TNBBS Berhasil Kembangkan Sistem Pengamatan Harimau

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) mencakup total area seluas 330.853,23 ha, terletak di dua provinsi, Provinsi Lampung dan Bengkulu (dengan proporsi luasan terbesar di Provinsi Lampung).

Visi dari TNBBS adalah sebagai habitat pelestarian harimau sumatera, badak sumatera dan gajah sumatera serta perlindungan sistem peyangga kehidupan yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

TNBBS juga menjadi satu dari tiga taman nasional di Sumatera yang menjadi bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) yang ditetapkan oleh UNESCO karena nilai universal yang luar biasa dari budaya/properti alam yang membutuhkan perlindungan untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Pengamatan adalah survei secara berkala terhadap satu objek tertentu untuk melihat dinamika/perubahan yang terjadi terhadap objek tersebut serta untuk memahami kemungkinan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Dalam hal ini obyek yang diamati adalah harimau, satwa-mangsa, dan hutan (deforestasi) di TNBBS.

Secara lebih spesifik sistem pengamatan harimau Sumatra merujuk pada perkembangan pengelolaan pusat data (database) kamera penjebak dengan fokus pada individu harimau.

Kamera penjebak merupakan alat yang sering digunakan di dalam survei pendugaan populasi harimau. Dari survei dengan mempergunakan kamera penjebak maka data dasar yang akan diperoleh adalah berupa gambar/video dari individu harimau serta lokasi dimana individu tersebut tertangkap oleh kamera penjebak.

Data yang terkumpul dari survei dengan mempergunakan kamera penjebak secara berkala selain dapat memberikan informasi populasi (kepadatan) harimau dalam waktu tertentu dapat juga digunakan untuk memonitor apakah individu harimau (setiap individu harimau memiliki keunikan pada pola loreng) yang tertangkap pada survei kamera penjebak pemasangan kamera penjebak sebelumnya masih tertangkap juga pada periode pemasangan berikutnya.

Kamera penjebak juga sering digunakan dalam kegiatan mitigasi konflik satwa liar dengan manusia dengan tujuan untuk memastikan keberadaan harimau di sekitar desa/pemukiman serta kegiatan pengamatan (monitoring) aktivitas manusia dan satwa liar pada area-area tertentu (misalnya pengamatan dampak jalan).

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger dan mitra sejak awal tahun 2017 mulai merapikan data kamera penjebak hasil dari berbagai kegiatan yang menggunakan kamera penjebak.

Perangkat lunak yang dipakai untuk identifikasi individu harimau adalah  ExtractCompare. ExtractCompare merupakan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Conservation Research, Ltd. untuk pengelolaan foto-foto satwa. Perangkat lunak ini dapat mengenali individu satwa berdasarkan pola unik alami yang terlihat pada tubuhnya.

Saat ini, ExtractCompare sudah diaplikasikan untuk berbagai jenis satwa yang memiliki penanda individu pada tubuhnya, seperti harimau, macan tutul, hiu, dan salamander. Perangkat lunak tersebut diintegrasikan dengan Microsoft Access sebagai sistem manajemen data untuk menyimpan informasi foto yang diproses.

Hasil dari proses analisis dari semua data sampai dengan bulan Maret 2019 diperoleh 425 foto harimau dalam pangkalan data ExtractCompare yang terdiri dari 151 foto sisi kiri dan 154 foto sisi kanan (120 foto tidak diekstrak karena merupakan foto dari event yang sama atau foto yang buram).

Data yang telah dimasukkan dalam pangkalan data berasal dari tahun 2010 hingga 2018. Berdasarkan perpustakaan foto tersebut, telah diidentifikasi 106 individu (43 betina, 16 jantan, 47 tidak diketahui jenis kelaminnya). Data juga mencatat terdapat 31 individu harimau (20 betina, 5 jantan) yang memiliki informasi pola loreng lengkap di kedua tubuhnya.

Perlu dicatat bahwa jumlah 106 individu bukanlah merupakan jumlah harimau yang ada di TNBBS saat ini, melainkan jumlah individu yang ada di pangkalan data foto harimau TNBBS. Angka tersebut merupakan total individu yang terekam sejak tahun 2010 dan terdapat kemungkinan bahwa ada harimau mati selama kisaran waktu 2010 hingga 2019. Penambahan data-data yang baru akan lebih memperkuat hasil identifikasi individu harimau ini.

