Koordinasi Tanggulangi Konflik Manusia dan Satwa Liar

Proyek Sumatran Tiger hari ini, Selasa, 18 Juni 2019, mendukung rapat koordinasi penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar yang diselenggarakan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Sumatra Utara. Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi upaya merespon tingginya konflik manusia dan satwa liar yang terjadi dalam waktu belakangan ini.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala BB KSDA Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi, muncul dukungan terhadap upaya mengatasi konflik manusia dan satwa liar dari Bupati Padang Lawas, Ali Sutan beserta masyarakat Kabupaten Padang Lawas, yang menyadari bahwa Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi dan memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelamatkan satwa langka ini dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah memperpanjang SK Darurat Sosial akibat konflik satwa liar hingga tanggal 27 Juni 2019, yang merupakan tindaklanjut dari pertemuan para pihak tanggal 14 Juni 2019 di Sibuhuan terkait konflik Harimau Sumatera.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan instruksi dari Gubernur Sumatera Utara agar tidak dilakukan penembakan terhadap satwa Harimau Sumatera di Padang Lawas. Pertemuan ini juga membahas rencana pengembangan program Desa Mandiri Konflik dan pengembangan ekonomi alternatif untuk desa terdampak konflik. Tahun ini tidak ada perluasan areal perkebunan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat disepakati bisa melibatkan perusahaan perkebunan melalui mekanisme CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Para pihak yang turut serta dalam pertemuan ini juga menyepakati perlunya segera dilakukan revisi SK Gubernur Sumatera Utara terkait Tim Koordinasi dan Tim Satgas Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan Manusia Provinsi Sumatera Utara. Revisi ini harus memasukkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan pembiayaan yang melibatkan CSR dan Dana Pemerintah Daerah yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek konflik manusia dan satwa liar, para pemangku kepentingan sepakat akan melaksanakan beberapa kegiatan:

1. Membangun kandang ternak yang anti harimau di daerah yang rawan konfik.

2. Mengembangkan Desa Mandiri Konflik : membentuk tim satgas, Pelatihan kepada masyarakat (peringatan dini, mengusiran, dll), menginisiai untuk dana desa untuk mitigasi konflik. WCS bersedia untuk membantu menginisiasi dan memberikan pelatihan Desa Mandiri konflik di areal yang rawan konflik, dengan pendamping dari Pemkab dan BBKSDA Sumut.

3. Mendorong perusaahan untuk mencadangkan dananya (bukan mekanisme CSR) tetapi sebagai tanggungjwab perusahaan yag tertuang dalam RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) mereka.

4. Memperkuat kearifan lokal yang mendukung konservasi habitat satwa liar di Padang Lawas, yaitu mempertahankan ecotone saat pembukaan ladang dan perternak yang menyediakan satwa mangsa bagi harimau serta menggunakan pagar kawat berduri.

Dalam jangka panjang, rencana tahapan revisi SK Gubernur terkait tim penanggulangan konflik, pendanaannya akan diupayakan dari sumber Proyek Sumatran Tiger (GEF-UNDP) dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Direktur KKH, Indra Exploitasia juga menyepakati pembentukan Tim Satuan Tugas Pernanggulangan Konflik Harimau Padang Lawas, dengan payung hukum SK Bupati Padang Lawas dan sebagai Pembina adalah Bupati Padang Lawas dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Sumatra Utara, dan Ketua pelaksana harian adalah Kepala Balai Besar KSDA Sumut.

@SumatranTigerID

Konsultasi Publik I SRAK Harimau Sumatra 2019-2029

Jambi, 2 Mei 2019 – Harimau sumatra kondisinya saat ini semakin terancam, baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan kegiatan pembangunan lainnya. Salah satu dampak adalah terjadinya konflik antara manusia dengan harimau yang pada umumnya harimau menjadi korban dengan dibunuh atau dikeluarkan dari habitatnya.

