BB KSDA Sumut dan BB TNGL Laksanakan Pelatihan Survei Okupansi Harimau Sumatera

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser didukung oleh Proyek Sumatran Tiger hari ini melaksanakan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 1-7 Juli 2019 yang bertempat di Rudang Hotel Berastaagi dan Suaka Margasatwa Siranggas Kab. Pakpak Bharat diikuti oleh total 39 peserta.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Ir. Jefry Susyafrianto, M.M, dalam arahannya saat pembukaan kegiatan pelatihan survei okupansi harimau Sumatra ini berpesan agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara serius termasuk untuk praktek lapangannya, karena yang saat ini dilatih, kelak akan menjadi tim inti dalam kegiatan survei okupansi harimau Sumatra di wilayah Sumatera Utara.

Pelaksana kegiatan ini sepenuhnya akan dilaksanakan oleh tim Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan PIU Sumatran Tiger Project dengan dukungan nara sumber teknis dari Forum Harimau Kita, Yayasan SINTAS Indonesia dan WCS-IP.

Kolaborasi antara FHK dengan beberapa lembaga mitra telah menghasilkan panduan survei okupansi yang akan digunakan dalam Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS) 2018. Panduan survei okupansi tersebut akan menjadi acuan dari setiap pihak yang melakukan survei okupansi yang berisi protokol pengambilan sampel (sampling), metode pengambilan data di lapangan serta pengelolaan basis data (database).

Panduan survei okupansi yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada anggota survei lapangan dari setiap organisasi mitra yang terlibat dalam SWTS. Atas latar belakang tersebut maka diperlukan pelatihan bersama bagi tim survei lapangan. Mengingat jumlah anggota tim survei yang sangat banyak, maka konsep pelatihan ini adalah Training of Trainer (ToT). Sehingga peserta yang diutus dalam pelatihan ini akan menjadi pemimpin tim (team leader) lapangan.

Team leader lapangan diharapkan mampu menerapkan metode yang standar di lapangan dan memahami kaidah-kaidah ilmiah dalam survei SWTS dengan baik dan mampu memberikan pengarahan yang tepat kepada masing-masing anggota tim. Pelatihan ini juga dapat digunakan sebagai wadah bertukar pengalaman antar anggota tim lapangan dari setiap organisasi.

@SumatranTigerID

Koordinasi Tanggulangi Konflik Manusia dan Satwa Liar

Proyek Sumatran Tiger hari ini, Selasa, 18 Juni 2019, mendukung rapat koordinasi penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar yang diselenggarakan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Sumatra Utara. Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi upaya merespon tingginya konflik manusia dan satwa liar yang terjadi dalam waktu belakangan ini.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala BB KSDA Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi, muncul dukungan terhadap upaya mengatasi konflik manusia dan satwa liar dari Bupati Padang Lawas, Ali Sutan beserta masyarakat Kabupaten Padang Lawas, yang menyadari bahwa Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi dan memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelamatkan satwa langka ini dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah memperpanjang SK Darurat Sosial akibat konflik satwa liar hingga tanggal 27 Juni 2019, yang merupakan tindaklanjut dari pertemuan para pihak tanggal 14 Juni 2019 di Sibuhuan terkait konflik Harimau Sumatera.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan instruksi dari Gubernur Sumatera Utara agar tidak dilakukan penembakan terhadap satwa Harimau Sumatera di Padang Lawas. Pertemuan ini juga membahas rencana pengembangan program Desa Mandiri Konflik dan pengembangan ekonomi alternatif untuk desa terdampak konflik. Tahun ini tidak ada perluasan areal perkebunan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat disepakati bisa melibatkan perusahaan perkebunan melalui mekanisme CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Para pihak yang turut serta dalam pertemuan ini juga menyepakati perlunya segera dilakukan revisi SK Gubernur Sumatera Utara terkait Tim Koordinasi dan Tim Satgas Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan Manusia Provinsi Sumatera Utara. Revisi ini harus memasukkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan pembiayaan yang melibatkan CSR dan Dana Pemerintah Daerah yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek konflik manusia dan satwa liar, para pemangku kepentingan sepakat akan melaksanakan beberapa kegiatan:

1. Membangun kandang ternak yang anti harimau di daerah yang rawan konfik.

2. Mengembangkan Desa Mandiri Konflik : membentuk tim satgas, Pelatihan kepada masyarakat (peringatan dini, mengusiran, dll), menginisiai untuk dana desa untuk mitigasi konflik. WCS bersedia untuk membantu menginisiasi dan memberikan pelatihan Desa Mandiri konflik di areal yang rawan konflik, dengan pendamping dari Pemkab dan BBKSDA Sumut.

3. Mendorong perusaahan untuk mencadangkan dananya (bukan mekanisme CSR) tetapi sebagai tanggungjwab perusahaan yag tertuang dalam RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) mereka.

4. Memperkuat kearifan lokal yang mendukung konservasi habitat satwa liar di Padang Lawas, yaitu mempertahankan ecotone saat pembukaan ladang dan perternak yang menyediakan satwa mangsa bagi harimau serta menggunakan pagar kawat berduri.

Dalam jangka panjang, rencana tahapan revisi SK Gubernur terkait tim penanggulangan konflik, pendanaannya akan diupayakan dari sumber Proyek Sumatran Tiger (GEF-UNDP) dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Direktur KKH, Indra Exploitasia juga menyepakati pembentukan Tim Satuan Tugas Pernanggulangan Konflik Harimau Padang Lawas, dengan payung hukum SK Bupati Padang Lawas dan sebagai Pembina adalah Bupati Padang Lawas dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Sumatra Utara, dan Ketua pelaksana harian adalah Kepala Balai Besar KSDA Sumut.

@SumatranTigerID

Konsultasi Publik I SRAK Harimau Sumatra 2019-2029

Jambi, 2 Mei 2019 – Harimau sumatra kondisinya saat ini semakin terancam, baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan kegiatan pembangunan lainnya. Salah satu dampak adalah terjadinya konflik antara manusia dengan harimau yang pada umumnya harimau menjadi korban dengan dibunuh atau dikeluarkan dari habitatnya.

Upaya konservasi harimau sumatra sudah mengalami banyak kemajuan sejak dirumuskannya Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra (SRAK HARIMAU) 2007-2017 yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berbagai macam aksi dan inisiasi konservasi telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 telah berakhir dan draft SRAK HARIMAU yang baru (2019–2029) sudah disusun bersama-sama dengan berbagai pihak.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indra Exploitasia menyampaikan, “Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap konservasi spesies endemik Indonesia. Karena itu, KLHK yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan satwa liar akan terus meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dan mitra penting seperti pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk melindungi baik satwa tersebut juga habitatnya. Mengingat habitat dan jalur jelajah harimau sumatera sekitar 61,34% berada di luar kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun swasta.”

“Oleh karena itu, dalam upaya konservasi harimau sumatra dan satwa lainnya kami akan berada di belakang pemerintah daerah untuk terus mendorong perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.” pungkasnya.

Gubernur Jambi melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd menyatakan dukungannya terhadap konservasi harimau sumatra dalam pelaksanaan konsultasi publik di Hotel BW Luxury, Jambi pada Kamis (02/05/2019).

“Harimau sebagai satwa karismatik memiliki beberapa dimensi, termasuk ekologi, kultural dan ekonomi yang tidak terpisah dan saling melengkapi. Hubungan ini sangat dekat dengan manusia, jika salah satu ekosistem di alam punah akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Saya sangat mendukung upaya pelestarian harimau sumatra dan saya berharap Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra 2019 – 2029 ini juga didukung oleh semua pihak sebagai upaya pelestarian harimau sumatra,” jelas Ahmad.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Rahmad Saleh menyatakan bahwa SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan. “Jambi memiliki 4 wilayah yang dihuni harimau sumatra. Pembuatan SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan mengingat ancaman terhadap harimau semakin tinggi.”

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, LSM, akademisi, swasta dan juga masyarakat luas dalam memastikan program-program kerja ini terlaksana.

Ketua Forum HarimauKita (FHK) Munawar Kholis menyatakan bahwa, SRAK HARIMAU 2007-2017 telah berakhir, sejak 2018 telah disusun dokumen SRAK baru, kini draft SRAK HARIMAU 2019-2029 telah disusun secara partisipastif bersama para pihak.

Konservasi harimau ini perlu dijalankan dengan inovasi dan juga betul-betul memperhatikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk memastikan adanya sinergi dengan para pemangku kepentingan, maka dibutuhkan konsultasi publik, sehingga dapat juga menyempurnakan strategi selama 10 tahun kedepan. “Tujuan besar konservasi adalah harimau sumatra lestari, masyarakat sejahtera dan ini sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan di Indonesia,” jelas Kholis.

———

Kontak Media (narahubung):

Dit. KKH : Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas) : M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Sumatra Wide Tiger Survey 2018-2019 Dimulai

Jakarta, 13 Maret 2019 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menargetkan peningkatan jumlah harimau sumatra sebanyak dua kali lipat pada 2022 – sebuah target yang tertuang dalam National Tiger Recovery Program (NTRP) 2010-2022. Salah satu upaya untuk memantau efektivitas upaya konservasi harimau sumatra dalam rangka mencapai target tersebut, KLHK bersama para mitra kerjanya melakukan pemantauan secara berkala dan sistematik melalui kegiatan Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS).

SWTS pertama yang pernah dilaksanakan antara tahun 2007 hingga 2009 mengungkap bahwa 72% wilayah survei masih dihuni oleh harimau sumatra. Menurut banyak ahli, kondisi tersebut dikatakan masih baik. SWTS pertama juga telah menjadi rujukan utama dalam penyusunan beberapa dokumen strategis konservasi harimau sumatra, baik dalam skala nasional maupun internasional.  Setelah kurang lebih 10 tahun, KLHK dan mitra kerja sedang melaksanakan SWTS kedua. Sesuai dengan fungsi utamanya, kegiatan SWTS kedua ini dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya konservasi harimau sumatra yang telah berjalan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, memberikan arahan yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Tandya Tjahjana, pada acara peluncuran survei tersebut di Hotel Menara Peninsula, 13 Maret 2019. “Kementerian LHK terus berkomitmen dan menjalin kerjasama yang baik dengan para pihak terkait dalam upaya pelestarian harimau sumatra di alam. Program konservasi juga berkembang dalam 10 tahun terakhir. Saya berharap dengan pelaksanaan kegiatan SWTS kedua ini, dukungan dan partisipasi aktif para pihak terhadap upaya pelestarian harimau sumatra dan satwa liar lainnya semakin meningkat dan dapat disinergikan dengan kebijakan pembangunan wilayah di daerah,” ujarnya.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasia menyatakan bahwa kegiatan SWTS kedua ini penting untuk dilaksanakan mengingat semakin tingginya ancaman terhadap kelestarian harimau sumatra di alam. “Selain informasi terkait wilayah sebaran harimau sumatra, output yang diharapkan dari kegiatan STWS kedua yaitu terkait dengan data kondisi populasi dan sebaran satwa mangsa, penyakit dan genetik di seluruh kantong habitat harimau sumatra, sehingga dapat memetakan kesenjangan aktivitas konservasi yang dilakukan,” ujarnya. Selanjutnya seluruh data, informasi dan kajian hasil kegiatan SWTS nantinya akan terpusat di database Direktorat Jenderal KSDAE dan selanjutnya menjadi acuan arahan kebijakan konservasi tidak hanya harimau sumatra akan tetapi juga satwa badak, orangutan, gajah dan satwa liar lainnya di Pulau Sumatra.

Hariyo T. Wibisono, Koordinator Pelaksana SWTS menyatakan, “SWTS 2018-2019 adalah kegiatan survei satwa liar terbesar di dunia, baik dalam hal kemitraan, sumber daya manusia yang terlibat, maupun luasan wilayah. Sebanyak 74 tim survei (354 anggota tim) dari 30 lembaga diturunkan untuk melaksanakan survei di 23 wilayah sebaran harimau seluas 12,9 juta hektar, yang 6.4 juta hektar di antaranya adalah habitat yang disurvei pada SWTS pertama.” Tercatat 15 unit pelaksana teknis (UPT) KLHK, lebih dari 10 KPH, 21 LSM nasional dan internasional, dua universitas, dua perusahaan, dan 13 lembaga donor yang telah bergabung mendukung kegiatan SWTS.