Dari 106 individu harimau yang telah diidentifikasi di TNBBS terlihat bahwa jantan dan betina ditemukan cukup tersebar merata di TNBBS tetapi dengan jumlah individu betina yang lebih banyak dibandingkan dengan yang jantan.

Yang tak kalah menarik, dari data yang tersedia ini juga bisa diperkirakan ruang jelajah harimau walaupun hanya berupa perkiraan kasar (penentuan area jelajah berdasarkan data kamera perangkap bukan merupakan metoda yang ideal dimana disarankan untuk mempergunakan GPS Collar). Diperlukan paling sedikit data 3 lokasi temuan suatu individu harimau untuk memperkirakannya.

Dari hasil analisis data kamera perangkap terlihat harimau jantan memiliki ruang jelajah (rata-rata 3.795 ha) yang lebih luas daripada harimau betina (rata-rata 787 ha). Harimau bersifat teritorial (dan dengan daerah jelajah yang lebih luas, kurang lebih pernah tercatat di Sumatera seluas 23.600 hektar) dengan rata-rata ruang teritori jantan seluas 1.500 – 2.000 hektar. Harimau betina biasanya memiliki teritori yang lebih kecil. Luasan area jelajah dan teritori sangat tergantung pada kondisi lingkungan, sumber pakan, jenis kelamin, dan kelas umur.

Dari hasil sementara ini, dengan luas area jelajah yang hampir sama atau lebih kecil dari luasan teritori (sumber data luasan teritori dari referensi) kemungkinan menunjukkan potensi satwa mangsa yang masih baik untuk mempertahankan populasi harimau di TNBBS. Hasil dari survei populasi harimau pada tahun 2015 menunjukkan bahwa area survei (IPZ-Intensive Protection Zone TNBBS) memiliki potensi satwa mangsa yang masih banyak (Pusparini dkk. 2018).

Ketersediaan sistem pengamatan harimau sangat penting guna memastikan sistem perlindungan terhadap harimau Sumatra dilakukan berdasarkan data dan informasi yang tepat. Yang diperlukan adalah memastikan keberlanjutan sistem pengamatan harimau yang telah dibangun dan peningkatan kapasitas staf taman nasional yang telah dilakukan.

@SumatranTigerID

 

TNKS Restorasi 51,24 Hektar Lahan

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BB TNKS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) “Renah Kasah Lestari” menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Desa Renah Kasah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat kepada Pemerintah Desa Renah Kasah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Nomor: SK.136/T.1/TU/KSA/05/2019 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi PTN Wilayah I Kerinci, Resort Kerinci Utara.

Kepala BBTNKS, Tamen Sitorus menyatakan, pemberian ijin ini adalah kontribusi positif taman nasional kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS. Oleh sebab itu masyarakat Desa Renah Kasah berkewajiban untuk melestarikan kawasan TNKS, khususnya di kawasan tangkapan air pembangunan PLTMH yang sedang dilaksanakan.

Masyarakat dibantu oleh Perkumpulan Walestra yang mendapat dana hibah dari Proyek Sumatran Tiger akan melakukan pemulihan ekosistem kawasan TNKS di kawasan tangkapan air pembangunan PLTMH yang berada di zona rehabilitasi TNKS.

Proyek Sumatran Tiger berkomitmen melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati dan rehabilitasi habitat satwa penting dan terancam punah. Salah satu areal implementasi kegiatan tersebut adalah di Taman Nasional Kerinci Seblat yang saat ini sedang menghadapi ancaman degradasi hutan dan lahan.

Kegiatan restorasi ekosistem juga mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam aksi mitigasi perubahan iklim di sektor pembangkit energi dan penghematan energi melalui Proyek Market Transformation through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Actions in the Energy Sector (MTRE3).

Salah satu kegiatan MTRE3 adalah melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro di Desa Renah kasah, yang juga didukung oleh kerja sama antara UNDP dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kerja sama UNDP dengan Bank Jambi untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dalam penyediaan listrik bagi masyarakat miskin yang tinggal di desa yang belum tersambung dengan jaringan listrik PLN.

SumatranTigerID

Pengetahuan Staff di 4 Taman Nasional Meningkat

Upaya pengembangan kapasitas staf oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger dinilai berhasil meningkatkan pengetahuan staff di empat taman nasional sebesar rata-rata 47%. Keempat taman nasional tersebut adalah: Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak Sembilang dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Kesimpulan ini disampaikan oleh Thomas Oni Veriasa, M.Si dari P4W LPPM IPB University dan Muchammad Muchtar, M.Sc dari PILI Green Network Associate, dalam paparan “Kajian Dampak Pengembangan Kapasitas Bagi Staff Taman Nasional di Region Sumatera” yang dilaksanakan, Jumat, 20 Desember 2019 di Bogor, Jawa Barat.

