TNBBS Berhasil Kembangkan Sistem Pengamatan Harimau

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) mencakup total area seluas 330.853,23 ha, terletak di dua provinsi, Provinsi Lampung dan Bengkulu (dengan proporsi luasan terbesar di Provinsi Lampung).

Visi dari TNBBS adalah sebagai habitat pelestarian harimau sumatera, badak sumatera dan gajah sumatera serta perlindungan sistem peyangga kehidupan yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

TNBBS juga menjadi satu dari tiga taman nasional di Sumatera yang menjadi bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) yang ditetapkan oleh UNESCO karena nilai universal yang luar biasa dari budaya/properti alam yang membutuhkan perlindungan untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Pengamatan adalah survei secara berkala terhadap satu objek tertentu untuk melihat dinamika/perubahan yang terjadi terhadap objek tersebut serta untuk memahami kemungkinan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Dalam hal ini obyek yang diamati adalah harimau, satwa-mangsa, dan hutan (deforestasi) di TNBBS.

Secara lebih spesifik sistem pengamatan harimau Sumatra merujuk pada perkembangan pengelolaan pusat data (database) kamera penjebak dengan fokus pada individu harimau.

Kamera penjebak merupakan alat yang sering digunakan di dalam survei pendugaan populasi harimau. Dari survei dengan mempergunakan kamera penjebak maka data dasar yang akan diperoleh adalah berupa gambar/video dari individu harimau serta lokasi dimana individu tersebut tertangkap oleh kamera penjebak.

Data yang terkumpul dari survei dengan mempergunakan kamera penjebak secara berkala selain dapat memberikan informasi populasi (kepadatan) harimau dalam waktu tertentu dapat juga digunakan untuk memonitor apakah individu harimau (setiap individu harimau memiliki keunikan pada pola loreng) yang tertangkap pada survei kamera penjebak pemasangan kamera penjebak sebelumnya masih tertangkap juga pada periode pemasangan berikutnya.

Kamera penjebak juga sering digunakan dalam kegiatan mitigasi konflik satwa liar dengan manusia dengan tujuan untuk memastikan keberadaan harimau di sekitar desa/pemukiman serta kegiatan pengamatan (monitoring) aktivitas manusia dan satwa liar pada area-area tertentu (misalnya pengamatan dampak jalan).

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger dan mitra sejak awal tahun 2017 mulai merapikan data kamera penjebak hasil dari berbagai kegiatan yang menggunakan kamera penjebak.

Perangkat lunak yang dipakai untuk identifikasi individu harimau adalah  ExtractCompare. ExtractCompare merupakan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Conservation Research, Ltd. untuk pengelolaan foto-foto satwa. Perangkat lunak ini dapat mengenali individu satwa berdasarkan pola unik alami yang terlihat pada tubuhnya.

Saat ini, ExtractCompare sudah diaplikasikan untuk berbagai jenis satwa yang memiliki penanda individu pada tubuhnya, seperti harimau, macan tutul, hiu, dan salamander. Perangkat lunak tersebut diintegrasikan dengan Microsoft Access sebagai sistem manajemen data untuk menyimpan informasi foto yang diproses.

Hasil dari proses analisis dari semua data sampai dengan bulan Maret 2019 diperoleh 425 foto harimau dalam pangkalan data ExtractCompare yang terdiri dari 151 foto sisi kiri dan 154 foto sisi kanan (120 foto tidak diekstrak karena merupakan foto dari event yang sama atau foto yang buram).

Data yang telah dimasukkan dalam pangkalan data berasal dari tahun 2010 hingga 2018. Berdasarkan perpustakaan foto tersebut, telah diidentifikasi 106 individu (43 betina, 16 jantan, 47 tidak diketahui jenis kelaminnya). Data juga mencatat terdapat 31 individu harimau (20 betina, 5 jantan) yang memiliki informasi pola loreng lengkap di kedua tubuhnya.

Perlu dicatat bahwa jumlah 106 individu bukanlah merupakan jumlah harimau yang ada di TNBBS saat ini, melainkan jumlah individu yang ada di pangkalan data foto harimau TNBBS. Angka tersebut merupakan total individu yang terekam sejak tahun 2010 dan terdapat kemungkinan bahwa ada harimau mati selama kisaran waktu 2010 hingga 2019. Penambahan data-data yang baru akan lebih memperkuat hasil identifikasi individu harimau ini.

