Balai Besar TNBBS Sosialisasikan Prosedur Patroli

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan sosialisasi prosedur patroli (protap) mulai tanggal 1-2 Juli 2019 di Kantor Seksi Wilayah II Bengkunat, Pesisir Barat.

“Tujuan dibuatnya Protap ini agar pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan efektif. Dilampiri dengan format pelaporan patroli agar ada keseragaman pelaporan. Lampiran lainnya ada Buku Protap Patroli dan Buku Saku Polhut,” demikian penjelasan awal Jimmy Fonda, SH, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat tentang protap patroli di kantornya.

Buku Protap Balai Besar TNBBS ini disosialisasikan dengan pendekatan di tingkat seksi wilayah sekaligus dilakukan evaluasi SMART Patrol di tingkat seksi.

Sosialisasi yang diselenggarakan atas kerjasama Balai Besar TNBBS dengan Sumatran Tiger Project GEF-UNDP, dan WCS-IP, dihadiri oleh empat resor yang berada di seksi wilayah II Bengkunat; Resor Way Haru, Resor Ngambur, Resor Pemerihan, Resor Biha, MMP (Masyarakat Mitra Polhut), PEH, PPNPM, tim patroli WCS, tim patroli YABI, WWF, RC Sumatran Tiger Project.

Selaku narasumber untuk Protap Patroli adalah Agus Hartono, S.Sos, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat, dan untuk Buku Patroli oleh Wawan Eviyanto, S.P, MM, Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, Pengawetan, untuk Buku Saku Polhut oleh Kasat Polhut Balai Besar TNBBS.

Kesempatan ini juga sebagai ajang menyatukan pemahaman bersama terhadap menterjemahkan isi protap berikut lampirannya. Dan sikap atau langkah apa yang akan ditempuh oleh tim patroli ketika mendapatkan temuan-temuan di tingkat lapang.

Dalam prosesnya terjadi sharing pengalaman dan pengetahuan dari polhut senior kepada polhut yang masih minim pengalaman. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan protap dapat dijalankan dengan baik, dan jika dalam pelaksanaan mengalami kebingungan atau kurang jelas dalam memahami protap, dapat di konsultasikan kepada Kasat Polhut selaku Pengendali patroli.

@SumatranTigerID

Pelatihan Tingkatkan Kapasitas Petugas Patroli TNKS

Proyek Sumatran Tiger mendukung pelatihan identifikasi pohon, raflesia, bunga bangkai, burung dan jejak satwa, beserta pelatihan teknik pengumpulan alat bukti dan penyusunan laporan kejadian pada tindak pidana kehutanan untuk petugas lapangan pelaksana patroli rimba berbasis SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Raflesia, bunga bangkai, harimau sumatera, gajah sumatera dan rangkong merupakan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang menjadi Nilai Penting Kawasan (NPK) TNKS saat ini. Identifikasi keberadaan/sebaran jenis-jenis ini baik secara langsung maupun tidak langsung penting untuk diketahui oleh petugas guna perencanaan pengelolaan yang lebih baik.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) merupakan suatu perangkat untuk mengumpulkan data spatial secara terencana, sistematis dan valid yang selanjutnya dapat dianalisis sebagai bahan evaluasi untuk upaya-upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja petugas, agar mampu menghasilkan data lapangan hasil kegiatan patroli yang berkualitas. Kegiatan patroli dilaksanakan sebagai upaya perlindungan kawasan, pengambilan data dan informasi dari lapangan. Kemampuan petugas lapangan dalam mengidentifikasi potensi keanekaragaman hayati beserta ancaman yang ada sangat diperlukan untuk memperoleh data lapangan yang berkualitas baik.

Pembelajaran secara teori dilaksanakan di kelas di Hotel Arafah Kota Sungai Penuh, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktek lapangan selama 2 hari di sekitar kawasan TNKS di Resor Sungai Penuh di Bukit Tapan Kabupaten Kerinci.