Dalam kajian yang bertujuan menilai pencapaian serta dampak Proyek Sumatran Tiger ini, kedua peneliti menilai pengembangan kapasitas dari beberapa aspek yaitu: 1) Efektifitas penyelenggaraan pelatihan; 2) Peningkatan pengetahuan individu; 3) Perubahan perilaku individu; 4) Faktor yang mempengaruhi peningkatan softskill.

Lebih dalam lagi, efektifitas pelatihan dinilai dari: kebaruan materi pelatihan; relevansi materi dengan pekerjaan; instruktur atau pelatih; kepuasan terhadap fasilitas pelatihan; dan pengelolaan dinamika peserta & waktu.

Untuk aspek peningkatan pengetahuan individu, kedua peneliti menilai: Pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara untuk perubahan perilaku individu, kedua peneliti menilai: motivasi; komunikasi; jejaring dan lobi dari staff yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas.

Pada aspek yang keempat, menurut peneliti, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi softskill dari individu yaitu: jenis kelamin, umur, pendidikan, pengalaman kerja, kesesuaian pendidikan, pengalaman pelatihan dan peningkatan softskill itu sendiri.

Semua analisis di atas akan digunakan untuk mengkaji relevansi program dan dampak pelatihan pada skala lanskap, termasuk menilai bagaimana hubungan atau relasi antar mitra dan seberapa banyak investasi yang dikeluarkan untuk meningkatkan kolaborasi atau kerja sama di tingkat lanskap.

Relevansi Program

Kedua peneliti menilai, Proyek Sumatran Tiger memiliki kesesuaian yang tinggi tidak hanya dengan kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) namun juga dengan kebutuhan masyarakat setempat dan strategi dari Proyek Sumatran Tiger itu sendiri.

Kebijakan utama KLHK merujuk pada Permenhut No.P.85/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK No.P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang mengatur tata cara kerjasama penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), termasuk kerja sama dalam penguatan kelembagaan dan kemitraan konservasi dalam berbagai bidang.

Upaya pengembangan kapasitas staf taman nasional nasional di Sumatra juga sesuai dengan hasil analisis kesenjangan di 4 lanskap TN yang dilakukan oleh Proyek Sumatran Tiger melalui konsultan Sriyanto pada 2017. Sriyanto dalam hasil kajiannya menyebutkan perlunya pendidikan dan pelatihan penyuluhan, pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat, penempatan tenaga asing atau teknologi baru terkait konservasi.

Guna mendapatkan informasi yang dipakai untuk menganalisis pengembangan kapasitas staf di 4 taman nasional, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) menyelenggarakan program pelatihan dengan memiliki tema dan lokasi sebagai ‘ruang bersama’. Tema dan lokasi bersama ini diperlukan untuk untuk menjembatani konflik versus kepentingan bersama dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan di taman nasional.

Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, PILI menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Restorasi hutan berbasis masyarakat” di Resor Ulu Belu. Di Taman Nasional Kerinci Seblat, PILI menfasilitasi pelatihan di Resor Lunang Sako dengan tema “Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat”. Di Taman Nasional Berbak Sembilang, PILI menyelenggarakan pelatihan di Resor Rantau Rassau (yang sekarang disatukan jadi Resor Sungai Rambut), dengan tema “Penyelesaian konflik tenurial dan pemberdayaan masyarakat”, serta di Taman Nasional Gunung Leuser di Resor Kluet Selatan dengan tema “Pengeloaan penyu bersama masyarakat.”

Hasil Analisis Pengembangan Kapasitas

Dengan menggunakan metode di atas, kedua peneliti menyimpulkan, penyelenggaraan pelatihan yang didukung oleh Proyek Sumatran Tiger berjalan dengan efektif. Materi pelatihan juga dinilai memiliki unsur kebaruan, relevan dengan pekerjaan staf taman nasional, serta didukung oleh instruktur dan praktisi yang berkompeten. Namun kedua peneliti juga menemukan kekurangan minor pada penyelenggaraan pelatihan terutama terkait fasilitas pelatihan dan pengelolaan dinamika peserta dan waktu yang bisa menjadi pembelajaran ke depannya.