Upaya konservasi harimau sumatra sudah mengalami banyak kemajuan sejak dirumuskannya Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra (SRAK HARIMAU) 2007-2017 yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berbagai macam aksi dan inisiasi konservasi telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. SRAK HARIMAU 2007 – 2017 telah berakhir dan draft SRAK HARIMAU yang baru (2019–2029) sudah disusun bersama-sama dengan berbagai pihak.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indra Exploitasia menyampaikan, “Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap konservasi spesies endemik Indonesia. Karena itu, KLHK yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan satwa liar akan terus meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dan mitra penting seperti pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk melindungi baik satwa tersebut juga habitatnya. Mengingat habitat dan jalur jelajah harimau sumatera sekitar 61,34% berada di luar kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun swasta.”

“Oleh karena itu, dalam upaya konservasi harimau sumatra dan satwa lainnya kami akan berada di belakang pemerintah daerah untuk terus mendorong perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.” pungkasnya.

Gubernur Jambi melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Ahmad Bastari, M.Pd menyatakan dukungannya terhadap konservasi harimau sumatra dalam pelaksanaan konsultasi publik di Hotel BW Luxury, Jambi pada Kamis (02/05/2019).

“Harimau sebagai satwa karismatik memiliki beberapa dimensi, termasuk ekologi, kultural dan ekonomi yang tidak terpisah dan saling melengkapi. Hubungan ini sangat dekat dengan manusia, jika salah satu ekosistem di alam punah akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Saya sangat mendukung upaya pelestarian harimau sumatra dan saya berharap Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra 2019 – 2029 ini juga didukung oleh semua pihak sebagai upaya pelestarian harimau sumatra,” jelas Ahmad.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Rahmad Saleh menyatakan bahwa SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan. “Jambi memiliki 4 wilayah yang dihuni harimau sumatra. Pembuatan SRAK HARIMAU 2019-2029 perlu segera diselesaikan mengingat ancaman terhadap harimau semakin tinggi.”

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, LSM, akademisi, swasta dan juga masyarakat luas dalam memastikan program-program kerja ini terlaksana.

Ketua Forum HarimauKita (FHK) Munawar Kholis menyatakan bahwa, SRAK HARIMAU 2007-2017 telah berakhir, sejak 2018 telah disusun dokumen SRAK baru, kini draft SRAK HARIMAU 2019-2029 telah disusun secara partisipastif bersama para pihak.

Konservasi harimau ini perlu dijalankan dengan inovasi dan juga betul-betul memperhatikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk memastikan adanya sinergi dengan para pemangku kepentingan, maka dibutuhkan konsultasi publik, sehingga dapat juga menyempurnakan strategi selama 10 tahun kedepan. “Tujuan besar konservasi adalah harimau sumatra lestari, masyarakat sejahtera dan ini sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan di Indonesia,” jelas Kholis.

———

Kontak Media (narahubung):

Dit. KKH : Ir. Puja Utama, M.Sc (+62 812-7963-755)
Balai KSDA Jambi (Humas) : M. Ali Imron (+62 852-6648-4401)
Ketua Forum HarimauKita : Munawar Kholis (+62 811-1101-281)

Menjaga Benteng Terakhir Harimau Sumatra di Bukit Barisan Selatan

Bukit Barisan bagian selatan merupakan lanskap harimau sumatra yang diselimuti oleh hutan tropis lebat. Lanskap harimau adalah sehamparan kawasan yang dihuni pemangsa itu, dengan upaya-upaya konservasi yang melibatkan banyak pihak. Selain kawasan hutan dan taman nasional, lanskap harimau mencakup seluruh bentang alam: lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Jantung utama lanskap dan populasi inti harimau ada di kawasan taman nasional.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan diresmikan pada tahun 1982. Kawasan tersebut sebelumnya sudah dinyatakan sebagai suaka margasatwa oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935. Luas taman nasional seluruhnya mencapai 355.511 hektare dengan bentang alam pegunungan di bagian utara dan semenanjung di bagian selatan.