Materi Pelatihan terdiri dari:

1.Selayang pandang Patroli berbasis SMART yang disampaikan oleh Wido R Albert (FFI IP di Sungai Penuh)

2.Identifikasi dan cara pengambilan data pohon potensial yang disampaikan oleh Dr. Nurainas, M.Si (Dosen Universitas Andalas)

3.Identifikasi dan cara pengambilan data raflesia dan bunga bangkai yang disampaikan oleh Septi Andriki dari Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu Utara (KPPLBU)

4.Identifikasi dan cara pengambilan data burung dan jejak satwa yang disampaikan oleh Dr. Wilson Novarino, M.Si (Dosen Universitas Andalas)

5.Teknik pengumpulan alat bukti dan penyusunan laporan kejadian pada tindak pidana kehutanan yang disampaikan oleh Ipda. Jeki Noviardi, SH.

Peserta pelatihan merupakan perwakilan petugas lapangan dari 15 resor Balai Besar TN Kerinci Seblat, Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Jambi, KPHP Unit I Kerinci, KPHP Unit II Bungo, KPHP Merangin, Lingkar Institute ICS Padang Aro, Pelestarian Harimau Sumatera -Kerinci Seblat, Kelompok Konservasi Mandiri Bangun Rejo, Kelompok Pencinta Alam Lubuk Panjang Kabupaten Pesisir Selatan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari Sako Tapan.

Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 25 – 27 Juni 2019 ini merupakan bagian dari rencana kerja PIU Sumatran Tiger Project lanskap TNKS tahun 2019.

@SumatranTigerID

Tim KLHK dan UNDP Indonesia Kunjungi TN Berbak Sembilang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia didukung oleh Proyek Sumatran Tiger baru saja menyelesaikan kunjungan lapangan dari tanggal 28-30 Januari 2019 ke Taman Nasional Berbak Sembilang. Dalam kegiatan ini, para pihak melakukan spot check berbagai perkembangan dan capaian di Taman Nasional Berbak Sembilang. Balai Taman Nasional Berbak Sembilang telah membangun “situation room” yang memungkinkan balai mengumpulkan data-data patroli SMART di lapangan dan mendokumentasikan temuan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan taman nasional. Di kawasan ini terdapat beberapa spesies yang terancam punah dan dilindungi seperti harimau sumatera dan tapir. Taman Nasional Berbak Sembilang juga merupakan situs Ramsar dan menjadi lokasi persinggahan burung migran.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga menyaksikan proses pelatihan teknis pengelolaan ekosistem lahan basah yang dilaksanakan oleh Yapeka sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola di Taman Nasional Berbak Sembilang yang menjadi habitat bagi harimau Sumatra, gajah Asia, tapir Asia, siamang, kucing emas, rusa Sambar, buaya muara, ikan Sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan berbagai spesies burung.

Pada hari kedua kunjungan ke Taman Nasional Berbak Sembilang, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia didukung oleh Proyek Sumatran Tiger juga mengunjungi Pos Simpang Bungur Air Hitam Dalam. Perjalanan ke Air Hitam Dalam menggunakan dua speed boat guna mengamati kondisi ekosistem lahan basah. Di resor ini tim menginap menggunakan tenda guna meyaksikan tantangan tata kelola dan solusi di lapangan.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga mengunjungi Desa Rantau Rasau, desa tertua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyaksikan pelatihan pemetaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan PILI Green Network. Dalam kesempatan ini tim bertemu dengan Kepala Desa Rantau Rasau dan menyaksikan pelatihan yang diharapkan bisa menjadi resolusi inovatif atas konflik tenurial di sekitar Resor Sungai Rambut Taman Nasional Berbak Sembilang.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga melakukan observasi salah satu solusi mitigasi konflik manusia dan harimau di Taman Nasional Berbak Sembilang. Lokasi observasi ada di Desa Telago Limo, dimana Proyek Sumatran Tiger bersama mitra, ZSL, menciptakan mural di balai desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan harimau sumatera serta tumbuhan dan satwa liar lainnya. Balai desa digunakan untuk kegiatan komunitas – mulai dari rapat hingga sarana untuk menggelar pernikahan – sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk penyadartahuan masyarakat.

@SumatranTigerID

Kapasitas Penegakan Hukum Perlu Terus Ditingkatkan

Meningkatnya konflik antara manusia dengan satwa liar, meningkatnya aktivitas perburuan
terhadap satwa liar dan meningkatnya aktivitas penghancuran kawasan hutan secara illegal
yang merupakan habitat satwa liar, sampai dengan saat ini belum tertangani secara baik dan
maksimal oleh para pemangku penegak hukum.