Secara lebih spesifik, kedua peneliti menemukan peningkatan pengetahuan level individu tertinggi pada staff di Taman Nasional Berbak Sembilang dengan peningkatan pengetahuan sebesar 82%. Posisi kedua diduduki oleh staff di Taman Bukit Barisan Selatan dengan peningkatan pengetahuan sebesar 54%, diikuti oleh staff di Taman Nasional Gunung Leuser dengan peningkatan pengetahuan sebesar 30% dan staff di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan peningkatan pengetahuan sebesar 22%.

Sementara untuk nilai perubahan perilaku skala individu – yang dihitung dari keikutsertaan pelatihan – nilai tertinggi diduduki oleh staf Taman Nasional Gunung Leuser dengan nilai 69%, diikuti oleh staf di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan nilai 53%, staff di Taman Nasional Berbak Sembilang di posisi ketiga dengan nilai 38% dan staff di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di posisi keempat dengan nilai 33%.

Dari hasil tersebut, kedua peneliti mencatat, telah terjadi peningkatan level pengetahuan (knowledge) dan pemahaman (understanding) dalam tematik tertentu seperti terlihat dari hasil kajian. Level kemampuan (skill) yang meningkat bervariasi pada level individu dan belum bisa dilihat secara keseluruhan. Para peserta pelatihan juga telah mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) namun masih harus disempurnakan dan sudah ada beberapa inisiatif yang ditindaklanjuti baik oleh staf TN dan masyarakat (investasi sosial – jaringan kerjasama).

Pembelajaran & Rekomendasi

Menutup hasil kajian ini, kedua peneliti menyimpulkan, desain pelatihan berbasis kebutuhan dengan intervensi ketrampilan berjenjang serta asistensi pasca pelatihan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan softskill dari peserta. “Rekomendasi model dan desain pelatihan seperti ini dapat diadopsi oleh direktorat terkait untuk kegiatan pengembangan kapasitas”, tulis kajian ini.

Guna lebih meningkatkan konsistensi keikutsertaan, komitmen peserta pelatihan harus diperkuat melalui proses pendelegasian dari pimpinan. Peserta muda diharapkan lebih banyak mengikuti proses pelatihan sebagai bentuk dari proses regenerasi.

Kedua peneliti menilai, pengetahuan dan ketrampilan staf di isu sosial ekonomi masih lemah. Untuk itu pelatihan pendekatan partisipatif, resolusi konflik dan business model perlu terus dikembangkan. Yang terakhir, kedua peniliti menilai, rata-rata soft skill yang dimiliki staff taman nasional baru sampai pada pengembangan komunikasi, jejaring, dan rintisan-rintisan kerjasama. “Perlu dukungan pimpinan untuk peningkatan ketrampilan terkait MoU dan ijin-ijin kerjasama,” tulisnya. Sehingga kedua peneliti menyarankan agar prioritas peserta pelatihan soft skill ke depan adalah penyuluh.

@SumatranTiger

Balai Besar TNBBS Sosialisasikan Prosedur Patroli

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan sosialisasi prosedur patroli (protap) mulai tanggal 1-2 Juli 2019 di Kantor Seksi Wilayah II Bengkunat, Pesisir Barat.

“Tujuan dibuatnya Protap ini agar pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan efektif. Dilampiri dengan format pelaporan patroli agar ada keseragaman pelaporan. Lampiran lainnya ada Buku Protap Patroli dan Buku Saku Polhut,” demikian penjelasan awal Jimmy Fonda, SH, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat tentang protap patroli di kantornya.

Buku Protap Balai Besar TNBBS ini disosialisasikan dengan pendekatan di tingkat seksi wilayah sekaligus dilakukan evaluasi SMART Patrol di tingkat seksi.

Sosialisasi yang diselenggarakan atas kerjasama Balai Besar TNBBS dengan Sumatran Tiger Project GEF-UNDP, dan WCS-IP, dihadiri oleh empat resor yang berada di seksi wilayah II Bengkunat; Resor Way Haru, Resor Ngambur, Resor Pemerihan, Resor Biha, MMP (Masyarakat Mitra Polhut), PEH, PPNPM, tim patroli WCS, tim patroli YABI, WWF, RC Sumatran Tiger Project.

Selaku narasumber untuk Protap Patroli adalah Agus Hartono, S.Sos, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat, dan untuk Buku Patroli oleh Wawan Eviyanto, S.P, MM, Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, Pengawetan, untuk Buku Saku Polhut oleh Kasat Polhut Balai Besar TNBBS.

Kesempatan ini juga sebagai ajang menyatukan pemahaman bersama terhadap menterjemahkan isi protap berikut lampirannya. Dan sikap atau langkah apa yang akan ditempuh oleh tim patroli ketika mendapatkan temuan-temuan di tingkat lapang.

Dalam prosesnya terjadi sharing pengalaman dan pengetahuan dari polhut senior kepada polhut yang masih minim pengalaman. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan protap dapat dijalankan dengan baik, dan jika dalam pelaksanaan mengalami kebingungan atau kurang jelas dalam memahami protap, dapat di konsultasikan kepada Kasat Polhut selaku Pengendali patroli.

@SumatranTigerID

Pelatihan Tingkatkan Kapasitas Petugas Patroli TNKS

Proyek Sumatran Tiger mendukung pelatihan identifikasi pohon, raflesia, bunga bangkai, burung dan jejak satwa, beserta pelatihan teknik pengumpulan alat bukti dan penyusunan laporan kejadian pada tindak pidana kehutanan untuk petugas lapangan pelaksana patroli rimba berbasis SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Raflesia, bunga bangkai, harimau sumatera, gajah sumatera dan rangkong merupakan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang menjadi Nilai Penting Kawasan (NPK) TNKS saat ini. Identifikasi keberadaan/sebaran jenis-jenis ini baik secara langsung maupun tidak langsung penting untuk diketahui oleh petugas guna perencanaan pengelolaan yang lebih baik.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) merupakan suatu perangkat untuk mengumpulkan data spatial secara terencana, sistematis dan valid yang selanjutnya dapat dianalisis sebagai bahan evaluasi untuk upaya-upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja petugas, agar mampu menghasilkan data lapangan hasil kegiatan patroli yang berkualitas. Kegiatan patroli dilaksanakan sebagai upaya perlindungan kawasan, pengambilan data dan informasi dari lapangan. Kemampuan petugas lapangan dalam mengidentifikasi potensi keanekaragaman hayati beserta ancaman yang ada sangat diperlukan untuk memperoleh data lapangan yang berkualitas baik.

Pembelajaran secara teori dilaksanakan di kelas di Hotel Arafah Kota Sungai Penuh, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktek lapangan selama 2 hari di sekitar kawasan TNKS di Resor Sungai Penuh di Bukit Tapan Kabupaten Kerinci.

Materi Pelatihan terdiri dari:

1.Selayang pandang Patroli berbasis SMART yang disampaikan oleh Wido R Albert (FFI IP di Sungai Penuh)

2.Identifikasi dan cara pengambilan data pohon potensial yang disampaikan oleh Dr. Nurainas, M.Si (Dosen Universitas Andalas)

3.Identifikasi dan cara pengambilan data raflesia dan bunga bangkai yang disampaikan oleh Septi Andriki dari Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu Utara (KPPLBU)

4.Identifikasi dan cara pengambilan data burung dan jejak satwa yang disampaikan oleh Dr. Wilson Novarino, M.Si (Dosen Universitas Andalas)

5.Teknik pengumpulan alat bukti dan penyusunan laporan kejadian pada tindak pidana kehutanan yang disampaikan oleh Ipda. Jeki Noviardi, SH.

Peserta pelatihan merupakan perwakilan petugas lapangan dari 15 resor Balai Besar TN Kerinci Seblat, Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Jambi, KPHP Unit I Kerinci, KPHP Unit II Bungo, KPHP Merangin, Lingkar Institute ICS Padang Aro, Pelestarian Harimau Sumatera -Kerinci Seblat, Kelompok Konservasi Mandiri Bangun Rejo, Kelompok Pencinta Alam Lubuk Panjang Kabupaten Pesisir Selatan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari Sako Tapan.

Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 25 – 27 Juni 2019 ini merupakan bagian dari rencana kerja PIU Sumatran Tiger Project lanskap TNKS tahun 2019.