Dari 106 individu harimau yang telah diidentifikasi di TNBBS terlihat bahwa jantan dan betina ditemukan cukup tersebar merata di TNBBS tetapi dengan jumlah individu betina yang lebih banyak dibandingkan dengan yang jantan.

Yang tak kalah menarik, dari data yang tersedia ini juga bisa diperkirakan ruang jelajah harimau walaupun hanya berupa perkiraan kasar (penentuan area jelajah berdasarkan data kamera perangkap bukan merupakan metoda yang ideal dimana disarankan untuk mempergunakan GPS Collar). Diperlukan paling sedikit data 3 lokasi temuan suatu individu harimau untuk memperkirakannya.

Dari hasil analisis data kamera perangkap terlihat harimau jantan memiliki ruang jelajah (rata-rata 3.795 ha) yang lebih luas daripada harimau betina (rata-rata 787 ha). Harimau bersifat teritorial (dan dengan daerah jelajah yang lebih luas, kurang lebih pernah tercatat di Sumatera seluas 23.600 hektar) dengan rata-rata ruang teritori jantan seluas 1.500 – 2.000 hektar. Harimau betina biasanya memiliki teritori yang lebih kecil. Luasan area jelajah dan teritori sangat tergantung pada kondisi lingkungan, sumber pakan, jenis kelamin, dan kelas umur.

Dari hasil sementara ini, dengan luas area jelajah yang hampir sama atau lebih kecil dari luasan teritori (sumber data luasan teritori dari referensi) kemungkinan menunjukkan potensi satwa mangsa yang masih baik untuk mempertahankan populasi harimau di TNBBS. Hasil dari survei populasi harimau pada tahun 2015 menunjukkan bahwa area survei (IPZ-Intensive Protection Zone TNBBS) memiliki potensi satwa mangsa yang masih banyak (Pusparini dkk. 2018).

Ketersediaan sistem pengamatan harimau sangat penting guna memastikan sistem perlindungan terhadap harimau Sumatra dilakukan berdasarkan data dan informasi yang tepat. Yang diperlukan adalah memastikan keberlanjutan sistem pengamatan harimau yang telah dibangun dan peningkatan kapasitas staf taman nasional yang telah dilakukan.

@SumatranTigerID

 

Mencegah Konflik Satwa, Menjaga Hak Kehidupan

Mesin mobil Colt bak terbuka menggeram melintasi jalan tanah yang sebagian masih becek, berlumpur karena guyuran hujan semalam. Jalan yang naik turun dan licin dengan mantap dilalui oleh mobil yang dua ban belakangnya dililit rantai ini.

Di atas baknya, berkumpul rombongan yang berasal dari pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, TNI, Proyek Sumatran Tiger, lembaga filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. “Semakin banyak penumpang semakin mantap jalannya,” ujar sopir yang memandu rombongan kami.

Rombongan ini baru saja selesai mengikuti Temu Karya Satuan Tugas (Satgas) Konflik Satwa Liar Tingkat Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang diselenggarakan oleh Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) didukung oleh Proyek Sumatran Tiger, GEF, UNDP, KFW, Kerja Sama Jerman dan USAID.

Di desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, WCS-IP bekerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, mengumpulkan perwakilan satgas mitigasi konflik manusia dan satwa liar dari berbagai desa di Lampung, Bengkulu dan Aceh.

Temu Karya ini adalah ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait mitigasi konflik serta mempromosikan pendekatan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar berbasis masyarakat di tingkat tapak (desa). Temu karya ini juga untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam kerangka kebijakan daerah dan nasional.

Indra Exploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, KLHK dalam sambutan tertulisnya menyatakan, “Semakin berkurangnya ruang hidup dan wilayah jelajah satwa besar seperti gajah sumatra dan harimau sumatra pada akhirnya memaksa dua spesies tersebut kerap memasuki wilayah desa dan pada akhirnya merusak kebun dan memangsa ternak warga.”

Menurut Indra diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan pembagian peran antar pihak yang efektif guna mengatasi konflik manusia dan satwa liar.

Arahan ini mendapat sambutan positif dari unit pelaksana teknis di lapangan. Siti Muksidah, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I di BB TNBBS menyatakan, “Kami di taman nasional juga menempatkan penanganan konflik manusia dan satwa (KMS) sebagai salah satu fokus utama kami,” ujarnya.