Aktivitas ilegal tersebut juga berdampak langsung pada peningkatan aktivitas perdagangan satwa liar di jaringan pasar gelap, terutama aktivitas perdagangan bagian-bagian tertentu dari satwa harimau sumatera, gading gajah dan beberapa bagian dari satwa liar tertentu lainnya.

Lemahnya peran dari para pemangku kepentingan utama di bidang penegakan hukum, tidak terlepas dari semakin minimnya alokasi sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan untuk sektor ini dari pemerintah.

Disamping itu, beberapa faktor lain seperti keberadaan beberapa Undang-Undang terkait, yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian juga menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh para pelaku kegiatan illegal sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) dalam aksinya setiap saat.

Beberapa kelemahan tersebut diatas kiranya hendaklah segera untuk diperbaiki dan dioptimalkan agar kinerja instansi pemangku kepentingan penegakan hukum dibidang LHK dapat berperan secara baik sesuai dengan tugas pokoknya, dengan mendapatkan dukungan dari institusi terkait lainnya.

Proyek Sumatran Tiger memandang perlu untuk mendukung kegiatan pra-kajian kapasitas penegakan hukum di sektor kehutanan, sebagai wujud nyata mendorong penguatan dukungan terhadap proses peningkatan penegakan hukum di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sesuai aturan yang diberlakukan oleh peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25-26 September 2018, bertempat di Hotel Antares Medan (Simpang Yuki). Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh PIU Sumatran Tiger – Leuser bersama tim panitia teknis Balai Besar TN Gunung Leuser.

Kegiatan diikuti oleh instansi Penegakan Hukum, Dinas Kehutanan Provinsi, Perwakilan UPT KLHK terkait, Perwakilan akademisi dan mitra-mitra kerjasama UPT KSDAE-LHK lingkup lanskap Leuser. Darmawan Liswanto, sebagai konsultan hadir memberikan paparan dalam pra-kajian kapasitas penegakan hukum sektor kehutanan.

@SumatranTiger

TNKS Lakukan Sosialisasi di Sekolah Polisi Negara

Proyek Sumatran Tiger hari ini, Jum’at, 21 September mendukung Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat melakukan sosialisasi “Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengenalan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat” kepada Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukit Kaba – Polda Bengkulu di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukit Kaba Polda Bengkulu, AKBP Abdul Muis, S.I.K menyatakan, “Sosialisasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengenalan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat kepada siswa akan sangat efektif karena pengetahuan tersebut akan menyebar ke seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

“Siswa sejak awal sudah mendapatkan pengenalan dan akan ditempatkan di sejumlah bagian, termasuk Reskrimsus. Mereka menjadi tidak asing lagi dengan isu perlindungan keanekaragaman hayati dan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat,” tuturnya.

Sebanyak 45 orang petugas/personil SPN dan 125 siswa SPN hadir dalam acara sosialisasi ini. Kepala Sekolah Polisi Negara menyambut hangat sosialisasi ini dan berharap bisa dilakukan berkelanjutan setiap tahunnya di SPN.

Kepala Balai Besar TNKS, Tamen Sitorus, di tempat terpisah juga mendukung rencana pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan. “Kita sama-sama menjalankan undang-undang, dan perlu bersinergi ke depannya,”tuturnya.

Sosialisasi perlindungan keanekaragaman hayati dan pengenalan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat juga dilaksanakan di PT. Supreme Energy Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan peserta 40 orang dan di PT. Brantas Abipraya – PLTMH Muaro Sako, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan peserta 40 orang. Kegiatan berlangsung sesuai agenda dan mendapatkan sambutan hangat dari Kepala SPN. Kedua pimpinan perusahaan juga memberikan apresiasi kepada TNKS yang telah menginisiasi kegiatan ini.

@SumatranTiger

Pelatihan Implementasi SMART di TN Gunung Leuser

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes (Sumatran Tiger Project) mendukung rencana pelaksanaan kegiatan Pelatihan Implementasi Sistem Pendataan dan Pelaporan Patroli berbasis SMART bagi Tim Resort Lingkup BPTN-I Tapaktuan – Balai Besar TN Gunung Leuser.

