Kapasitas Penegakan Hukum Perlu Terus Ditingkatkan

Meningkatnya konflik antara manusia dengan satwa liar, meningkatnya aktivitas perburuan
terhadap satwa liar dan meningkatnya aktivitas penghancuran kawasan hutan secara illegal
yang merupakan habitat satwa liar, sampai dengan saat ini belum tertangani secara baik dan
maksimal oleh para pemangku penegak hukum.

Aktivitas ilegal tersebut juga berdampak langsung pada peningkatan aktivitas perdagangan satwa liar di jaringan pasar gelap, terutama aktivitas perdagangan bagian-bagian tertentu dari satwa harimau sumatera, gading gajah dan beberapa bagian dari satwa liar tertentu lainnya.

Lemahnya peran dari para pemangku kepentingan utama di bidang penegakan hukum, tidak terlepas dari semakin minimnya alokasi sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan untuk sektor ini dari pemerintah.

Disamping itu, beberapa faktor lain seperti keberadaan beberapa Undang-Undang terkait, yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian juga menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh para pelaku kegiatan illegal sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) dalam aksinya setiap saat.

Beberapa kelemahan tersebut diatas kiranya hendaklah segera untuk diperbaiki dan dioptimalkan agar kinerja instansi pemangku kepentingan penegakan hukum dibidang LHK dapat berperan secara baik sesuai dengan tugas pokoknya, dengan mendapatkan dukungan dari institusi terkait lainnya.

Proyek Sumatran Tiger memandang perlu untuk mendukung kegiatan pra-kajian kapasitas penegakan hukum di sektor kehutanan, sebagai wujud nyata mendorong penguatan dukungan terhadap proses peningkatan penegakan hukum di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sesuai aturan yang diberlakukan oleh peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25-26 September 2018, bertempat di Hotel Antares Medan (Simpang Yuki). Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh PIU Sumatran Tiger – Leuser bersama tim panitia teknis Balai Besar TN Gunung Leuser.

Kegiatan diikuti oleh instansi Penegakan Hukum, Dinas Kehutanan Provinsi, Perwakilan UPT KLHK terkait, Perwakilan akademisi dan mitra-mitra kerjasama UPT KSDAE-LHK lingkup lanskap Leuser. Darmawan Liswanto, sebagai konsultan hadir memberikan paparan dalam pra-kajian kapasitas penegakan hukum sektor kehutanan.

@SumatranTiger

TNGL Laksanakan Pelatihan Implementasi SMART

Project Implementation Unit (PIU) di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser menfasilitasi kegiatan Pelatihan Implementasi Sistem Pendataan dan Pelaporan SMART Patrol bagi Tim Resor Lingkup BPTN-II Balai Besar TN Gunung Leuser. Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 23-26 Mei 2018, di Ketambe, Aceh Tenggara.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di tingkat tapak dalam pengamanan dan perlindungan kawasan TNGL, terutama di wilayah BPTN-II Kutacane, melalui peningkatan patroli berbasis SMART.

Peserta pelatihan terdiri dari para pendukung patroli SMART di lingkup SPTN-III Blangkejeren dan SPTN-IV Badar lingkup BPTN-II Kutacane, dengan total peserta keseluruhan sebanyak 39 orang.

Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh tim teknis dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, dengan dukungan assistensi tim fasilitator dari WCS IP dan dukungan pendanaan dari GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

@SumatranTigerID

BBTNKS Undang ‘Stakeholders’, Sinkronisasi Rencana Kerja 2018

Sungai Penuh, 9 November 2017 – Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat duduk bersama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) guna membahas sinkronisasi rencana kerja di 2018.