Menurut Siti, bekerja sama dengan masyarakat, BB TNBBS berhasil menangani 225 kasus KMS dalam kurun waktu 2008 hingga Juni 2019. Salah satu jenis kerja sama dengan masyarakat adalah dengan membentuk satgas di tingkat desa melalui program Masyarakat Desa Mandiri (MDM) yang didampingi oleh WCS-IP dan didukung salah satunya oleh Proyek Sumatran Tiger.

Noviar Andayani, Direktur WCS-IP menyatakan, “Dengan memperkuat mitigasi KMS hingga di level tapak, masyarakat desa bisa menjadi ujung tombak dalam mencegah eskalasi konflik manusia dan satwa di level tapak dengan memberikan respon awal yang tepat dan tanggap.” Hingga pertengahan 2019, WCS-IP bersama dengan para pihak menfasilitasi 22 unit Masyarakat Desa Mandiri, termasuk membentu satgas konflik di tingkat tapak.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, mengapresiasi terselenggaranya temu karya yang berlangsung dari tanggal 24-25 November ini. “Provinsi Lampung menyadari timbulnya konflik tidak hanya membawa kerugian terhadap warga namun juga berdampak buruk pada jumlah dan sebaran populasi harimau dan gajah yang merupakan satwa karismatik Sumatra,” tuturnya.

Satwa liar sebagaimana manusia memiliki hak untuk hidup sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Untuk itu kita harus bisa hidup saling berdampingan dengan mencegah konflik dan menjaga keseimbangan ekosistem.

“Tanpa satwa, keseimbangan ekosistem tidak akan terwujud. Satwa juga berfungsi mengontrol hama dan membantu penyerbukan tanaman yang menjadi komoditas penduduk seperti kopi,” ujar Noviar Andayani. Manusia tidak akan mampu melakukan tugas itu sendiri.

Dalam Temu Karya ini juga ditandatangani Deklarasi Margomulyo oleh perwakilan 16 Desa di Provinsi Lampung, Bengkulu dan Aceh. Mereka salah satunya bersepakat untuk membentuk jaringan satgas konflik manusia dan satwa liar tingkat desa di seluruh Sumatra.

Jaringan ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan pembelajaran dalam menanggulangi konflik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian satwa liar di Sumatra. Semoga niat baik ini bisa terus terlaksana dengan dukungan para pihak.

@SumatranTigerID

Koordinasi Tanggulangi Konflik Manusia dan Satwa Liar

Proyek Sumatran Tiger hari ini, Selasa, 18 Juni 2019, mendukung rapat koordinasi penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar yang diselenggarakan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Sumatra Utara. Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi upaya merespon tingginya konflik manusia dan satwa liar yang terjadi dalam waktu belakangan ini.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala BB KSDA Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi, muncul dukungan terhadap upaya mengatasi konflik manusia dan satwa liar dari Bupati Padang Lawas, Ali Sutan beserta masyarakat Kabupaten Padang Lawas, yang menyadari bahwa Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi dan memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelamatkan satwa langka ini dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah memperpanjang SK Darurat Sosial akibat konflik satwa liar hingga tanggal 27 Juni 2019, yang merupakan tindaklanjut dari pertemuan para pihak tanggal 14 Juni 2019 di Sibuhuan terkait konflik Harimau Sumatera.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan instruksi dari Gubernur Sumatera Utara agar tidak dilakukan penembakan terhadap satwa Harimau Sumatera di Padang Lawas. Pertemuan ini juga membahas rencana pengembangan program Desa Mandiri Konflik dan pengembangan ekonomi alternatif untuk desa terdampak konflik. Tahun ini tidak ada perluasan areal perkebunan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat disepakati bisa melibatkan perusahaan perkebunan melalui mekanisme CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Para pihak yang turut serta dalam pertemuan ini juga menyepakati perlunya segera dilakukan revisi SK Gubernur Sumatera Utara terkait Tim Koordinasi dan Tim Satgas Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan Manusia Provinsi Sumatera Utara. Revisi ini harus memasukkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan pembiayaan yang melibatkan CSR dan Dana Pemerintah Daerah yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek konflik manusia dan satwa liar, para pemangku kepentingan sepakat akan melaksanakan beberapa kegiatan:

1. Membangun kandang ternak yang anti harimau di daerah yang rawan konfik.

2. Mengembangkan Desa Mandiri Konflik : membentuk tim satgas, Pelatihan kepada masyarakat (peringatan dini, mengusiran, dll), menginisiai untuk dana desa untuk mitigasi konflik. WCS bersedia untuk membantu menginisiasi dan memberikan pelatihan Desa Mandiri konflik di areal yang rawan konflik, dengan pendamping dari Pemkab dan BBKSDA Sumut.