Bagian ujung selatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seluas 48.000 hektare lebih sedikit, dikelola oleh Tambling Wildlife Nature Conservation. Kawasan ini terjaga baik, dengan satwa mangsa melimpah. Di sana, juga terdapat fasilitas lengkap terkait rehabilitasi harimau.

Sementara itu, di bagian tengah dan utara, pengelola taman bersama mitra memantau populasi harimau dan mamalia besar di zona perlindungan intensif. Dengan menjaga harimau, taman nasional juga melindungi hutan dan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Tidak pelak lagi, Bukit Barisan Selatan adalah lanskap dalam kekuasaan harimau—dan mamalia besar Sumatra.

Hutan produksi dan hutan lindung mengelilingi segenap perbatasan taman nasional. Gabungan taman nasional dan kawasan hutan tersebut membentuk bentang alam hutan yang utuh dan sambung-menyambung. Dari rangkaian di sisi selatan ini, lanskap harimau menyambung ke utara, mengikuti deretan Bukit Barisan yang menjadi tulang punggung Sumatra: Bengkulu, Kerinci, Leuser, hingga Aceh.

Sungguh gambaran di peta yang ideal bagi pelestarian harimau sumatra. Pada kenyataannya di lapangan, sayangnya, lanskap tidak lagi utuh. Perlahan-lahan, populasi manusia menduduki kawasan hutan, dan merambah wilayah taman nasional. Tren ini diketahui dan disadari, tetapi dibiarkan oleh pengelola kawasan hutan—selama bertahun-tahun. Tahu-tahu, segalanya terlambat dan mengejutkan.

Perambahan hutan oleh penduduk setempat untuk dijadikan lahan pertanian, misalnya, mengakibatkan satwa di dalamnya kehilangan habitat, termasuk harimau. Permukiman di kawasan hutan serta infrastruktur jalan juga memecah-belah keutuhan lanskap harimau. Berkurangnya habitat sebagai tempat berlindung dan mencari makan bagi harimau menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidupnya.

World Wide Fund (WWF) Indonesia mencatat bahwa saat ini status harimau sumatra terancam kritis dengan populasi kurang dari 400 ekor. Dalam sejumlah kasus, harimau dibunuh akibat memasuki kawasan permukiman penduduk atau diburu untuk dimanfaatkan kulitnya, tulangnya, atau bagian tubuh lainnya.

Manajer lanskap WCS untuk Bukit Barisan Selatan, Firdaus Affandi, mengingatkan, bahwa harimau termasuk makhluk yang meruang. Oleh karena itu, salah satu upaya perlindungan terhadap harimau sebaiknya hendaklah dimulai dari konservasi habitatnya. Caranya adalah dengan mencegah perambahan kembali terjadi, mengatasi penebangan liar, membuat perencanaan tata ruang, dan penggunaan lahan serta merestorasi ekosistem.

Salah satu bentuk implementasi pengelolaan berbasis resor sebagai unit pengelolaan terkecil, di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah sistem patroli Spatial Monitoring dan Reporting Tool (SMART Patrol). Upaya ini melibatkan tujuh resor taman nasional.

SMART Patrol sudah dimulai sejak 2011 dengan dua tim dan empat tahun kemudian bertambah menjadi enam tim yang dikerahkan untuk mengamankan taman nasional. Tugas tim berpatroli di 11 resor dan mencakup daerah di dalam kawasan seluas 1.454,4 kilometer.

Firdaus menuturkan, seluruh dukungan akan dikerahkan untuk melindungi zona perlindungan intensif. “Kita berpatroli, memantau, mencatat, dan merekam. Hadirnya pemerintah dan LSM di lapangan dapat memberikan efek gentar bagi pemburu. Itu terlihat penerapannya di zona perlindungan intensif di tengah taman nasional,” imbuh Firdaus. “Hasilnya cukup siginifikan, perburuan liar cenderung menurun.”