Prof. Dr. Gono Semiadi, LIPI, menerangkan bahwa ada beberapa hal yang ingin dihasilkan dari SWTS kedua ini. “Kami mengharapkan dapat menemukan proporsi area yang menjadi wilayah hidup harimau, informasi mengenai keragaman genetika populasi di masing-masing kantong habitat, meningkatkan kapasitas teknis nasional, serta beberapa dokumen strategi konservasi harimau seperti yang dihasilkan oleh SWTS pertama.”

Survei ini tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penyelamatan harimau. “Survei pada 2007-2009 adalah survei harimau pertama terbesar di dunia. Dengan kolaborasi di masa lalu yang berhasil, kami yakin bahwa saat ini kami bisa mengulang kembali kesuksesan lewat kerjasama yang baik lintas organisasi. Keterlibatan multipihak ini merupakan langkah maju dalam membangun disain konservasi yang komprehensif di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Munawar Kholis, Ketua Forum HarimauKita (FHK).

–##–

Kontak Media (narahubung):

  1. KKH, KLHK : Desy S. Chandradewi (+62 812-9542-679)
  2. Koordinator Pelaksana SWTS : Hariyo T. Wibisono (+62 812-1099-557)
  3. Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Upaya Mengajak Masyarakat untuk Mandiri Menangkal Konflik Manusia dengan Satwa Liar

Kebijakan tidak mengenal konflik di kawasan hutan. Istilah konflik dalam sebuah kebijakan hanya berlaku bagi konflik yang terjadi di luar kawasan hutan. Logikanya, kawasan hutan memang rumah bagi satwa liar. Lantas, bagaimana dengan kawasan hutan yang dihuni manusia?

Mendung menggantung di langit Desa Margomulyo, Semaka, Tanggamus, Lampung. Dalam cuaca yang redup itu, satuan tugas mandiri konflik satwa liar berkumpul di gardu kecil di tepi jalan. Mereka duduk berdesakan. Penyuluh taman nasional, Riyanto, terpojok di sudut gardu. Ia mengingatkan satgas atas kerawanan desa karena berada tepat di batas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

“Margomulyo dekat letaknya dengan taman nasional, sehingga satwa liar sering datang. Dampaknya, sering terjadi konflik satwa liar: harimau, gajah, dan beruang. Karena hutan adalah rumahnya satwa, konflik bisa terjadi kapan saja,” terang Riyanto.

Entah sudah berapa kali Riyanto mengingatkan warga untuk waspada. “Taman nasional tidak bosan-bosan mengingatkan untuk menjaga aset ternak dan tanaman kebun dari serangan satwa,” lanjutnya. “Saat ada konflik, WCS (Wildlife Conservation Society) juga membekali mitigasi secara intensif dan menyemangati masyarakat.”

Catatan yang diterbitkan oleh Tim Projek Sumatran Tiger menyebutkan bahwa konflik antara manusia dan harimau secara garis besar terbagi menjadi empat jenis konflik. Pertama adalah harimau liar, terjadi ketika harimau ditemukan berkeliaran di sekitar permukiman atau desa sehingga menyebarkan ketakutan. Namun, tidak ada korban, baik itu manusia atau harimau.

Kedua adalah serangan harimau terhadap ternak. Ternak yang dipelihara warga, seperti sapi, kambing, dan ayam adalah sasaran empuk bagi harimau. Ketiga adalah serangan terhadap manusia, yaitu ketika harimau menyerang manusia sehingga mengakibatkan luka atau jatuh korban. Yang terakhir, pembunuhan harimau oleh manusia dengan menggunakan racun, jerat, senjata, dan peralatan lainnya.

Riyanto menegaskan bahwa konflik telah menjadi fakta hidup. “Hanya ada dua pilihan, masyarakat pindah atau harimau dihabiskan. Sederhananya begitu, tapi itu tidak mungkin,” paparnya. Ia sebenarnya sedang menggugah semangat satgas.

“Ya, tidak mungkin masyarakat pindah,” timpal Lasino, kepala satgas. Lasino juga berperan sebagai Ketua Rukun Tetangga 6 yang wilayahnya berbatasan langsung dengan taman nasional. “Interaksi dengan kawasan taman nasional dan satwa liar bukanlah suatu hal yang baru di Margomulyo. Taman nasional itu tetangga sehingga kami saling menjaga.”

