TN BBS Laksanakan Pelatihan Restorasi Berbasis Masyarakat

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan kolaboratif untuk staff taman nasional dengan tema restorasi berbasis masyarakat pada 12-14 Februari, di Resort Ulu Belu, Desa/Pekon Sukamaju, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pelatihan yang berupaya meningkatkan kapasitas tata kelola sosial dan soft skill ini dilaksanakan oleh Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI-Green Network) didukung oleh Proyek Sumatran Tiger GEF-UNDP.

Pelatihan diikuti oleh 10 (sepuluh) orang staff Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang terdiri dari Polhut, PEH dan Penyuluh. Para peserta mendapatkan materi tentang pengertian restorasi, kebijakan terkait restorasi di kawasan konservasi, pendekatan restorasi dan tahapannya, dampak dan pengawasannya.

Menurut Evi Indraswati, Koordinator PILI sekaligus fasilitator pelatihan, diperlukan aksi bersama – tidak hanya sekedar minat ataupun niat – untuk memulihkan kawasan hutan TNBBS. Menurutnya, pelatihan soft skill menjadi modal untuk meningkatkan motivasi dengan kemampuan perencanaan dan analisis resiko yang matang terhadap program restorasi hutan berbasis masyarakat.

Rini Rismayani (Direktorat Konservasi Kawasan) sebagai salah satu narasumber mengatakan, ”Lakukan restorasi sesuai aturan yang berlaku.” Menurut Rini, Balai Besar TNBBS adalah TN yang pertama membuat studi/kajian dalam rangka penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) 2015-2019. “Dan target pemulihan ekosistem di TNBBS tahun 2018 telah tercapai sesuai dengan IKK,” tuturnya. Rini menambahkan, dalam melakukan PE perlu dicermati berdasarkan open area di lanskap masing-masing.

Para peserta juga memperoleh pelatihan dari Rio Ardi (Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari-Orangutan Information Center) yang telah melakukan restorasi di kawasan konservasi Lauser, dan di SM Rawa Singkil.

Menurut Koordinator Penyuluh Balai Besar TNBBS Riyanto, “Perlu segera ada aksi untuk mengatasi keterlanjuran penggarapan illegal yang ada di TNBBS, meskipun kecil tapi dilakukan secara berkelanjutan, kolaboratif pihak TN; Resor, PEH, Penyuluh dengan para mitra dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemulihan ekosistem. Dan tentunya petugas resor pun penting untuk dibekali ilmu kemampuan mengkondisikan masyarakat di sekitar wilayah resornya.”

Di akhir pelatihan, disepakati bersama bahwa pasca pelatihan akan ada upaya membuat demplot restorasi berbasis masyarakat pada wilayah resor masing-masing. Dan untuk lebih memantapkan kolaborasi dalam restorasi berbasis masyarakat, maka akan segera dilaksanakan pelatihan kedua bersama masyarakat.

@SumatranTigerID

BBTN Kerinci Seblat Selenggarakan Workshop Sistem SMART

Sungai Penuh (19/1/2018). Kegiatan ini diinisiasi oleh Fauna-Flora International Indonesia Program (FFI-IP) bekerjasama dengan BBTNKS dan didukung penuh oleh proyek Sumatran Tiger GEF-UNDP. Pertemuan ini merupakan kegiatan lanjutan dari pelatihan penyegaran SMART yang diadakan di tanggal 26-27 Agustus 2017 lalu. Pertemuan tersebut membahas beberapa komitmen terkait target patrol, pelaporan dan kinerja tim hingga Desember 2017 lalu.

“Kita berharap adanya sistem ini akan meningkatkan kinerja lapangan dan menyegerakan pembuatan hasil data lapangan dan pelaporan sehingga membantu kami di tingkat pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat” ujar Ir. Rusman sebagai Kepala Bidang Teknis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dalam acara pembukaan Workshop Pengelolaan Basis Data Kegiatan Lapangan Menggunakan Sistem SMART yang bertempat di Hotel Kerinci, 17-18 Januari 2018.