3. Mendorong perusaahan untuk mencadangkan dananya (bukan mekanisme CSR) tetapi sebagai tanggungjwab perusahaan yag tertuang dalam RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) mereka.

4. Memperkuat kearifan lokal yang mendukung konservasi habitat satwa liar di Padang Lawas, yaitu mempertahankan ecotone saat pembukaan ladang dan perternak yang menyediakan satwa mangsa bagi harimau serta menggunakan pagar kawat berduri.

Dalam jangka panjang, rencana tahapan revisi SK Gubernur terkait tim penanggulangan konflik, pendanaannya akan diupayakan dari sumber Proyek Sumatran Tiger (GEF-UNDP) dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Direktur KKH, Indra Exploitasia juga menyepakati pembentukan Tim Satuan Tugas Pernanggulangan Konflik Harimau Padang Lawas, dengan payung hukum SK Bupati Padang Lawas dan sebagai Pembina adalah Bupati Padang Lawas dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Sumatra Utara, dan Ketua pelaksana harian adalah Kepala Balai Besar KSDA Sumut.

@SumatranTigerID

Konsultasi Publik I SRAK Harimau Sumatra 2019-2029

Jambi, 2 Mei 2019 – Harimau sumatra kondisinya saat ini semakin terancam, baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan kegiatan pembangunan lainnya. Salah satu dampak adalah terjadinya konflik antara manusia dengan harimau yang pada umumnya harimau menjadi korban dengan dibunuh atau dikeluarkan dari habitatnya.

Upaya konservasi harimau sumatra sudah mengalami banyak kemajuan sejak dirumuskannya Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra (SRAK HARIMAU) 2007-2017 yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berbagai macam aksi dan inisiasi konservasi telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 telah berakhir dan draft SRAK HARIMAU yang baru (2019–2029) sudah disusun bersama-sama dengan berbagai pihak.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indra Exploitasia menyampaikan, “Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap konservasi spesies endemik Indonesia. Karena itu, KLHK yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan satwa liar akan terus meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dan mitra penting seperti pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk melindungi baik satwa tersebut juga habitatnya. Mengingat habitat dan jalur jelajah harimau sumatera sekitar 61,34% berada di luar kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun swasta.”

“Oleh karena itu, dalam upaya konservasi harimau sumatra dan satwa lainnya kami akan berada di belakang pemerintah daerah untuk terus mendorong perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.” pungkasnya.

Gubernur Jambi melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd menyatakan dukungannya terhadap konservasi harimau sumatra dalam pelaksanaan konsultasi publik di Hotel BW Luxury, Jambi pada Kamis (02/05/2019).

“Harimau sebagai satwa karismatik memiliki beberapa dimensi, termasuk ekologi, kultural dan ekonomi yang tidak terpisah dan saling melengkapi. Hubungan ini sangat dekat dengan manusia, jika salah satu ekosistem di alam punah akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Saya sangat mendukung upaya pelestarian harimau sumatra dan saya berharap Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra 2019 – 2029 ini juga didukung oleh semua pihak sebagai upaya pelestarian harimau sumatra,” jelas Ahmad.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Rahmad Saleh menyatakan bahwa SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan. “Jambi memiliki 4 wilayah yang dihuni harimau sumatra. Pembuatan SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan mengingat ancaman terhadap harimau semakin tinggi.”

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, LSM, akademisi, swasta dan juga masyarakat luas dalam memastikan program-program kerja ini terlaksana.

Ketua Forum HarimauKita (FHK) Munawar Kholis menyatakan bahwa, SRAK HARIMAU 2007-2017 telah berakhir, sejak 2018 telah disusun dokumen SRAK baru, kini draft SRAK HARIMAU 2019-2029 telah disusun secara partisipastif bersama para pihak.