Kegiatan ini adalah wujud nyata peningkatan kapasitas pemangku pengelola di tingkat tapak dalam pengamanan dan perlindungan kawasan TNGL Wilayah BPTN-I Tapaktuan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 13-14 Agustus 2018, yang bertempat di Kota Tapaktuan, Aceh Selatan.

Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahanan dan pembelajaran tim Patroli SMART ditingkat tapak terhadap sistem pendataan dan pelaporan rutin dan kemampuan para petugas ditingkat tapak (Resort) terhadap skema Patroli berbasis SMART sesuai dengan kebutuhan (kekinian) yang diharapkan.

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah para pendukung Patroli berbasis SAMRT lingkup SPTN-I Balngpidie (Aceh Barat Daya) dan SPTN-II Kluet (Aceh Selatan) lingkup BPTN wilayah-I Tapaktuan, yang total keseluruhan pesertanya sebanyak 31 orang.

Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh tim teknis dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, dengan dukungan assistensi tim fasilitator dari WCS IP dan dukungan pendanaan dari GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

@SumatranTigerID

Tentukan Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Hotel Ciputra, Jakarta dari tanggal 16-18 Juli 2018. Lokakarya bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran biaya, memaparkan hasil penilaian tengah efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta menyusun prioritas pihak terkait dalam melaksanakan pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Keluaran dari lokakarya ini adalah uraian kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi dan biaya yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam pengantarnya menyampaikan, lokakarya ini sangat penting walau kajiannya hanya di wilayah Sumatera. “Saya sudah melihat hasil SMART Patrol bagus sekali, tapi tidak ada artinya kalau tidak dipakai dalam manajemen untuk menentukan skala prioritas,” tuturnya.

Menurut Pak Wir, begitu beliau biasa dipanggil, penentuan skala prioritas tersebut terkait dengan bagaimana anggaran bisa disebar ke kegiatan yang sesuai. “Saya harap dari workshop ini keluar sesuatu yang konkrit. Ini adalah workshop yang saya pastikan saya harus hadir, ini core business kita,” tuturnya.

Dalam lokakarya dua hari ini para peserta yang berasal dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proyek Sumatran Tiger, empat taman nasional di Sumatera yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga swadaya masyarakat, dibagi menjadi tiga kelompok guna membahas enam kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi.

Keenam kegiatan tersebut meliputi: Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; Pengelolaan wisata alam; Monitoring nilai penting kawasan konservasi; Perlindungan kawasan konservasi; Pemulihan ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya ini menyimpulkan, kegiatan-kegiatan esensial/kunci dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diidentifikasi dengan asumsi kegiatan prakondisi telah dilaksanakan. “Misalnya RPJP bisa disusun dengan asumsi hasil inventarisasi dan zona/blok dapat menjadi dasar RPJP, konflik telah diselesaikan, lokasi prioritas pengamanan dan monitoring telah ditentukan dan sebagainya,” tutur Dewi Sulastriningsih, Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat Kawasan Konservasi dalam rumusan hasil lokakarya ini.

Menurut Dewi, penguatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK). “Misalnya ownership dokumen perencanaan, mind set pengelolaan wisata, pendampingan kontinu kegiatan-kegiatan, adanya petugas khusus bidang-bidang teknis tertentu (pemulihan ekosistem), serta pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bahasan pokok dalam lokakarya ini. Hasilnya, lokakarya merekomendasikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisir dengan kerjasama, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dengan para pihak.

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Pak Wiratno yang menyatakan bahwa harapan dan kepercayaan publik bisa dibangun dengan menyusun agenda bersama sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. “Kita terpuruk karena public trust, misalnya satwa ngamuk tidak segera direspon. Kepercayaan publik runtuh sehingga ada buaya dibunuh di Sorong,” ujarnya.

Menurut Pak Wir, hal tersebut harus mendorong kegiatan penting selanjutnya yaitu berjejaring atau networking, kolaborasi, kemitraan, gotong royong atau kerja bakti. “Ini yang menjadi modal sosial dan kepercayaan. Menemukan kelola kawasan konservasi sesuai dengan versi kita semoga keluar dari lokakarya ini, ” ujar Pak Wir.