@SumatranTigerID

Tim KLHK dan UNDP Indonesia Kunjungi TN Berbak Sembilang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia didukung oleh Proyek Sumatran Tiger baru saja menyelesaikan kunjungan lapangan dari tanggal 28-30 Januari 2019 ke Taman Nasional Berbak Sembilang. Dalam kegiatan ini, para pihak melakukan spot check berbagai perkembangan dan capaian di Taman Nasional Berbak Sembilang. Balai Taman Nasional Berbak Sembilang telah membangun “situation room” yang memungkinkan balai mengumpulkan data-data patroli SMART di lapangan dan mendokumentasikan temuan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan taman nasional. Di kawasan ini terdapat beberapa spesies yang terancam punah dan dilindungi seperti harimau sumatera dan tapir. Taman Nasional Berbak Sembilang juga merupakan situs Ramsar dan menjadi lokasi persinggahan burung migran.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga menyaksikan proses pelatihan teknis pengelolaan ekosistem lahan basah yang dilaksanakan oleh Yapeka sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola di Taman Nasional Berbak Sembilang yang menjadi habitat bagi harimau Sumatra, gajah Asia, tapir Asia, siamang, kucing emas, rusa Sambar, buaya muara, ikan Sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan berbagai spesies burung.

Pada hari kedua kunjungan ke Taman Nasional Berbak Sembilang, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia didukung oleh Proyek Sumatran Tiger juga mengunjungi Pos Simpang Bungur Air Hitam Dalam. Perjalanan ke Air Hitam Dalam menggunakan dua speed boat guna mengamati kondisi ekosistem lahan basah. Di resor ini tim menginap menggunakan tenda guna meyaksikan tantangan tata kelola dan solusi di lapangan.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga mengunjungi Desa Rantau Rasau, desa tertua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyaksikan pelatihan pemetaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan PILI Green Network. Dalam kesempatan ini tim bertemu dengan Kepala Desa Rantau Rasau dan menyaksikan pelatihan yang diharapkan bisa menjadi resolusi inovatif atas konflik tenurial di sekitar Resor Sungai Rambut Taman Nasional Berbak Sembilang.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UNDP Indonesia juga melakukan observasi salah satu solusi mitigasi konflik manusia dan harimau di Taman Nasional Berbak Sembilang. Lokasi observasi ada di Desa Telago Limo, dimana Proyek Sumatran Tiger bersama mitra, ZSL, menciptakan mural di balai desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan harimau sumatera serta tumbuhan dan satwa liar lainnya. Balai desa digunakan untuk kegiatan komunitas – mulai dari rapat hingga sarana untuk menggelar pernikahan – sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk penyadartahuan masyarakat.

@SumatranTigerID

Kapasitas Penegakan Hukum Perlu Terus Ditingkatkan

Meningkatnya konflik antara manusia dengan satwa liar, meningkatnya aktivitas perburuan
terhadap satwa liar dan meningkatnya aktivitas penghancuran kawasan hutan secara illegal
yang merupakan habitat satwa liar, sampai dengan saat ini belum tertangani secara baik dan
maksimal oleh para pemangku penegak hukum.

Aktivitas ilegal tersebut juga berdampak langsung pada peningkatan aktivitas perdagangan satwa liar di jaringan pasar gelap, terutama aktivitas perdagangan bagian-bagian tertentu dari satwa harimau sumatera, gading gajah dan beberapa bagian dari satwa liar tertentu lainnya.

Lemahnya peran dari para pemangku kepentingan utama di bidang penegakan hukum, tidak terlepas dari semakin minimnya alokasi sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan untuk sektor ini dari pemerintah.

Disamping itu, beberapa faktor lain seperti keberadaan beberapa Undang-Undang terkait, yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian juga menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh para pelaku kegiatan illegal sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) dalam aksinya setiap saat.

Beberapa kelemahan tersebut diatas kiranya hendaklah segera untuk diperbaiki dan dioptimalkan agar kinerja instansi pemangku kepentingan penegakan hukum dibidang LHK dapat berperan secara baik sesuai dengan tugas pokoknya, dengan mendapatkan dukungan dari institusi terkait lainnya.

Proyek Sumatran Tiger memandang perlu untuk mendukung kegiatan pra-kajian kapasitas penegakan hukum di sektor kehutanan, sebagai wujud nyata mendorong penguatan dukungan terhadap proses peningkatan penegakan hukum di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sesuai aturan yang diberlakukan oleh peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25-26 September 2018, bertempat di Hotel Antares Medan (Simpang Yuki). Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh PIU Sumatran Tiger – Leuser bersama tim panitia teknis Balai Besar TN Gunung Leuser.

Kegiatan diikuti oleh instansi Penegakan Hukum, Dinas Kehutanan Provinsi, Perwakilan UPT KLHK terkait, Perwakilan akademisi dan mitra-mitra kerjasama UPT KSDAE-LHK lingkup lanskap Leuser. Darmawan Liswanto, sebagai konsultan hadir memberikan paparan dalam pra-kajian kapasitas penegakan hukum sektor kehutanan.

@SumatranTiger

TNKS Lakukan Sosialisasi di Sekolah Polisi Negara

Proyek Sumatran Tiger hari ini, Jum’at, 21 September mendukung Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat melakukan sosialisasi “Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengenalan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat” kepada Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukit Kaba – Polda Bengkulu di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukit Kaba Polda Bengkulu, AKBP Abdul Muis, S.I.K menyatakan, “Sosialisasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengenalan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat kepada siswa akan sangat efektif karena pengetahuan tersebut akan menyebar ke seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

“Siswa sejak awal sudah mendapatkan pengenalan dan akan ditempatkan di sejumlah bagian, termasuk Reskrimsus. Mereka menjadi tidak asing lagi dengan isu perlindungan keanekaragaman hayati dan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat,” tuturnya.

Sebanyak 45 orang petugas/personil SPN dan 125 siswa SPN hadir dalam acara sosialisasi ini. Kepala Sekolah Polisi Negara menyambut hangat sosialisasi ini dan berharap bisa dilakukan berkelanjutan setiap tahunnya di SPN.

Kepala Balai Besar TNKS, Tamen Sitorus, di tempat terpisah juga mendukung rencana pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan. “Kita sama-sama menjalankan undang-undang, dan perlu bersinergi ke depannya,”tuturnya.

Sosialisasi perlindungan keanekaragaman hayati dan pengenalan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat juga dilaksanakan di PT. Supreme Energy Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan peserta 40 orang dan di PT. Brantas Abipraya – PLTMH Muaro Sako, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan peserta 40 orang. Kegiatan berlangsung sesuai agenda dan mendapatkan sambutan hangat dari Kepala SPN. Kedua pimpinan perusahaan juga memberikan apresiasi kepada TNKS yang telah menginisiasi kegiatan ini.

@SumatranTiger

Pelatihan Implementasi SMART di TN Gunung Leuser

Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes (Sumatran Tiger Project) mendukung rencana pelaksanaan kegiatan Pelatihan Implementasi Sistem Pendataan dan Pelaporan Patroli berbasis SMART bagi Tim Resort Lingkup BPTN-I Tapaktuan – Balai Besar TN Gunung Leuser.

Kegiatan ini adalah wujud nyata peningkatan kapasitas pemangku pengelola di tingkat tapak dalam pengamanan dan perlindungan kawasan TNGL Wilayah BPTN-I Tapaktuan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 13-14 Agustus 2018, yang bertempat di Kota Tapaktuan, Aceh Selatan.

Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahanan dan pembelajaran tim Patroli SMART ditingkat tapak terhadap sistem pendataan dan pelaporan rutin dan kemampuan para petugas ditingkat tapak (Resort) terhadap skema Patroli berbasis SMART sesuai dengan kebutuhan (kekinian) yang diharapkan.

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah para pendukung Patroli berbasis SAMRT lingkup SPTN-I Balngpidie (Aceh Barat Daya) dan SPTN-II Kluet (Aceh Selatan) lingkup BPTN wilayah-I Tapaktuan, yang total keseluruhan pesertanya sebanyak 31 orang.

Kegiatan ini sepenuhnya akan diselenggarakan oleh tim teknis dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, dengan dukungan assistensi tim fasilitator dari WCS IP dan dukungan pendanaan dari GEF-UNDP Sumatran Tiger Project.

@SumatranTigerID

Tentukan Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh Proyek Sumatran Tiger menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Hotel Ciputra, Jakarta dari tanggal 16-18 Juli 2018. Lokakarya bertujuan untuk mengidentifikasi anggaran biaya, memaparkan hasil penilaian tengah efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta menyusun prioritas pihak terkait dalam melaksanakan pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Keluaran dari lokakarya ini adalah uraian kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi dan biaya yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam pengantarnya menyampaikan, lokakarya ini sangat penting walau kajiannya hanya di wilayah Sumatera. “Saya sudah melihat hasil SMART Patrol bagus sekali, tapi tidak ada artinya kalau tidak dipakai dalam manajemen untuk menentukan skala prioritas,” tuturnya.

Menurut Pak Wir, begitu beliau biasa dipanggil, penentuan skala prioritas tersebut terkait dengan bagaimana anggaran bisa disebar ke kegiatan yang sesuai. “Saya harap dari workshop ini keluar sesuatu yang konkrit. Ini adalah workshop yang saya pastikan saya harus hadir, ini core business kita,” tuturnya.

Dalam lokakarya dua hari ini para peserta yang berasal dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proyek Sumatran Tiger, empat taman nasional di Sumatera yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga swadaya masyarakat, dibagi menjadi tiga kelompok guna membahas enam kegiatan esensial pengelolaan kawasan konservasi.

Keenam kegiatan tersebut meliputi: Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; Pengelolaan wisata alam; Monitoring nilai penting kawasan konservasi; Perlindungan kawasan konservasi; Pemulihan ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya ini menyimpulkan, kegiatan-kegiatan esensial/kunci dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diidentifikasi dengan asumsi kegiatan prakondisi telah dilaksanakan. “Misalnya RPJP bisa disusun dengan asumsi hasil inventarisasi dan zona/blok dapat menjadi dasar RPJP, konflik telah diselesaikan, lokasi prioritas pengamanan dan monitoring telah ditentukan dan sebagainya,” tutur Dewi Sulastriningsih, Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat Kawasan Konservasi dalam rumusan hasil lokakarya ini.

Menurut Dewi, penguatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK). “Misalnya ownership dokumen perencanaan, mind set pengelolaan wisata, pendampingan kontinu kegiatan-kegiatan, adanya petugas khusus bidang-bidang teknis tertentu (pemulihan ekosistem), serta pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bahasan pokok dalam lokakarya ini. Hasilnya, lokakarya merekomendasikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisir dengan kerjasama, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dengan para pihak.

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Pak Wiratno yang menyatakan bahwa harapan dan kepercayaan publik bisa dibangun dengan menyusun agenda bersama sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. “Kita terpuruk karena public trust, misalnya satwa ngamuk tidak segera direspon. Kepercayaan publik runtuh sehingga ada buaya dibunuh di Sorong,” ujarnya.

Menurut Pak Wir, hal tersebut harus mendorong kegiatan penting selanjutnya yaitu berjejaring atau networking, kolaborasi, kemitraan, gotong royong atau kerja bakti. “Ini yang menjadi modal sosial dan kepercayaan. Menemukan kelola kawasan konservasi sesuai dengan versi kita semoga keluar dari lokakarya ini, ” ujar Pak Wir.

Tema di atas menjadi pokok bahasan di lokakarya hari kedua dengan tema “Peran Para Pihak dan Kebijakan Teknis dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Hasil pembahasan ini adalah beberapa poin rekomendasi yang mencakup aspek administrasi dan kebijakan pendukung dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam aspek administrasi dan kebijakan pendukung, lokakarya kedua menyimpulkan diantaranya adalah: tujuan pengelolaan kawasan harus jelas, agar pengelolaannya lebih terarah; dokumen rencana pengelolaan merupakan dokumen wajib dan dokumen perencanaan tunggal sebagai induk perencanaan-perencanaan lainnya; rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ Pendek) merupakan turunan RPJ Panjang yang wajib disusun dan sebagai indikator capaian program tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan riset, kawasan konservasi hendaknya mengarahkan riset untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan; pelatihan pegawai tidak harus dilakukan dalam bentuk pelatihan formal, namun bisa kegiatan-kegiatan seperti inhouse training, magang, mendatangkan para pakar/tenaga ahli; pengelolaan anggaran mengintegrasikan kegiatan-kegiatan eselon I untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan kawasan konservasi bukan merupakan penghasil PNBP, namun lebih pada aspek pengelolaan nilai- nilai kawasan yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk aspek pengelolaan lanskap dan kolaborasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, lokakarya ini menyimpulkan pentingnya melakukan diskusi dan mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki stakeholder. Berdasarkan indikator tersebut, bisa ditentukan apa kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sementara UPT bisa mengidentifikasi kesenjangan (gap) kebutuhan mereka.

Dyah Murtiningrum, Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Jenderal KSDAE mengapresiasi hasil kegiatan lokakarya ini. “Saya sudah melihat gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari teman-teman narasumber. Terkait dengan satuan dan volume akan jadi bagian kami. Tahapan ini akan kami cermati termasuk dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang sudah kami susun. Masukan ini sangat berharga bagi kami dan sangat konstruktif dalam memperbaiki SKB kami kedepannya,” tuturnya.

@SumatranTigerID