Di sekitar taman nasional, ada dua desa mandiri konflik, yaitu Margomulyo dan Pesanguan. “Melihat tantangan selama ini, seperti pola konflik, terbatasnya sumber daya manusia, lokasi yang jauh dan terpencil, kita akhirnya menggagas masyarakat yang menangani konflik secara mandiri,” papar Tabah, anggota Wildlife Response Unit WCS. “Selama ini, kita hanya menjadi ‘pemadam kebakaran’. Menangani konflik setelah terjadi dan sudah jatuh korban ternak.”

Salah satu bentuk pencegahan adalah kandang ternak antipemangsaan untuk melindungi kambing dari serangan harimau dan beruang. Kambing merupakan tabungan warga untuk memenuhi kebutuhan mendadak, yang tidak bisa dipenuhi dari pendapatan musiman. Upaya serupa juga dilakukan di permukiman sekitar kawasan hutan yang berdampingan dengan taman nasional.

Selain memulai upaya mitigasi konflik di desa-desa, penanganan konflik juga membutuhkan komunikasi berkelanjutan dengan para pihak di lanskap harimau. “Kita membangun kultur kerja duduk bersama dengan banyak pihak untuk membangun pemahaman kolektif,” ungkap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno.

Hal itu mendorong Direktorat Jenderal menghidupkan call center 24 jam sehingga masyarakat bisa melaporkan adanya konflik secepatnya. “Di zaman sekarang, tidak ada lagi pembatas komunikasi untuk bekerja sama,” tutur Wiratno sambil memperlihatkan aplikasi percakapan daring yang ada di layar gawai.

Salah satu wujudnya, Direktorat Jenderal mendorong tim penanganan konflik multipihak dengan koordinasi di bawah pemerintah Provinsi Lampung. “Pelaku konservasi harimau relatif banyak dan tergabung dalam forum yang aktif berdiskusi dengan pemerintah. Tidak hanya di kawasan konservasi, tetapi juga perusahaan perkebunan maupun hutan produksi,” tutur Wiratno.

Konsepnya, masyarakat hidup berdampingan dengan satwa liar. “Itu biasanya didahului dengan adanya kearifan lokal. Itu yang harus direvitalisasi menjadi bagian dari fondasi pengelolaan satwa liar. Modal budaya termasuk dalam proses untuk menyambungkan hubungan yang terputus antara satwa liar dan manusia akibat dari perubahan pemanfaatan lahan.”

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Inilah Sejarah World Tiger Day

Hari Harimau Dunia atau World Tiger Day diperingati setiap tanggal 29 Juli. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan konservasi harimau di seluruh dunia.

Peringatan ini dimulai pada tahun 2010 bersamaan dengan Saint Petersburg Tiger Summit di Rusia. Para ahli menyadari bahwa ancaman terhadap eksistensi harimau semakin tinggi. Berbagai organisasi penyelamat binatang bersatu padu dan menggalang dana guna menyelamatkan spesies yang cantik ini.

Tujuan peringatan Global Tiger Day adalah memastikan harimau mendapat perlindungan yang layak dan habitatnya semakin luas, tidak sebaliknya. Hal ini hanya bisa terwujud jika dunia menyadari pentingnya konservasi harimau.

Populasi harimau terus menurun akibat berbagai faktor diantaranya adalah akibat dampak perubahan iklim, perburuan liar dan urbanisasi (di Indonesia termasuk deforestasi atau penggundulan hutan).

Urbanisasi dan deforestasi memicu alih fungsi lahan sehingga habitat harimau semakin sempit dan mangsa semakin langka. Hal ini memicu terjadinya konflik antara harimau dan manusia. Harimau keluar dari habitatnya yang semakin rusak dan mencari mangsa di wilayah penduduk terdekat. Perburuan liar dan perdagangan organ-organ tubuh harimau masih terus berlangsung dipicu oleh mitos yang salah, yang menganggap bagian tubuh harimau bisa dikonsumsi sebagai makanan penambah vitalitas.

Ancaman perubahan iklim juga memicu penurunan habitat harimau. Kenaikan permukaan air laut mengancam kelestarian hutan dan habitat harimau di seluruh dunia. Beberapa laporan memerkirakan bahwa harimau akan musnah hanya dalam waktu 15 tahun.

Sumber: World Tiger Day