Tema di atas menjadi pokok bahasan di lokakarya hari kedua dengan tema “Peran Para Pihak dan Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Hasil pembahasan ini adalah beberapa poin rekomendasi yang mencakup aspek administrasi dan kebijakan pendukung dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam aspek administrasi dan kebijakan pendukung, lokakarya kedua menyimpulkan diantaranya adalah: tujuan pengelolaan kawasan harus jelas, agar pengelolaannya lebih terarah; dokumen rencana pengelolaan merupakan dokumen wajib dan dokumen perencanaan tunggal sebagai induk perencanaan-perencanaan lainnya; rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ Pendek) merupakan turunan RPJ Panjang yang wajib disusun dan sebagai indikator capaian program tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan riset, kawasan konservasi hendaknya mengarahkan riset untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan; pelatihan pegawai tidak harus dilakukan dalam bentuk pelatihan formal, namun bisa kegiatan-kegiatan seperti inhouse training, magang, mendatangkan para pakar/tenaga ahli; pengelolaan anggaran mengintegrasikan kegiatan-kegiatan eselon I untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan kawasan konservasi bukan merupakan penghasil PNBP, namun lebih pada aspek pengelolaan nilai- nilai kawasan yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, lokakarya ini menyimpulkan pentingnya melakukan diskusi dan mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki stakeholder. Berdasarkan indikator tersebut, bisa ditentukan apa kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sementara UPT bisa mengidentifikasi kesenjangan (gap) kebutuhan mereka.

Dyah Murtiningrum, Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Jenderal KSDAE mengapresiasi hasil kegiatan lokakarya ini. “Saya sudah melihat gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari teman-teman narasumber. Terkait dengan satuan dan volume akan jadi bagian kami. Tahapan ini akan kami cermati termasuk dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang sudah kami susun. Masukan ini sangat berharga bagi kami dan sangat konstruktif dalam memperbaiki SKB kami kedepannya,” tuturnya.

@SumatranTigerID

Pelatihan Penanggulangan Konflik Manusia dan Harimau

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatra, melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (tiger recovery) sebagai indikator keberhasilan. Proyek akan menciptakan model pengelolaan keanekaragaman hayati di lanskap prioritas.

Salah satu output yang akan dihasilkan proyek adalah penanganan konflik secara efektif pada 5 bentang alam proyek. Dimana dalam penanganan konflik ini akan dibangun dan dioperasionalkan tim penanganan konflik di tingkat tapak. Tim penanganan konflik dapat bekerja secara efektif apabila memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi keterampilan; peralatan maupun dukungan operasional lainnya.

Konflik manusia dan harimau (KHM) merupakan salah satu faktor di luar perburuan untuk perdagangan, yang menyebabkan terbunuhnya harimau sumatera di alam. Penanganan konflik yang tidak memadai akan mendorong secara terus menerus pembunuhan harimau dan secara jangka panjang akan berdampak pada populasi yang ada.

Pemerintah telah menerbitkan Permenhut No. 48/Menhut- II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar guna mendukung penanganan konflik yang memadai. Dimana dokumen tersebut menjelaskan cara-cara dalam menanggulangi maupun bertindak ketika terjadi konflik. Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan konflik antara manusia dan harimau dapat ditangani secara efektif sehingga mengurangi resiko negative baik terhadap manusia maupun satwa.

Sebagai pelengkap dari aturan yang telah dikeluarkan, Ditjen KSDAE bekerjasama dengan para mitra telah menerbitkan “Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Konflik antara manusia dan harimau,” serta “Panduan Praktis Dokter Hewan dalam Penanganan Harimau Korban Konflik.” Dalam kerangka proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes.

Guna mendukung upaya-upaya tersebut, Proyek Sumatran Tiger mendukung penyelenggaraan pelatihan penanganan KHM. Pelatihan ini diperuntukkan bagi aparat, baik lingkup KLHK maupun instansi terkait yang telibat dalam penanganan KHM di lapangan. Pelatihan akan menggunakan kurikulum yang dikembangkan bersama dengan PUSDIKLAT KLHK yang mempunyai sertifikasi untuk menerbitkan pelatihan yang bersertifikat bagi aparat pemerintah. Sehingga apabila peserta memenuhi persyaratan dan melalui pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui dalam system aparatur pemerintah.

Kegiatan pelatihan penanggulangan konflik manusia dengan harimau dilaksanakan dari tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Balai Diklat KLHK Pekanbaru, Riau.