Penduduk desa di sepanjang perbatasan taman nasional juga diharapkan untuk berpartisipasi menjaga keberlangsungan harimau dan habitatnya. Memang tidak mudah, perlu kesabaran, fokus, dan daya tahan dalam jangka waktu yang panjang. Sebab bila tidak, sungguh kiamat sudah dekat bila lanskap harimau tanpa dihuni harimau.

Sumber: Nationalgeographic.co.id

 

Tim Patroli TNKS Kembali Berprestasi

Tim patroli Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat kembali menunjukkan prestasinya. Bekerja sama Kepolisian Resort Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tim patroli berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan dan perdagangan harimau sumatera pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 di jalan lintas Bengkulu – Padang, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Bulan lalu pada tanggal 14 Agustus, tim yang sama juga berhasil menangkap 2 pelaku di Jalan Lintas Bangko – Kerinci, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Merangin, Provinsi Jambi.

Tersangka yang ditangkap bulan ini bernama Heri alias Ujang warga Desa Bunga Tanjung. Barang bukti yang diamankan dari pelaku berupa satu (1) lembar kulit harimau Sumatera dengan panjang 135 cm beserta tulang-belulang seberat 4 kg.

Harimau sumatera memiliki nilai penting dalam menjaga ekosistem hutan, diantaranya sebagai satwa predator penyeimbang populasi satwa-satwa yang lain. Dengan kata lain, melindungi harimau dapat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Kepala Balai Besar TNKS, Drs. Tamen Sitorus, M.Sc., mengungkapkan, TNKS merupakan salah satu lokasi habitat harimau sumatera yang diharapkan menjadi tempat pelestarian populasi harimau sumatera di Indonesia.

“Apabila perdagangan harimau terus terjadi di sekitar wilayah TNKS, ini akan menjadi kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS khususnya, dan masyarakat Sumatera pada umumnya.” ujar Tamen. “Oleh sebab itu, saya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat dan para pihak terkait untuk bersama-sama melestarikan satwa yang terancam punah dan dilindungi undang-undang ini,” tambahnya lagi.

@SumatranTigerID

Konflik Manusia dan Harimau Memuncak di 2010

Konflik manusia dan harimau terus meningkat dari tahun 2001 dan mencapai puncaknya pada tahun 2010. Pada tahun tersebut tercatat 162 konflik yang terjadi didominasi oleh kasus harimau memangsa ternak dan harimau berkeliaran di sekitar desa atau pemukiman penduduk.

Setelah tahun 2010, jumlah insiden konflik manusia dan harimau terus menurun hingga 2016. Penurunan jumlah konflik manusia dan harimau ini kemungkinan dipicu oleh peningkatan jumlah harimau yang dibunuh dan dipindahkan.

Dalam periode 2001-2016, jumlah harimau yang mati dibunuh dan dipindahkan terus meningkat. Tercatat 130 harimau yang mati akibat konflik antara manusia dan harimau. Hanya 5 harimau yang dipindahkan ke lokasi konservasi lain paska konflik. Sebanyak 43 harimau dikirim ke kebun binatang.

Jumlah harimau yang lari paska konflik mencapai 879 harimau. dari jumlah tersebut sebanyak 8 harimau lari dalam kondisi terluka. Jumlah harimau yang mati dan dipindahkan ini bisa berdampak negatif terhadap populasi harimau.

@SumatranTigerID

Selamat Hari Kucing Internasional

Hari Selasa, tanggal 8 Agustus diperingati sebagai #InternationalCatDay, atau Hari Kucing Internasional. Sumatera memiliki satu-satunya kucing besar yang tersisa yaitu harimau sumatera yang menjadi simbol keseimbangan, kesehatan dan kelestarian ekosistem. Mari kita jaga bersama, lindungi habitatnya.

@SumatranTigerID

Mengapa Kita Harus Menyelamatkan Harimau?

Saat ini populasi harimau di alam liar dunia hanya tinggal 3.500 ekor. Tanpa aksi konservasi, harimau akan punah hanya dalam waktu 20 tahun ke depan (laporan lain menyebutkan hanya dalam waktu 15 tahun).

Sebagai predator utama, harimau membangun ekosistem di mana ia hidup. Harimau memangsa hewan pemakan tanaman (herbivora), mencegah mereka merusak hutan. Dengan begitu, harimau juga turut menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai hewan yang soliter (menyendiri), harimau memiliki daya jelajah yang luas. Wilayah kekuasaan yang luas tersebut memberikan “perlindungan” sempurna bagi spesies lain untuk tumbuh dan berkembang.

Aksi melindungi habitat harimau dan pemulihan kembali hutan yang rusak akan membawa manfaat bagi dunia dan masyarakat sekitar. Aksi konservasi harimau secara lokal bisa mencegah bencana banjir dan memastikan kelestarian sungai dan sumber air bersih. Sementara wilayah konservasi harimau, seperti taman nasional, juga berfungsi untuk menyerap karbon.

Melindungi harimau juga berarti melindungi habitatnya yang kaya akan keanekaragaman hayati sehingga komunitas dan masyarakat lokal akan memeroleh manfaat ekonomi dari ekowisata.

Selama ini pembunuh utama harimau adalah manusia. Manusia adalah pemburu dan predator utama harimau di alam. Tanggung jawab kita bersama untuk menghentikan pembunuhan harimau di alam liar.

Sumber: Tiger Time

 

Proyek Tiger Gelar Sosialisasi di TNKS

Sebagai langkah awal kegiatan proyek maka dilakukan sosialisasi dan pertemuan koordinasi antara para pihak dimaksud untuk membangun komunikasi, menyamakan persepsi dan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan konservasi keanekaragaman hayati yang ada di lanskap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Kondisi harimau terkini berdasarkan hasil monitoring harimau dan satwa mangsanya di core area harimau TNKS, serta kunci sukses penegakan hukum kasus-kasus kejahatan satwa liar juga didiskusikan dalam kegiatan sosialisasi dan pertemuan koordinasi proyek tersebut. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 di Hotel Odua Weston Jambi, Kota Jambi.

Kemitraan tingkat lanskap terkait dengan kasus perdagangan satwa liar illegal selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan dan dioperasikan di lanskap TNKS. Metode penyampaian materi sosialisasi dilakukan secara lisan menggunakan alat bantu proyektor dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diarahkan oleh moderator.

Dalam pertemuan ini disampaikan paparan mengenai proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes oleh Bapak Rudijanta selaku National Project Manager (NPM) GEF-Tiger. Bapak Ir. Rusman selaku Kabid. Teknis konservasi BBTNKS menyampaikan pengelolaan kawasan taman nasional berkaitan dengan pelestarian satwa liar dilindungi. Sementara paparan kondisi harimau di core area harimau dan permasalahannya disampaikan oleh tim Fauna dan Flora Internasional (FFI), tim program Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat (PHSKS) dan tim program Monitoring Harimau Sumatera Kerinci Seblat (MHSKS).

Bapak Krismanko Padang sebagai narasumber dari Balai KSDA Provinsi Jambi menyampaikan paparan kunci sukses penegakan hukum atas kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengamanan kawasan hutan sebagai habitat satwa liar, pelestarian biodiversity, serta penegakan hukum kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi di dalam dan sekitar kawasan TNKS membutuhkan kerjasama antar stakeholder, sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Diperlukan komunikasi yang baik agar terjalin sinergitas antara pengelola TNKS, Gakkum, BKSDA, Dinas Kehutaan, Polri dan juga NGO/LSM.

Tujuan dan sasaran proyek tersampaikan dengan baik dan antusiasme peserta dalam mendukung proyek Sumatran Tiger cukup tinggi, terlihat dari keinginan peserta untuk dapat dilibatkan dalam implementasi proyek.

@SumatranTigerID