Konservasi harimau ini perlu dijalankan dengan inovasi dan juga betul-betul memperhatikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk memastikan adanya sinergi dengan para pemangku kepentingan, maka dibutuhkan konsultasi publik, sehingga dapat juga menyempurnakan strategi selama 10 tahun kedepan. “Tujuan besar konservasi adalah harimau sumatra lestari, masyarakat sejahtera dan ini sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan di Indonesia,” jelas Kholis.

———

Kontak Media (narahubung):

Dit. KKH : Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas) : M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Menjaga Benteng Terakhir Harimau Sumatra di Bukit Barisan Selatan

Bukit Barisan bagian selatan merupakan lanskap harimau sumatra yang diselimuti oleh hutan tropis lebat. Lanskap harimau adalah sehamparan kawasan yang dihuni pemangsa itu, dengan upaya-upaya konservasi yang melibatkan banyak pihak. Selain kawasan hutan dan taman nasional, lanskap harimau mencakup seluruh bentang alam: lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Jantung utama lanskap dan populasi inti harimau ada di kawasan taman nasional.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan diresmikan pada tahun 1982. Kawasan tersebut sebelumnya sudah dinyatakan sebagai suaka margasatwa oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935. Luas taman nasional seluruhnya mencapai 355.511 hektare dengan bentang alam pegunungan di bagian utara dan semenanjung di bagian selatan.

Bagian ujung selatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seluas 48.000 hektare lebih sedikit, dikelola oleh Tambling Wildlife Nature Conservation. Kawasan ini terjaga baik, dengan satwa mangsa melimpah. Di sana, juga terdapat fasilitas lengkap terkait rehabilitasi harimau.

Sementara itu, di bagian tengah dan utara, pengelola taman bersama mitra memantau populasi harimau dan mamalia besar di zona perlindungan intensif. Dengan menjaga harimau, taman nasional juga melindungi hutan dan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Tidak pelak lagi, Bukit Barisan Selatan adalah lanskap dalam kekuasaan harimau—dan mamalia besar Sumatra.

Hutan produksi dan hutan lindung mengelilingi segenap perbatasan taman nasional. Gabungan taman nasional dan kawasan hutan tersebut membentuk bentang alam hutan yang utuh dan sambung-menyambung. Dari rangkaian di sisi selatan ini, lanskap harimau menyambung ke utara, mengikuti deretan Bukit Barisan yang menjadi tulang punggung Sumatra: Bengkulu, Kerinci, Leuser, hingga Aceh.

Sungguh gambaran di peta yang ideal bagi pelestarian harimau sumatra. Pada kenyataannya di lapangan, sayangnya, lanskap tidak lagi utuh. Perlahan-lahan, populasi manusia menduduki kawasan hutan, dan merambah wilayah taman nasional. Tren ini diketahui dan disadari, tetapi dibiarkan oleh pengelola kawasan hutan—selama bertahun-tahun. Tahu-tahu, segalanya terlambat dan mengejutkan.

Perambahan hutan oleh penduduk setempat untuk dijadikan lahan pertanian, misalnya, mengakibatkan satwa di dalamnya kehilangan habitat, termasuk harimau. Permukiman di kawasan hutan serta infrastruktur jalan juga memecah-belah keutuhan lanskap harimau. Berkurangnya habitat sebagai tempat berlindung dan mencari makan bagi harimau menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidupnya.

World Wide Fund (WWF) Indonesia mencatat bahwa saat ini status harimau sumatra terancam kritis dengan populasi kurang dari 400 ekor. Dalam sejumlah kasus, harimau dibunuh akibat memasuki kawasan permukiman penduduk atau diburu untuk dimanfaatkan kulitnya, tulangnya, atau bagian tubuh lainnya.

Manajer lanskap WCS untuk Bukit Barisan Selatan, Firdaus Affandi, mengingatkan, bahwa harimau termasuk makhluk yang meruang. Oleh karena itu, salah satu upaya perlindungan terhadap harimau sebaiknya hendaklah dimulai dari konservasi habitatnya. Caranya adalah dengan mencegah perambahan kembali terjadi, mengatasi penebangan liar, membuat perencanaan tata ruang, dan penggunaan lahan serta merestorasi ekosistem.

Salah satu bentuk implementasi pengelolaan berbasis resor sebagai unit pengelolaan terkecil, di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah sistem patroli Spatial Monitoring dan Reporting Tool (SMART Patrol). Upaya ini melibatkan tujuh resor taman nasional.

SMART Patrol sudah dimulai sejak 2011 dengan dua tim dan empat tahun kemudian bertambah menjadi enam tim yang dikerahkan untuk mengamankan taman nasional. Tugas tim berpatroli di 11 resor dan mencakup daerah di dalam kawasan seluas 1.454,4 kilometer.

Firdaus menuturkan, seluruh dukungan akan dikerahkan untuk melindungi zona perlindungan intensif. “Kita berpatroli, memantau, mencatat, dan merekam. Hadirnya pemerintah dan LSM di lapangan dapat memberikan efek gentar bagi pemburu. Itu terlihat penerapannya di zona perlindungan intensif di tengah taman nasional,” imbuh Firdaus. “Hasilnya cukup siginifikan, perburuan liar cenderung menurun.”

Penduduk desa di sepanjang perbatasan taman nasional juga diharapkan untuk berpartisipasi menjaga keberlangsungan harimau dan habitatnya. Memang tidak mudah, perlu kesabaran, fokus, dan daya tahan dalam jangka waktu yang panjang. Sebab bila tidak, sungguh kiamat sudah dekat bila lanskap harimau tanpa dihuni harimau.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Tim Patroli TNKS Kembali Berprestasi

Tim patroli Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat kembali menunjukkan prestasinya. Bekerja sama Kepolisian Resort Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tim patroli berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan dan perdagangan harimau sumatera pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 di jalan lintas Bengkulu – Padang, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Bulan lalu pada tanggal 14 Agustus, tim yang sama juga berhasil menangkap 2 pelaku di Jalan Lintas Bangko – Kerinci, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Merangin, Provinsi Jambi.

Tersangka yang ditangkap bulan ini bernama Heri alias Ujang warga Desa Bunga Tanjung. Barang bukti yang diamankan dari pelaku berupa satu (1) lembar kulit harimau Sumatera dengan panjang 135 cm beserta tulang-belulang seberat 4 kg.

Harimau sumatera memiliki nilai penting dalam menjaga ekosistem hutan, diantaranya sebagai satwa predator penyeimbang populasi satwa-satwa yang lain. Dengan kata lain, melindungi harimau dapat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Kepala Balai Besar TNKS, Drs. Tamen Sitorus, M.Sc., mengungkapkan, TNKS merupakan salah satu lokasi habitat harimau sumatera yang diharapkan menjadi tempat pelestarian populasi harimau sumatera di Indonesia.

“Apabila perdagangan harimau terus terjadi di sekitar wilayah TNKS, ini akan menjadi kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS khususnya, dan masyarakat Sumatera pada umumnya.” ujar Tamen. “Oleh sebab itu, saya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat dan para pihak terkait untuk bersama-sama melestarikan satwa yang terancam punah dan dilindungi undang-undang ini,” tambahnya lagi.

@SumatranTigerID

Konflik Manusia dan Harimau Memuncak di 2010

Konflik manusia dan harimau terus meningkat dari tahun 2001 dan mencapai puncaknya pada tahun 2010. Pada tahun tersebut tercatat 162 konflik yang terjadi didominasi oleh kasus harimau memangsa ternak dan harimau berkeliaran di sekitar desa atau pemukiman penduduk.

Setelah tahun 2010, jumlah insiden konflik manusia dan harimau terus menurun hingga 2016. Penurunan jumlah konflik manusia dan harimau ini kemungkinan dipicu oleh peningkatan jumlah harimau yang dibunuh dan dipindahkan.

Dalam periode 2001-2016, jumlah harimau yang mati dibunuh dan dipindahkan terus meningkat. Tercatat 130 harimau yang mati akibat konflik antara manusia dan harimau. Hanya 5 harimau yang dipindahkan ke lokasi konservasi lain paska konflik. Sebanyak 43 harimau dikirim ke kebun binatang.

Jumlah harimau yang lari paska konflik mencapai 879 harimau. dari jumlah tersebut sebanyak 8 harimau lari dalam kondisi terluka. Jumlah harimau yang mati dan dipindahkan ini bisa berdampak negatif terhadap populasi harimau.