Pelatihan ini diikuti oleh Staf Taman Nasional/BKSDA, untuk Polisi Hutan/PolHut minimal pada jenjang terampil; yang bertugas atau akan ditugaskan pada tim penanggulangan konflik yang ada di UPT dan instansi lain termasuk TNI/POLRI, dengan minimum kualifikasi pada jenjang Babinkantibmas/Babinsa, Staf KPHK/Satker terkait setara dengan jenjang UPT KSDAE dan petugas yang telah terlibat atau akan ditugaskan dalam tim penanggulangan konflik.

Dalam pelaksanaannya, hadir 5 peserta dari BKSDA Aceh beserta 2 peserta dari unsur TNI dan POLRI, 5 orang dari BKSDA Sumatera Utara beserta 2 orang mitra, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2 peserta dari Balai Taman Nasional Batang Gadis, 3 peserta dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 3 peserta dari Balai Besar Taman Nasional Riau, 3 peserta dari BKSDA Sumatera Barat dan 2 orang dari Balai Taman Nasional Teso Nilo.

@SumatranTiger

Deforestasi Terjadi di Wilayah Inti Proyek Sumatran Tiger

Deforestasi terjadi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang yang menjadi habitat penting bagi populasi harimau sumatera. Wilayah ini juga memiliki hutan lahan basah yang bernilai konservasi tinggi.

Hal tersebut terungkap dari hasil kajian Analis GIS dari Universitas Negeri Padang, Dedy Fitriawan untuk ZSL yang dipaparkan di Balai Taman Nasional Berbak Sembilang, Rabu 20 Desember 2017.

Kajian ini menggunakan data tahun 2015 dan 2016 dengan mengecualikan periode kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada Juli 2015. Dataset tahun 2015 menggunakan data pada periode sebelum Juli 2015 (awal mulai kebakaran), sementara dataset tahun 2016 menggunakan data setelah Desember 2015 (masuk tahun 2016).

Secara eko-region, terdapat hutan rawa gambut dan hutan mangrove di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Taman Nasional Berbak Sembilang. Hasil analisis mengungkapkan, pada kawasan Berbak, terjadi deforestasi seluas 3.947,85 Ha (4,08%) di Hutan Rawa Primer, dan 5.142,60 Ha (65,98%) di Hutan Rawa Sekunder.

Lebih khusus lagi di wilayah inti Proyek Sumatran Tiger di Berbak, telah terjadi deforestasi seluas 2.182,14 Ha (5,16%) di Hutan Rawa Primer, dan 1.408,68 Ha (46,31%) di Hutan Rawa Sekunder.

Pada kawasan Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.561,40 Ha (10,79%) di Hutan Rawa Primer; 1.463,49 Ha (69,05%) di Hutan Rawa Sekunder; 40,05 Ha (0,06%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 80,10 Ha (0,50%) pada Hutan Mangrove Sekunder.

Di wilayah inti proyek Sumatran Tiger di Sembilang, terjadi deforestasi seluas 2.513,88 Ha (16,81%) di Hutan Rawa Primer; 1.384,02 Ha (81,60%) di Hutan Rawa Sekunder; 39,96 Ha (0,23%) pada Hutan Mangrove Primer; dan 65,79 Ha (4,34%) pada Hutan Mangrove Sekunder. “Tekanan pembangunan (perkebunan, tambang) dan risiko kebakaran lahan yang menyebabkan deforestasi,” ujar Dedy.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manager Proyek Sumatran Tiger, deforestasi di wilayah inti harimau sumatera sebisa mungkin ditekan, karena wilayah inti berperan penting dalam mendukung populasi harimau sumatera.

Upaya menekan deforestasi di wilayah inti bisa dilakukan melalui peningkatan patroli rutin dan mencegah kebakaran hutan, karena deforestasi sebagian terjadi karena faktor alami yaitu musim kering yang berkepanjangan.

Proyek Sumatran Tiger terus berkolaborasi dengan berbagai pihak melakukan pemantauan populasi harimau sumatera dan ekosistemnya serta melaksanakan patroli melalui mitra untuk menjaga wilayah penting harimau sumatera di empat taman nasional di Sumatera. Keempat taman nasional tersebut adalah Taman Nasional (TN) Berbak Sembilang, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan dan TN Gunung Leuser.

@SumatranTigerID

Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID