas tersebut terkait dengan bagaimana anggaran bisa disebar ke kegiatan yang sesuai. “Saya harap dari workshop ini keluar sesuatu yang konkrit. Ini adalah workshop yang saya pastikan saya harus hadir, ini core business kita,” tuturnya.

Dalam lokakarya dua hari ini para peserta yang berasal dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proyek Sumatran Tiger, empat taman nasional di Sumatera yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga swadaya masyarakat, dibagi menjadi tiga kelompok guna membahas enam kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi.

Keenam kegiatan tersebut meliputi: Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; Pengelolaan wisata alam; Monitoring nilai penting kawasan konservasi; Perlindungan kawasan konservasi; Pemulihan ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya ini menyimpulkan, kegiatan-kegiatan esensial/kunci dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diidentifikasi dengan asumsi kegiatan prakondisi telah dilaksanakan. “Misalnya RPJP bisa disusun dengan asumsi hasil inventarisasi dan zona/blok dapat menjadi dasar RPJP, konflik telah diselesaikan, lokasi prioritas pengamanan dan monitoring telah ditentukan dan sebagainya,” tutur Dewi Sulastriningsih, Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat Kawasan Konservasi dalam rumusan hasil lokakarya ini.

Menurut Dewi, penguatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK). “Misalnya ownership dokumen perencanaan, mind set pengelolaan wisata, pendampingan kontinu kegiatan-kegiatan, adanya petugas khusus bidang-bidang teknis tertentu (pemulihan ekosistem), serta pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bahasan pokok dalam lokakarya ini. Hasilnya, lokakarya merekomendasikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisir dengan kerjasama, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dengan para pihak.

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Pak Wiratno yang menyatakan bahwa harapan dan kepercayaan publik bisa dibangun dengan menyusun agenda bersama sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. “Kita terpuruk karena public trust, misalnya satwa ngamuk tidak segera direspon. Kepercayaan publik runtuh sehingga ada buaya dibunuh di Sorong,” ujarnya.

Menurut Pak Wir, hal tersebut harus mendorong kegiatan penting selanjutnya yaitu berjejaring atau networking, kolaborasi, kemitraan, gotong royong atau kerja bakti. “Ini yang menjadi modal sosial dan kepercayaan. Menemukan kelola kawasan konservasi sesuai dengan versi kita semoga keluar dari lokakarya ini, ” ujar Pak Wir.

Tema di atas menjadi pokok bahasan di lokakarya hari kedua dengan tema “Peran Para Pihak dan Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Hasil pembahasan ini adalah beberapa poin rekomendasi yang mencakup aspek administrasi dan kebijakan pendukung dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam aspek administrasi dan kebijakan pendukung, lokakarya kedua menyimpulkan diantaranya adalah: tujuan pengelolaan kawasan harus jelas, agar pengelolaannya lebih terarah; dokumen rencana pengelolaan merupakan dokumen wajib dan dokumen perencanaan tunggal sebagai induk perencanaan-perencanaan lainnya; rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ Pendek) merupakan turunan RPJ Panjang yang wajib disusun dan sebagai indikator capaian program tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan riset, kawasan konservasi hendaknya mengarahkan riset untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan; pelatihan pegawai tidak harus dilakukan dalam bentuk pelatihan formal, namun bisa kegiatan-kegiatan seperti inhouse training, magang, mendatangkan para pakar/tenaga ahli; pengelolaan anggaran mengintegrasikan kegiatan-kegiatan eselon I untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan kawasan konservasi bukan merupakan penghasil PNBP, namun lebih pada aspek pengelolaan nilai- nilai kawasan yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, lokakarya ini menyimpulkan pentingnya melakukan diskusi dan mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki stakeholder. Berdasarkan indikator tersebut, bisa ditentukan apa kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sementara UPT bisa mengidentifikasi kesenjangan (gap) kebutuhan mereka.

Dyah Murtiningrum, Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Jenderal KSDAE mengapresiasi hasil kegiatan lokakarya ini. “Saya sudah melihat gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari teman-teman narasumber. Terkait dengan satuan dan volume akan jadi bagian kami. Tahapan ini akan kami cermati termasuk dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang sudah kami susun. Masukan ini sangat berharga bagi kami dan sangat konstruktif dalam memperbaiki SKB kami kedepannya,” tuturnya.

@SumatranTigerID

Melestarikan Bumi Sekepal Tanah Surga

Keindahan alam dan keanekaragaman hayati Kerinci mendorong para pihak untuk bahu-membahu melestarikannya.

Proyek Sumatran Tiger menutup 2017 dengan berbagai capaian yang signifikan. Dinamika proyek yang berlangsung hingga 2020 ini juga terus berkembang sehingga proyek merasa penting untuk melaksanakan pemantauan kegiatan proyek guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di lapangan.

Upaya pemantauan dan evaluasi Proyek Sumatran Tiger, bersama pihak-pihak terkait, terwujud dari tanggal 9-13 April 2018. Kerinci Seblat menjadi lanskap perdana yang dipilih untuk kegiatan pemantauan ini.

Penguatan kelembagaan pengelola taman nasional dalam perlindungan kawasan; pemantauan perubahan tutupan hutan; pemantauan populasi harimau sumatera; dan pembelajaran inisiatif pengembangan hutan desa sebagai carbon stock menjadi empat fokus dari kegiatan ini.

Pada hari pertama, tim dari Jakarta mendarat di Bandara Muara Bungo, Provinsi Jambi. Perjalanan berlanjut melalui darat selama lima jam menuju Kabupaten Bangko yang menjadi markas mitra Proyek Sumatran Tiger, Fauna and Flora International (FFI).

Tim yang mengikuti pemantauan lapangan terdiri dari perwakilan unsur Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan Ekosistem, Direktorat Penegakan Hukum, Kementerian Keuangan, Bappenas, UNDP Indonesia, Global Environment Facility Focal Point, akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Balai Taman Nasional Kerinci Seblat dan Proyek Sumatran Tiger.

Pertemuan dengan tim FFI langsung diisi dengan presentasi Donny Gunaryadi, Head of Biodiversity, Fauna and Flora International – Indonesia Program yang memaparkan hasil kemitraan antara FFI dan Proyek Sumatran Tiger dalam melaksanakan penegakan hukum dan patroli berbasis data sistem SMART di Taman Nasional Kerinci Seblat. Upaya penegakan hukum ini melibatkan para pemangku kepentingan seperti kepolisian, BKSDA, taman nasional dan kejaksaan.

Melalui patroli dan aksi penegakan hukum, tim FFI juga mengidentifikasi dan mendeteksi ancaman terhadap kelestarian harimau sumatera dan ekosistemnya, seperti pemasangan jerat, perburuan liar, perambahan serta perubahan tutupan hutan.

Pada kesempatan ini, Donny dari FFI juga melaporkan peningkatan skor METT (Management Effectiveness Tracking Tools) sebesar 12% di Taman Nasional Kerinci Seblat. Skor METT digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan taman nasional di seluruh dunia.

Menurut Donny, guna memantau populasi harimau sumatera, tim FFI juga telah memasang kamera perangkap di wilayah inti Taman Nasional Kerinci Seblat yang menjadi habitat harimau sumatera. Diskusi berlangsung hingga sore hari. Semua anggota tim menginap di Bangko untuk selanjutnya mengikuti kegiatan keesokan harinya.

Kunjungan hari kedua

Pagi hari pada hari kedua kunjungan kami ke Bangko, tim berangkat menuju Desa Durian Rambun yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Di desa ini, tim FFI memberikan pendampingan dalam pengelolaan hutan desa.

Karena kondisi desa yang sangat terpencil, perjalanan ditempuh dengan menggunakan kendaraan dobel gardan. Sebagian kondisi jalan adalah jalan tanah dengan kontur dan kemiringan yang ekstrem menambah nuansa petualangan dalam kunjungan kami. Mata kami dimanjakan oleh keindahan alam Kerinci yang bagaikan sekepal tanah surga.

Di desa ini, tim bertemu dengan lembaga pengelola hutan desa (LPHD) Rio Kemunyang yang dinilai telah berhasil menekan deforestasi, perambahan hutan dan perburuan liar.

Menurut Abton, tokoh pemuda di Desa Durian Rambun yang juga mantan ketua LPHD Rio Kemunyang, keinginan masyarakat dalam menjaga hutan dilandasi oleh kesadaran akan manfaat hutan desa bagi masyarakat.