@SumatranTigerID

Selamat Hari Kucing Internasional

Hari Selasa, tanggal 8 Agustus diperingati sebagai #InternationalCatDay, atau Hari Kucing Internasional. Sumatera memiliki satu-satunya kucing besar yang tersisa yaitu harimau sumatera yang menjadi simbol keseimbangan, kesehatan dan kelestarian ekosistem. Mari kita jaga bersama, lindungi habitatnya.

@SumatranTigerID

Mengapa Kita Harus Menyelamatkan Harimau?

Saat ini populasi harimau di alam liar dunia hanya tinggal 3.500 ekor. Tanpa aksi konservasi, harimau akan punah hanya dalam waktu 20 tahun ke depan (laporan lain menyebutkan hanya dalam waktu 15 tahun).

Sebagai predator utama, harimau membangun ekosistem di mana ia hidup. Harimau memangsa hewan pemakan tanaman (herbivora), mencegah mereka merusak hutan. Dengan begitu, harimau juga turut menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai hewan yang soliter (menyendiri), harimau memiliki daya jelajah yang luas. Wilayah kekuasaan yang luas tersebut memberikan “perlindungan” sempurna bagi spesies lain untuk tumbuh dan berkembang.

Aksi melindungi habitat harimau dan pemulihan kembali hutan yang rusak akan membawa manfaat bagi dunia dan masyarakat sekitar. Aksi konservasi harimau secara lokal bisa mencegah bencana banjir dan memastikan kelestarian sungai dan sumber air bersih. Sementara wilayah konservasi harimau, seperti taman nasional, juga berfungsi untuk menyerap karbon.

Melindungi harimau juga berarti melindungi habitatnya yang kaya akan keanekaragaman hayati sehingga komunitas dan masyarakat lokal akan memeroleh manfaat ekonomi dari ekowisata.

Selama ini pembunuh utama harimau adalah manusia. Manusia adalah pemburu dan predator utama harimau di alam. Tanggung jawab kita bersama untuk menghentikan pembunuhan harimau di alam liar.

Sumber: Tiger Time

 

Proyek Tiger Gelar Sosialisasi di TNKS

Sebagai langkah awal kegiatan proyek maka dilakukan sosialisasi dan pertemuan koordinasi antara para pihak dimaksud untuk membangun komunikasi, menyamakan persepsi dan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan konservasi keanekaragaman hayati yang ada di lanskap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Kondisi harimau terkini berdasarkan hasil monitoring harimau dan satwa mangsanya di core area harimau TNKS, serta kunci sukses penegakan hukum kasus-kasus kejahatan satwa liar juga didiskusikan dalam kegiatan sosialisasi dan pertemuan koordinasi proyek tersebut. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 di Hotel Odua Weston Jambi, Kota Jambi.

Kemitraan tingkat lanskap terkait dengan kasus perdagangan satwa liar illegal selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan dan dioperasikan di lanskap TNKS. Metode penyampaian materi sosialisasi dilakukan secara lisan menggunakan alat bantu proyektor dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diarahkan oleh moderator.

Dalam pertemuan ini disampaikan paparan mengenai proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes oleh Bapak Rudijanta selaku National Project Manager (NPM) GEF-Tiger. Bapak Ir. Rusman selaku Kabid. Teknis konservasi BBTNKS menyampaikan pengelolaan kawasan taman nasional berkaitan dengan pelestarian satwa liar dilindungi. Sementara paparan kondisi harimau di core area harimau dan permasalahannya disampaikan oleh tim Fauna dan Flora Internasional (FFI), tim program Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat (PHSKS) dan tim program Monitoring Harimau Sumatera Kerinci Seblat (MHSKS).

Bapak Krismanko Padang sebagai narasumber dari Balai KSDA Provinsi Jambi menyampaikan paparan kunci sukses penegakan hukum atas kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengamanan kawasan hutan sebagai habitat satwa liar, pelestarian biodiversity, serta penegakan hukum kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi di dalam dan sekitar kawasan TNKS membutuhkan kerjasama antar stakeholder, sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Diperlukan komunikasi yang baik agar terjalin sinergitas antara pengelola TNKS, Gakkum, BKSDA, Dinas Kehutaan, Polri dan juga NGO/LSM.

Tujuan dan sasaran proyek tersampaikan dengan baik dan antusiasme peserta dalam mendukung proyek Sumatran Tiger cukup tinggi, terlihat dari keinginan peserta untuk dapat dilibatkan dalam implementasi proyek.

@SumatranTigerID