Workshop SMART ini dihadiri oleh 22 orang peserta yang terdiri dari para admin dan operator data SMART dari kantor balai besar, masing-masing wilayah Bidang dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional dan juga mitra dari BBTNKS. Komitmen yang baik ini akan semakin ditingkatkan melalui adanya rencana dan target lanjutan.

“Dengan dukungan mitra kerja, kita yakin pengelolaan taman nasional akan semakin baik kedepannya” ujar Andrinaldi Adnan, S.Hut selaku Kepala Seksi Pemanfaaatan dan Pelayanan BBTNKS.

Menurut Amdoni, selaku penanggung jawab data SMART BBTNKS, ada beberapa hasil dan temuan yang signifikan terkait pertemuan tersebut diantaranya adalah ketepatan waktu dalam pengumpulan data patroli ke pihak Balai. Kita melihat semua pihak punya komitmen walaupun masih banyak kekurangan dalam isian data. Namun upaya ini perlu kita apresiasi sebagai bagian kolaborasi untuk pengelolaan TNKS yang lebih baik.

Pengelolaan dan memperbarui data kondisi kawasan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan taman nasional, karena dengan sistem monitoring dan basis data yang baik dapat menjadi refleksi dan memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan. Untuk melakukan pengelolaan data khususnya data hasil berbagai kegiatan di lapangan, saat ini telah dikembangkan sistem SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) yang relatif mudah untuk dipergunakan dan direkomendasikan sebagai salah satu skema dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kegiatan yang terealisasi, jumlah tim patroli yang terlaksanan pada periode September – Desember 2017 di kawasan TNKS adalah sebanyak 20 tim, sedangkan jumlah personil tim patroli sebanyak 178 orang yang terdiri dari personil BBTNKS dan masyarakat/mitra BBTNKS.

Lokakarya Nasional RBM: Negara Harus Hadir di Lapangan

Guna meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan konservasi, sangat penting bagi negara untuk hadir di lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. Pengelolaan taman nasional berbasis resort bisa menjadi landasan teori dan praktik dalam kreasi mengelola hutan. “Kreasi kita sendiri bukan kreasi orang lain,”ujar Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc dalam acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management di Kawasan Konservasi Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2017 di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor.

Menurut Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si, dari Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, resort merupakan unit manajemen bukan satuan kerja. Resort harus punya otoritas, bekerja dengan prosedur operasi standar (SOP) yang disusun bersama. Misalnya, resort bertugas melakukan patroli fungsional dan survei komunitas, seksi melakukan supervisi dan balai melakukan survei ekosistem dan lanskap. “Sehingga kerja resort, seksi dan balai tidak pernah overlapping,” ujarnya.

Waldemar menyampaikan, ada delapan prinsip pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan. Kinerja resort, seksi dan balai harus mendukung kedelapan prinsip tersebut.

Prinsip pertama menurut Waldemar, hutan harus berbasis lanskap, sehingga ada interaksi antara taman nasional dengan wilayah-wilayah atau desa di sekitarnya. Prinsip kedua pengelolaan hutan bersifat multifungsi. Prinsip ketiga pengelolaan hutan memiliki multiproduk.

Prinsip keempat pengelolaan hutan harus berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kelima pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat atau multistakeholder. Prinsip keenam pengelolaan hutan wajib berbasis tapak/resort. Prinsip ketujuh, pengelolaan hutan harus disertai dengan upaya penegakan hokum atau law enforcement dan yang terakhir perlindungan hutan melekat pada manajemen.

Ir. Mangaraja Gunung Nababan, mantan Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua menyatakan, mengelola kawasan konservasi berbasis resort menjawab kerinduan dan ketidakpercayaan masyarakat. “Masyarakat ingin negara hadir di lapangan dan masyarakat ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Gunung Nababan.

Menurut Gunung Nababan, dalam prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ketidakhadiran negara di lapangan menurutnya sama seperti rumah yang tanpa penghuni atau pemilik. “Jika ada rumah tidak ada pemilik, pencuri akan masuk,”tuturnya. Dengan hadir di lapangan maka tranparansi akan terwujud. “Äkan terbuka jika ada kendala di lapangan dan bagaimana mengatasinya,”ujar Gunung Nababan.

Menyambut pernyataan dari Direktor Jenderal KSDAE, Waldemar menyatakan, setiap balai memiliki kebebasan untuk membangun balai sesuai dengan tipologinya masing-masing. “Persoalan di kawasan konservasi kebanyakan adalah persoalan-persoalan sosial sehingga harus ada pendekatan sosial dan pendekatan ekologis,”tuturnya.

Pendekatan sosial di atas sekaligus menjawab masalah lain yang dihadapi oleh kawasan konservasi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Menurut Gunung Nababan, dalam pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama di kelembagaan. “Mengapa kita tidak bekerja sama dengan masyarakat?” tuturnya. Melalui pendekatan sosial dan budaya, pengelola kawasan konservasi bisa berkreasi membentuk kelompok seperti kemitraan masyarakat dan polisi hutan, dsb. “Masyarakat kebanyakan selama ini belum difasilitasi dan diberdayakan,”tambahnya lagi.

Proyek Sumatran Tiger pada tahun pertama telah melakukan kajian status pelaksanaan RBM, sistem patroli saat ini dan kapasitas penegakan hukum di taman nasional sebelum mengajukan rekomendasi pengelolaan atau manajemen. Patroli hutan RBM-SMART dilakukan secara rutin, analisis data dan perencanaan strategis juga mulai dilaksanakan, rencana kawasan lindung harimau dibangun dan diusulkan.

Pada tahun kedua, proyek melaksanakan lokakarya RBM-SMART tematik untuk taman nasional sasaran guna memulai sistem RBM-SMART dan mengevaluasi RBM-SMART. Evaluasi tahunan RBM-SMART dilaksanakan di kawasan bersangkutan, di taman nasional dan tingkat nasional; beserta studi kelayakan dan verifikasi kawasan lindung harimau.

Acara Lokakarya Nasional Penguatan Implementasi Resort Based Management memenuhi target komponen 1 di tahun pertama dan kedua dari Proyek Sumatran Tiger yaitu meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga pengelola area lindung utama. Acara lokakarya nasional tematik ini selain membahas masalah kelembagaan juga membahas mengenai kebutuhan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort Based Management).

Salah satu testimoni keberhasilan pengelolaan berbasis resort disampaikan oleh Firdaus Rahman, Landscape Program Manager Bukit Barisan Selatan, WCS Indonesia Program. Menurut Firdaus, kenaikan populasi harimau adalah hasil implementasi sistem pengelolaan berbasis resort di lapangan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah salah satu lokasi Proyek Sumatran Tiger.

Di Bukit Barisan Selatan, Proyek Sumatran Tiger beserta WCS melaksanakan kegiatan patroli berbasis SMART di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya di Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) yang mencakup 7 resor dari 17 resor yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Sumatra yang menjadi salah satu komponen utama proyek.

Area Perlindungan Intensif atau Intensive Protection Zone, diputuskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No SK.152/IV-Set/2015 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Area Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone) sebagai upaya peningkatan populasi badak sumatera.

Pada perkembangannya penetapan IPZ tidak hanya bermanfaat bagi spesies badak namun juga bagi spesies kunci lain seperti harimau dan gajah sumatera.

Dari hasil survei kamera perangkap yang dilaksanakan oleh tim WCS, tingkat kepadatan populasi harimau meningkat dari 1,6 harimau/100 km2 pada 2002 menjadi 2,8 harimau /100 km2 pada 2015. Proporsi individu harimau jantan dan betina adalah 1:3.

WCS dan TN BBS dalam periode 21 Mei hingga 20 November 2015 telah menyelesaikan survei populasi harimau dan satwa mangsa dengan menggunakan kamera pengintai. Sebanyak 65 grid berhasil dipasangi kamera berhadapan dengan dua grid tidak bisa diambil data karena kamera hilang.

Hasil survei 2015 ini menjadi dasar untuk survei yang akan dilakukan pada 2018 guna menilai apakah populasi harimau mengalami peningkatan sejalan dengan semakin efektifnya pengamanan di kawasan konservasi.

Menurut Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manajer, Proyek Sumatran Tiger, lokakarya tidak akan berakhir di sini saja. “Sudah banyak skenario lanjutannya, salah satunya adalah memberikan masukan ke perdirjen,”tuturnya. Forum juga akan akan menyusun panduan RBM dengan memberikan poin-poin indikator RBM dan best practices yang ada selama ini. “Sehingga memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan untuk menerapkannya,”ujarnya.

Menurut Rudi, dilihat dari karakter kawasan konservasi, pengelolaan berbasis resort (RBM) tidak bisa diseragamkan. “Üntuk itu kawan-kawan dibebaskan untuk berinovasi. Soal data harus ada konsensus agar keputusan-keputusan yang diambil ditingkat pusat akan lebih baik,” tambahnya lagi.

Menurut Dirjen KSDAE, Wiratno, unit pelaksana teknis (UPT) harus bertanggung jawab soal pengembangan potensi, kekuatan KSDAE ada apabila UPT kuat. “UPT kuat kalau diberi keleluasaan untuk memakai otaknya dan hatinya. Penguatan UPT menjadi target saya. Harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan,” tuturnya. Untuk itu Dirjen kembali menekankan betapa pentingnya ke lapangan karena jawaban berbagai persoalan ada di lapangan. “Flying team terbang untuk membantu UPT-UPT tertentu, kalau itu bisa tolong di exercise,pungkasnya.

@SumatranTigerID

TN Berbak Sembilang Gelar Workshop Ekosistem Lahan Basah

Jambi, 22 Nopember 2017 – Dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Taman Nasional Berbak tahun 2018-2027, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang melalui Proyek Sumatran Tiger – GEF – UNDP melaksanakan Workshop Ekosistem Lahan Basah Berbak dan Workshop Species Kunci Berbak yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Nopember 2017 di Hotel Odua Weston Jambi.

Kegiatan workshop ini ditujukan untuk mengeksplorasi data dan informasi terkait kawasan TN Berbak untuk merumuskan kembali nilai-nilai penting kawasan TN Berbak dalam penyusunan RPJP TN Berbak tahun 2018-2027 terutama terkait Konservasi lahan basah (wetland) dan species kunci yang merupakan nilai penting yang menjadi mandat utama ditetapkanya kawasan TN Berbak menjadi Taman Nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder terkait dalam pengelolaan TN Berbak (Bappeda Propinsi, Dinas Kehutanan Propinsi, BKSDA Jambi, BTNBS, UPT Tahura Rangkayo Hitam, Bappeda Muara Jambi, Bappeda Tanjung Jabung Timur, ZSL, Gita Buana, Wetland Internasional Pinang Sebatang) kegiatan workshop tersebut melibatkan narasumber yang kompeten dalam bidang konservasi lahan basah dan spesies flora-fauna khususnya kawasan Berbak yaitu: Direktorat KK Ditjen KSDAE, Direktorat BPEE Ditjen KSDAE, Direktorat KKH Ditjen KSDAE, Sdr. Yus Rusila Noor- Wetland Internasional, Dr. Cherita Yunnia – Tenaga Ahli Kemenko Maritim, Nursanti-Universitas Jambi, Dr. Dolly Priyatna- member of Tapir Specialist Group-IUCN SSC, Sdr. Yoan Dinata-ZSL, Sdr. Iding Ahmad Haidir-Karya Siswa (S3) KemenLHK, Dr. Irawati-Peneliti LIPI, Dr. Asmadi Saad-Tenaga Ahli BRG, Nursanti, S.Hut, M.Si.-Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Jambi dan Sdr. Madari- Pelaku Sejarah TNB. Proses diskusi workshop dipandu oleh Kristiani Fajar Wianti-Pengajar Fakultas Kehutanan UGM.

Kegiatan workshop yang dilaksanakan selama dua hari ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai TN Berbak dan Sembilang Ir. Pratono Puroso, M.Sc

Pelaksanaan acara workshop ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk proyeksi pengelolaan ekosistem lahan basah dan spesies penting di TN Berbak kedepanya hingga terbentukanya satu Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) sebagai pedoman dalam pengelolaan Kawasan TN Berbak.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) merupakan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan dan penataan kawasan dalam zona/blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah. Rencana pengelolaan akan membantu pengelola untuk memenuhi mandat pengelolaan khusus yang telah ditetapkan bagi suatu kawasan konservasi. Mandat ini merupakan alasan utama perlindungan kawasan (key feature versi IUCN atau Outstanding Universal Value versi UNESCO) dan menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan.

@SumatranTigerID

Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan TNKS

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menyelenggarakan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi menggunakan metode Management Effectiveness Tracking Tool (METT) pada 23-24 Agustus 2017, di Hotel Jaya Wisata 2, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Kegiatan ini didukung oleh proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Sumatera Priority Landscape (Sumatran Tiger).

Hari ini merupakan hari ke-2 pelaksanaan proses penilaian, sehingga sore nanti ditargetkan akan mendapatkan angka hasil penilaian dan rekomendasi upaya peningkatan pengelolaan kawasan TNKS. Hari pertama kegiatan ini diisi dengan agenda-agenda: gambaran singkat Kinerja Pengelolaan TNKS; Pemaparan dari fasilitator terkait Penilaian METT Kawasan Konservasi di Indonesia; pengisian Lembar data 1. Pelaporan Situs Kawasan Lindung; dan pengisian Lembar data 2. Ancaman Kawasan Lindung.

Berdasarkan prinsip-prinsip penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, penilaian METT TNKS ini juga dihadiri oleh beberapa pihak terkait yang berada di sekitar kawasan TNKS, yaitu: KPHP Kerinci, KPHP Merangin, KPH Limau Unit VII Hulu Sarolangun, BAPPEDA Kabupaten Kerinci, BAPPEDA Kabupaten Merangin, BAPPEDA Kabupaten Muko-muko, Forest Programme II KFW dan juga Fauna and Flora International. Jumlah peserta yang terlibat dalam proses penilaian sebanyak 37 orang.

Melalui kegiatan ini diharapkan efektivitas pengelolaan kawasan TNKS akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari proyek Sumatran Tiger, yaitu: Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatra, melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau sebagai indikator keberhasilan.

@SumatranTigerID

Proyek Tiger Laksanakan Monitoring Harimau Sumatera

Taman Nasional Kerinci Seblat didukung oleh Proyek Sumatran Tiger melaksanakan pemasangan 10 unit camera trap (kamera pemantau) pagi ini, 22 Agustus 2017.

Pemasangan kamera pemantau ini dilaksanakan oleh 1 tim lapangan (6 orang) yang terdiri petugas polisi kehutanan TNKS, masyarakat mitra polhut dan NGO mitra dari Fauna and Flora Internasional. Kegiatan pemasangan camera trap ini diperkirakan memakan waktu selama 7 hari di lapangan, mengingat lokasi pemasangan yang cukup jauh dan medan yang berat.

Kamera pengintai ini akan dipasang di wilayah-wilayah inti (core areas) harimau di kawasan TNKS oleh personil TNKS. Kegiatan monitoring melalui pemasangan kamera pemantauan (camera trap) ini dilaksanakan menggunakan dana Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Sumatera Priority Landscape (Sumatran Tiger).

Penggunaan kamera pemantau sangat membantu upaya pemantauan populasi harimau sumatera dan keberadaan satwa mangsa di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), karena pengamatan secara langsung umumnya cukup sulit dilakukan. Hasil monitoring ini akan menjadi bahan masukan untuk perencanaan pengelolaan TNKS pada umumnya dan secara khusus bagi upaya konservasi harimau sumatera di kawasan TNKS.

@SumatranTigerID

 

Tiger Dukung Pengembangan Sistem SMART

Proyek Sumatran Tiger memberikan bantuan berupa perangkat komputer yang akan dipakai untuk pangkalan data patroli SMART. Peralatan komputer yang disediakan adalah: 4 unit Desktop komputer dilengkapi dengan UPS, 4 unit printer laserjet, 4 unit wifi portabel dan 1 unit scanner ADF (Automatic Document Feeder).

Dengan tersedianya peralatan komputer database SMART, data kegiatan patroli dapat direkam secara baik sehingga kegiatan patroli dapat dipantau dan dianalisis untuk perencanaan dan peningkatan patroli.

Tersedianya peralatan komputer untuk pusat data SMART merupakan tahap awal untuk membangun sistem SMART di Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS). TNBS akan menetapkan personil yang menjadi operator SMART melalui surat keputusan kepala balai.

Selanjutnya akan dilakukan pelatihan operator SMART oleh mitra Organisasi Internasional Non Pemerintah yaitu Zoological Society of London (ZSL). Penyerahan komputer akan dilakukan setelah pelatihan penerapan SMART pada 21-25 Agustus ini.

Dalam rangka membangun sistem SMART, proyek juga mendukung kegiatan patroli pengamanan hutan berbasis SMART oleh Balai TNBS. Sebelum pelaksanaan patroli dilakukan briefing persiapan patroli dengan narasumber ZSL. Dalam rapat persiapan tersebut ZSL memaparkan teknik pelaksanaan patroli berbasis SMART guna mengoptimalkan dukungan dari proyek.

Kegiatan Patroli berbasis SMART yang selama ini dilaksanakan adalah patroli TPPU (Tiger Protection Patrol Unit) yang dikelola oleh ZSL dengan melibatkan beberapa petugas Polhut TNBS.

@SumatranTigerID

3 Panduan Patroli SMART-RBM

Guna mendukung upaya konservasi harimau, Proyek Sumatran Tiger bekerja sama dengan berbagai pihak juga telah menerbitkan 3 panduan patroli SMART-RBM.

Kegiatan patroli SMART RBM bertujuan untuk meningkatkan pengamanan area-area kunci yang menjadi habitat harimau. Area-area kunci ini tidak hanya di lokasi proyek Sumatran Tiger yaitu di Taman Nasional Berbak Sembilang, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Gunung Leuser, namun juga di wilayah-wilayah habitat harimau sumatera yang lain.

Ketiga buku panduan patroli SMART-RBM ini bisa diunduh langsung dari situs Sumatran Tiger di tautan berikut. Klik judul masing-masing publikasi untuk mengunduh dokumennya: Publikasi Sumatran Tiger.

@SumatranTigerID

Sumatran Tiger Gelar Pelatihan Penyegaran METT

Dalam upaya mendukung upaya Ditjen KSDAE dan selaras dengan output proyek, di kuartal I Project Management Unit (PMU) Sumatran Tiger bersama dengan Direktorat Kawasan Konservasi mengadakan Pelatihan Penyegaran para fasilitator METT dan sekaligus membahas perbaikan Panduan Penilain Efektivitas Kawasan Konservasi di Indonesia (Indonesia tailored METT) yang akan digunakan secara luas di Indonesia. Kegiatan dilakukan di Resort Jambul Luwuk – Bogor selama 4 hari di Maret 2017.

Pelatihan ini dihadiri sekitar 30 orang yang merupakan fasilitator yang pernah dilatih sebelumnya, yang berasal baik dari Ditjen KSDAE; Mitra LSM (FFI; WCS; FHK); perguruan tinggi (IPB; UNAND; Univ Gorontalo; Universitas Papua); dan proyek lainnya (GIZ Forclime; USAID Lestari). Dalam menjalankan kegiatan ini, proyek bekerja sama dengan beberapa lembaga, yakni Direktorat Kawasan Konservasi; USAID-LESTARI; GIZ FORCLIME; dan WCS berupa sharing pembiayaan sebagaimana disepakati dalam rapat-rapat pembahasan sebelumnya.

Kelompok Fasilitator METT dibentuk melalui SK Direktur Kawasan Konservasi Nomor SK.27/KK/PPKK.1/5/2016. Pelatihan ini dilakukan di kuartal I tahun 2017.

Kelompok Fasilitator ini telah dipersiapkan sejak tahun 2015 untuk mendukung kebiijakan KSDAE dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menggunakan alat METT.

Guna meningkatkan kapasitas fasilitator, Ditjen KSDAE bersama mitranya telah menghadirkan Vice Chair World Commission on Protected Area (WCPA) sekaligus salah satu author METT, Prof Marc Hocking (Queensland University).

Pada kesempatan tersebut sekaligus dibahas dokumen Penyempurnaan Panduan Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi di Indonesia (Indonesia tailored METT) dan akan segera dilanjutkan proses penerbitannya.

@SumatranTigerID