Belajar dari pengalaman desa-desa di sekitar Durian Rambun, menurut Abton, manfaat pertama dari menjaga hutan desa adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman perambahan yang banyak terjadi di wilayah lain dan dilakukan oleh warga pendatang.

Manfaat kedua, dengan menjaga hutan, masyarakat desa berhasil terhindar dari kekeringan. “Hutan desa menjaga 9 mata air yang bermanfaat bagi warga Durian Rambun di musim kemarau, saat desa-desa lain kekeringan,” tutur Abton.

Sedangkan manfaat ketiga dengan menjaga hutan desa, pasokan air untuk Pembangkit Listrik Mikro Hidro terus terjaga sehingga masyarakat Desa Durian Rambun bisa menikmati listrik bersih dari alam. “Ini yang tidak bisa dinilai dengan uang,” ujar Abton. Anak-anak di desa bisa terus belajar pada malam hari menggunakan lampu yang energinya diperoleh dari PLTMH. Desa pun menjadi lebih aman.

FFI telah mendampingi LPHD selama lebih dari tiga tahun. Masyarakat desa mendapatkan insentif dari penerapan skema cadangan karbon untuk menjaga hutan dan mata pencaharian mereka. Insentif yang berupa dana tahunan ini digunakan untuk mendukung patroli pengamanan hutan desa, peningkatan ekonomi masyarakat melalui budidaya kopi dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan.

Keberhasilan pembinaan hutan desa oleh FFI tercermin oleh besarnya keyakinan warga yang bertekad menjaga hutan yang merupakan warisan nenek moyang. “Hutan adalah warisan nenek moyang yang adatnya harus dikelola secara lestari. Dengan adanya hutan desa, warga merasa aman dan nyaman karena tidak ada perambahan,” tutur Rosidi, mantan kepala desa Durian Rambun.

Rosidi menambahkan, hutan desa Durian Rambun adalah pagar bagi Kecamatan Muara Siau. “Kalau hutan di desa Durian Rambun jebol (dirambah), hutan di wilayah Kecamatan Muara Siau yang lain juga akan dirambah,” ujarnya.

Sebelum pamit, tim berkesempatan mengunjungi lokasi produksi kopi. Perjalanan menuju lokasi yang kami lakukan berjalan kaki, menuruni lembah, menyebrangi sungai, melalui jembatan gantung menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi kami.

Perjalanan ke Desa Durian Rambun menghabiskan waktu sehari penuh. Sehingga waktu telah beranjak malam ketika mobil-mobil dobel gardan yang mengantar kami kembali Bangko.

Kunjungan hari ketiga

Matahari pagi bersinar cerah di Bangko ketika mobil-mobil kami kembali meluncur untuk mengunjungi Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di desa ini dikembangkan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Tamiai. Menurut Heri Cipta, Camat Batang Merangin, Desa Tamiai memiliki aset sumber daya alam yang kaya seperti kayu manis dan kopi. “Namun keamanan di Desa Tamiai kurang, sehingga yang memanen adalah orang lain,” tuturnya.

Kawasan hutang lindung, menurut Heri, banyak dibabat oleh orang luar sehingga menimbulkan konflik sosial baru. Sehingga, “Bantuan jangan sampai menimbulkan kecemburuan pada masyarakat setempat dan berpihak pada pendatang, sehingga bantuan harus selektif,” ujarnya.

Skema hutan kemasyarakatan dianggap menjadi solusi yang tepat dimana masyarakat diberikan hak untuk mengelola dalam jangka waktu tertentu (sampai dengan 35 tahun).

Neneng Susanti, Kepala Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kerinci, menyatakan Desa Tamiai berada dalam kawasan penyangga TNKS. Neneng menyatakan pihaknya juga berupaya mengembangkan green coffee dengan menggabungkan antara budi daya kopi dan agroforestry atau wanatani. “Caranya adalah kami menyediakan bibit-bibit yang berkualitas untuk ditanam oleh masyarakat,” tuturnya.

Status hutan di Desa Tamiai menurut Nenang adalah hutan produksi, sehingga masyarakat tidak hanya bisa mengembangkan madu, kopi dan kayu manis, namun juga ekowisata burung migran dan rangkong serta pembibitan kayu.