Stakeholders dimaksud dalam hal ini adalah: pemerintahan daerah yang dihadiri oleh BPDAS HL Agam Kuantan; Perusahaan-perusahaan, yaitu PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) di Bungo, PT. Supreme Energy Muara Labuh, PT. Tirta Sakti (PDAM) di Kerinci dan PT. Pertamina Geothermal Energy di Lempur; akademisi/ahli dari Universitas Andalas; proyek-proyek konservasi di Kawasan TNKS, yaitu Sumatran Tiger dan FP II (KfW); LSM FFI; LSM ICS di Solok Selatan; serta LSM Lingkar Institut di Bengkulu.

Pertemuan ini berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 8-9 November 2017, di Kota Sungai Penuh. Agenda hari pertama adalah pemaparan program kerja tahun 2018 dari semua peserta undangan, sedangkan agenda hari kedua adalah sinkronisasi rencana kerja tersebut. Sumber dana operasional kegiatan ini adalah Hibah Luar Negeri Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Sumatera Priority Landscapes (proyek Sumatran Tiger).

Sinkronisasi Rencana Kerja Tahun 2018 antara BBTNKS dengan stakeholders yang beraktivitas di dalam dan di sekitar kawasan TNKS memberikan manfaat tersendiri bagi pengelola kawasan TNKS.

Bagian penting yang menjadi tujuan pertemuan ini adalah untuk menghindari tumpang tindih program yang dapat mengakibatkan tidakefektifan. Program kerja yang dimiliki stakeholders BBTNKS diharapkan akan semakin menguatkan pengelolaan kawasan taman nasional. Hasil sinkronisasi rencana kerja tahun 2018 akan digunakan sebagai bahan/materi dalam pembuatan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 BBTNKS.

Pelestarian kawasan konservasi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pengelola maupun para pihak yang menggunakan jasa lingkungan dari kawasan konservasi tersebut.

Pertemuan ini juga memberikan manfaat tersendiri bagi stakeholders yang diundang, sekaligus membuka wawasan terhadap upaya-upaya konservasi apa saja yang dapat diprogramkan di dalam dan di sekitar kawasan TNKS.

Dalam hal ini TNKS berharap untuk kedepannya akan semakin banyak mitra yang membuat program-program konservasi yang dilaksanakan khususnya di sekitar kawasan TNKS, semata-mata bagi pelestarian kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

@SumatranTigerID

Tiger dan TNBBS Inisiasi Patroli Harimau

Unit implementasi proyek (PIU) Sumatran Tiger di Bukit Barisan Selatan dan tim Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan melaksanakan patroli bersama perdana pada Mei dan Juni 2017. Patroli ini dilaksanakan di tiga tempat yang menjadi habitat harimau sumatera yaitu Merbak dan Sekincau di Lampung Barat serta Merpas di wilayah Bintuhan, Bengkulu Selatan.

Sebanyak 3 tim dimana masing-masing tim beranggotakan 3 orang yang terdiri dari polisi hutan dan masyarakat mitra polisi (MMP), turut serta dalam kegiatan patroli selama 7 hari ini.

Tim patroli berupaya memantau penyebaran populasi satwa dan aktivitas manusia. Mereka juga memetakan distribusi ancaman, kehidupan liar dan kerusakan kawasan hutan.

Tim patroli berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian hutan, melakukan pendataan atau pembuatan peta kerawanan hutan, serta berupaya menyelesaikan kasus-kasus bidang kehutanan.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah Tiger Conservation Landscape, lanskap yang diperuntukkan bagi kelestarian harimau sumatera.

Estimasi populasi harimau dengan menggunakan pendekatan Capture Mark Recapture pada 2002 menunjukkan angka kepadatan 1,22 ekor harimau/100 km2.

Sementara hasil survey 2015 menggunakan metode Spatially Explicit Capture and Recapture diketahui adanya peningkatan populasi harimau sumatera di TNBBS menjadi 3,2 ekor harimau/100 km2 atau diestimasikan sebesar 55 ekor (di luar areal Tampang Belimbing yang memiliki populasi sebesar 32 ekor).

@SumatranTigerID