Penghargaan terhadap Aksi Konservasi di TNBBS

Dirjen KSDAE, Ir. Wiratno, M.Sc dalam kunjungan kerja bersama anggota Komisi IV DPR RI, Sudin, SE ke Tanggamus, 28 Pebruari 2021 memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat yang selama ini telah berkontribusi/turut serta dalam pengelolaan kawasan TNBBS.

Penghargaan ini salah satunya diterima oleh Kelompok Cakra Wana atas kontribusinya mengubah ancaman Kawasan hutan di TNBBS yaitu tumbuhan invasivif /tumbuhan perusak hutan jenis mantangan (Merremia Peltate) menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat.

KTH Cakra Wana adalah Kelompok Tani Hutan yang dibentuk tahun 2019. Sejak 2019, kelompok ini secara aktif dan mandiri mengendalikan penyebaran tanaman invasif jenis mantangan seluas 20 ha di Resor Pemerihan, SPTN II Bengkunat, BPTN I Semaka.

KTH Cakra Wana mendapatkan pembinaan dari pihak Balai Besar TNBBS dan Sumatran Tiger Project GEF-UNDP. Kelompok ini juga aktif melakukan upaya deteksi dini, penghalauan dan penjagaan terhadap potensi interaksi negatif antara manusia dengan gajah liar di Pekon Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat.

Pada acara yang berlangsung di Komplek Rumah Dinas DPRD Tanggamus tersebut sekaligus ditampilkan produk-produk pemanfaatan limbah mantangan, yang merupakan tumbuhan perusak hutan, menjadi pupuk kompos dan kerajinan.

“Ini merupakan inovasi baru (mengubah) tanaman mantangan menjadi produk yang menghasilkan untuk masyarakat. (Inisiatif ini) Harus terus di dukung, “ ujar Dirjen KSDAE, Ir. Wiratno, M.Sc.

Dalam kesempatan tersebut Balai Besar TNBBS juga menyerahkan Buku Profil Resor TNBBS, yang dibuat atas kerjasama Balai Besar TNBBS, Sumatran Tiger Project GEF-UNDP, dan WCS-IP.

Penghargaan juga diberikan kepada Satgas Pekon Margomulyo, binaan Balai Besar TNBBS bersama WCS-IP yang didukung juga dari Sumatran Tiger Project GEF-UNDP dalam kiprahnya turut membantu mengatasi konflik manusia dan satwa liar di Provinsi Lampung.

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatra, melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (tiger recovery) sebagai indikator keberhasilan. Proyek akan menciptakan model pengelolaan keanekaragaman hayati di lanskap prioritas.

Salah satu output yang akan dihasilkan proyek adalah penanganan konflik secara efektif pada 5 bentang alam proyek. Dimana dalam penanganan konflik ini akan dibangun dan dioperasionalkan tim penanganan konflik di tingkat tapak. Tim penanganan konflik dapat bekerja secara efektif apabila memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi keterampilan; peralatan maupun dukungan operasional lainnya.

Konflik manusia dan harimau (KHM) merupakan salah satu faktor di luar perburuan untuk perdagangan, yang menyebabkan terbunuhnya harimau sumatera di alam. Penanganan konflik yang tidak memadai akan mendorong secara terus menerus pembunuhan harimau dan secara jangka panjang akan berdampak pada populasi yang ada.

Pemerintah telah menerbitkan Permenhut No. 48/Menhut- II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar guna mendukung penanganan konflik yang memadai. Dimana dokumen tersebut menjelaskan cara-cara dalam menanggulangi maupun bertindak ketika terjadi konflik. Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan konflik antara manusia dan harimau dapat ditangani secara efektif sehingga mengurangi resiko negative baik terhadap manusia maupun satwa.

Sebagai pelengkap dari aturan yang telah dikeluarkan, Ditjen KSDAE bekerjasama dengan para mitra telah menerbitkan “Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Konflik antara manusia dan harimau,” serta “Panduan Praktis Dokter Hewan dalam Penanganan Harimau Korban Konflik.” Dalam kerangka proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes.

Guna mendukung upaya-upaya tersebut, Proyek Sumatran Tiger mendukung penyelenggaraan pelatihan penanganan KHM. Pelatihan ini diperuntukkan bagi aparat, baik lingkup KLHK maupun instansi terkait yang telibat dalam penanganan KHM di lapangan. Pelatihan akan menggunakan kurikulum yang dikembangkan bersama dengan PUSDIKLAT KLHK yang mempunyai sertifikasi untuk menerbitkan pelatihan yang bersertifikat bagi aparat pemerintah. Sehingga apabila peserta memenuhi persyaratan dan melalui pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui dalam system aparatur pemerintah.

Kegiatan pelatihan penanggulangan konflik manusia dengan harimau dilaksanakan dari tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Balai Diklat KLHK Pekanbaru, Riau.

Pelatihan ini diikuti oleh Staf Taman Nasional/BKSDA, untuk Polisi Hutan/PolHut minimal pada jenjang terampil; yang bertugas atau akan ditugaskan pada tim penanggulangan konflik yang ada di UPT dan instansi lain termasuk TNI/POLRI, dengan minimum kualifikasi pada jenjang Babinkantibmas/Babinsa, Staf KPHK/Satker terkait setara dengan jenjang UPT KSDAE dan petugas yang telah terlibat atau akan ditugaskan dalam tim penanggulangan konflik.

Dalam pelaksanaannya, hadir 5 peserta dari BKSDA Aceh beserta 2 peserta dari unsur TNI dan POLRI, 5 orang dari BKSDA Sumatera Utara beserta 2 orang mitra, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2 peserta dari Balai Taman Nasional Batang Gadis, 3 peserta dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Riau, 3 peserta dari BKSDA Sumatera Barat dan 2 orang dari Balai Taman Nasional Teso Nilo.

@SumatranTiger