Abdul Hadison yang biasa dipanggil Didi, Senior Field Manager, Fauna and Flora International menyatakan, luas HKM yang diusulkan mencapai 800 hektar. Saat ini masyarakat Desa Tamiai tengah menunggu surat keputusan untuk pemberlakukan skema hutan kemasyarakatan. Dengan bimbingan FFI diharapkan proses ini berjalan lancar.

Setelah menyelesaikan kunjungan ke Kabupaten Merangin, kami melanjutkan perjalanan menuju Sungai Penuh untuk bermalam. Danau Kerinci yang berada di sisi jalan menuju Sungai Penuh tidak lupa kami singgahi, mensyukuri kelimpahan air bagi masyarakat Kerinci. Rombongan tim juga mengunjungi Bukit Tapan, menyaksikan pembukaan jalan yang membelah wilayah inti Taman Nasional Kerinci Seblat.

Kunjungan hari keempat

Pada hari terakhir kunjungan kami di lanskap Kerinci, tim berdiskusi dengan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat, yang dihadiri oleh Kepala Balai Besar TNKS, Ir. M. Arief Toengkagie. Dari beliau kami mendapatkan informasi terakhir mengenai kondisi kawasan TNKS, ancaman dan capaiannya.

Acara ini berlanjut dengan melihat secara langsung proses pemantauan perubahan tutupan hutan yang dilakukan oleh tim FFI di kaki Gunung Kerinci. Proses pemantauan ini menggunakan “drone” yang mempermudah pengamatan melalui udara. Kami berkumpul di Pintu Rimba yang terkenal menjadi pintu masuk jalur pendakian menuju gunung berapi tertinggi di Indonesia itu.

Hasil analisis historis kehilangan hutan di seluruh kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat oleh tim FFI menunjukkan kenaikan degradasi hutan yang cukup signifikan pada tahun 2014 – 2016. Total laju kehilangan hutan seluruh TNKS dari tahun 2001 hingga 2016 yaitu 0.15% per tahun dengan asumsi terdapat regenerasi hutan secara alami atau buatan di setiap tahunnya.

Degradasi banyak terjadi di Kabupaten Merangin, Kerinci dan Solok Selatan. Sedangkan luas dari hutan yang terdegradasi di kawasan inti hanya sebesar 0.008% atau hanya seluas 8.2 Ha.

Keseluruhan luas hutan yang hilang selama 2001 sampai 2016 jika tidak di tambahkan dengan wilayah yang sudah kembali menjadi hutan sebesar 136.17 Ha. Sedangkan luas wilayah degradasi hutan yang aktual adalah sebesar 131.22 Ha atau sebesar 0.136% dari luas area inti.

Tren perubahan kembali tampil di kisaran tahun 2014 hingga 2016 yang meningkat tajam. Perubahan fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pembalakan liar menjadi ancaman utama yang dapat diprediksi dari perubahan yang signifikan tersebut.

Verifikasi hasil perhitungan historis data deforestasi dilakukan melalui data uji lapang menggunakan hasil hasil foto udara dengan drone. Verifikasi ini dilakukan pada beberapa perbatasan hutan kawasan TNKS yang telah ditetapkan. Pemantauan drone pertama telah dilakukan pada bulan Desember 2017 dan dipantau kembali setiap tahun berjalan hingga akhir masa proyek.

Penutup

Jadwal kunjungan yang padat di lanskap Kerinci berakhir dengan berakhirnya kunjungan kami ke Gunung Kerinci. Beribu kenangan – dan tentu saja foto-foto yang indah – akan selalu menghiasi pengalaman kami di Bumi Sekepal Tanah Surga.

Menyaksikan kabut turun di Bukit Khayangan sambil menyaksikan terbitnya mentari, menikmati dendeng batokok yang lezat, terpaku menyaksikan burung rangkong terbang rendah melintasi kami, hanyalah sedikit dari rasa takjub melihat keindahan alam Kerinci.

Melestarikan keanekaragaman hayati di lanskap ini menjadi pekerjaan bersama, tidak hanya menjadi perhatian Indonesia namun juga perhatian dunia. Salah satunya dari Proyek Sumatran Tiger yang berupaya melestarikan satu-satunya harimau yang tersisa di Indonesia. Melalui kerja sama dengan para mitra, kami saling bahu membahu melestarikan Bumi Sekepal Tanah Surga. Ke Kerinci kami akan kembali.

@SumatranTigerID

Page 1 of 41234