Fakta dan Solusi

Harimau Sumatera

 

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) adalah subspesies harimau yang tersisa di Indonesia sejak punahnya Harimau Bali (P. t. balica) pada tahun 1940-an dan Harimau Jawa (P. t. sondaica) pada tahun 1980-an. Jumlah harimau Sumatera diperkirakan hanya berkisar 400-500 harimau dewasa, walau data ini bersumber dari dokumen lama Rencana Aksi Harimau Sumatera yang diterbitkan pada tahun 1994.

Data lama tersebut hanya menghitung populasi harimau di tujuh wilayah lindung sehingga perkiraan jumlah harimau ini konservatif. Perkiraan yang lebih akurat dan baru tidak tersedia, sehingga memperbaharui estimasi populasi harimau terus menjadi prioritas bagi pemerintah.

Namun penelitian terkini mengenai status Harimau Sumatera menunjukkan populasinya tersebar di 29 dari 38 wilayah habitat yang meliputi 97% dari 144.160 km2 wilayah hutan yang ada. Survei di seluruh Sumatera pada 2009 untuk menindaklanjuti temuan ini menemukan, di 59% wilayah habitat yang diteliti, keberadaan harimau cukup tinggi yaitu mencapai 72%.

Di Sumatera, juga di seluruh Indonesia, ancaman utama bagi keanekaragaman hayati adalah degradasi dan hilangnya habitat di hutan. Ancaman lain, yang juga menjadi ancaman spesies langka pada umumnya meliputi perburuan liar untuk konsumsi rumah tangga (seperti perburuan rusa untuk diambil dagingnya), perdagangan organ-organ harimau, serta pembunuhan harimau sebagai aksi balas dendam akibat merebaknya konflik antara harimau dan manusia (karena harimau memangsa manusia atau ternak).

Solusi Kami

Guna mencapai target proyek, Sumatran Tiger telah mengelompokkan intervensi-intervensi proyek dalam tiga komponen:

Komponen Satu

Meningkatkan efektivitas lembaga pengelola wilayah lindung yang akan membantu mengatasi hambatan pertama yaitu lemahnya kapasitas manajemen wilayah lindung serta kontrol atas sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan, pertama, meningkatkan kemampuan tata kelola dan adaptasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta wilayah lindung di lima taman nasional yang menjadi target dari proyek. Kedua, memperbaiki perencanaan tata kelola wilayah lindung. Ketiga memperbarui Rencana Pemulihan Harimau Nasional (RPHN). Keempat, memperkuat kapasitas patroli dan penegakan hukum dan yang terakhir adalah memperkenalkan sistem pengawasan dan evaluasi sistematis atas efektivitas manajemen wilayah lindung.

Komponen Dua

Membangun sistem koordinasi lintas-sektoral untuk lanskap-lanskap prioritas guna mengatasi hambatan kedua yaitu buruknya koordinasi kelembagaan antar berbagai organisasi yang bergerak di bidang konservasi hutan dan alam liar. Upaya menyatukan semua organisasi yang relevan (baik di tingkat nasional dan lokal) ini bisa dilakukan melalui penciptaan kemitraan tata kelola keanekaragaman hayati yang berfokus pada isu-isu terkait seperti perdagangan tumbuhan dan satwa liar, pembangunan infrastruktur, aksi konservasi tumbuhan eksotis di wilayah yang berbatasan dengan wilayah lindung (buffer zones) serta mitigasi konflik harimau dan manusia. Upaya-upaya tersebut akan dipandu dan diawasi oleh proyek melalui kajian terkait harimau, mangsa dan ancaman-ancamannya.

Komponen Tiga

Pembiayaan berkelanjutan untuk manajemen keanekaragaman hayati akan mengatasi hambatan yang ketiga yaitu buruknya manajemen dan perencanaan keuangan untuk wilayah lindung. Hal ini bisa dicapai dengan menerapkan dan memerkenalkan mekanisme pembiayaan berkelanjutan baru untuk memenuhi kebutuhan biaya tata kelola wilayah-wilayah lindung di lanskap-lanskap prioritas dalam jangka panjang, sehingga menjadi model yang bisa direplikasi di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah dengan memperkenalkan inisiatif kerja sama antara pemerintah dan swasta di wilayah-wilayah sekitar wilayah lindung yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi guna memromosikan tata guna lahan yang ramah keanekaragaman hayati di lanskap-lanskap prioritas.